Harian Jurnal Asia Edisi Kamis, 08 Oktober 2015

Page 1

Pohon Tumbuh Ditebang Pohon Mati Dibiarkan

Usut Kebocoran Pajak Reklame

BNNP Sumut Gerebek 2 Rumah Kos

Singapura Stop Jual Produk Indonesia

Hal. 5

Hal. 8

Hal. 9

Hal. 4

Indeks Saham Nama

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Tutup

Kurs Tengah

(-/+)

IHSG

4487,132

41,350

0,930

SHAnGHAI

3,052.78

14.64

0.48

nIkkeI 225 18,322.98

136.88

0.75

HAnG SenG 22,515.76

684.14

3.13

eURO STOXX 3,247.38

27.29

0.85

S&P 500

1,980.00

11.50

0.58

DOwJOneS 16,775.00

103.00

0.62

34.00

0.79

nASDAq

4,324.25

Mata Kurs uang

%

AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD

10,089.56 15,849.86 21,424.54 1,814.84 11,695.50 3,241.91 1,698.17 9,222.44 4,881.08 9,879.19 14,065.00

Dari berbagai sumber 22.00 wib

Kamis, 8 Oktober 2015

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 904 Tahun IV

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III

Harga Premium Tetap Solar Turun Rp200 Jurnal Asia | Ant: Muhammad Iqbal

PEKERJA melakukukan pengontrolan pemotongan pembuatan kertas kreasi kokoru di Pabrik kertas Indah kiat Pulp and paper products, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Dengan bergulirnya kebijakan paket ekonomi IIII, industri dan pabrik dapat diskon listrik hingga pemangkasan tarif gas.

Listrik Pabrik Bisa Nyicil dan Diskon 30 Persen Tarif Gas Industri Juga Diringankan Jakarta | Jurnal Asia Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said me­ maparkan sejumlah penurunan, diskon, hingga pengurangan tarif untuk bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik. kebijakan energi itu dikatakan dapat berubah se­ iring dengan penguatan rupiah dan harga ICP (Indonesian Crude Price). "kami diberikan tugas untuk fokus mendorong supaya industri bergerak," kata Sudirman saat konferensi pers di kantor Presiden, Rabu (7/10). Sudirman kemudian menje­ laskan, kebijakan yang diper­ ta hankan pemerintah saat ini adalah mempertahankan prinsip untuk mengalihkan subsidi dari konsumtif menjadi produktif. "Presiden sudah wanti­wanti supaya pertahankan kebijakan (dari konsumtif jadi produktif) ini," kata Sudirman. Sudirman memaparkan, kebi­ jakan BBM tersebut sangat ber­ gantung pada faktor eksternal. Jika rupiah membaik, ICP juga stabil, ia memastikan akan ada penyesuaian lagi untuk harga BBM. "kita bisa menyesuaikan karena BBM ini bukan lagi ba­ rang bersubsidi, akan bergerak

ke angka keekonomian. kita per­ tahankan policy subsidi ke sektor produktif itu," kata Sudirman. Selain penurunan harga BBM jenis solar, Sudirman mene­ rangkan, ada penurunan untuk gas ukuran 12 kg dari Rp 141.000 menjadi Rp 134.000 yang sudah dilakukan pada bulan lalu. Di sektor listrik, Sudirman me nyampaikan akan ada pe­ nye suaian tarif listrik. Hal itu ber gantung pada ICP karena menurut dia setiap penurunan 10 barrel akan turunkan 10 persen tarif listrik. Sudirman bahkan menyebut ada diskon bagi industri yang menggunakan listrik tengah malam hingga pagi hari. "Diskon 30 persen bagi peng­ gunaan listrik dari pukul 23.00 hingga 08.00. Logikanya banyak perusahaan­perusahaan yang bisa dijalankan (secara) mekanis, kalau bisa malam­malam kan bisa dapat potongan. Jadi, kita dorong industri bergerak di malam hari," ujar Sudirman. kebijakan diskon 30 per­ sen untuk sektor industri ter­ sebut, dikatakan Sudirman, juga menanggapi banyaknya per­ usahaan dan usaha kecil yang mengalami kesulitan keuangan. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebesar Rp200 per liter menjadi Rp6.700 per liter dari sebelumnya Rp6.900 per liter. Di sisi lain, harga BBM jenis premium tetap seperti saat ini. Menko Perekonomian Dar­ min nasution mengatakan, pe­ nurunan ini dalam rangka untuk memangkas biaya perekonomian. Ini juga masih dalam rangka paket perekonomian yang dirilis oleh pemerintah. “Selain itu, juga akan diumum­ kan untuk jenis bahan bakar yang lain, seperti elpiji 12 kg, pertamax, dan pertalite,” ujarnya, Rabu (7/10). (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP III. ketua Otoritas Jasa keuangan (OJk) Muliaman D Hadad, (ketiga kanan) didampingi (dari kanan) Menteri eSDM Sudirman Said, Menko Perekonomian Darmin nasution, Seskab Pramono Anung, Menteri ATR/kepala BPn Fery Mursyidan Baldan, serta Deputi Senior Gubernur BI Mirza Adityaswara mengumumkan paket kebijakan ekonomi Tahap III di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10).

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Sepakat

KPK Bubar Saja! Jakarta | Jurnal Asia Pimpinan sementara komisi Pemberantasan korupsi Indriyanto Seno Adji menolak pasal­pasal yang tercantum dalam draf revisi Undang­Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang kPk. Ia mengatakan, kPk tak ada gunanya lagi jika peraturan itu disahkan dan kPk dilumpuhkan. "kalau pasal­pasal ini tetap ada, lebih baik kPk dibubarkan saja. Jangan sekali­sekali lembaga trigger ini diamputasi,"

ujar Indriyanto di Gedung kPk, Jakarta, Rabu (7/10). Salah satu pasal yang ditolak Indriyanto yaitu Pasal 5 yang menyatakan usia kPk hanya 12 tahun sejak peraturan tersebut diberlakukan. Pasal tersebut diperkuat oleh Pasal 73 yang isinya undang­undang tersebut akan berakhir hingga 12 tahun mendatang, seiring berakhirnya kPk. "Sejarah pembentukan UU kPk kalau memang kita sepakat ad

hoc, itu sama sekali tidak berbasis durasi, tapi untuk maksud dan kondisi," kata Indriyanto. Dengan demikian, kPk baru bisa berhenti bekerja jika korupsi di Indonesia sudah bersih sama sekali. Padahal, kata dia, tindak pidana korupsi saat ini masih jauh dari target tersebut. "kPk bisa ditutup kalau korupsi bersih sama sekali. kalau belum, harus tetap hidup, dan inilah kPk," kata Indriyanto. (Bersambung ke halaman 11)

Urus Hak Atas Tanah Cukup 3 Jam Termasuk Izin HGU dan HGB Jakarta | Jurnal Asia Pemerintahan Presiden Joko widodo (Jokowi) mempermudah proses waktu dan syarat pe­ ngajuan hak atas tanah khususnya Hak Guna Usaha (HGU) bagi in­ vestor baru. Investor bisa me­ manfaatkan fasilitas Pelayanan Tepadu Satu Pintu (PTSP) di Badan koordinasi Penanaman Modal (BkPM) untuk mengajukan tahap awal permohonan hak. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, ketika seseorang atau investor memohon atas hak atas tanah maka tidak perlu direpotkan dengan berbagai syarat, dan waktu yang lama. Investor yang baru khususnya asing bisa mengetahui soal informasi tanah atau lahan yang dibutuhkan termasuk proses pengajuan terhadap hak lahannya dengan waktu singkat. "Datang ke PTSP dia 3 jam dapat informasi soal pertanahan, dia landing ke sini ke PTSP di BkPM dia dalam 3 jam langsung kita kasih keterangan tanah. Bahwa pemohon ini sudah mengajukan maka akan kita freeze," kata Ferry dalam konferensi pers di Istana negara, Rabu (7/10). Ferry mengatakan, investor pemohon HGU diberikan waktu sampai 14 hari untuk melengkapi dokumen. Bila pihak pemohon atau investor, belum melengkapi syarat atau dokumen maka permohonan terhadap HGU akan gugur, sehingga HGU untuk lahan tersebut terbuka kepada pemohon lainnya. "Sebelumnya 70 hari karena harus melengkapi permohonan, investor datang dia kita kasih keterangan kita proses kita

berikan kepada kuasanya, sore hari bisa pulang dari negerinya," katanya. Selain itu, pihaknya juga memangkas waktu pengurusan soal pertimbangan teknis per­ tanahan yang selama ini ber­ langsung sampai 3­5 hari, namun dipangkas hanya 3 jam. Selain itu, proses pengukuran tanah pun dipangkas lebih singkat. "Pengukuran bidang tanah, ini selalu memerlukan waktu sebelumnya 30 hari, sekarang sampai luas 200 hektar hanya cukup 15 hari, lebih dari 200 hektar 20 hari. kami memberikan sistem BkO (bawah kendali operasi) juru ukur," katanya. Pe r p a n j a n g a n H G U j u g a dipangkas lebih singkat, dari sebelumnya puluhan hari nanti akan dalam hitungan belasan hari saja. "kemudian dalam per pan­ jangan, kita tidak lagi buat syarat seperti sama permohonan baru, cukup evaluasi dan pemeriksaan lahan audit lahan kita periksa dokumen apakah ada perubahan, sebelumnya perpanjangan sampai 70 hari perpanjangan, sekarang 7 hari (di bawah 200 hektar), lebih 200 hektar 14 hari," katanya. Sederhanakan Izin HgU dan HgB Menteri koordinator Bidang Perekonomian Darmin nasution mengatakan, pemerintah mela­ kukan penyederhanaan dalam hal pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak guna usa­ ha (HGU) dan Hak Guna Ba­ ngun (HGB). Tujuannya untuk me nyederhanakan izin untuk mendukung kemudahan kegiatan penanaman modal. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Sigid kurniawan

PlT Ketua KPK Tauiqurachman Ruki (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua Zulkarnain (kedua kanan), Plt wakil ketua Johan Budi (kiri) dan Indriyanto Seno Adji (kanan) memberikan keterangan pers terkait revisi Undang­Undang kPk di Gedung kPk, Jakarta, Rabu (7/10).

Perusahaan Harus ‘Tersiksa’ Setahun Lagi Jakarta | Jurnal Asia Perlambatan ekonomi diper­ kirakan akan berangsur­angsur bang kit dalam satu tahun ke de pan. Artinya, industri atau perusahaan yang saat ini tengah terkena dampaknya masih harus berjuang satu tahun lagi. Mantan Menteri Badan Usaha Milik negara (BUMn) Dahlan Iskan mengatakan, untuk bertahan dari krisis yang diperkirakan masih akan berlangsung satu tahun lagi, maka perusahaan harus punya rencana. "Jadi masih ada waktu bagi perusahaan saat ini untuk mela­ kukan eisiensi perusahaan sebaik mungkin," tutur Dahlan dalam diskusi di Jakarta, Rabu (7/10). Menurutnya, proyeksi ter­ se but dikarenakan masih ba­ nyak beberapa faktor. Selain itu, pemerintah masih harus mempercepat pembangunan in­ frastruktur, percepatan serapan anggaran, sehingga dapat tumbuh satu tahun ke depan. Meski demikian, Dahlan menganjurkan kepada setiap perusahaan saat ini melakukan efisiensi sebaik mungkin dan manfaatkan satu tahun ke depan ini dengan pelatihan­pelatihan kepada para pekerja atau tim internal perusahaannya. "Jadi perusahaan­perusa­ h a a n j a n g a n b e rd i a m d i r i . Misalnya ajarkan pelatihan­ pelatihan pegawainya sehingga pekerja memiliki kualitas saat

pertumbuhan ekonomi terus bertumbuh nantinya," tuturnya. Pendekatan Psikologis Mantan Menteri Badan Usaha Mi lik negara (BUMn) Dahlan Iskan juga punya saran yang bisa diterapkan para pemimpin perusahaan dalam menghadapi masa­masa sulit, di tengah per­ lambatan ekonomi seperti saat ini. Sarannya adalah dengan me­ lakukan pendekatan kepada tenaga kerja yang bertugas di daerah. "Setiap perusahaan kan punya ma nager­manager di daerah. Banyak sekali. Jadi saran saya buka saja kesempatan untuk ber­ temu dengan manager­manager di daerah tersebut," ujar Dahlan lagi. Menurut Dahlan, dengan melakukan pendekatan dengan tenaga kerja yang ada di kantor­ kantor perwakilan atau kantor cabang di daerah, banyak manfaat bisa diperoleh perusahaan. Diantaranya adalah di per­ olehnya ide­ide segar dalam menyusun strategi perusahaan keluar dari masa sulit. "Sekaligus memberi semangat bahwa oh berarti ini saatnya kita harus berjuang lebih keras untuk perusahaan," ujar dia. Hal tersebut dimungkinkan karena tenaga kerja di daerah, umumnya adalah tenaga kerja yang berhadapan langsung dengan permasalahan yang ada di lapangan. (Bersambung ke halaman 11)

75 Negara Resmi Bebas Visa Wisata ke Indonesia Belum Mampu Dongkrak Kunjungan Turis Asing Pemerintah terus memperbanyak jumlah wisatawan ke Indonesia. 75 Negara bebas visa wisata ke Indonesia. Hal ini dituangkan dalam Pe r a t u ra n P re s i d e n n o m o r 104/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 69/2015 tentang Bebas Visa kunjungan. Presiden Jokowi menandatangani peraturan tersebut pada 18 September lalu. “Orang Asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui tempat

pemeriksaan Imigrasi tertentu,” bunyi pasal 3 ayat 2 perpres tersebut, seperti dikutip dari laman Setkab, Rabu (7/10). Berikut daftar negara yang wa r g a nya d i b e b a s k a n d a r i kewajiban memiliki visa kun­ jungan: 1.Afrika Selatan 2.Aljazair, 3.Ame rika Serikat, 4.Angola, 5.Argentina 6. Austria, 7.Azer­ baijan 8.Bahrain, 9. Be lan­ da, 10.Belarusia, 11.Bel gia, 12.Bulgaria, 13.Ceko, 14.Den­ mark, 15.Dominika, 16.estonia, 17.Fiji, 18.Finlandia, 19.Ghana, 20.Hongaria, 21.India, 22.Inggris, 23.Irlandia, 24.Islandia, 25.Italia, 26.Jepang, 27.Jerman, 28.kanada, 29.ka zakhstan, 30.kirgistan, 31.kroasia, 32.korea

Selatan, 33.ku wait, 34.Latvia, 35.Lebanon, 36.Liechtenstein, 37.Lithuania, 38.Lu xemburg, 39.Maladewa, 40.Malta, 41.Meksiko, 42.Mesir, 43.Mo­ nako, 44.norwegia, 45.Oman, 46.Panama, 47.Papua new Gui­ nea, 48.Perancis, 49.Polandia, 50.Portugal, 51.qatar, 52.Republik Rakyat Tiongkok, 53.Rumania, 54.Rusia, 55.San Marino, 56.Sau di Arabia, 57.Selandia Baru, 58.Seychelles, 59.Siprus, 60.Slovakia, 61.Slovenia, 62.Spa­ nyol, 63.Suriname, 64.Swedia, 65.Swiss, 66.Taiwan, 67.Tanzania, 68.Ti mor Leste, 69.Tunisia, 70.Tur ki, 71.Uni emirat Arab, 72.Vatikan, 73.Venezuela, 74.Yor­ dania, 75.Yunani. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: nyoman Budhiana

SEORANg wisatawan asing membonceng rekannya di Jalan Legian, kuta, awal Oktober kemarin. Meskipun banyak negara bebas visa ke Indonesia, namun belum mampu mendongkrak kunjungan turis asing ke Indonesia.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.