Harian Jurnal Asia Edisi Sabtu, 08 Agustus 2015

Page 1

Mendag Ajak Pengusaha Inovasi Produk

Menkumham Prihatin Lapas Seperti Ikan Pepes

Penyaluran Kredit Perbankan Melambat 7,73 Persen

Hal. 4

Hal. 8

Hal. 7

Truk Bom Meledak 400 Warga Terluka Hal. 21 Indeks Saham Nama IHSG SHANGHAI

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Kurs Tengah

(-/+)

%

4.770,303 -36,261 -0,754 3,744.20

82.67

2.26 0.29

NIKKEI 225 20,724.56

60.12

HANG SENG 24,552.47

177.19

0.73

EURO STOXX 3,644.19

-24.28

-0.66

2,075.19

-8.37

0.40

DOWJONES 17,328.79

-90.96

0.52

-3.82

0.47

S& P 500

harianjurnalasia

Tutup

NASDAQ

5,032.62

Mata uang

Kurs

AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SDG USD

9,984.18 14,786.74 20,990.29 1,746.26 10,848.77 3,452.64 1,635.34 8,859.34 4,895.13 9,769.43 13,536.00

Dari berbagai sumber 22.00 wib

Sabtu, 8 Agustus 2015

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 854 Tahun IV

Kasus Bansos

Pemprovsu Akui Kelemahan Medan | Jurnal Asia Pemerintah Provinsi sumatera Utara (Pemprovsu) mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan pada penerima dana bantuan sosial (bansos) 2012-2013, sehingga banyak yang belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj).

Sekretaris Daerah Provsu, Hasban Ritonga mengatakan, ada ribuan penerima hibah/bansos yang diverifikasi satuan kerja di Pemprovsu sebagai penyalur dana tersebut. Termasuk di dalamnya untuk bantuan rumah ibadah, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, dan lembaga lainnya. “Ada 17 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terdiri dari berbagai satuan seperti dinas, badan dan biro sebagai penyalur dana hibah/bansos. Seharusnya, LPj ini mereka yang kejar supaya diserahkan. Tapi jadi berlarut-larut

seperti ini,” ujarnya di Kantor Gubsu, Jumat (7/8). Hasban menuturkan, sesuai rapat dengan pihak Inspektorat Sumut dan SKPD penyalur dana bantuan sosial kemarin, dirinya meminta Inspektorat Sumut untuk mengaudit serta memperbarui data penerima jumlah hibah/ bansos, sekaligus berapa lembaga lagi yang belum menyerahkan LPj. “Kita mau update datanya. SKPD saya minta proaktif,” tegasnya. Dia menambahkan, se suai aturan sepenuhnya pertanggungjawaban dana bansos ada pada penerima. Hal itu berdasarkan

ketentuan Permendagri Nomor 32/2011 dan Permendagri Nomor 39/2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. “Ada kewajiban mereka, satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPj),” bebernya. Menurutnya, dalam waktu 7 hari kerja ke depan, Inspektorat akan menuntaskan pekerjaan tersebut. “Auditor mulai bekerja. Saya minta sebelum 18 Agustus ini semua data-datanya sudah ada,” ucapnya. (Bersambung ke halaman 11)

Akhirnya OC Kaligis Akui Kenal Evy Susanti Jakarta | Jurnal Asia Otto Cornelis Kaligis akhirnya mengakui bahwa dirinya mengenal Evy Susanti, istri muda Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Padahal, Kaligis sempat mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal Evy. “Sama Evy kenal, sudah lama. Bahkan sudah lebih lama sebelum dia kenal Gatot,” kata anggota tim pengacara Kaligis, Humphrey Djemat di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (7/8). Humphrey menjelaskan, Kaligis juga sudah lama mengenal Gubernur Gatot. Ayah dari artis

Jurnal Asia | Ant: Akbar Nugroho Gumay

TErsANgKA kasus suap hakim PTUN Medan OC Kaligis memasuki gedung KPK untuk diperiksa di Jakarta, Rabu (15/7) lalu.

Velove Vexia itu mengenal Gatot sejak politisi PKS itu masih menjabat sebagai Wagub Sumatera Utara. “Kalau itu sih sudah jelas, OC juga sudah bilang. Pada waktu diperiksa pertama kali, dia bilang, dia kenal Gatot sudah lama. Semenjak Gatot jadi wagub sudah kenal, jadi nggak ada yang aneh,” jelas Humphrey. Sebelumnya, usai ditahan pada 13 Juli lalu, Kaligis membantah kenal dengan Evy Susanti. Bahkan, Kaligis mengaku sama sekali tidak tahu dengan perempuan bernama Evy. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak A

BErKAs sUrYADHArMA ALi P21. Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali menjawab pertanyaan wartawan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/8). Berkas perkara Suryadharma Ali dengan kasus dugaan korupsi dana haji dan korupsi Dana Operasional Menteri (DOM) dinyatakan telah lengkap atau P21 dan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Hasban: Kemendagri Berhak Tolak SDA Akui Pakai DOM Usulan Nama Pj Walikota untuk Keperluan Pribadi Medan | Jurnal Asia Pemprov Sumut tak menampik jika usulan Gubsu Gatot Pujo Nu groho terkait Penjabat (Pj) wali kota/bupati dapat dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemprovsu menganggap kewenangan itu mutlak di tangan Mendagri. “Itukan memang kewenangan mereka (Kemendagri). Kita kan sifatnya hanya pengusulan saja. Dianulir, ditolak ataupun disetujui, tentu kewenangan itu penuh ada pa da mereka,” ujar Sekretaris Daerah Hasban Ritonga kepada

Calon Tunggal

war tawan di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (7/8) sore. Hasban sendiri mengaku baru mengetahui informasi soal penganuliran sejumlah nama Pj oleh Gubsu dari wartawan. Kendati begitu, ia menegaskan pengusulan sejatinya sudah mereka kirimkan ke Kemendagri. “Untuk namanama itu sudah diproses ke sana,” ucapnya tanpa mau menyebut kapan waktu pengusulan oleh Gubsu ke Kemendagri. Disinggung kemungkinan penganuliran sejumlah nama Pj kepala daerah oleh Gubsu,

lantaran Gubsu mengirimkan u s u l an t e r s e bu t pada s aat berstatus tersangka, termasuk soal kans nama-nama itu diganti Wagubsu Tengku Erry Nuradi, Hasban enggan membeber terlalu jauh. Namun yang jelas, lanjut dia, proses pengusulan sudah dilakukan oleh pihaknya. Di sisi lain, mantan Inspektur Pemprovsu ini juga tak menampik, jika sejumlah kepala daerah yang habis periodenisasi untuk sementara waktu akan diemban Pelaksana Harian (Plh). “Seperti Medan sudah dihunjuk Plh. Ini

sembari menunggu penunjukkan Pj wali kotanya. Kemudian akan menyusul beberapa daerah lain yang juga akan habis periodenisasi kepala daerahnya,” bebernya. Kendati demikian, Hasban optimis kalau pada pekan mendatang beberapa nama pejabat eselon II Pemprovsu, sudah disetujui oleh Mendagri sehingga bisa diplot sebagai Pj wali kota/ bupati. “Saya kira minggu depan nama-nama Pj itu sudah turun. Kita harapkan minggu depanlah,” tutur Hasban. (Bersambung ke halaman 11)

Parpol Harus Tanggung Jawab

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno meminta partai politik turut bertanggungjawab atas munculnya calon tunggal di tujuh daerah pada pilkada serentak 2015 ini. “Harusnya begitu (parpol turut bertanggungjawab),” kata Tedjo, di Istana Negara Jakarta, Jumat (8/7). Partai politik di tujuh daerah yang menyisahkan calon tunggal, diberi waktu untuk mendaftar hingga tujuh hari. Dengan begitu, Tedjo berharap, ada reaksi dari partai politik untuk mengajukan calon. Sehingga, tidak ada lagi calon tunggal dan pilkada serentak. Serta pilkada pada 9 Desember 2015 bisa diikuti seluruh daerah yakni 269 provinsi dan kabupaten/kota. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal Asia Tersangka kasus dugaan penyelenggaraan ibadah haji dan dana operasional menteri (DOM) mantan Menteri Agama Suryadharma Ali atau SDA diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemeriksaan ini, berkas penyidikan perkara pria yang karib disapa SDA itu telah dinyatakan lengkap. Usai pemeriksaan, SDA mengakui telah menggunakan DOM untuk keperluan pribadi. Namun, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengaku, dana operasional menteri yang dipakainya tersebut adalah pinjaman. “Seandainya ada uang terpakai untuk kepentingan pribadi, maka

statusnya adalah pinjaman yang wajib ditagih kepada saya,” kata SDA di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/8). SDA membantah telah melakukan kesalahan. Dia bersikeras tidak melakukan tindak pidana korupsi lantaran uang yang digunakan untuk kepentingan pribadinya itu telah dikembalikan. “Bukti-bukti uang DOM yang saya pin jam dan pengembaliannya ada,” tutur dia. SDA juga membantah, DOM yang digunakan salah satunya untuk menjemput anaknya yang tengah menempuh pendidikan di Australia kala itu. Waktu itu, SDA menggunakan DOM untuk membeli tiket pesawat, membuat paspor, visa, dan

uang saku anaknya yang kuliah di Australia. Padahal, DOM merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukan untuk pelaksanaan tugas sebagai Menteri Agama, bukan urusan pribadi. “Saya tidak mempergunakan uang tersebut untuk menjenguk anak saya. Saya sudah menjelaskan,” ujar SDA. Suryadharma Ali diketahui terjerat dalam dua perkara, yakni dugaan korupsi dalam pe nyelenggaraan ibadah haji ta hun 2011-2013 serta dugaan korupsi dalam penggunaan Dana Operasional Menteri (DOM) tahun 2011-2014. (Bersambung ke halaman 11)

Pilkada Sumut

Bawaslu Temukan Pelanggaran

Jurnal Asia | Ant: Wahyu Putro A

KoMisioNEr Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah (kiri), Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro (tengah) dan Ketua DPP PAN Yandri Susanto menjadi pembicara dalam diskusi Publik di Gedung Bawaslu Jakarta, Jumat (7/8).

Jakarta | Jurnal Asia Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengatakan telah menemukan sejumlah pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di daerah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Maluku Utara. Nasrullah memaparkan bahwa ditemukan pelanggaran di salah satu daerah di Sumut, yaitu panitia pengawas (Panwas) nya melakukan pelanggaran. “Kita sudah klariikasi ke Pan­ was dan ada fotonya. Itu bukti kuat dan sudah diberikan ke lembaga terkait. (Terjadi) di salah satu Provinsi Sumut. Nanti akan diumumkan,” ungkap Nasrullah,

Jumat (7/8). Kemudian, lanjutnya, di salah satu daerah di Provinsi Maluku Utara ditemukan bahwa sudah ada janji-janji posisi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat. “Di beberapa daerah akui, sudah ada kabinet bayangan. Jadi, (sudah ditentukan) ini yang akan jadi Sekda atau kepala dinas. Di daerah Maluku Utara,” tambahnya. Namun, Nasrullah masih enggan memapatkan secara detil mengingat proses pemeriksaan dan pengawasan masih berlanjut di lapangan. Ia hanya menekankan bahwa dalam melakukan pengawasan, Bawaslu menekankan pada dua hal. Pertama, pelibatan

PNS atau mobilisasi PNS. Kedua, pemanfatan program untukk kepentingan calon petahana. Sebelumnya, Nasrullah menyayangkan sisi penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, pa da 9 Desember 2015, yang mandul. Padahal, lanjutnya, potensi kecurangan seperti politik uang atau mahar politik dan penyalahgunaan aset daerah oleh calon petahana sangat mungkin terjadi. Untuk itu, Nasrullah mengaku mendorong adanya sanksi pidana atau setidaknya sanksi administratif bagi peserta pilkada yang melakukan pelanggaran. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.