Hal. 5
Hal. 9
Hal. 11
Pengerjaan Tol Diminta Tuntas Tahun Ini
Sejumlah Pihak Ngaku Deg-degan di Kasus e-KTP
Profesional RI di Luar Negeri Bakal Kembali ke Tanah Air
Hal. 8
Hal. 11
Hal. 16
Penumpang Garuda Bawa Sabu 1,9 Kg
6 Perusahaan Kartel Buat Harga Cabai Mahal
OJK Cabut Izin Royal Bank of Scotland
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Selasa, 7 Maret 2017
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.323 Tahun V
Wanita Asal Sumut Terobos Pengawal Raja Salman Hotel Geger Karena Bingkisan Misterius Denpasar | jurnal Asia Ketatnya pengamanan di sekitar St Regis Hotel, Nusa Dua, Bali yang menjadi tempat menginap Raja Arab Saudi Salman Bin Abdulaziz al-Saud, mendadak heboh. Senin (6/3) siang sekitar pukul 12.55 waktu Indonesia tengah (WITA), ada seseorang yang berupaya menerobos masuk kawasan hotel supermewah itu menggunakan sepeda motor. Adalah Dewi Palapa (41), perempuan asal Tanjungbalai, Sumatera Utara yang berupaya memasuki kawasan St Regis Hotel. Perempuan kelahiran 14 Agustus 1976 itu mengaku hendak menemui Raja Salman. (Bersambung ke halaman 11)
Indeks Saham Nama
Tutup
IHSG
5409,817
18,600
0,350
Shanghai
3,233.87
+15.55
0.48
Nikkei 225
%
-0.46
19,379.14
-90.03
Hang Seng 23,596.28
+43.56
0.18
EURO STOXX 3,389.95
-13.44
-0.39
S&P Dowjones Nasdaq
2,373.50
-7.75
-0.33
20,931.00
-50.00
-0.24
5,356.50
-15.50
-0.29
USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,364.00 10,121.92 14,175.88 16,418.37 1,721.31 11,740.84 3,001.81 1,584.56 9,377.54 4,210.23 9,471.97
Buruh Demo 4 Hari Tuntut Apindo Cabut Gugatan UMK/UMSK
Jurnal Asia | Ant: Fikri Yusuf
PeNjAGAAN RAjA SALMAN. Petugas melakukan pengamanan wilayah pantai yang ditutup dengan pagar bambu di kompleks Hotel St Regis, Nusa Dua, Bali, Senin (6/3). Ratusan petugas gabungan dikerahkan untuk melakukan penjagaan ketat di kawasan hotel, bahkan sempat geger karena terjadi insiden penyusupan seorang wanita asal Sumut.
Menkeu Teken Aturan Baru
Rumah Mewah Kena Pajak 20 Persen jakarta | jurnal Asia Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menandatangani aturan pengenaan pajak barang mewah. Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Menurut beleid ini barang mewah yang dikenai PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dengan tarif sebesar
(-/+)
Kurs Tengah Mata uang
20%, yaitu kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya. “Pertama, rumah dan town house dari jenis non strata title dengan harga jual sebesar Rp 20.000.000.000 atau lebih. Kedua, apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 10.000.000.000 atau lebih,” sebut PMK tersebut, seperti dikutip dari situs sekretariat kabinet (setkab.go.id).
Selain itu, ada pula barang mewah yang dikenai PPnBM sebesar 40%, yaitu kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Kemudian, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapai angin. Selanjutnya, barang mewah ke PPnBM sebesar 50%, yaitu kelompok pesawat udara selain
yang tercantum dalam Lampiran II, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, helikopter, dan pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter. kelompok senjata api dan senjata api lainn ya, kecuali untuk keperluan negara: senjata artileri, revolver dan pistol, dan senjata api (selain revolver dan pistol), dan peralatan semacam i tu yang dioperasi dengan penembakan bahan peledak. Selain itu, barang mewah kena pajak PPnBM sebesar
75%, menurut PMK ini adalah barang-barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017,” bunyi Pasal 7 PMK N o m o r : 3 5 / P M K . 0 1 0 / 2 0 1 7, yang diundangkan oleh Dirjen Perun dang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana itu. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | jurnal Asia Bagi para pengendara diharap untuk menghindari beberapa ruas jalan di Kota Medan mulai hari ini, Selasa (7/3). Pasalnya, ribuan buruh menggelar aksi unjukrasa terkait dengan tuntutan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), agar mencabut gugatan tentang penetapan Upah Minimum Kota (UPK) dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) 2017. Protes itu disampaikan Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Seluruh Indonesia (Gapbsi) Sumut yang menggelar aksi unjukrasa selama empat hari kedepan, yakni tanggal 7-10 Maret guna menuntut Apindo mencabut gugatan tersebut. Jahotman Sitanggang, dari DPC FSP Kep KSPSI Medan, salah satu
elemen yang tergabung dalam Gapbsi menuturkan, rencana aksi menuntut pencabutan gugatan Apindo tersebut telah matang. “Kita sudah layangkan pemberitahuan ke Polda untuk aksi 7-10 Maret. Tujuan kita adalah menolak dan menuntut gugatan Apindo tentang UMK Medan dan Deliserdang serta UMSK Medan 2017, dicabut,” kata Jahotman, Senin (6/3). Ada beberapa alasan menurut Jahotman kenapa mereka menuntut pencabutan gugatan tersebut. Pertama, kata dia, kenapa hanya di Medan, UMK yang ditetapkan Gubernur digugat Apindo padahal menurut mereka, di daerah lain ada juga UMK yang besarannya diatas PP 78 namun tidak digugat oleh Apindo. (Bersambung ke halaman 11)
Pungli Pengangkatan CPNS Tapsel Dibongkar Amankan BB Ratusan Juta Rupiah
Ada Kongkalikong Proyek PLN Sumut Petir Sambar Katup Gas Biang Listrik Padam
Jurnal Asia | Ant: Aloysius Jarot Nugroho
PeKeRjA beraktivitas di area Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET). Proyek kongkalikong kontraktor dan PT PLN (Persero) Sumut dibongkar KPPU, serta menjatuhkan denda miliaran rupiah terkait kasus ini.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan bersalah pada 2 perusahaan karena melakukan praktik persekongkolan usaha. Yakni bekerja sama untuk memenangkan proyek 4 paket pemborongan pekerjaan pelayanan teknik pada PT PLN Area Rantau Prapat, Sumatera Utara.
Keduanya yakni PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya, terbukti secara sah menurut Majelis Komisi dan dijatuhi denda masing-masing Rp 1,24 miliar. Dalam pembacaan putusan, Ketua Majelis Chandra Setiawan menuturkan, kedua perusahaan melakukan persekongkolan tender dengan bekerja sama dalam penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh orang yang sama. “Bahwa Aswat Lubis Dirut PT Mustika Asahan Jaya sebagai terlapor II, telah memfasilitasi terlapor I PT Sumber Energi Sumatera dalam mengurus Sertiikat Badan Usaha (SBU),” kata Chandra di kantor
KPPU, Jakarta, Senin (6/3). Selain itu, lanjut dia, keduanya juga bersekongkol dalam pembagian 4 proyek dengan sengaja tidak melengkapi dokumen, sehingga masingmasing perusahaan memenangkan bagiannya masing-masing. “PT Mustika Asahan Jaya menjadi pemenang pada paket zona I dan zona II dengan melengkapi semua persyaratan, sedangkan di zona III dan zona IV gugur karena tidak memasukkan penawaran dan terlambat memasukkan dokumen. Padahal saat itu ikut mendaftar dan mengambil semua paket,” jelas Chandra. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | jurnal Asia Tim Saber Pungli Satreskrim Polres Tapsel mengungkap dugaan praktik pungli yang dilakukan tiga oknum PNS RSUD Gunung Tua, kepada 314 orang CPNS yang diangkat tahun 2017 saat mengurus surat keterangan dokter di RSUD tersebut yang dilaksanakan pada 3 sampai 5 Maret 2017. Bidang Humas Polda Sumut merilis, tiga oknum PNS RSUD Gunung Tua tersebut diamankan Minggu 5 Maret 2017 sekitar pukul 11.30 WIB. Mereka adalah Rahmiati Harahap SSos (pembantu bendahara penerimaan RSUD Gunung Tua), Maruba Hasbah Siregar SSos (staf RSUD Gunung Tua) dan Putri Novitasari Harahap (honorer RSUD Gunungtua) “Pada hari Kamis, tim mendapatkan informasi bahwa akan dilaksanakan tes kesehatan
dan narkoba terhadap 314 CPNS Kabupaten Paluta di RSUD Gunung Tua yang diduga jumlah uang untuk tes pengurusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting, melalui pesan singkat WA, Senin (6/3) petang. Dikatakan Rina, kemudian pada hari Jumat dan Sabtu tim melaksanakan pulbaket dan didapat kesimpulan sementara, bahwa diduga dalam kegiatan tersebut telah terjadi pungutan liar. “Pada Minggu 5 Maret 2017, tim melakukan penindakan di RSUD Paluta dengan mengamankan 3 orang pegawai beserta uang sebesar Rp 126.750.000 dan kwitansi pembayaran. Selanjutnya ketiga orang tersebut beserta b a ra n g b u k t i d i b o y o n g k e Mapolres Tapsel,” ujar Rina. (Bersambung ke halaman 11)