Harian Jurnal Asia Edisi Kamis, 08 Februari 2018

Page 1

Bawaslu Sumut Banyak Temukan Indikasi Pelanggaran Halaman 4 Kamis, 8 Februari 2018 nomor 1.588 tahun Vi

Rp3.000 (Luar Kota + ongKos Kirim)

Bank BRI Keluarkan ATM Tanpa Diketahui Nasabah harianjurnalasia

HarianJurnalAsia

jurnalasia.com

Halaman 6

Nazaruddin Dikirim ke Pondok Pesantren Halaman 7

50 Aturan Hambat Investasi Dicabut Halaman 9 Dulu Sampai Tiga Jam

Urus Dokumen di Belawan Cuma 5 Menit Antara | Aprillio Akbar KuNJuNgaN MeNLu ItaLIa. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Italia Angelino Alfano (kiri) saat pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (7/2). Pertemuan itu membahas sejumlah kerja sama antar kedua negara di bidang perdagangan, ekonomi kreatif, dan hubungan diplomatik.

Potensi Zakat Gaji PNS Rp10 Triliun per Tahun

medan | Jurnal asia Mengurus aneka dokumen peti kemas di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara (Sumut), kini tidak memerlukan waktu lama. Jika dulu mengurus dokumen bisa memakan waktu 3 jam, kini hanya butuh waktu 5 menit saja. Perbaikan pengurusan dokumen ini karena sejak Mei 2017, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I menjadi operator pelabuhan pertama di Indonesia yang menerapkan Integrated Billing System (IBS). (Bersambung ke halaman 11)

Dituding Bakal Jadi Dana Politik Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah ingin mengoptimalkan penggunaan dana zakat dari gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN). Potensi dana yang terhimpun mencapai Rp 10 triliun per tahun. Namun dibalik semua itu, muncul anggapan kalau potongan zakat tersebut bakal menjadi dana politik. Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim menggelar konferensi pers di Kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (7/2). “Potensinya kita masih terus menghitung tapi setidaktidaknya kita optimis kalau ASN ini secara

seluruhnya punya kesadaran ASN dalam konteks muslim ya, punya kesadaran yang tinggi setidak tidaknya Rp 10 triliun per tahun,” kata Lukman. Lukman mengatakan, wacana ini hanya berlaku untuk PNS muslim. Selain itu, wacana ini juga bersifat tidak mengikat, artinya, PNS masih boleh mengajukan keberatan. Selain itu, lanjut Lukman, PNS muslim yang belum mencapai nisab zakat juga tidak harus ikut aturan ini. Nisab sendiri berarti batas jumlah penghasilan yang wajib zakat. (Bersambung ke halaman 11)

“Maka bagi PNS yang penghasilannya tidak sampai nisab tidak harus zakat. Jadi tidak berlaku untuk semua muslim karena dia punya kualiikasi tertentu.” menteri agama Lukman hakim

Kasus Pencemaran Nama Baik

Kepala BNN Terheran-heran

Bigbos Narkoba Sumut, 2 Kali Vonis Mati Tapi Tak Mati Jakarta | Jurnal Asia Kepala BNN Komjen Budi Waseso (Buwas) geram sekaligus terheran-heran, karena peredaran narkoba dikendalikan oleh terpidana mati kasus narkoba. Apa kabar Jaksa Agung yang berwenang mengeksekusi mati? Kegeraman Buwas dicurahkan ketika mengungkap sindikat 110 kg sabu. Buwas menjelaskan sindikat ini diatur oleh Togiman alias Toge, yang merupakan mafia narkoba yang sudah divonis mati. Namun Buwas kesal karena Toge sudah divonis mati 2 kali tapi tak kunjung dieksekusi oleh regu tembak. (Bersambung ke halaman 11)

menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) mencoba alat uji narkotika disaksikan Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso (kanan), Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi (kiri) dan anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan (kedua kanan) saat konferensi pers pengungkapan jaringan narkotika internasional di Jakarta, Rabu (7/2). Antara | Haidz Mubarak

Antara | Irsan Mulyadi Petugas PT Pelindo I melakukan penerapan IBS di BICT di Medan. Penerapan IBS di BICT dan Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB) milik PT Pelindo I tersebut untuk mengintegrasikan sistem pelayanan jasa kepelabuhanan bagi pengguna jasa secara online.

32 Pengacara Siap Hadapi SBY Jakarta | Jurnal Asia Pengacara Firman Wijaya telah menyiapkan 32 advokat yang akan menjadi tim kuasa hukumnya untuk melawan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan itnah. Boyamin Saiman Law Firm telah resmi ditunjuk oleh Firman Wijaya sebagai koordinator tim kuasa hukum. Menurut Boyamin, dirinya telah siap memberikan pembelaan terhadap Firman yang seharusnya mendapatkan imunitas pada saat menjalankan tugas profesinya. “Penunjukan ini sudah saya terima semata-mata yakin bahwa Firman Wijaya telah menjalankan profesinya untuk menggali semua fakta yang terkait dengan kasus e-KTP dalam rangka membela kliennya yang jelas-jelas dilindungi oleh undangundang advokat,” tuturnya, Rabu (7/2). (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.