Hal. 4
Hal. 9
Hal. 19
Sidang Mahasiswa Pembunuh Dosen UMSU Ricuh
PDIP Dituding Terima Rp10 Triliun dari Ahok
Stok Sawit Terus Menyusut
Hal. 5
Hal. 17
Hal. 24
Industri Farmasi dan Obat Tolak Masuk Wajib Halal
Lontong Vina, Resep Rahasia Keluarga
Inlasi Sumut Sudah Posisi Merah
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Jumat, 7 Oktober 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.199 Tahun V
Ketua APBMI Sumut Otaki Pemerasan Dwelling Time Pengusaha Dipaksa Setor Rp141 Juta
(-/+)
Kurs Tengah %
5409,344 -11,300 -0,210
Shanghai
3,004.70
Nikkei 225
16,899.10
79.86
0.47
Hang Seng 23,952.50
164.19
0.69
6.22
0.21
EURO STOXX 3,029.36
3.08
0.10
S&P
2,146.25
-7.00
-0.33
18,103.00
-97.00
-0.53
4,856.50
-17.00
-0.35
Nasdaq
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 12,992.00 9,884.33 14,555.59 16,537.54 1,674.93 12,567.84 3,142.35 1,617.87 9,312.67 4,099.47 9,485.99
PTPN II Deli Serdang Terbelit Utang Triliunan
Jurnal Asia | Hery Chaniago
PaPaRaN DWelliNg TiMe. Tersangka kasus pemerasan dwelling time (waktu bongkar muat) di Pelabuhan Belawan, saat diekspose petugas di Mapoldasu, Kamis (6/10). Tim Mabes Polri bersama Poldasu menyatakan Ketua APBMI Sumut resmi jadi tersangka, pasca terjaring OTT saat melakukan transaksi di komplek Cemara Asri berikut uang tunai puluhan juta rupiah.
APBMI Jadi Kambing Hitam juga sangat prihatin atas rencana mogok yang akan dilakukan TKBM, karena pasti akan mengganggu arus eksport dan Import. "Sebagai solusinya Apindo ber harap TKBM dan APBMI mau dan berani membuka/ menyampaikan kepada pihak kepolisian semua praktek tidak sehat yang terjadi di pelabuhan Belawan dan siapa saja oknum yang terlibat. Sehingga tidak menjadi satu-satunya pihak yang dipersalahkan (kambing hitam), karena tidak mungkin TKBM/ APBMI sebagai penentu praktek tidak sehat ini," tutur Laksamana. Lebih Lanjut ia juga menyampaikan,Apindo juga sangat mengapresiasi pihak ke po li sian yang beraksi cepat setelah adanya pernyataan dari Presiden Jokowi, harapan Apindo kiranya kepolisian tidak berhenti pada pro ses pe nyidikan di tingkat TKBM/ APBMI. Tetapi menuntaskannya sampai ke pe main be sar/intelektualnya. Se moga pelabuhan Belawan bisa lebih baik kedepannya dan biayanya yang lebih tinggi dari pelabuhan lainnya di Indonesia juga bisa se gera diturunkan untuk mewujudkan Sumut berdaya saing. (netty)
Pipa Arun-Belawan Cuma Terpakai 25 Persen
Jurnal Asia | Hery Chaniago
BaRaNg bukti uang tunai yang disita dari tangan tersangka Herbin Marpaung sebesar Rp75 juta, ditunjukkan Kabid Humas Poldasu (kiri), Wakapoldasu dan Dirkrimsus saat paparan kasus dwelling time, Kamis (6/10).
Herbin Ngaku Uang untuk Buruh Medan | Jurnal asia Dalam kesempatan wawancara kepada wartawan, tersangka pemerasan di Pelabuhan Belawan, Herbin mengaku usaha bisnis dikelolanya adalah bersih alias legal. Pria ini pun juga menyebut uang Rp75 juta diserahkan oleh Oktavianus dari PT Adhi Putra Jaya bukanlah pemerasan. "Duit itu sesuai tarif bongkar muat," katanya di Polda Sumut, Kamis (6/10). Bahkan katanya lagi, pihak perusahaan tak sanggup membayar seluruh biaya bongkar muat. Karenanya Herbin meminta PT Adhi Putra
membayar uang muka sebesar 75 persen untuk membayar buruh. "Karena sesuai perjanjian, saya juga harus bayar 75 persen berdasarkan tarif ke koperasi TKBM, supaya buruh bisa bekerja. Memang seperti itu aturannya," katanya. Herbin juga menjelaskan bisnis dikelolanya dengan konsumen tidak ada hubungannnya dengan PT Pelindo. Bahkan semua kewajiban ke PT Pelindo dibayar oleh Ekspedisi Muatan Kapal Laut. "Saya tidak ada urusan ke PT Pelindo. Saya hanya bayar ke buruh," katanya.
Namun saat ditanya siapa yang melakukan pembayaran ke Ekspedisi Muatan Kapal Laut, M menyarankan wartawan bertanya ke Belawan. "Ke sana (Belawan) aja. Saya tidak tahu," katanya. Meski dirinya tidak memiliki kewajiban membayar ke Ekspedisi Muatan Kapal Laut, dia mengaku mereka bisa bekerja dengan leluasa di pelabuhan karena keberadaan usaha tersebut diketahui PT Pelindo. "Saya sudah ada di sistem Pelindo. Saya pun telah bekerja di Belawan sejak udah dari 2012," pungkasnya. (net)
Amnesti Pajak Membuat Pasangan Suami-istri Cerai Akibat Harta Simpanan Terungkap Semua Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan banyak cerita unik di balik penerapan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Salah satunya adalah membuat banyak pasangan suami istri cerai, karena harta yang dulunya rahasia kini jadi transparan. Jurnal Asia | Ant: Rosa Panggabean
WaJiB pajak memenuhi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak di Gedung Pajak Madya Jakarta, Jakarta, saat hari terakhir kemarin.
Deli Serdang | Jurnal asia PT Perkebunan Nusantara II (Persero) diduga menunda sejumlah kewajiban pembayaran akibat kondisi keuangan perusahaan yang terus memburuk sejak 2005 lalu. Hingga triwulan IV 2016, utang PTPN II disebut mencapai Rp 3,2 triliun. Sejumlah kewajiban seperti pembayaran iuran kepada Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan pembayaran pajak perusahaan. Selain itu juga tertunda kewajiban kepada pihak ketiga atau rekanan dan pembayaran jaminan hari tua karyawan PTPN II yang belum mampu dilunasi manajemen. Wakil Ketua Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SPBUN) PTPN II Dahnil Ginting mengungkapkan, nasib ribuan karyawan PTPN II saat ini terancam akibat tumpukan utang itu. "Salah satunya tunggakan BPJS Ketenagakerjaan yang berdampak pada pembayaran jaminan hari tua karyawan," kata Ginting, Kamis (6/10), di Kantor Pusat PTPN II di Deli Serdang. Selain itu, sambung Ginting, pembayaran gaji karyawan juga mulai tidak teratur yang juga diperkirakan akibat lilitan utang. "Biasanya gajian besar karyawan tanggal 10 setiap bulannya. Tapi beberapa bulan terakhir digeser menjadi tanggal 20," kata Ginting. Krisis keuangan perseroan, kata Ginting, adalah dampak dari menyusutnya lahan produktif perusahaan karena dikuasai atau diambil masyarakat dan pengembang liar. "Tidak ada pilihan, SPBUN akan mengambil kembali lahan PTPN II yang dikuasai masyarakat secara ilegal," tutur Ginting. Puluhan ribu anggota SPBUN PTPN II, ujar Ginting, akan berdemonstrasi dan mengambil kembali lahan bulan ini. (Bersambung ke halaman 11)
Harga Gas Sumut Makin Mahal
Semua Tahu Siapa Tuan Rumah di Pelabuhan Medan | Jurnal asia Apindo Sumut melalui Laksmana Adyaksa, saat dihubungi Jurnal Asia mengapresiasi tindakan Mabes Polri dan Poldasu, yang membongkar praktik dwelling time di Belawan. Karena sebelumnya Apindo sumut dari tahun 2013 sudah banyak menyampaikan keberatan terkait berbagai kebijakan Pelindo di Belawan. Apindo sangat bersyukur akhirnya Presiden Jokowi dan Pak Luhut Panjaitan memberikan per hatian khusus terkait dengan Pelabuhan Belawan ini. Perlu didalami pemain kakap di pelabuhan Belawan yang menyebabkan dwelling time. "Seharusnya yang punya oto ritas/kekuasaan membuat kebijakan yang harus lebih bertanggung jawab. Apindo bisa memahami kenapa kawan-kawan dari TKBM dan APBMI protes, karena kebijakan terkait dengan dwelling time itu tidak mungkin ada di Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) maupun APBMI . Pastinya siapa sih tuan rumah/penguasa di pelabuhan Belawan? Itulah yang harus paling bertanggung jawab terhadap dwelling time," jelasnya. Dalam kondisi ini Apindo
Tutup
IHSG
Dowjones
Medan | Jurnal asia asosiasi Perusahaan Bongkar Muat indonesia (aPBMi) tercoreng, akibat ulah Herbin Polin Marpaung. Pasalnya, Ketua aPBMi di Sumut ini jadi otak kasus dugaan pemerasan dwelling time. ia terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) ketika beraksi, dengan barang bukti uang tunai Rp75 juta, yang diminta dari pengusaha agar proses bongkar muat barang berjalan lancar. Demikian hasil penyelidikan Tim khusus (timsus) dwelling time Poldasu dan Mabes Polri di Belawan. Dari operasi dilakukan membekuk dua pelaku, berhasil membekuk dua orang yang diduga melakukan pemerasan dalam proses bongkar muat di Pelabuhan Belawan, Medan. Seorang berinisial HPM ditetapkan sebagai tersangka dan seorang lagi, P (wanita) masih diperiksa sebagai saksi. (Bersambung ke halaman 11)
Indeks Saham Nama
“Tax amnesty juga ada dampak negatifnya. Sekarang ini banyak suami istri yang berantem, bahkan
ada yang cerai,” kata Ken di Kanwil DJP WP Besar, Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (6/10). Dengan selera humornya, Ken menceritakan banyak istri wajib pajak (WP) yang menghubungi dirinya dan menanyakan data terkait harta suaminya. “Istrinya sering telepon ke saya dan nanya, Pak boleh tahu enggak harta suami saya. Selama ini kan suami saya ngaku punya rumahnya satu, tahunya ada lima. Banyak loh yang kayak gitu,” tutur dia. Namun, tentu saja Ken menolak untuk memberikan informasi. Data tersebut tidak bisa diberikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tentang pengampunan pajak pasal 21 ayat dua yang menyatakan Menteri, Wakil Menteri,
pegawai Kementerian Keuangan dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak dilarang membocorkan, me nyebarluaskan, dan atau mem beritahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak kepada orang lain. Lalu ayat tiga yang berbunyi data dan informasi yang disampaikan wajib pajak dalam rangka pengampunan pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan wajib pajak sendiri. Jika Ken tetap memberitahu, maka Ken akan terkena pidana penjara dengan hukuman paling lama lima tahun sesuai dengan bunyi pasal 23 ayat satu. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal asia Industri dan pembangkit listrik di Sumatera Utara (Sumut) tak bisa beroperasi dengan eisien, akibat mahal nya harga gas bumi. Harga gas di Sumut yang mencapai kisaran US$ 13/MMbtu disebut oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution, sudah tak masuk akal. Chairman Ikatan Ahli Perpipaan Migas (IAPMigas), Hendra Jaya, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab mahalnya gas di Sumut ialah rendahnya tingkat penggunaan pipa transmisi ruas Arun-Belawan. Dia menjelaskan, pipa sepanjang 350 kilometer yang membentang dari Terminal Penerimaan dan Regasiikasi LNG Arun hingga ke Belawan ini memiliki kapasitas maksimal sekitar 400 MMSCFD. Tapi saat ini hanya 90 MMSCFD gas yang dialirkan melalui pipa ini setiap hari, tak sampai seperempat kapasitasnya. Akibatnya, tol fee untuk pipa Arun-Belawan menjadi sangat tinggi, mencapai US$ 2,53/MMBtu "Di Arun, saat ini di-deliver hanya sekitar 90 MMSCFD ke PLN. Kapasitasnya 400 MMSCFD, hanya terpakai seperempatnya. Kalau kapasitasnya terpakai maksimal, saya yakin pasti bisa lebih murah fee-nya," ujar Hendra dalam diskusi di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (6/10). (Bersambung ke halaman 11)
Menteri Agama :
Kandidat Pilkada Jangan Lecehkan Agama! Jakarta | Jurnal asia Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap pasangan calon dalam Pilkada 2017 dapat bersaing secara beradab. Salah satu caranya adalah mengedepankan kampanye bersifat ajakan ketimbang konfrontatif atau menyerang. "Kita ini manusia Indonesia yang beradab. Sehingga dalam pesta demokrasi seperti Pilkada pun, kita hendaknya senantiasa menjaga sikap toleransi dan tenggang rasa atau tepo seliro," kata Menag Lukman Hakim dalam siaran pers, Kamis (6/10). Lukman menyebut kampanye yang bersifat promotif atau mengajak akan menunjukkan tingginya kualitas bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Dampaknya juga akan terasa lebih baik. Rakyat bisa lebih jernih menilai visi-misi yang ditawarkan setiap pasangan calon sehingga lebih obyektif dalam menentukan pilihan. Menurut Lukman isu SARA memang sulit dielakkan dari dinamika Pilkada. Wajar jika ada orang memilih pasangan calon berdasarkan preferensi SARA. Di negara yang demokratis, setiap orang berhak menentukan pilihan sesuai pandangan, alasan, dan keyakinan masing-masing. Namun lanjut Lukman, hendaknya isu SARA terutama agama dapat dikemas secara lebih beradab agar tidak merusak keharmonisan sesama anak bangsa. Lukman mencontohkan, memanipulasi tafsir ayat agama untuk menjelekkan calon tertentu merupakan tindakan yang rentan konlik. (Bersambung ke halaman 11)