Harian Jurnal Asia Edisi Rabu, 07 Oktober 2015

Page 1

Inalum Siap Lunasi Pajak Rp95 Miliar

10 Jenazah Korban Aviastar Dicek

Hal. 5

Hal. 9

Denda Rp1 juta untuk Perokok di Ruang Publik

Rupiah Mulai Menguat

Hal. 11

Hal. 16 Indeks Saham Nama

Tutup

4445,781 102,080

SHAnGHAI

3,052.78

14.64

nIkkeI 225 18,186.10

180.61

1.00

HAnG SenG 21,831.62

-22.88

-0.10

eURO STOXX 3,194.10

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Kurs Tengah %

IHSG

2,350 0.48

3.71

0.12

1,969.00

-5.75

0.29

DOwJOneS 16,628.00

-31.00

0.19

nASDAq

-15.25

0.35

S&P 500

harianjurnalasia

(-/+)

4,296.00

Mata Kurs uang AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD

10,191.10 16,093.47 21,811.76 1,855.73 11,941.73 3,291.09 1,711.56 9,354.08 4,991.10 10,111.45 14,382.00

Dari berbagai sumber 22.00 wib

Rabu, 7 Oktober 2015

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 903 Tahun IV

Pengguna Faktur Pajak Fiktif Bebas Sanksi Harus Penuhi Sejumlah Persyaratan

Jurnal Asia | Ant: Rosa Panggabean

DaMPaK aSaP TerHaDaP aNaK. Portrait anak-anak mengenakan masker di lingkungan tempat mereka tinggal, Selasa (6/10). Sebagai bentuk kepedulian, pemerintah menjanjikan kompensasi Rp900 ribu/kk korban asap.

Segera Digelontorkan Pemerintah per Kepala Keluarga

Rp900 Ribu untuk Korban Asap Jakarta | Jurnal asia Pemerintah tengah menyiapkan anggaran untuk dana jaminan hidup sebesar rp 900.000 untuk setiap kepala keluarga di daerah yang ditetapkan sebagai darurat bencana asap. Menteri Sosial Khoifah Indar Parawansa menyebutkan, dana tersebut bukanlah kompensasi, melainkan dana jaminan hidup yang selalu ada untuk setiap bencana sosial atau alam terjadi.

"Jadi, setiap wilayah yang punya bencana sosial dan alam dapat jaminan hidup dengan SK Bupati," kata Khoifah saat dihubungi, Selasa (6/10). Dia menjelaskan, apabila sudah ada Sk Bupati terkait status darurat di sebuah daerah, maka daerah itu memiliki dua hak. Pertama, pendistribusian 100 ton beras dari cadangan be ras pemerintah. Jumlah itu bisa bertambah sesuai dengan persetujuan kementerian Sosial. kedua, warga di daerah itu juga berhak mendapatkan jaminan hidup dengan nilai Rp 10.000 dikali 90 hari. karena itu, total yang didapatkan untuk setiap kepala keluarga ialah Rp 900.000. Penerima dana jaminan hidup itu adalah peserta kartu keluarga Sejahtera (kkS) yang ada di enam provinsi terdampak asap.

"Jadi, ini bukan dana kompensasi bagi masyarakat," ucap Khoifah. Saat ini, sebut dia, kemensos sudah mengomunikasikan rencana penyaluran dana jaminan hidup itu ke Badan Perencanaan dan Pembangunan nasional (Bappenas). Bappenas sudah setu ju dan akan diteruskan ke ke menterian keuangan untuk disiapkan anggarannya jika memungkinkan. "Total, ada 1,2 juta kepala keluarga sasaran yang akan menerima jaminan hidup ini," kata Khoifah. DPr Bentuk Panja Anggota komisi II DPR RI, Ruinus Hutahuruk mengatakan, pembentukan Panitia kerja (Panja) kabut Asap adalah untuk mengingatkan pemerintah agar segera menyelesaikan masalah kabut asap yang melanda bebe-

rapa provinsi seperti Riau, Jambi, Sumsel, kalimantan. "Jangan tidak segera disele saikan, akan ada isu bahwa pe merintah sudah melakukan goverment crime. Jangan sampai hal itu terjadi," kata Ruinus di sela-sela konferensi GOPAC ke-VI di Yogyakarta, Selasa (6/10). Selain itu, Panja kabut Asap ini juga akan meminta pemerintah mengkoordinasikan soal tanggung ja wab pengusaha yang telah di tangkap karena membakar hu tan. "Pengusaha-pengusaha yang sudah ditangkap, harusnya mereka menanggung ganti rugi kepada masyarakat. Pemerintah mengkordinasikannya," kata politisi Partai Hanura itu. Tak sampai disitu saja, Panja kabut Asap komisi II DPR RI ingin menguji pemerinah dalam menelusuri apa yang terjadi di lapangan. "koordinasi pusat dan

daerah dan bagaimana koordinasi dengan pembakar-pembakar itu. Itu yang kita kuatirkan," imbuh dia. Bila dalam perjalanan Panja tersebut, ada hal-hal yang ditemukan tidak sesuai dengan ha rapan, maka tidak tertutup kemungkinan akan dibentuk Panitia khusus (Pansus). "komisi II DPR RI untuk saat sepakat membentuk Panja, kalau yang ditangkap tidak jelas di kepolisian, kita minta komisi III DPR RI untuk mengungkap. Itu artinya bisa berubah jadi Pansus," tambah. Yang lebih utama lagi, pembentukan Panja adalah bentuk kepedulian sesama saudara yang terkena kabut asap. "kami memikirkan dan akan sampaikan juga dalam GOPAC, jadi tidak hanya korupsi semata. Saya akan sampaikan ke ketua DPR RI," demikian Ruinus. (ant/kcm)

Jakarta | Jurnal asia Pemerintah tahun ini menetapkan 'Tahun Pembinaan wajib Pajak 2015'. Direktorat Jenderal Pajak kementerian keuangan melakukan pendekatan persuasif kepada pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi‎ sebenarnya (Faktur Pajak TBTS/ Fiktif). Para pengguna faktur pajak iktif yang mengakui perbuatannya dan melakukan pembayaran serta pembetulan SPT masa PPn terkait, tidak akan ditindak. "Selain itu, wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri keuangan nomor 91 Tahun 2015," kata Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak, Yuli kristiono, dalam konferensi pers di kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (6/10). Dia menambahkan, pengguna faktur pajak fiktif yang tidak mengakui perbuatannya, tidak merespon undangan klariikasi, dan terbukti melakukan tindak pidana berupa penggunaan faktur pajak iktif akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hingga 1 Oktober 2015 ini, Satgas Penanganan Faktur Pajak TBTS yang dibentuk oleh Ditjen Pajak telah mengundang 10.982 pengguna faktur pajak iktif di seluruh Indonesia untuk melakukan klariikasi. Total kerugian negara akibat penggunaan faktur pajak fiktif mencapai Rp 6,4 triliun. Dari Rp 6,4 triliun tersebut, Rp 2,6 triliun telah diklariikasi oleh wajib pajak yang bersangkutan, Rp 1,3 triliun diantaranya telah ‎disetujui untuk dibayar. Sejauh ini, pembayaran

Razman ‘Berkicau’ Isi Pertemuan di Markas NasDem Sumut Jakarta | Jurnal asia Mantan kuasa hukum Gatot Pu jo nugroho, Razman Arief nasution meminta gubernur Sumatera Utara itu berani terbuka soal pertemuan di kantor DPP nasDem. Terutama mengenai tujuan sebenarnya dari pertemuan tersebut. Razman mengatakan, pertemuan yang diikuti ketua Umum nasDem Surya Paloh itu bukan sekadar mendamaikan Gatot dengan wakilnya Tengku erry nuradi seperti yang selama ini

diklaim pihak-pihak terlibat. Menurutnya, pertemuan juga membahas pengamanan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemprov Sumut. “Menurut evy dan Gatot ke saya, pertemuan itu juga bahas bagi-bagi kekuasaan. Ada pembicaraan ‘power sharing’,” ujar Razman di Jakarta, Selasa (6/10). Razman menegaskan tidak sembarangan bicara. Dia mengaku punya sejumlah bukti dokumen yang mendukung pernyataan tersebut. Termasuk di antaranya

kesaksian istri Gatot, evy Susanti saat diperiksa penyidik kPk. namun advokat kontroversial ini belum mau membeberkan bukti-bukti yang dia punya ke awak media. Pasalnya, Razman masih menghormati Gatot dan evy sebagai mantan klien. "Saya masih pegang, testimoni bu evy untuk OC kaligis. Dalam testimoni itu terang semua soal pertemuan di DPP nasdem. Tetapi saya tidak bisa jelaskan. Maka itu, saya hanya bisa imbau, Bu evy dan Pak Gatot jujurlah,” im-

buhnya. Informasi yang dihimpun, Gatot menemui para petinggi Partai nasDem pada bulan Mei 2015. Dalam pertemuan itu dia minta ketua Umum Partai nasDem Surya Paloh untuk mengintervensi penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial oleh kejaksaan Agung. Saat ini dugaan adanya p e r m u fa k a t a n j a h a t d a l a m pertemuan di kantor DPP nasDem itu tengah diselidiki kPk. Pekan lalu, komisi antirasuah sudah

meminta keterangan Sekjen nasDem Patrice Rio Capella. Anehnya, sampai sekarang belum dilakukan pemanggilan terhadap Surya Paloh. Padahal, berdasarkan penuturan Otto Cornelis kaligis yang menjadi penghubung antara Gatot dan nasDem, Rio Capella tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Dia menyebut hanya Surya Paloh, Gatot, Tengku erry nuradi dan dirinya sendiri yang ikut pertemuan. (jp)

Urus SIM Online Bisa di Medan Untuk Seluruh Domisili Serta Perpanjang Masa Berlaku Demi kenyamanan masyarakat dalam pelayanan, Satlantas Polresta Medan resmi melaunching pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) berbasis online.

Jurnal Asia | Ant: Muhammad Iqbal

SeoraNg pemohon Surat Ijin Mengemudi (SIM) diambil sidik jarinya oleh Polwan. Dengan diberlakukannya pembuatan SIM Online, masyarakat bisa melakukan perpanjangan di Satuan Pelayanan Administrasi (Satpas) yang ada di seluruh Indonesia tanpa harus ke daerah tempat SIM itu diterbitkan.

kasatlantas Polresta Medan kompol M. Hasan di sela peluncuran SIM tersebut di Satlantas Polresta Medan, Jalan Arief Lubis, Selasa (6/10), mengatakan berbagai keunggulan pelayanan berbasisi online itu, salah satunya untuk memudahkan masyarakat di luar daerah. “Tadi sudah kita coba luncurkan SIM Online. Tujuannya untuk memudahkan dan mende-

katkan pelayanan kepada masyarakat. Mereka yang dari luar Sumatera bisa membuat SIM di sini (Satlanyas Polresta Medan). Jadi pemohon SIM tidak perlu kembali ke kampungnya,” jelas Hasan. “Perlu disampaikan, SIM online ini hanya untuk memperpanjang saja bukan pembuatan baru. Itupun SIM A dan SIM C yang sudah mati sampai 3 bulan. kalau buat baru tetap datang ke kantor Satlantas,” sambung Hasan. Selain itu, lanjut Mantan kasi SIM Subdit Regident Polda Sumut ini, sistem Online ini juga ditaksir mampu menghindari sistem percaloan yang marak belakangan ini. “Sistem percaloan bisa diminimalisir dengan hadirnya sistem Online ini,” kata Hasan. (Bersambung ke halaman 11)

yang sudah terealisasi sebanyak Rp 467,67 miliar. Adapun, terhadap jaringan penerbit‎ faktur pajak iktif, Ditjen Pa­ jak tidak akan memberi ampun. kegiatan penanganan "Operasi Tangkap Tangan" terus dilakukan oleh kantor wilayah Ditjen Pajak dan Direktorat Intelijen dan Penyidikan DJP. "Tujuan penindakan tegas ini adalah untuk mempidanakan pelaku sehingga sumber faktur pajak TBTS dapar diberantas," pungkas Yuli. akan Dipanggil Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Yuli kristiyono menyatakan, sejak 1 Oktober pihaknya mulai melakukan pemanggilan wajib pajak pengguna faktur iktif tersebut. Hal ini dilakukan serempak bersama dengan kantor wilayah pajak di daerah selain Jakarta. nantinya, Yuli menambahkan, langkah pemanggilan wajib pajak dengan faktur iktif akan dilanjutkan hingga akhir tahun. Pasalnya, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk wajib pajak memperbaiki pembayaran pajaknya karena adanya tahun pembinaan wajib pajak. "karena kami melihat pasar faktur yang terbitkan banyak karena ada yang mencari. Makanya kita masif di pengguna dengan langkah persuasif di pembinaan. kalau dia melakukan pembetulan dan pembayaran maka dianggap kooperatif dan kita tidak lanjutkan dengan penegakan hukum. namun, kalau dia tidak mau melakukan pembayaran dan pembetulan akan ada penegakan hukum," tandas dia. (oz/dtf)

Jurnal Asia | Ant: Alian Prayudi

MeNKoMINfo Rudiantara (kanan) berjabat tangan dengan Plt wakil ketua kPk Johan Budi (kiri) usai melakukan pertemuan di gedung kPk, Jakarta, Selasa (6/10).

DPR Kembali Ngotot Usul Revisi UU KPK Cuma Sampai 12 Tahun, Menyadap Harus Izin PN Jakarta | Jurnal asia DPR mulai lagi membahas revisi UU kPk di Badan Legislasi. Salah satu pasal di rancangannya adalah tentang masa berlaku kPk, yang cuma 12 tahun saja. Selain itu, kPk juga harus izin Pengadilan negeri, jika ingin melakukan penyadapan. "komisi Pemberantasan korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak Undang-undang ini diundangkan," bunyi pasal 5 rancangan RUU kPk, Selasa (6/10).Draft ini merupakan usulan DPR yang disampaikan dalam rapat Baleg. Fraksi yang terdepan mengusulkannya adalah PDIP. "Hari ini kita sedang membahas usulan dari beberapa anggota fraksi dengan utama leadingnya F-PDIP tentang inisiatif masuk prolegnas 2015 yaitu UU kPk dan RUU pengampunan Pajak nasional," kata wakil ketua Baleg, Firman Subagyo di ruang Baleg, nusantara I, Gedung DPR, Senayan, Selasa (6/10). Dia mengatakan, sesuai perannya, Baleg tak bisa menolak usulan yang ada. Menurutnya, Ba leg mesti membahas setiap usulan meskipun usulannya itu muncul sekarang. "kan baleg tidak bisa menolak bila ada usulan, karena aturan un-

dang-undangnya bila ada pengusul maka harus kami bahas," tuturnya. Sementara itu, salah satu hak yang diubah dari UU kPk ada lah tentang kewenangan penyadapan. DPR mengusulkan agar kewenangan penyadapan kPk adalah atas seizin ketua Pengadilan negeri. "Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan izin dari ketua pengadilan negeri," bunyi pasal 14 a dari rancangan revisi UU kPk. Selain itu, Rancangan revisi UU kPk mencakup aturan soal pengalihan kasus ke kepolisian dan kejaksaan. kPk direncanakan hanya bisa menangani kasus bila kerugian negara di atas Rp 50 miliar, bila tidak serahkan ke polisi. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 13 di rancangan revisi UU kPk. Terbanyak dari PDIP Diketahui juga rencana revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan korupsi kembali muncul. Usulan agar UU kPk diubah paling banyak diajukan oleh anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni 15 orang. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.