Pembangunan Rumah Berlantai 2 di Cemara Asri Resahkan Warga Halaman 2 Kamis, 8 maret 2018 nomor 1.611 tahun Vi
Rp3.000 (Luar Kota + ongKos Kirim)
Pengidap HIV/AIDS Terbanyak di Banda Aceh harianjurnalasia
HarianJurnalAsia
jurnalasia.com
Halaman 7
Satgas Ungkap 57 Nama Entitas Investasi ‘Bodong’ Halaman 9
Hong Kong Kota Terbaik untuk Hidup Panjang Umur Halaman 20
Indonesia Larang Melon Australia Djual 3 Tewas Terkontaminasi Bakteri Antara | Puspa Perwitasari TIM PERUMUS RUU KUHP. Ketua Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Muladi (tengah) didampingi anggota menyampaikan keterangan kepada wartawan seusai bertemu Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/3). Pertemuan tersebut membahas perkembangan terakhir draf RUU KUHP.
Gakkumdu Geledah KPU Sumut
Berkas Pendataran JR Saragih Diduga Palsu medan | Jurnal asia Kantor Komisi Pemilhan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) di Jl Perintis Kemerdekaan Medan, digeledah Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Penggeledahan dilakukan oleh Tim Gak kumdu yang terdiri dari Bawaslu Sumut, Polda Sumut, dan Kejatisu. Hal ini diduga menindaklanjuti laporan masyarakat yang menyebutkan adanya indikasi palsunya do kumen pendaftaran JR Saragih sebagai Cagub ke KPU Sumut. Ketua KPU Sumut Mulia Banurea ketika dikonirmasi wartawan, Rabu (7/3) malam membenarkan mengenai penggeledahan. Na mun dirinya enggan menjelaskan lebih detail, karena sedang mengikuti kegiatan rapat. Informasi dihimpun wartawan, para
penyidik Gakkumdu meminta sejumlah berkas dari KPU Sumut. Usai mendapatkan berkas yang diincar, petugas Gakkumdu kemudian beranjak ke Kantor Bawaslu untuk selanjutnya melakukan penyelidikan. Ketua Koordinator Gakkumdu Sumut Hardi Munthe membenarkan kedatangan tim penyidik Gakkumdu ke KPU Sumut. Me nurutnya, hal itu sebagai langkah tindaklanjut penyidik, menindaklanjuti laporan indikasi palsu dokumen pendaftaran JR Saragih se bagai Cagub ke KPU Sumut. Namun Hardi mengaku belum mendapat laporan apa saja dokumen yang telah diambil penyidik dari KPU Sumut. “Saya belum dapat laporan dari koordinator penyidik,” kata Hardi, Rabu malam. (Bersambung ke halaman 11)
“Spesiik belum kelihatan, kita masih selidiki gimana. Terkait syarat calon. Yang mana, apa surat dinas itu, ijazah itu, belum tahu.” Ketua Koordinator gakkumdu sumut hardi munthe
Terkait Korupsi Gatot Pujo Nugroho
Sejumlah Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang Suap Jakarta | Jurnal Asia Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengembalikan uang yang diduga berasal dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang itu diduga terkait kasus suap pembahasan APBD Sumut yang membuat Gatot menjadi terpidana. “Ketika Tim berada di Medan saat itu, KPK memeriksa sejumlah saksi termasuk mantan anggota DPRD. Saat dilakukan proses penyelidikan ada beberapa pihak yang mengembalikan uang yang diduga hasil suap,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Maret 2018. (Bersambung ke halaman 11)
ManTan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dari fraksi PKS Hidayatullah membawa sepeda motornya seusai diminta keterangan oleh KPK di Mako Sat Brimob Polda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Januari kemarin.
Antara | Septianda Perdana
Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah Indonesia kini tengah mewaspadai Rockmelon alias melon asal Australia. Berdasarkan keterangan Badan Karantina Kementerian Pertanian, langkah ini diambil setelah muncul pemberitaan soal adanya bakteri Listeria monocyitogenes yang mencemari jenis melon tersebut. Kementerian Pertanian pun mulai ambil tindakan dengan menyusun Keputusan Menteri Pertanian terkait larangan terhadap masuknya Rockmelon dari Australia. Keputusan tersebut akan segera terbit. (Bersambung ke halaman 11)
Antara | Sigid Kurniawan KEPala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (kiri) saat mengikuti rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas rencana kerja dan anggaran kementerian serta lembaga tahun 2018.
PPATK Imbau Bank
Jangan Kucur Kredit Besar Selama Pilkada Jakarta | Jurnal Asia Dana kampanye Pemiihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak di 171 daerah ini menjadi perhatian dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Karena itu, diperlukan langkahlangkah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pi dana pencucian uang dalam penghimpunan, peng gunaan, atau pelaporan dana kampanye peserta pemilu, guna mewujudkan Pilkada yang bersih. Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, perbankan sebagai garda terdepan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan. Menurutnya, bank juga berperan dalam mendukung terwjudunya Pilkada yang bersih, transparan, dan berintegritas. (Bersambung ke halaman 11)