Hal. 6
Hal. 9
Hal. 11
Seluruh Kepala SD di Karo Dievaluasi
Choel Mallarangeng Ditahan KPK
Jalur Darat Untuk Logistik Toba Mendesak
Hal. 8
Hal. 11
Hal. 16
Tabrakan Beruntun di Jembatan Layang Brayan
Jumlah Uang Wajib Pajak Rp 4.352 Triliun
Penyertaan Modal Bank Sumut Batal
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Selasa, 7 Februari 2017
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.300 Tahun V
Masih Dalam Penyelidikan Pihak Berwenang
Indeks Saham
Gatot Tak Tahu Pembelian Heli AW-101 jakarta | jurnal asia Panglima TNI jenderal Gatot Nurmantyo mengaku tidak mengetahui soal perencanaan pembelian helikopter agustaWestland aW101 oleh TNI aU. Sedangkan menhan Ryamizard Ryacudu menjelaskan, rencana pengadaan heli itu berawal sejak diusulkan menjadi pesawat VVIP Kepresidenan tahun 2015. Hingga kini, urusan yang menguras uang negara mencapai ratusan miliar tersebut tetap misterius. “Begini, itu dulu pesawat (untuk) kepresidenan. (Pengadaan) pesawat presiden itu melalui Setneg,” ujar Rymizard usai rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2). Pada akhir tahun 2015, publik sempat diramaikan dengan rencana pembelian heli AW-101 untuk kepresidenan. Namun Presiden Joko Widodo menolaknya dan rencana pembelian heli buatan Inggris itu dibatalkan. Jokowi merasa heli VVIP kepresidenan Super Puma masih laik. Selain itu, presiden juga meminta agar pengadaan heli kepresidenan dibeli dari produksi dalam negeri. Meski telah dibatalkan, ternyata TNI AU tetap jadi membeli Heli AW101 pada akhir tahun 2016. Namun TNI AU menegaskan, pembelian itu berbeda peruntukkan. Dari yang awalnya untuk VVIP Kepresidenan, menjadi pesawat angkut berat. Kembali menjadi kontroversi terkait pembelian heli ini, penga-
Nama IHSG
Tutup 5395,995
Kurs Tengah
(-/+) 35,230
% 0,660
Shanghai
3,156.98
16.81
0.54
Nikkei 225
18,976.71
58.51
0.31
Hang Seng 23,348.24
219.03
0.95
EURO STOXX 3,244.17
-28.94
-0.88
S&P Dowjones Nasdaq
2,287.00
-4.00
-0.17
19,957.00
-29.00
-0.15
5,145.00
-10.00
-0.19
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,329.00 10,218.70 14,370.01 16,647.93 1,718.18 11,855.92 3,013.92 1,624.33 9,758.17 4,195.79 9,467.64
Langgar UU, Polisi Kecolongan
Ratusan Mahasiswa Demo Rumah Pribadi SBY
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
RaKeR PemBaHaSaN PROGRam KeRja KemeNHaN-TNI. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kiri) berbincang dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/2). Raker tersebut membahas evaluasi realisasi program kerja Kemenhan dan TNI tahun 2016, rencana program kerja Kemenhan/TNI tahun 2017 dan isu-isu terkini bidang pertahanan. daannya pun akhirnya kembali dibatalkan. Panglima TNI lalu melakukan investigasi mengenai rencana pembelian heli AW-101 yang tidak diketahuinya itu. Pada rapat kerja hari ini dengan Komisi I, Gatot menuding Peraturan Menteri Pertahanan No 28 Tahun 2015 ikut berperan mengapa ia sampai tidak mengetahui soal perencanaan pembelian alutsista. Sebab dalam aturan tersebut, Panglima TNI tidak
diberi kewenangan soal pembelian alutsista tiap-tiap matra. Sehingga soal perencanaan pembelian alutsista untuk AU, AL, AD, Gatot tidak ikut mengetahuinya. Menanggapi soal pembelian AW-101 terkait Permenhan yang dikeluarkannya, Ryamizard menyatakan itu tidak ada kaitannya. Sebab ternyata, uang pembelian AW-101 sudah dibayarkan sejak perencanaan awal pada 2015 lalu. Di
mana menurutnya, untuk pembelian helikopter bagi kepresidenan, biayanya melalui Sekretaris Negara yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan. “Uangnya dari Setneg. Jadi menteri pertahanan nggak tahu apa-apa,” kata Ryamizard. Mantan KSAD ini menjelaskan, saat rencana pembelian AW-101 untuk pesawat VVIP kepresidenan melalui Setneg ditolak, rencana
pembelian pun dialihkan ke Kementerian Pertahanan. Namun ternyata, kata Ryamizard, dana pembelian sudah dibayarkan oleh Kemenkeu. “Jadi waktu (pembelian AW101 untuk VVIP Kepresidenan) dia nggak boleh, baru ke Kemhan tapi kan uang itu sudah dibayar. Bukan melalui kemhan. Melalui kemenkeu,” jelasnya. (Bersambung ke halaman 11)
Dalam RUU Pemilu
DPR Pertahankan Izin Pemberian Uang Kampanye Izin pemberian uang transportasi dan makan kepada peserta kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum akan tetap dimasukkan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang masih dibahas Dewan Perwakilan Rakyat.
Jurnal Asia | Ant: Wahyu Putro SejUmlaH alat elektronik untuk pelaksanaan e-voting diperlihatkan pada rapat dengar pendapat umum dengan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kepastian tersebut disampaikan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Lukman Edy di Kantor Badan Pengawas Pemilu, Senin (6/2). Menurutnya, pemberian uang transportasi dan makanan tak berpotensi menimbulkan praktik
politik uang. “Kalau itu (uang transportasi dan makan) dijadikan objek audit, tidak akan digunakan dalam politik uang. Kekurangan dalam UU Pilkada, tidak menyatakan itu sebagai objek audit sehingga audit menjadi lemah,” kata Lukman. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai pemberian dana transportasi dan makan kepada peserta kampanye tidak tergolong dalam kategori politik uang. Alasannya, dana yang digunakan untuk keperluan itu berasal dari sumber resmi. Selain jelas sumbernya, kata Lukman, pemberian uang transportasi dan makan juga diatur be sarannya oleh penyelenggara Pe milu dan Pilkada. Sementara politik uang baru bisa diduga terjadi
jika pemberian uang transportasi dan makan melebihi batasan yang ditetapkan. “Kalau misalnya uang makannya maksimal Rp25 ribu, lalu kita kasih Rp50 ribu, ini sudah pasti dinamakan politik uang,” kata Lukman. Larangan peserta Pilkada memberi uang pada pemilih termaktub dalam Pasal 73 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pada peraturan itu tertulis calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Sanksi pembatalan pencalonan dapat diberikan jika peserta Pilkada tertentu terbukti melakukan politik uang. (Bersambung ke halaman 11)
jakarta | jurnal asia Rumah mewah milik Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berada di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, tiba-tiba digeruduk ratusan massa. Massa yang diduga berasal dari elemen mahasiswa ini menggelar unjuk rasa tanpa memberi pemberitahuan kepada pihak yang berwajib. Anggota Polres Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung membubarkan aksi tersebut. Sekadar diketahui, sebagai mantan orang nomor satu, SBY masih mendapat keamanan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Paspampres membentuk grup D sebagai grup tambahan yang memiliki tugas pokok melaksanakan pengamanan isik jarak dekat terhadap mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya. Penambahan Grup D ini merupakan validasi organisasi dan tugas Paspampres berdasarkan Peraturan Presiden RI No.59/2013 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintah. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa
FaSIlITaS Open Rack Vaporizer (ORV) Liquefied Natural Gas (LNG) Arun milik PT Perta Arun Gas di Terminal Penerimaan, Hub dan Regasiikasi LNG Arun, Lhokseumawe, Aceh.
Sumut Minta Diskon Harga dan Pasokan Gas Regasiikasi medan | jurnal asia Pemerintah Provinsi Sumatra Utara menilai porsi pasokan gas untuk industri dari fasilitas regasiikasi LNG Arun terlalu besar. Adapun, jika pasokan tersebut berasal dari eksplorasi gas lapangan, bisa menekan harga yang saat ini masih mencapai US$12,22 per MMBTU. Kepala Bidang Geologi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut Sumintarto mengusulkan tambahan pasokan gas lapangan dari Blok B/North Sumatra Offshore (NSO). “Kenapa tidak memakai potensi sumber daya alam yang ada, yakni gas sumur? Ke depan kan ada Blok B NSO. Sudah bisa masuk, 5 MMSCFD. Selama ini formulasi pasokan gas ke Sumut dari regasiikasi LNG Arun 50% dan dari Pangkalan Susu 50%. Ini rekomendasi dari kami dan akan kami sampaikan ke Kementerian ESDM. Ini potensi penurunan,” ucap Sumintarto, di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Sumut, Senin (6/2). (Bersambung ke halaman 11)