Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 08 September 2015

Page 1

Ada Upaya Pembohongan Publik Kasus Kelas Siluman

Jaksa Agung Ingin Pasal soal Santet Masuk Dalam KUHP

OJK Permudah Bank Kelola Bisnis Trustee

Hal. 4

Hal. 11

Hal. 16

Harga Gas Industri Segera Turun Hal. 17 Indeks Saham Nama

Tutup

4301,365 -113,980 -2,580

SHAnGHAI

3,080.42

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

-79.75

-2.52

nIkkeI 225 17,860.47

68.31

0.38

HAnG SenG 20,583.52

-257.09

-1.23

13.78

0.43

S&P 500

@jurnalasiacom

%

IHSG

eURO STOXX 3,194.03

harianjurnalasia

Kurs Tengah

(-/+)

1,921.22

-29.91

1.53

DOwJOneS 16,102.38 -272.38

1.66

nASDAq

1.05

4,683.92

-49.58

Mata uang

Kurs

AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD

9,871.30 15,879.46 21,618.62 1,836.59 11,937.28 3,306.79 1,714.67 8,941.09 5,074.96 9,995.09 14,234.00

Dari berbagai sumber 22.00 wib

Selasa, 8 September 2015

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 879 Tahun IV

Aniaya dan Sembunyikan Mayat PRT

Syamsul Anwar Divonis 17 Tahun Penjara Medan | Jurnal Asia Terdakwa Syamsul Anwar (46) yang merupakan penganiaya pembantu rumah tangga (PRT) di Medan, Sumatera Utara (Sumut) di vonis 17 tahun penjara. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 20 tahun penjara Putusan itu berlangsung di Pengadilan negeri (Pn) Medan, J a l a n Pe n g a d i l a n , M e d a n , Senin (7/9/2015). Majelis hakim dipimpin Ahmad Solihin, sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sindu Hutomo. "Menyatakan terdakwa Syamsul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pi dana perdagangan

orang, dan secara bersama-sama menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya, serta dengan melawan hukum melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan orang lain luka," kata Ahmad Solihin. Solihin menambahkan, terdakwa Syamsul telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 kUHPidana Pasal 44 ayat (3) UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 kUHP, dan Pasal 181

kUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 kUHPidana. Terdakwa Syamsul juga diwajibkan membayar denda Rp 125 juta subsider 3 bulan kurungan, serta mewajibkan membayar restitusi tambahan kepada ahli waris Hermin alias Cici yang merupakan PRT korban penganiayaan yang tewas. Mendengarkan putusan ini, penasihat hukum Syamsul menyatakan banding. Sementara itu, JPU menyatakan pikir-pikir. Usai persidangan, Syamsul enggan berkomentar. Sementara itu, istri Syamsul juga telah divonis majelis hakim dengan hukuman 17 tahun penjara, terkait perkara yang sama. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi

TERDAKWA kasus penganiayaan pembantu rumah tangga (PRT) Syamsul (kiri) bersama penasihat hukumnya ketika mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan, di Pengadilan negeri Medan, Sumatera Utara, Senin (7/9).

HT Erry: Stop Proyek Parkir Rp5,8 M di Kantor Gubsu Jurnal Asia | Ant: Bima Sakti

KETUA DPRDSU DI KPK. ketua DPRD Sumatera Utara Ajib Shah menjawab pertanyaan wartawan seusai dimintai keterangan oleh penyidik di Gedung kPk, Jakarta, Senin (7/9) malam.

Ketua DPRD Sumut Dipanggil KPK Ajib Shah Dicecar Soal Gagalnya Interpelasi Gatot Jakarta | Jurnal Asia ketua DPRD Sumatera Utara, Ajib Shah 'diperiksa' lebih kurang selama 10 jam oleh penyidik kPk. Politisi Golkar itu dicecar soal dugaan adanya transaksi, di balik penggagalan interpelasi terhadap Gubernur Gatot Pujo nugroho. namun pengakuan politikus partai beringin tersebut, dirinya diundang hanya untuk mengobrol saja oleh lembaga anti rasuah tersebut. "Tadi saya diundang saja, cuma ngobrol-ngobrol banyak hal," kata Ajib di kPk, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (7/9). Informasi yang didapat dari internal kPk, ketua DPRD Sumut itu dicecar soal dugaan transaksi di balik pembatalan rencana interpelasi terhadap Gubernur Gatot. Ajib tak membantah dicecar terkait interpelasi Gatot. "Ya pokoknya ngobrol-ngobrol banyak. kalau soal interpelasi itu kan tidak jadi karena kehendak anggota. Tidak ada uang itu," jelasnya. Pemeriksaan ketua DPRD Sumut ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan terhadap Gatot Pujo nugroho dalam kasus suap hakim PTUn Medan. Saat menggeledah kantor DPRD Sumut, kPk memang menyita sejumlah dokumen, termasuk dokumen soal interpelasi Gatot. Diketahui, DPRD Sumut memang sempat mewacanakan untuk menggulirkan interpelasi terhadap Gubernur Gatot. namun, rencana interpelasi terkait kasus Bansos itu akhirnya kandas. kPk tengah mendalami, ada tidaknya transaksi di balik pembatalan interpelasi. Kesbanglinmas Diperiksa Kejagung P e l a k s a n a Tu g a s ( P l t ) Gubernur Sumut, T erry nuradi melalui Asisten I Pemerintahan Pemprov Sumut, Hasiholan Silaen, tidak membantah adanya kabar kalau kepala kesbanglinmas Sumut eddy Syoian diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi bantuan sosial (Bansos), Senin

(7/9). “Saya kira ya, tapi lebih jelasnya tanya ke Biro Hukum ya kawan,” ujar Hasiholan Silaen, di kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Senin (7/9). Informasi menyebutkan selain Eddy Syoian, ada delapan orang dari tim veriikasi Kesbanglinmas juga turut diperiksa oleh kejagung terkait dana Bansos. Salah seorang pegawai di kesbanglinmas menyebutkan kalau kepala kesbanglinmas Sumut itu lagi menjalani pemeriksaan di kejagung. “Info yang saya dapat, bapak diperiksa kejagung hari ini,” ujar pegawai yang tak mau disebut namanya. Seperti diketahui, dalam kasus korupsi dana Bansos yang merugikan negara sampai triliunan rupiah tersebut, kejagung telah memeriksa beberapa pejabat dan mantan pejabat di Pemprovsu termasuk Gubernur Sumatera Utara non aktif, Gatot Pujo nugroho yang saat ini telah ditahan oleh komisi Pemberantasan korupsi (kPk) terkait kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha negara (PTUn) Medan. Gatot Pernah Cerita Interpelasi Terkait interpelasi yang batal tersebut, Istri muda Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo nugroho, evy Susanti membenarkan bahwa suaminya pernah bercerita soal interpelasi. namun, evy tak tahu manuver apa yang dilakukan Gatot untuk menggagalkan interpelasi di DPRD. "Interpelasi pernah cerita, pernah tahu saya," kata evy usai menjalani pemeriksaan di kPk, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (7/9). namun, evy mengaku tak tahu menahu soal manuver yang dilakukan sang suami hingga akhirnya interpelasi dibatalkan. Menurut evy, Gatot tak pernah bercerita kelanjutan interpelasi. "Ya saya tidak tahu lagi, apalagi soal uang, tidak ada cerita lagi. Saya kan hari ini cuma diperiksa sebagai tersangka," jelas evy yang kini mulai mau buka suara ini. (dtc/jp)

Medan | Jurnal Asia Plt Gubsu HT Erry Nuradi mengambil langkah tegas dengan meminta pejabat terkait menghentikan pembangunan parkir di komplek Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No 30 Medan, yang nilainya mencapai Rp5,8 miliar.

"kawan-kawan media saya rasa perlu juga untuk melakukan sosial kontrol untuk itu, kalau memang poyeknya itu diduga tidak benar dipublikasikan saja," kata erry kepada wartawan di lantai 8 kantor Gubsu, Senin (7/9). Meski tidak mengungkapkannya secara langsung, namun erry seakan menyampaikan pesan bahwa nilai proyek yang cukup besar mencapai angka Rp5,8 miliar untuk tempat parkir itu tidaklah wajar. "Apakah itu memang dari sisi teknisnya angka itu wajar, saya

tidak bisa menyimpulkannya. Silahkan kawan-kawan wartawan melakukan pengawasan terkait itu," tandasnya lagi. Sementara itu, walaupun plang Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) tidak terpampang hingga Senin (7/9), Pemprovsu masih tetap lanjutkan pekerjaan pembangunan parkir roda dua itu. PT HJS selaku kontraktor (pemenang tender) pada pekerjaan lahan parkir kendaraan di kantor Gubsu itu, diduga telah melanggar Perda no 5 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan

B a n g u n a n ( I M B ) . Pa s a l nya Pemprovsu diduga belum mengantongi Surat IMB dari Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) kota Medan. kepala Biro Perlengkapan dan Aset Setdaprovsu, Syafruddin, mengaku pihaknya masih belum mendapatkan surat IMB dari kota Medan. Dia mengatakan, kalau pihaknya sudah mengurus surat IMB tersebut. "Tapi sampai saat ini Pemko Medan belum menerbitkan IMB-nya," katanya. Di sisi lain, disinggung ketiadaan plang IMB di lokasi proyek

tersebut, Syafruddin yang juga ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprovsu ini mengatakan, kalau sesama pemerintah seharusnya tidak memerlukan IMB untuk pembangunan lahan parkir tersebut. Apalagi posisinya berada di dalam kantor. "kan memang tidak perlu IMB karena dalam ruangan atau kantor. Pun begitu kita tetap berkoordinasi dengan Pemko Medan," sebutnya, seraya menyampaikan pihaknya telah memercayakan pengerjaan pada pemenang tender yakni PT HJS. (Bersambung ke halaman 11)

Token Pulsa PLN Beratkan Masyarakat Kecil Jakarta | Jurnal Asia Menteri koordinator Bidang kemaritiman Rizal Ramli meminta penerapan sistem token pulsa listrik dikaji ulang. Menurutnya, ke t e r s e d i a a n s i s t e m t o ke n tergolong minim dan harga lebih mahal karena biaya administrasi. Rizal dalam rapat koordinasi tentang listrik di kantor kemenko kemaritiman Jakarta, Senin (7/9), mengungkapkan hal itu. Ia mengatakan banyak keluarga yang ketika anaknya belajar pukul 20.00, pulsa listrik tiba-tiba habis. Mereka kesulitan mencari pulsa. Menurut Rizal, dibandingkan dengan pulsa telepon yang sudah tersedia di mana-mana dan biaya administrasi yang tidak mahal, pulsa listrik dinilai benar-benar dimonopoli. “kalau pulsa telepon, beli Rp 100 ribu bayar Rp 95 ribu. Itu

uang muka kita istilahnya,” katanya. Menurut Rizal, rakyat diwajibkan menggunakan token pulsa listrik lantaran ada monopoli di perusahaan listrik di masa lalu. Ia berharap tidak ada lagi monopoli sistem tarif listrik. Ia juga meminta biaya administrasi pulsa listrik maksimal hanya Rp 5.000, sehingga tidak memberatkan rakyat. “kami minta, pertama tidak boleh ada monopoli, rakyat harus punya dua pilihan yaitu mau ikut meteran atau pulsa. kedua, kalau pulsa Rp 100 ribu maksimal biaya (administrasi) adalah Rp 5.000, sehingga dia membayar listrik Rp 95 ribu. kami mohon ini segera dilakukan,” katanya. Menanggapi permintaan Rizal, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik negara (Persero) Sofyan

Basyir mengatakan, akan mengkaji penerapan sistem token pulsa untuk pembelian listrik. Menurut dia, masyarakat miskin yang membeli token pulsa listrik memang lebih banyak kena biaya administrasi ketimbang listriknya sendiri. “Masyarakat yang miskin sekali ini, untuk bayar yang Rp 100 ribu mereka bisa bayar dua tiga kali. Misalnya beli Rp 30 ribu, beli lagi Rp 20 ribu sehingga kadang-kadang harga pulsa sendiri termakan dengan biaya administrasi,” katanya. “kami akan lakukan kajian dengan kementerian eSDM (energi dan Sumber Daya Mineral). Saya pikir ini hal yang sangat urgent (darurat) untuk diantisipasi. Beban masyarakat akan semakin lebih ringan,” katanya. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Rosa Panggabean

MENKo bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (tengah) berbicara didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry M. Baldan (kanan) dan Direktur Utama PT PLn (Persero) Sofyan Basir (kiri) dalam rapat koordinasi sektor energi di kantor kementerian koordinator Bidang kemaritiman, Jakarta, Senin (7/9).

Isak Tangis Sambut 4 Jenazah TKI di Kualanamu Korban Tewas Bertambah Jadi 61 Orang Empat Jenazah TKI asal Sumatera Utara yang tewas tenggelam di perairan Selat Malaka tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Kualanamu, Senin sore (7/9) sekitar pukul 14.45 WIB. Informasi yang dihimpun, korban itu adalah Ismadani dan Winda, keduanya warga Medan. Marta Brutu warga Deliserdang, dan Maharani warga Binjai. Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana

KERABAT memegang foto Almarhum Ismadani (28 tahun) korban kapal tenggelam di Malaysia di rumah duka kawasan namorambe kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (7/9).

kedatangan jenazah empat TkI tersebut ikut disambut Pelaksana Tugas Gubernur Sumut

HT erry nuradi, kepala Dinas Tenaga kerja Sumut Bukit Tambunan, Asisten 2 Pemkab Deliserdang Syafrullah, dan pejabat BP3TkI Sumut. Dalam penyambutan dan pemberangkatan jenazah ter sebut ke rumah duka, erry nuradi menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah yang terjadi. Pihaknya berharap keluarga yang ditinggalkan dapat tabah dan menerima musibah yang merupakan ketentuan dari Yang Maha kuasa. “Innalillahi wainna ilaihi rojiun. Segala sesuatu yang berasal dari Allah, tentu akan kembali ke Allah. Sesuatu yang bernyawa, pasti akan mati. Semoga keluarga tetap tabah dan sabar, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran,” katanya. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.