29 Orang Tewas akibat Lakalantas Halaman 2
Pria Beristri Enam Dituntut 10 Tahun Penjara rabu, 7 november 2018 nomor 1.805 tahun vii
RP3.000 (Luar Kota + ongKos Kirim)
Halaman 3 harianjurnalasia
HarianJurnalAsia
jurnalasia.com
Narkoba Biang Kerok Pengeroyokan Maut di Kwala Bekala Halaman 6
Pemerintah Dituding Tunduk Kepada Industri Halaman 10 Untuk Sumatera Utara
Stok Pangan Natal dan Tahun Baru Aman
Jurnal Asia | ist Demo Buruh. Buruh kembali menggelar aksi demo di kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (6/11). Mereka menolak penetapan Upah Minimum Propinsi 2019. Disebutkan bahwa formula kenaikan upah minimum dengan rumus inlasi ditambah pertumbuhan ekonomi, telah mengakibatkan penetapan upah minimum tidak lagi berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
Buruh Ngotot Tolak UMP Sumut
Jakarta | Jurnal Asia Satgas pangan memastikan kebutuhan pangan, terutama beras medium aman untuk menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru. Sebab, menjelang perayaan tersebut harga pangan di sejumlah daerah diperkirakan mengalami kenaikan. Ketua Satgas Pangan Polri, Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya menargetkan setidaknya awal Desember, seluruh daerah telah memiliki persediaan pangan yang siap didistribusikan. Hal itu, demi mengantisipasi kenaikan harga yang signiikan di masyarakat. (Bersambung ke halaman 11)
Gubsu Jangan Coba-coba Tempeleng Medan | Jurnal Asia Aliansi pekerja/buruh daerah Sumatera Utara (APBD SU) kembali mendemo kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). Tuntutan ini sama seperti sebelumnya, yakni menolak penetapan upah oleh pemerintah. “Dengan ini meminta Gubsu untuk sampaikan rekomendasi kepada Presiden agar mencabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan menolak formula kenaikan upah minimum dengan rumus inlasi ditambah pertumbuhan ekonomi,” kata pimpinan aksi, Natal Sidabutar didepan kantor Gubsu, Selasa (6/11). Menurutnya, penetapan upah dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dengan formula kenaikan upah minimum dengan rumus inlasi ditambah
pertumbuhan ekonomi, telah mengakibatkan penetapan upah minimum tidak lagi berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). Sehingga, dijelaskannya, telah mereduksi kewenangan gubernur, dewan pengupahan dan peran serikat pekerja / serikat buruh dalam penetapan upah minimum. “Tidak hanya itu, kita melihat dalam PP 78/2015 ini menegaskan besaran KHL akan ditinjau dalam setiap 5 tahun sekali, tidak akan memiliki arti bagi peningkatan upah, karena kenaikan upah minimum sudah diikat dengan besaran inlasi ditambah pertumbuhan ekonomi, sehingga peninjauan keberadaan KHL setiap 5 tahun sekali merupakan akan-akalan belaka,” serunya. (Bersambung ke halaman 11)
“Untuk itulah, kita menolak penetapan upah minimum Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sebesar 8,03 persen dan tetapkan upah minimum berdasarkan KHL.” Aliansi pekerja/buruh daerah Sumatera Utara (APBD SU) Natal Sidabutar
Survei Alvara:
Jokowi Kuasai Jawa, Prabowo Unggul di Sumatera Jakarta | Jurnal Asia Hasil survei Alvara menunjukkan elektabilitas pasangan Joko Widodo - Ma’ruf Amin mengalami kenaikan 0,5 persen dibanding survei Agustus lalu, yakni sebesar 54,1 persen. Sedangkan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sebesar 33,9 persen atau menurun 1,3 persen dibanding Agustus 2018, sementara undecided voters menjadi 12 persen. Melihat elektabilitas dari sisi geografis, pasangan Jokowi - Ma’ruf unggul di hampir semua wilayah, kecuali di Sumatera. Di Sumatera, Prabowo - Sandiaga unggul 44,6 persen dibanding Jokowi-Ma’ruf dengan perolehan sebesar 40 persen. Sementara itu, 15,4 persen belum menentukan pilihan. (Bersambung ke halaman 11)
Perajin menunjukkan mobil mainan yang dimodiikasi bergambar pasangan calon presiden di desa Singocandi, Kudus, Jawa Tengah. Melihat elektabilitas dari sisi geograis, pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul di hampir semua wilayah, kecuali di Sumatera. Di Sumatera, Prabowo-Sandiaga unggul 44,6 persen. Antara | Yusuf Nugroho
Antara | Mohammad Ayudha tim Satgas Maia Pangan berbincang dengan pedagang saat sidak harga kebutuhan pokok di Pasar.
Indef:
Utang dan Deisit Pencabut Nyawa Ekonomi RI Jakarta | Jurnal Asia Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Didik J Rachbini, menilai setidaknya ada dua permasalahan ekonomi utama yang harus diselesaikan pemerintah. Kedua masalah itu adalah deisit neraca transaksi berjalan atau CAD dan utang. “Kalau tidak hati-hati, bisa jadi malaikat pencabut nyawa pada ekonomi kita,” katanya, di Gedung Hotel Pullman, Selasa, 6 November 2018. Masalah defisit neraca itu, menurut Didik yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, yang pada akhirnya mendorong nilai tukar rupiah terus melemah. Oleh karena itu, pemerintah diminta tidak menganggap sepele pada pelemahan nilai tukar rupiah. (Bersambung ke halaman 11)