Izin Bangun Rumah Sederhana Terlalu Banyak
Eks Bos Hutama Karya Ditahan KPK
Ketua Umum PP Muhammadiyah Terpilih
Hal. 10
Hal. 11
Hal. 7
Sewa Gedung Serba Guna Dinilai Sangat Mahal Hal. 16 Indeks Saham Nama
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Tutup
Kurs Tengah
(-/+)
%
IHSG
4806,564 -43,970 -0,910
SHAnGHAI
3,661.54
-33.03
nIkkeI 225 20,664.44
50.38
0.24
HAnG SenG 24,375.28 -138.88
-0.57
-0.89
eURO STOXX 3,681.75
5.00
0.14
S&P 500
2,096.75
3.00
0.14
DOwJOneS 17,497.00
22.00
0.13
nASDAq
10.00
0.22
4,603.50
Mata uang
Kurs
AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD
9,910.01 14,750.68 21,122.85 1,745.28 10,841.42 3,475.67 1,638.07 8,827.01 4,892.59 9,773.54 13,529.00
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Jumat, 7 Agustus 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 853 Tahun IV
Perumnas-Tiongkok Kerjakan Proyek di Medan
Kota Baru Simalingkar Senilai Rp30 Triliun Jurnal Asia | Ant: widodo S. Jusuf
DwellING time akan dipersingkat menjadi 4 hari pada bulan Desember mendatang. Perbaikan masa operasional ini akan merampingkan sejumlah perizinan dari kementrian.
Mulai Desember
Dwelling Time Cuma Empat Hari Jakarta | Jurnal Asia Menteri koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil akan memperbaiki sistem waktu bongkar muat (dwelling time) mencapai empat hari di bulan Desember mendatang. "Ada s ejumlah hal yang dilakukan berbagai pihak, dari berbagai kementerian," tutur Sofyan, usai rapat koordinasi dwelling time, di kantornya ke menterian koordinator Perekonomian, Jakarta, kamis (6/8). Menurut Sofyan, ada 15 hal terkait dwelling time yang harus diperbaiki. Mulai dari aturan, perbaikan praktik national single window (nSw), sampai single submission. "nanti ada sejumlah tindakan yang diambil oleh masing-masing kementerian," tambah Sofyan. Dia mengakui, percepatan
eisiensi dwelling time akan mulai dijalankan pada Oktober 2015, dengan target pada Desember tahun ini setidaknya sudah mencapai 95 persen. "Target efektif jangka pendek Oktober, jangka menengah akhir Desember, ada beberapa hal yang tidak mempengaruhi dwelling time, empat hari kita harapkan bisa dicapai pada 95 persen pada Desember," tegas dia. Ditemui di tempat yang sama, Menteri koordinator bBidang kemaritiman Indoyono Soesilo me nambahkan, dwelling time akan dibuat selama 3,5-4 hari. Langkahnya dengan cara mengurangi jumlah laporan dari surveyor , sehingga tidak lagi menggunakan laporan surveyor, tim dari bea cukai, serta otoritas pelabuhan. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal Asia Siap-siap, harga tanah di kawasan Simalingkar diprediksi akan terkerek naik. Pasalnya, BUMN perumahan, Perum Perumnas bakal membangun kota baru senilai Rp 30 triliun di wilayah tersebut. Proyek jangka panjang ini bakal dikembangkan dalam 10 tahun ke depan.
Direktur Pemasaran Perum Perumnas Muhammad nawir mengatakan kota baru tersebut sekarang tengah dalam tahap pengajuan perizinan. Proyek besar ini bakal dibangun di atas lahan seluas 850 hektar. "kita siapkan di Medan 850 hektar di daerah Simalingkar, Medan. Mayoritas nanti perumahan landed (rumah tapak) untuk para pegawai PTPn," tutur nawir saat ditemui di kantor Perumnas, Cawang, Jakarta, kamis (6/8). Dikatakan nawir, selain rumah tapak, pihaknya juga bakal membangun kawasan komersial seperti pusat perbelanjaan, apartemen hingga hotel bintang 3. Menurutnya pengembangan kawasan kota baru
ini membutuhkan waktu bertahuntahun. "Rencananya akan digarap dalam waktu 10 tahun. Produk utamanya itu mixed, ada komersial, hunian kelas bawah, hotel juga ada di sana. Lokasinya bersebelahan dengan kampus USU (Universitas Sumatera Utara) Medan. Pasti nanti bersinergi," jelasnya. Untuk membangun kawasan tersebut juga tidak membutuhkan dana yang sedikit. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap, dan diperkirakan bakal memakan investasi sekitar Rp 30 triliun. "kurang lebih sampai Rp 30 triliun selama 10 tahun. 850 hektar itu sangat besar," jelasnya.
Kasus Gatot Dituding Dipolitisasi
Proyek BUMN Dibiayai Utang terpacu untuk segera mencairkan anggaran. "Semacam reward and punish ment untuk daerah yang penyerapannya lambat," tegas Bambang. Akan tetapi sejauh ini, memang lambatnya pencairan anggaran dimungkinkan karena agenda Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) yang jatuh di akhir tahun. Para incumbent sepertinya menahan pencairan hingga memasuki masa kampanye. "Ini kemungkinan karena Pilkada. Pilkada kan kampanye m u l a i S e p t e m b e r, m u n g k i n September ke belakang akan melonjak, tapi ya mudah-mudahan pengeluarannya yang benar dan tepat sasaran," pungkasnya. (Bersambung ke halaman 11)
Poldasu Tindaklanjuti Kasus Mahar Politik
nantinya, Perumnas akan bergerak sebagai perencana, sedangkan pihak China akan melakukan pekerjaan konstruksi. "Ini lagi di-follow up. Mereka rencana investasi bangun apartemen atau rusunami. nanti mereka yang mengerjakan isik nya, Perumnas yang melakukan perencanaan," tutur nawir. nawir menyebut China memiliki teknologi modern dalam membangun rumah. Selain cepat, teknologi perumahan asal China memiliki kualitas yang mumpuni. Bila kerjasama ini bisa terealisasi, maka program penyediaan 1 juta rumah bisa semakin dikebut. (Bersambung ke halaman 11)
9 Lembaga Penerima Bansos Belum Serahkan LPj
Dana Pemda Rp 273 T Nganggur di Bank Jakarta | Jurnal Asia Banyak dana Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Pe r u b a h a n ( A P B n - P ) 2 0 1 5 yang ditransfer ke pemerintah menganggur di bank daerah. Per Juni, nilainya diketahui mencapai Rp 273,5 triliun. Hal ini disampaikan Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro kepada Presiden Joko widodo (Jokowi) dalam pertemuannya yang berlangsung tadi pagi di Istana negara, Jakarta, kamis (6/8). " I t u j a d i c o n c e r n . Ta d i saya usulkan. Jadi mau dicari mekanisme supaya daerah bisa dipercepat," ujarnya. Mekanisme yang dimaksud adalah dengan penerapan sistem reward and punishment. Sehingga pemerintah daerah bisa lebih
Akan Gandeng Tiongkok Perum Perumnas masuk salah satu badan usaha yang terlibat dalam pembangunan 1 juta rumah yang digagas oleh Presiden Joko widodo (Jokowi). Untuk merealisasikan penugasan ini, Perumnas berencana bekerjasama dengan investor asal Tiongkok. Tiongkok dinilai memiliki teknologi canggih dalam membangun rumah sehingga pembangunan bisa dilakukan lebih cepat 2 kali lipat. Direktur Pemasaran Perum Perumnas, Muhammad na wir mengatakan rencana kerjasama tersebut sedang dikaji oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak A
PeMeRIKSAAN HAKIM PTUN MeDAN. Hakim Pengadilan Tata Usaha negara (PTUn) Medan Dermawan Ginting berjalan menuju mobil tahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung kPk, Jakarta, kamis (6/8). Dermawan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka M. Yagari Bhastara dalam perkara tindak pidana suap majelis hakim dan panitera PTUn Medan.
Medan | Jurnal Asia Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tak menampik masih ba nyaknya daftar penerima dana bantuan sosial (Bansos), Tahun Anggaran 2013 yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPj). kepala Badan kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat (kesbanglinmas) Provinsi Sumut, Eddy Syoian, mengatakan untuk bantuan sosial APBD 2013 ada sekitar sembilan lembaga lagi yang belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj). "Ada sekitar sembilan lembaga lagi. nama-namanya saya tidak ingat semua. nanti kalau saya sebut dua lembaga yang saya ingat, dianggap berbeda pula," kata eddy yang mengaku sedang mengikuti seminar di kementerian Pertahanan Jakarta, kamis (6/8). Menurutnya, setelah ada laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa keuangan (BPk), pihaknya melakukan pendekatan dan meminta dibuat LPj itu. "Sebagian besar sudah me nye rahkan LPj, tapi yang sembilan lembaga ini memang belum," ungkapnya. eddy mengatakan, kalau mereka tidak juga membuat LPj, maka penerima Bansos itu harus membuat surat pernyataan untuk mengembalikannya ke kas daerah. "Harus dikembalikan. ka lau tidak tentu ada konsekuensi hukum karena ini terkait keuangan negara," ungkapnya. Menurut eddy, untuk penyaluran bansos itu sendiri tidak
ada yang salah. Sebab semua prosedur sudah dilewati mulai dari pengajuan proposal dan verifikasi. kemudian naskah hibah daerah juga sudah ditandatangani penerima. "Jadi yang masalah tinggal LPj nya itu saja. kita sudah terus desak supaya itu diserahkan," bebernya. Dia membenarkan ada ratusan lembaga penerima bansos yang belum memberikan LPJ. "Setahu saya ada lembaga pendidikan, lembaga ketenagakerjaan dan rumah-rumah ibadah. Tapi itu coba ditanya ke dinas terkait, Dinas Pendidikan atau Biro Pembinaan ke masyarakatan dan Sosial," sebutnya. Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut, ernawati, yang konirmasi soal ini mengaku saat ini pihaknya tengah mendata jumlah penerima Bansos Tahun Anggaran 2013 berikut yang sudah menyerahkan LPj terhadap dana bantuan tersebut. "Ini lagi didata, Adinda," sebut ernawati melalui pesan singkat. namun saat ditanya lembaga mana saja sebagai penerima dana Bansos tersebut, dia enggan menjelaskan. Beberapa kali coba dihubungi ke nomor ponselnya, ernawati mengabaikan panggilan wartawan. Terpisah, kepala Biro Binsos Setdaprovsu Muhammad Yusuf justru terkesan melempar bola pada bawahannya saat diminta jumlah data penerima bansos TA 2013. "Data minta sama Sudarto Purba (kabag Agama Biro Binsos)," ucapnya. (Bersambung ke halaman 11)
Gus Irawan Dituding ‘Menipu’ Rp600 Juta Medan | Jurnal Asia Aparat Polda Sumut berjanji menindaklanjuti laporan Asmadi Lubis, terkait kasus dugaan penipuan mahar politik sebesar Rp600 juta atas Gus Irawan selalu ketua DPD Gerindra Sumut. "Laporan pengadu sudah di Direskrimum. Penyidik dalam tahap pengumpulan barang bukti dan keterangan. nanti setelah (pulbaket) selesai, baru dilakukan gelar perkara, dengan menghadirkan pelapor, saksi dan saksi ahli. Baru itu bisa ditentukan ke tahap penyelidikan," kata kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (kasubdit Penmas) Polda Sumut, AkBP M.P nainggolan, kamis (6/8). Diketahui sebelumnya wakil ketua DPRD Toba Samosir (Tobasa), Asmadi Lubis melaporkan ketua DPD Gerindra Sumut, Gus Irawan Pasaribu ke Poldasu, Rabu (5/8) lalu, terkait penipuan Rp.600 juta sebagai mahar politik untuk maju Balon Bupati Tobasa periode 2015-2020.
Merasa dirugikan dan tidak diberikan keadilan, Asmadi warga komplek Perumahan Royal Sumatera Cluiter Savir, kel.kwala Bekala, kec Medan Johor tersebut menyambangi Sentra Pelayanan kepolisian Terpada (SPkT) guna membuat berkas pengaduan. "Gus Irawan minta uang Rp2,5 milyar kepada saya, sebagai mahar politik supaya diperjuangkan menjadi calon Bupati Tobasa periode 2015-2020. na mun saya baru mencairkan dana sebesar Rp.600 juta. Tapi, tiba-tiba saya didepak dan yang menjadi calon adalah yang bukan ka der Gerindra," kata Asmadi Lubis Asmadi mengatakan, uang Rp.600 juta itu diberikan langsung kepada Gus Irawan Pasaribu secara bertahap. "Pertama saya berikan Rp.100 juta disebuah cafe komplek Tasbi Medan pada bulan Mei dan kedua Rp.500 juta di Jakarta pada 28 Juli 2015 lalu," terang Asmadi. (Bersambung ke halaman 11)
Pengacara Kini Bisa Kena Jerat Pasal Pencucian Uang Profesi advokat atau pengacara kini tidak lagi bisa menutuptutupi dugaan tindak pidana kliennya yang berusaha menyamarkan harta kekayaan dengan cara pencucian uang. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 telah memasukkan profesi advokat sebagai pihak pelapor yang wajib menyerahkan laporan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Menurut kepala PPATk, Muhammad Yusuf, peraturan pemerintah itu dikeluarkan semata-mata untuk melindungi profesi advokat dari kejahatan di bidang ekonomi. Oknum tindak pidana, kata Yusuf, biasanya memanfaatkan profesi pengacara untuk merahasiakan harta kekayaan yang mereka dapat dari hasil tindak pidana. Di sisi lain, Yusuf menilai profesi kepengacaraan tersebut memang sengaja disalahgunakan untuk menjaga kerahasiaan kliennya dari jeratan pasal pencucian uang. “Peraturan ini sifatnya wajib dan mengikat. Mereka yang berprofesi sebagai pengacara kini wajib melapor kepada PPATk jika mendapati dugaan pencucian uang yang dilakukan kliennya,” ujar Yusuf saat ditemui di kantornya, Jakarta, kamis (6/8). (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Sigid kurniawan
KePAlA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATk) Muhammad Yusuf memberikan pengarahan dalam pembukaan Diseminasi Peraturan Pemerintah (PP) no 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di kantor PPATk, Jakarta, kamis (6/8).