Harian Jurnal Asia Edisi Jumat, 07 April 2017

Page 1

Hal. 7

Hal. 11

Hal. 19

Pupuk Bersubdisi Hilang di Langkat

Puluhan BUMN Belum Setor Pajak

Tetapkan Harga Eceran Tertinggi Unggas

Hal. 8

Hal. 18

Hal. 21

Perwira Poldasu Dibacok Gembong Narkotik

Menteri PUPR Ajukan Lagi Pinjaman ke Tiongkok

Ribuan Pelajar SMK Corat-coret Seragam

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Jumat, 7 April 2017

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.349 Tahun V

Indeks Saham

Kurs Tengah

Nama

Tutup

(-/+)

%

IHSG

5680,239

3,260

0,060

3,281.00

10.70

0.33

18,597.06 ­264.21

­1.40

Shanghai Nikkei 225

Hang Seng 24,273.72

­127.08

EURO STOXX 3,479.31

6.73

0.19

S&P

2,348.00

1.50

0.06

20,573.00

­4.00

­0.02

5,417.00

0.75

0.01

Dowjones Nasdaq

­0.52

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,327.00 10,048.57 14,232.57 16,638.78 1,715.36 12,067.74 3,004.97 1,548.80 9,281.59 4,151.66 9,510.80

Dari Rp98 Ribu Triliun

WNI Sumbang 11,2 Persen Dana Gelap di Dunia

Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyad

OTT KADIS PERTAMBANGAN SUMUT. Tim Tipikor Polda Sumut menggiring Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara Eddy Saputra Salim (kedua kanan), ketika melakukan operasi tanggkap tangan (OTT) di Medan, Sumatera Utara, Kamis (6/4). Tim Polda mengamankan Kadis Pertambangan dan Energi Eddy Saputra Salim beserta dua orang lainnya dan sejumlah barang bukti dalam OTT tersebut, sementara pihak berwenang masih mendalami kasus OTT tersebut.

Baru Ikut Anti Korupsi Bareng Gubsu dan KPK

Kadistamben Sumut Terjaring OTT Medan | Jurnal Asia Mental pejabat di Sumut betul-betul patut dievaluasi. Betapa tidak, seperti halnya Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Utara ini. Di kala pagi baru saja ikut aksi pemberantasan korupsi bersama KPK dan Gubernur, namun di petang hari terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Poldasu. Atas prilakunya tersebut, Ir Eddy Syahputra berikut pengusaha dan staf terpaksa digelandang. D a r i ke t e ra n g a n d i h i m p u n Jurnal Asia, Petugas Saber Pungli Polda Sumut melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provsu, Jalan Setiabudi Pasar II, Kelurahan

Tanjungsari, Kecamatan Medan Selayang, Kamis (6/4) petang. Dalam penggerebekan ini, aparat mengamankan tujuh orang yaitu : Kadis Distamben Provsu Ir Eddy Saputra Salim MSi dan staf seksi perizinan Eric Butarbutar, Atriawati

(staf umum), Suryani Tambunan selaku staf pengusaha, kemudian Suherwin (Pengusaha) berikut istri­ nya, Dora Simanjuntak dan terakhir Putra sebagai konsultan swasta. Dalam operasi kali ini, belasan personil Tim Saber Pungli Polda Sumut yang dipimpin salah seorang Pejabat Utama mendatangi Kantor Distamben Provsu. Sesampainya di lokasi, petugas langsung menuju lantai 2 gedung tersebut yang diketahui merupakan ruang kerja Ir Eddy Saputra Salim MSi. Setelah selesai menggeledah ruang kerja Kadis dan sejumlah ruangan lainnya, polisi mengamankan sejumlah pegawai serta menyita satu kotak berisi kantongan plastik

transparan berukuran besar, yang di dalamnya berisi sejumlah berkas untuk dijadikan barang bukti. Setelah menyita sejumlah barang bukti dan mengamankan 7 pegawai Distamben itu, petugas kemudian menyegel ruangan Ir Eddy Saputra Salim MSi. Ketika ditanya, salah seorang petugas Saber Pungli Polda Sumut menolak memberikan keterangan perihal OTT. Selanjutnya, dengan meng­ gunakan 3 unit mobil, belasan personil Polda Sumut bersama 7 orang yang diamankan bergerak menuju Mapoldasu Tanjungmorawa. D i re k t u r Re s e r s e K r i m i n a l Khusus Polda Sumut, Kombes Pol Toga Habinsaran Panjaitan belum

memberikan keterangan resmi terkait OTT ini. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting membenarkan perihal penggeledahan di Kantor Distamben, yang saat ini merupakan bagian dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, mantan Kapolres Binjai tersebut mengaku belum dapat menjelaskan secara rinci, perihal dasar penggeledahan tersebut. “Anggota masih di lapangan dan saya belum dapat datanya. Nanti kalau sudah ada data dan informasi dari penyidik, akan saya sampaikan,” kata Rina. (Bersambung ke halaman 11)

Bisnis Taksi Online, Cerah Atau Redup?

Jurnal Asia | Ant: Wahyu Putro

SEORANG pengguna transportasi online memperlihatkan itur aplikasi pemesanan taksi online di Jakarta. Kemenhub mulai memberlakukan revisi Permenhub nomor 32 mulai 1 April dengan masa transisi selama tiga bulan untuk menghindari gesekan antara pengendara angkutan konvensional dan angkutan berbasis online.

Perjalanan taksi online telah memasuki babak baru. Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerapkan aturan baru mengenai taksi online per 1 April 2017. Apakah bisnis ini masih tetap cerah di masa depan, atau malah jadi redup?

Aturan baru ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 (PM 26) tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 32). Aturan tersebut telah berlaku sejak 1 April 2017. Terdapat 11 butir aturan baru dalam PM 26 tersebut, yang merupakan revisi dari PM 32. Sebanyak 11 aturan tersebut ya k n i , j e n i s a n g k u t a n s e wa , kapasitas silinder mesin kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah angkutan sewa khusus, kewajiban berbadan hukum, pengujian berkala, pool, bengkel,

pajak, akses dashboard, dan sanksi. Dengan aturan baru ini, pemerintah dapat memegang ken­ dali dan mengawasi kegiatan taksi online di Indonesia. Sehingga taksi online tidak bisa “main­main” lagi. Menolak Aturan Sebelumnya, ketika masih berbentuk PM 32, peraturan baru tersebut telah menempuh jalan yang berliku­liku. Banyak yang menolak dan banyak juga yang mendukung. Perusahaan penyedia aplikasi taksi online seperti Go­Jek, Uber, dan Grab menolak keberadaan peraturan PM 32 tersebut. Akan tetapi, pemerintah tetap teguh pendirian untuk tetap menerapkan aturan tersebut. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal Asia Development of Economics and Finance (INDEF) menilai dana deklarasi dan repatriasi tax amnesty belum mencerminkan keseluruhan harta warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), harta WNI di luar negeri mencapai Rp 11.000 triliun. Angka itu sama dengan 11,2 persen dana yang tersembunyi di dunia yang mencapai 7,1 triliun dollar AS atau Rp 98.000 triliun. "Ini berarti jumlahnya sangat banyak," ujar Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus di Jakarta, Kamis (6/4). Data Rp 98.000 triliun harta yang tersembunyi di dunia itu berdasarkan data penelitian ekonom Univesity of California, Gabriel Zucman. Menurut Ahmad, alasan WNI menyimpan harta di luar negeri adalah alasan umum mulai dari garut pajak yang rendah, stabilitas nilai tukar, kepercayaan kepada birokrasi di negara tersebut, hingga iklim investasi yang kondusif. Meski potensi harta WNI di luar negeri mencapai Rp 11.000 triliun, namun harta yang dilaporkan melalui program tax amnesty hanya Rp 1.179. Rinciannya, Rp 1.032 triliun deklarasi luar negeri dan Rp 147 triliun dana repatriasi. Pemerintah harus memiliki cara untuk mengejar pajak dari harta­harta WNI di luar negeri yang belum dilaporkan. Salah satu caranya yakni memanfatkan era keterbukaan informasi perbankan Automatic Exchange of Information (AEoI) yang dimulai 2017 ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, ada 101 negara yang sudah menyepakati akan menerapkan AEoI. Nantinya Indonesia bisa meminta informasi harta WNI di luar negeri. (kcm)

Korupsi Mulai Bergeser ke Desa Tertinggi ke-3, Negara Rugi Rp18 Miliar Jakarta | Jurnal Asia Dana desa yang dialokasikan mencapai Rp 60 triliun pada tahun 2017 dan menjadi dua kali lipat di tahun 2018, membuat sejumlah pihak khawatir bahwa penyakit korupsi akan mulai menjangkiti desa. Dengan dana desa mencapai Rp 60 triliun dan jumlah desa sebanyak 74.910, maka diperkirakan setiap desa akan mendapatkan alokasi anggaran Rp 800,4 juta setiap tahunnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) tahun 2017. Kemudian, alokasi tersebut akan meningkat di tahun 2018, mencapai Rp 1,2 miliar per desa. Padahal, sejumlah desa belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi penunjang. Ditambah lagi, belum maksimalnya mekanisme pengawasan baik dari Kabu­ paten/Kota ataupun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat selama tahun 2016, terdapat 62 kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan desa dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 18 miliar. Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo mengungkapkan meskipun masih di bawah kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten dan Kota, tetapi termasuk tinggi angkanya. Kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tahun 2016, mencapai 219 kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 478 miliar. Kemudian, korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) sebanyak 73 kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 247 miliar. Kemudian, dari sisi aktornya, tercatat 47 persen atau sekitar 515 pelaku korupsi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedua, adalah pelaku swasta yang terlibat dalam manipulasi tender dan penyuapan. Ketiga, masyarakat dan kepala desa yang paling banyak melakukan korupsi dengan jumlah 62 orang. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.