Pengangguran di Sumut Capai 429 Ribu Orang
Batik Air Tergelincir
Hal. 2
Hal. 7
Ancaman Bagi Penyebar Kebencian
Aceh-Sumut Deisit Listrik 5,22 Persen Hal. 11
Hal. 9 Indeks Saham Nama
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
(-/+)
Kurs Tengah
4566,552 -10,680 -0,230
SHAnGHAI
3,590.03
67.21
nIkkeI 225 19,265.60
1.91
149.19
0.78
HAnG SenG 22,867.33 -183.71
-0.80
eURO STOXX 3,430.41
-0.50
-17.08
2,088.00
-6.00
0.29
DOwJOneS 17,763.00
-39.00
0.22
nASDAq
-10.25
0.22
4,685.00
Mata Kurs uang
%
IHSG
S&P 500
harianjurnalasia
Tutup
USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
13,550.00 9,682.17 14,755.28 20,614.99 1,748.22 11,138.06 3,151.17 1,584.91 8,963.34 4,602.09 9,637.62
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Sabtu, 7 November 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 929 Tahun IV
Dibeber Menkes ke KPK
Transaksi Suap Dokter dan Perusahaan Farmasi Jakarta | Jurnal Asia Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggandeng KPK dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Komisi antirasuah secara khusus diminta mengkaji potensi korupsi dalam hubungan antara perusahaan obatobatan dengan para dokter. “kPk sedang bikin kajian gimana proses pemakaian obat baik di RS atau klinik terkait profesi dokter. Tentu kajiannya berkait praktek gratifikasi. Ini masih belum selesai,” kata Plt wakil ketua kPk Johan Budi SP dalam konferensi pers, Jumat (6/11). Menurut dia, sementara ini kPk memang menemukan bahwa pemberian hadiah dari perusahan obat ke dokter sudah jadi hal yang lumrah. Padahal, bagi dokter yang berstatus pegawai negeri pemberian itu bisa dianggap
gratiikasi. “Di Undang-undang, yang jelas PnS atau penyelenggara negara tidak boleh terima imbalan apa yang di luar pendapatan,” ungkap dia. karenanya, tambah Johan, dari hasil kajian nanti diharapkan bisa didapat solusi yang menguntungkan baik untuk pasien, dokter, rumah sakit sampai industri. “Tapi di luar itu (PnS) kPk enggak bisa menjangkau, tadi pemikiran apakah yang swasta juga bisa. Ada beberapa mekanisma atau sistem akan dibuat,” jelas dia. Dalam kesempatan ini, Menteri kesehatan (Menkes) nila F Moeloek menyampaikan bahwa penerimaan hadiah di kalangan dokter menjadi perhatian serius pihaknya dan juga IDI. Sejauh ini, tambahnya, IDI sudah cukup sering menangani perkara semacam itu. namun dia membantah tudinganbahwagratiikasimenjadi penyebab utama mahalnya harga obat-obatan. “enggak selalu, obat mahal karena biaya produksi. Obat kita masih banyak bahan baku yang impor. Dengan dolar naik, maka biaya bahan baku nya naik. Tentu ada dana marketing dan promosi,” jelas dia.
Jurnal Asia | Ant: wahyu Putro
KeTUA DPRD Sumatera Utara Ajib Shah bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung kPk Jakarta, Jumat (6/11).
Pejabat DPRD Sumut dan Pemprov Digilir KPK Pengembalian Dana Segera Diusut Jakarta | Jurnal Asia ketua DPRD Sumatera Utara 2014-2019 dari fraksi Partai Golkar Ajib Shah memenuhi panggilan kPk untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi suap anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 dan 2014-2019. "(Suap) saya tidak tahu, ini saya sebagai saksi," kata Ajib saat tiba di gedung kPk Jakarta, Jumat (6/11). Ajib menjadi saksi untuk tersangka Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo nugroho. Selain Ajib, sudah hadir juga anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 dari fraksi Partai Golkar Chaidir Ritonga. "Saksi untuk Gatot," kata Chaidir singkat. Selain Ajib dan Chaidir, kPk memeriksa kepala Dinas Bina Marga Sumut M.A effendy Pohan, kepala Dinas kesehatan Provinsi Sumut Siti Hatati Suryantini, kadis Pendidikan Sumut Masri, kepala Badan kepegawaian Daerah Sumut Pandapotan Siregar dan kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumut Rajali. Termasuk wakil ketua DPRD Sumut 20092014 Sigit Pramono Asri dan kamaluddin Harahap dan ketua DPRD Sumut 2009-2014 yang juga anggota DPRD 2014-2019 Saleh Bangun. Di antara nama-nama tersebut juga sudah ditetapkan sebagai ter sangka penerima suap dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumut 2010-2014, persetujuan La poran Pertanggungjawaban
Pemprov Sumut 2012-2014 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut 2015. Para tersangka penerima suap tersebut adalah ketua DPRD Sumut periode 2014-2015 dari fraksi Partai Golkar Ajib Shah, ketua DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan anggota DPRD Sumut 2014-2019 dari fraksi Partai Demokrat Saleh Bangun, wakil ketua DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 dari fraksi Partai Golkar Chaidir Ritonga, wakil ketua DPRD Sumut periode 2009-2014 dari fraksi PAn kamaludin Harahap dan wakil ketua DPRD Sumut periode 2009-2014 dari fraksi PkS Sigit Pramono Asri. kPk menyangkakan Gatot dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. Sedangkan Ajib, Saleh, Chaidir, kamaludin dan Sigit dijerat dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kUHP dengan ancaman penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara ditambah denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (Bersambung ke halaman 11)
ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zainal Abidin yang ikut mendampingi Menkes nila tak menampik dugaan praktik pemberiangratiikasiatausuapterhadap dokter dari perusahaan farmasi. namun menurutnya, saat ini hal tersebut sudah mulai dibenahi de ngan meminimalisir kontak langsung antara dokter dan pihak farmasi. “kasus-kasus yang ada kan 2013, sistem jaminan sosial nanti akan mencegah kontak langsung antara dokter dan farmasi. karena itu, semua perusahaan farmasi akan berhubungan dengan pemerintah,” jelas Zainal. “Tadi kita sepakat membangun sistem untuk membangun pelayanan yang baik, dengan jaminan kesehatan yang bagus,” imbuhnya. Jadi Rahasia Umum Sebelumnya, wakil ketua Ma jelis kehormatan Disiplin kedokteran Indonesia (MkDkI) Sabir Alwi mengatakan, praktik suap tersebut memang sudah rahasia umum. “Pada prinsipnya dokter tidak boleh menerima imbalan pabrik farmasi yang pengaruhi dia menulis resep dan obat tertentu. Tapi itu bukan persoalan baru, persoalan lama itu,” kata Sabir. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: wahyu Putro
MeNKes nila F Moeleok (tengah) didampingi Plt wakil ketua kPk Johan Budi menaiki mobil usai menggelar pertemuan dengan pimpinan kPk diGedungKPKJakarta,Jumat(6/11).Kedatanganmenkesituuntukberkonsultasidalammembangunsistempelaporangratiikasiuntukdokter yang bekerja secara persorangan ataupun yang bekerja di rumah sakit.
Bos ‘Mama Minta Pulsa’ Dibekuk
Khawatir Kondisi Keuangan Negara
Hidup Mewah, Omset Rp5 Miliar per Tahun
Jokowi Tambah Utang Rp68T
Jakarta | Jurnal Asia effendi, bos tipu-tipu SMS 'Mama Minta Pulsa' buka-bukaan soal lumbung hartanya setelah 2 tahun beraksi. Tidak tanggungtanggung, ia meraup omzet Rp 5 miliar per tahun. "Sehari keuntungan antara Rp 3 juta sampai Rp 7 juta," kata effendi kepada wartawan di ruangan penyidik Unit II Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (6/11). Jika rata-rata effendi sehari mendapat Rp 7 juta dari hasil pencurian maka dalam satu tahun dia diperkirakan memperoleh Rp 5.040.000.000. "Tapi kan kadang sehari tidak dapat. Itu pun dibagi-bagi sama anak buah saya, saya punya anak buah 5 orang," ujar pria asal wajo, Sulawesi Selatan ini. Dari penghasilan yang diperoleh, keuntungan dibagi 75 persen untuk tersangka dan 5 persen untuk anak buahnya. Dia juga membagi keuntungan 7 persen bagi pembuat rekening palsu. "Rekening saya beli dari orang di Jakarta Selatan,"
imbuhnya. effendi mendapat keuntungan lebih banyak karena sebagai pemodal. Ia membiayai operasional hingga peralatan untuk melakukan kejahatan seperti laptop, puluhan modem, sejumlah port modem, kartu SIM Card hingga menyewa rumah sebagai base camp. "Sewa rumah di Lembang, Bandung itu baru 2 bulan. kalau peralatannya saya beli nyicilnyicil. kalau ditotal sekitar Rp 30 jutaanlah buat laptop dan lain-lain itu," tuturnya. Bergelimang Harta effendi, bos tipu-tipu via SMS modus 'mama minta pulsa' memiliki andil besar dalam aksi kejahatan tersebut. Selain sebagai pengendali, dia juga menjadi 'investor' yang memodali operasional sejumlah anak buahnya. "Semua perlengkapan dan fasilitas itu diatur oleh bos effendi ini. Dia yang memodali semuanya, anak buahnya tinggal kerja," kata kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AkBP Herry Heryawan.
Tidak hanya menyiapkan sejumlah laptop, effendi juga menyiapkan ratusan buah SIM card yang digunakan sebagai modem untuk mengirimkan SMS pan cingan kepada korban. Ia juga menyiapkan fasilitas rumah sewaan bagi anak buahnya untuk 'berkantor'. "Tersangka juga menyiapkan sejumlah rekening penampungan untuk menampung uang hasil kejahatan," katanya. Setiap harinya, anak buah effendi bekerja dari pukul 06.0022.00 wIB. Sekitar 62 ribu pesan singkat disebar ke nomor-nomor para calon korban. Sebagai pemodal sekaligus pengendali, effendi tentu mendapat keuntungan yang paling besar dibanding para anak buahnya. "Setelah ada korban yang berhasil dipandu ke ATM, misalnya ditransfer Rp 1 juta kemudian ditarik oleh tersangka dan selanjutnya dibagi-bagi 75 persen untuk bosnya dan 25 persen untuk anak buahnya," tuturnya. (Bersambung ke halaman 11)
Jakarta | Jurnal Asia Defisit anggaran diper kirakan akan melebar dari 1,9% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Perubahan (APBn-P) 2015, menjadi 2,59%. Pemerintah melalui kementerian keuangan (kemen keu) menambah utang sampai dengan US$ 5 miliar atau Rp 68 triliun. Pelebaran defisit terjadi karena rendahnya penerimaan pajak tahun ini. Dalam risiko terburuk, realisasi pajak yang mencapai 85% dari target Rp 1.295 triliun yang tertera dalam APBn. "Jadi saya dapat mandat (me nambah utang) sampai dengan 2,59% dari PDB. Asumsi defisit APBn awal 1,9% kemudian 2,23% (proyeksi saat semester I) kemudian 2,59%. Jadi sekitar Rp 68 triliun," ungkap Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Robert Pakpahan di Gedung Djuanda, kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/11) Utang tersebut merupakan
utang siaga (standby loan), atau dana siap pakai dari lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan lainnya. Tambahan utang tersebut memastikan anggaran belanja akan aman hingga akhir tahun. "Jadi sudah secure (diamankan)," tegasnya. Seperti diketahui, Presiden Joko widodo (Jokowi) mengkhawatirkan kondisi keuangan negara saat ini. karena penerimaan pajak hingga 4 november 2015 masih rendah, yaitu baru 60% dari target. Sementara pemerintah memiliki kebutuhan belanja anggaran yang besar di akhir tahun ini. Realisasi Surat Berharga negara (SBn) yang diterbitkan pemerintah melalui kementerian keuangan (kemenkeu) sudah mencapai Rp 451,95 triliun atau 97,89% dari target Rp 461,7 triliun dalam APBn-P 2015. Secara netto, tambahan utang tahun ini rencana awalnya adalah Rp 22,5 triliun. (dtf)
Jalur Masih Bersatu dengan Angkutan Massal
Operasional BRT Trans Mebidang Ditolak Tiga Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat (DPC Organda), menyatakan menolak terhadap kebijakan pemerintah melalui peluncuran Bus Rapid Transit (BRT) Trans Medan - Binjai dan Deliserdang (Mebidang), Kamis kemarin. Hal ini dinilai telah melanggar ketentuan undang-undang (UU) nomor 22 tahun 2009 dan peraturan pemerintah (PP) nomor 74 tahun 2014 mengenai angkutan jalan.
Jurnal Asia | Hery Chaniago
PeNUMPANg Bus Rapid Transit (BRT) sedang menunggu keberangkatan tujuan Medan-Binjai, di hari pertama beroperasi di Jalan M.T Haryono, Medan, Jumat (6/11). Tampak penumpang sepi karena dikenakan tarif jauh-dekat Rp6.000/orang.
“kita sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah, tapi harus sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain mengenai ketentuan angkutan jalan, juga terkait PP no.37 tahun 2011 tentang forum lalu lintas. Di sana jelas dikatakan setiap asosiasi yakni Organda itu dilibatkan. Apakah pe nerbitan ijinnya atau soal angkutan jalan, apa itu sudah mereka penuhi,” kata ketua DPC Organda Medan Mont Gomery Munthe, didampingi ketua DPC Organda Deliserdang Frans simbolon dan ketua DPC Organda Binjai, Percaya Surbakti, Jumat (6/11) di Medan.
Dikatakan Munthe, pe merintah melalui Dinas Per hubung an harusnya meli batkan pihak Organda terkait pengoperasionalan Transmebidang. “kita harusnya diajak berembuk, bagaimana supaya transmebidang tak menjadi bola liar. namun malah dijadikan bola liar, bagimana transportasi ini mau maju. Jadi intinya kita bukan menolak,” ujar Munthe kembali sembari mengungkit dari sisi tarif busway tentunya mendapat subsidi pemerintah, sehingga bisa membuat ketentuan tarif dibawah angkot. (Bersambung ke halaman 11)