opini
Rabu, 7 Desember 2016
2
Penerbit PT. MEDIA ANGKASA
Terbit : 19 Juli 2012 Alamat Redaksi dan Divisi Usaha Kompleks Bilal Central A1-A2, B1-B2 Jalan Bilal Ujung, Medan Telp. 061 - 6635664 email Redaksi: berita@Jurnalasia.com email Usaha: marketing@Jurnalasia.com Pemimpin Umum: Tongariodjo Angkasa Ginting SE, MBA, MM, MSc Wakil Pemimpin Umum: dr. Finisia Angkasa Staf Ahli: Dr. RE Nainggolan, MM, Dr. Ir. Jongkers Tampubolon, MSc, Drs. Nabari Ginting, Hasiholan Sidabutar SE, MA, MM, Tjong Poh Bun, Ridwan Nasution, Bambang ES, Johan General Manager: Sanif Sentosa BSc (Hons) MBA Wakil General Manager: Selamat Ang Pemimpin Usaha: Berman Pasaribu Ang SE, MM Pjs Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rahmad S Batubara Redaktur Pelaksana: Isvan Wahyudi Redaktur: Swisma Naibaho, Nasib Ts, Khairul Anwar Dalimunthe AMd, Andri DP Staf Redaksi: Syahrial Siregar, Bambang NL SH, Netty Guslina, Ari Wibowo Deliserdang: H Alamsyah Siregar, Rei Arif Siregar Binjai: Sri Masanah Bahorok: Menanti Ginting Tanjung Pura: Reza Pahlevi Pematangsiantar/Simalungun: Togar Sinaga. Labuhanbatu: Roberto Simatupang, M. Sibarani Tanah Karo: Herman Harahap Kaban Jahe: Hermon Ginting Kuta Cane: Darmawan Sidikalang: Ester Pandiangan Tobasa: Amir V Siahaan Samosir: Edwin Simbolon Humbahas: Firman Tobing Solok: Yose Rizal, Elita Susanti SH Tanjungbalai: M. Adi Sastra Batubara: Rahman Khalid Keuangan: Ratnawati S Kom, Betaria Gita Wahana S Kom Rekening: Bank Mandiri no 106 001 0849 399 a\n PT. Media Angkasa Penasehat Hukum: Sukiran SH, M.Kn Dicetak Oleh: PT. Karya Cetak Angkasa, Jl. Bilal Ujung (Komp. Bilal Central No. 12-12A) Medan (Isi di luar tanggung jawab percetakan)
Seluruh staf dan wartawan Harian Jurnal Asia tidak dibenarkan untuk meminta dan/atau menerima apapun dari narasumber baik dalam bentuk amplop, uang, honor, biaya transportasi, biaya akomodasi, hadiah, maupun berbagai bentuk gratiikasi lainnya. Jika terdapat hal tersebut di atas, silakan kirim SMS ke 0852 9776 1000. Kami juga menerima segala bentuk kritik, saran, pelaporan, dan pertanyaan demi kemajuan Harian Jurnal Asia.
Narkoba yang Menggurita MenGInGAT peredaran narkoba di Indonesia sudah cukup menggurita, dengan jumlah pecandu yang semakin hari semakin banyak, maka tindakan tegas sudah tak bisa lagi ditawar-tawar. Tembak mati saja (perlu). Budi Waseso dari BNN juga menyebutkan, pihaknya siap melakukan hal tersebut. Menurutnya, para pengedar sudah merusak jutaan generasi muda dan mengancam masa depan negara. Yang mana, memang pendapatnya itu benar. Tapi ketika bicara lebih jauh, Budi Waseso menyebut bahwa jika negara merehabilitasi pengedar, justru negara lah yang kalah. Penyalahgunaan narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara mana pun, daya rusaknya luar biasa, merusak karakter manusia, merusak fisik, dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang potensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa. Dampak negatif luar biasa yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba kemudian dijadikan dasar pemerintah untuk menjadikan narkoba sebagai kejahatan luar biasa yang tak bisa diampuni. Diperkirakan, 4 juta atau 2,18 % penduduk Indonesia usia 10-58 tahun menjadi penyalah guna narkotika (bnn.go.id). Sekali lagi, ini memberi warning bahwa pemberantasan peredaran, mulai dari bandar pengedar, kurir, hingga pemakai harus semakin “galak”. Narkoba menciptakan generasi kriminal itu sudah pasti. Para remaja yang sudah terjerat ke dalam lingkaran setan ini akan terus – menerus dipaksa untuk memenuhi keinginan terhadap narkoba. Akibatnya, mereka akan melakuakan apa saja untuk mendapatkan barang haram itu, termasuk dengan perbuatan – perbuatan yang melanggar hukum, seperti mencuri, merampok, menipu, dan membunuh secara keji. Semua yang dilakukan itu tak lain dan tak bukan karena narkoba yang telah merusak otak dan jiwa mereka, sehingga mereka tidak bisa membedakan lagi mana perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Jika suatu bangsa dipenuhi dengan para pelaku kriminal, maka bisa dipastikan Negara itu akan lenyap dengan sendirinya. Bahkan tembok penjara pun tak mampu menghentikan peredaran barang haram ini, dan ironisnya justru disinyalir menjadi tempat produksi atau pun pembuatan dan pusat peredaraan narkoba. Sebagai bentuk kepedulian pada generasi muda Indonesia, maka tidak ada salahnya bila kita, para orang tua, tokoh agama, serta masyarakat umumnya, untuk dapat memberikan penyuluham mengenai narkoba, hal ini merupakan salah satu langkah tepat dalam hal penyelamatan genarasi bangsa dari jaringan sindikat narkoba itu sendiri. Tentulah hal ini bukan menjadi hal yang mudah di lakukan, peran semua lapisan masyarakat sangat diharapkan serta bahu membahu bergandengan dengan satu lembaga atau pun instansi terkait yang menjadi tugasnya dalam rangka mempersempit ruang gerak para Bandar-bandar narkoba tersebut. Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama, sesuai dengan porsi dan kapasitas kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar dapat mewujudkan Indonesia bebas dari narkoba.(*)
Jurnal Asia| Ant: Adeng Bustomi
WARGA MeMPeRBAIKI JeMBATAn AnTAR DeSA. Warga bergotong royong membangun jembatan rusak menghubungkan Desa Bojong Sari, Kecamatan Culamega dengan Desa Nagrog, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (6/12). Keberadaan jembatan itu menjadi akses utama warga di daerah terpencil itu untuk mempermudah roda perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.
penghadangan Kampanye Jangan pula Menjadi Trend Oleh : Ramen Antonov Purba
Pilkada DKI terus menuai kontraversi. Pasangan petahana Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dilanggar haknya dalam berkampanye. Beberapa kali kampanye pasangan petahana ini menghadapi penghadangan. Situasi yang seharusnya tidak boleh terjadi. Hak konstitusional pasangan calon harus ditegakkan. Pihak terkait seperti KPU, Bawaslu, Panwaslu, dan Kepolisian harus tegas, agar situasi demikian tidak menular ke daerah lain. Demokrasi jangan sampai dicemari dengan intrikintrik kotor yang dimainkan oleh oknum tak bertanggung jawab. Bagaimana masyarakat dapat mengetahui profile dan program calon jika untuk menyampaikannya pun mereka tidak diperbolehkan. Bagaimana pemimpin yang berkualitas akan terpilih jika masih ada saja oknum jahat yang berusaha menghalang-halangi pasangan calon tertentu dengan cara yang tidak bermartabat. Penghadangan kampanye terhadap pasangan calon kepala daerah merupakan strategi politik kuno dan memalukan. Penghadangan kampanye juga tidak dibenarkan oleh UndangUndang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187 ayat (4) menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya
kampanye ialah pelaku pidana. Jika demikian, pihak Kepolisian dan Bawaslu harus bertindak cepat dan menindak pelakunya berdasarkan UU ini. Tindakan tegas perlu dan harus segera dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Pilkada DKI Jakarta akan menjadi parameter bagi Pilkada di daerah lain, bahkan merupakan gambaran Pilpres di tahun 2019. Oleh karenanya, sikap-sikap, intrik-intrik, dan strategi-strategi kotor harus di bumi hanguskan. Ada baiknya pertarungan di Pilkada fokus kepada gagasan dan program masing-masing calon. Pilkada merupakan pesta demokrasi, dimana rakyat Indonesia di masing-masing daerah memberikan hak suaranya kepada pasangan yang diyakininya. Karenanya jangan sampai dinodai oleh ulah kotor segelintir pihak. Pihak Kepolisian dan Bawaslu harus menegaskan bahwa ada konsekuensi hukum bagi para pengganggu jalannya pesta demokrasi. Konsekuensi hukum tersebut harus benarbenar diimplementasikan. Dengan demikian, pihak-pihak yang berencana untuk menodai demokrasi akan berpikir berkalikali sebelum menjalankan aksi tak terhormatnya. Indonesia hendaknya jangan dikotori l a g i d e n g a n h a l - h a l ya n g tak bermartabat. Sejatinya kita semua bersatu dan bergandengan tangan guna memberikan yang terbaik untuk keutuhan NKRI. Permasalahan bangsa ini sudah cukup besar, seyogianya kita membantu agar sesegera mungkin kita dapat bangkit dari keterpurukan, bukan malah sebaliknya semakin memperkeruh situasi dengan
gaya-gaya kotor dan merugikan. Harusnya di era seperti ini kalaupun ada upaya menghambat lawan ada baiknya dengan cara yang lebih cerdas, santun, dan lebih terhormat. Jangan menggunakan caracara yang kuno apalagi primitif. Ada baiknya menggunakan cara-cara yang profesional d a n p ro p o r s i o n a l . Ke p a d a masyarakat juga dihimbau untuk tidak terpancing dengan ajakan-ajakan untuk melakukan penghadangan. Karena akan ada pihak yang ingin memanfaatkan setiap momentum kegaduhan untuk mendompleng sekaligus mengambil keuntungan. Ujungujungnya masyarakat akan menyesal karena pemimpin yang terpilih bukan pemimpin yang inspiratif dan memiliki p r o g ra m ya n g b a i k u n t u k kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Karenanya, mari kita memaksimalkan energi yang ada untuk membangun bingkai kebangsaan yang lebih substantif, yaitu persatuan, ke d a m a i a n , ke a d i l a n , d a n kemajuan bangsa. Pilkada yang Adil dan Seimbang Pilkada yang baik yakni pilkada yang berjalan dalam situasi yang adil dan seimbang. Selain itu, pilkada yang baik juga harus demokratis dan benar-benar mengakomodir aspirasi semua pihak. Kita harus mengakui jika tahap demokrasi kita masih lumayan jauh dari tahap ideal. Kandidat yang bertarung dalam Pilkada masih menggunakan jasa konsultan politik dalam mengukur peluangnya. Konsultan ini yang seringkali membuat situasi menjadi kacau. Konsultan melakukan
beragam cara untuk menaikkan elektabilitas pasangan calon yang menggunakan jasanya. Tak jarang konsultan juga memperkeruh situasi guna menyudutkan calon yang lain. Idealnya situasi yang seperti ini tidak boleh berkembang, karena sangat tidak baik bagi pendidikan berddemokrasi di negara ini. Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sesungguhnya sudah sangat tegas mengatur tentang p i l k a d a . Pe n y e l e n g g a ra a n pilkada bisa dikatakan sukses apabila memenuhi tiga syarat. Yakni, penyelenggara pemilu yang netral, pemilih yang cerdas, dan birokrasi yang netral. Pasal ini juga menyiratkan betapa pentingnya kesadaran semua pihak untuk saling menghormati dan menghargai. Sehingga konlik-konlik yang meresahkan dan memprovokasi tidak akan terjadi. Semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan Pilkada yang adil dan seimbang. Dengan demikian, produk hasil pilkada yakni kepala daerah terpilih adalah benar-benar igur yang mampu untuk memberikan perubahan bagi daerah yang dipimpinnya. M a s ya ra k a t s e j a h t e ra d a n pembangunan daerah berjalan lancar merupakan harapan kita bersama. Pengawasan Ketat Jika dikaji, pilkada serentak 2017 memang berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Pilkada 2017 cenderung lebih sensitif dan sangat rawan konlik. Terbukti dengan aksiaksi yang terjadi di beberapa daerah khususnya Ibu Kota Negara. Oleh karenanya sangat diperlukan pengawasan
ketat guna menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Jangan sampai pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari keributan yang terjadi bebas berbuat semaunya. Kecurangankecurangan jangan sampai lolos dari pengawasan. Kita meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) untuk terus menjagai profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu. Lembagalembaga itu diharapkan tetap jujur dan adil agar pelaksanaan Pilkada Serentak berlangsung dengan jujur dan adil. Kepada aparat keamanan, agar lebih pro aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Kerja sama yang baik antar lembaga dan langkah antisipatif sangat diharapkan sehingga gangguan keamanan dapat dicegah lebih awal. Masyarakat juga harus mengambil peranan penting untuk tetap menahan diri dan m e m b e n t e n g i d i r i nya d a r i isu-isu yang sengaja disebar untuk menaikkan tensi politik. Pemilihan lima tahun sekali ini jangan sampai ternoda oleh aksi segelintir pihak. Mari semua berpartisipasi positif untuk menghadirkan pilkada serentak yang damai dan berkualitas. NKRI dan Kebhinnekaan merupakan harga mati yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Seluruh elemen negeri wajib menghormati kemajemukan dan keberagaman dalam satu bingkai kebangsaan. *) Penulis Staf UPT Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Politeknik Unggul LP3M Medan
Wacana Ujian Nasional Dihapuskan Oleh : Lidia, S.Pd.I SeBAGIAn orang tentunya merasa senang bahwa ujian nasional (UN) menurut kabar beritanya akan dihapuskan. U j i a n n a s i o n a l ( U N ) ya n g selama ini menjadi momok menakutkan bagi sebagian besar siswa, kini di wacanakan akan di hapus. Hal ini terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), yaitu Muhajir Efendi. Mantan Rektor U n i v e r s i t a s M u h a m a d i ya h Malang itu mengatakan bahwa, kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Sementara hasil ujian akhir bukan satusatunya faktor penentu kelulusan. Terkait mengenai kepastian apakah ujian nasional ini di hapuskan apa tidak, Muhajir Efendi mengatakan bahwa hal ini masih harus didiskusikan lagi, walaupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui Ujian Nasional dimoratorium atau ditiadakan pada 2017. Pelaksanaan evaluasi atau
ujian akhir bagi siswa sekolah dilakukan secara disentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir sekolah bagi siswa tingkat SD dan SMP akan diserahkan pada pemerintah kota/kabupaten. Sementara pelaksanaan ujian akhir untuk siswa SMA/SMK/ MA akan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Kemudian mengenai kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah, sebab pihak sekolah terutama guru yang tahu betul akan kualitas dan akhlak siswanya. Karena itu, Hasil ujian akhir hanya dijadikan salah satu pertimbangan, bukan sebagai satu-satunya faktor penentu kelulusan bagi siswa. Tentunya terkait masalah dihapuskanya Ujian Nasional (UN) sebagai sarat kelulusan menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat terutama praktisi pendidikan. Mentri Pendidikan dan Ke b u d a y a a n ( M e n d i k b u d ) sendiri, menegaskan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional
(UN) sendiri akan dilaksanakan kembali apabila dilihat level pendidikan di Indonesia sudah merata. Mendikbud, juga menyatakan bahwa dirinya akan mengupayakan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini merupakan langkah awal untuk melakukan perataan level pendidikan di semaua daerah yang ada di Indonesia. Tentunya kebijakan penghapusan akan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) merupakan langkah yang tepat saat ini dilakukan, sebab melihat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang setiap tahunnya dilakukan namun pelaksanaanya belum dikatakan berhasil, mulai dari pendistribusian soal yang masih belum optimal, materi ujian yang belum memenuhi standar dan lain sebagainya. Jika disamakan standarisasi nasional tentunya saat ini tidak akan mungkin dilakukan, sebab kenyataanya yang dihadapi adalah pembelajaran yang
ada beberapa daerah tentunya tidaklah sama dalam arti kata bahwa pembelajaran yang ada di desa dan di kota tentu jauh berbeda. Tentu tidak akan sama pembelajaran yang ada di Sumatra, dengan yang ada Jawa, atau pun di Papua. Kemudian dari segi kualitas guru yang mengajar juga akan tentunya berbeda, sarana dan prasarana yang mendukung, dan keeisienan proses belajar mengajar tentunya tidak sama antara yang di desa dan di kota. Karena itu, bagaimana bisa dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menstandarkan mutu secara nasional, jika setiap daerah memiliki kualitas yang berbeda dan tentunya memiliki ke b u t u h a n ya n g b e r b e d a beda pula. Karena itu, Hanya daerah masing-masing atau sekolahlah yang mengetahui situasi dan kondisi pembelajaran dan evaluasi apa yang tepat diterapkan di sekolahnya. Jika Ujian Nasional (UN) tetap dilakukan sebagai evaluasi
dan tolak ukur belajar, maka seharusnya Ujian Nasional (UN) hanya di jadikan untuk melihat kemampuan siswa secara nasional saja, bukan sebagai penentu kelulusan siswa. Ujian Nasional (UN) dari tahun ketahun telah menjadi m o m o k ya n g m e n a k u t k a n bagi siswa, yang akibatnya menimbulkan stress dikalangan siswa, seperti rasa cemas, khawatir, gelisah dan lain sebagainya. Tentunya secara psikologis hal ini tidak baik bagi anak dan seharusnya belajar itu dilakukan tanpa adanya paksaan dan siswa merasa senang ketika melakukanya. Karena itu pelaksanaan ujian N a s i o n a l k i ra n ya p e r l u d i evaluasi pelaksanaanya, dan jika Ujian Nasional (UN) tetap dilakuakn sekiranya hanya untuk melihat kemampuan siswa secara nasional saja, bukan sebagai penentu kelulusan siswa. *)Penulis Alumni FAI UMSU.