Hal. 7
Hal. 15
Hal. 18
Ruas Jalan Pangururan-Tomok Rusak Parah
Penggalangan Dana Melalui Pasar Modal Marak
Tujuh Juta Pekerja Belum Memiliki Rumah
Hal. 9
Hal. 17
Hal. 19
BPOM Terus Telusuri Wilayah Peredaran Obat Palsu
Industri Harus Dapat Harga Gas Kompetitif
Kemtan Janji Lindungi Peternak Unggas
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Kamis, 8 September 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.175 Tahun V
Indeks Saham Nama
Tutup
IHSG
(-/+)
Kurs Tengah %
5.372,096
15,142
0,283
Shanghai
3,090.71
18.62
0.61
Nikkei 225
17,081.98
44.35
0.26
Hang Seng
23,787.68
138.13
0.58
EURO STOXX 3,091.53 S&P 500 Dow Jones Nasdaq
13.87
0.45
2,181.52
1.54
0.07
18,508.10
16.14
0.09
5,264.18
14.28
0.27
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,162.00 10,037.35 14,674.33 17,523.90 1,697.16 12,706.49 3,225.60 1,589.25 9,626.70 4,153.11 9,672.72
Bomber Gereja St Yoseph
BNPT Pastikan Berkaitan dengan ISIS TNI Dilibatkan Perangi Terorisme
Jurnal Asia | Ant: Rivan Awal Lingga
KAPOLRI TEMUI MENTERI LHK. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kanan) menjawab pertanyaan dari wartawan usai mengadakan pertemuan tertutup di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Rabu (7/9). Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas berbagai persoalan kehutanan yang terjadi belakangan ini.
Kapolri: Polda dan Polres Dilarang Keluarkan SP3 Kasus Karhutla! Jakarta | Jurnal Asia Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan jajaran kepolisian di tingkat Polda dan Polres dilarang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Ini masalah karhutla apalagi melibatkan korporasi itu sensitif, maka kita membuat kebijakan saya sudah perintahkan untuk seluruh jajaran kepolisian, Polda, Polres, yang menangani kasus kebakaran hutan dan dugaan pembakaran hutan oleh koorporasi tidak boleh mengeluarkan SP3,” kata Tito di Gedung Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jakarta Pusat Rabu (7/9). Menurut Tito, ke depan kewenangan SP3 hanya bisa dilakukan setelah melalui mekanisme gelar perkara di Mabes Polri. Gelar perkara
tersebut harus disaksikan oleh jajaran Bareskrim, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Divisi Hukum, dan Inspetorat Pengawasan Umum (Irwasum). “Jadi kita (di Mabes Polri) yang menggelar itu. Bila perlu kita mengundang tim dari KLHK berikut masyarakat dan pengamat yang merasa mengetahui tentang pe ristiwa itu. Kita akan undang, sehingga kita harapkan SP3 korporasi dugaan kebakaran hutan kedepan tidak ada. Jadi dilakukan secara terbuka,” terangnya.
Sebelumnya, beberapa pihak menyayangkan SP3 yang dikeluarkan Polda Riay terhadap 15 perusahaan yang diduga membakar hutan dan lahan. Mabes Polri sendiri sudah menurunkan tim dari Divisi Propam untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap SP3 tersebut. Dari hasil tersebut tidak ditemukan bukti cukup sehingga SP3 dikeluarkan oleh Polda Riau. kejahatan lingkungan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sepakat bersama-sama memerangi kejahatan pembakaran hutan dan lahan serta lingkungan. “Saya dan Kapolri sudah berbicara, kita sudah sepakati beberapa hal. Kita akan melangkah sesuai aturan hukum, jangan ada asumsiasumsi atau praduga atau analisis dari aparat di ruang publik, karena akan membangun kebingungan ma syarakat,” kata Menteri LHK usai bertemu Kapolri di Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (7/9). (Bersambung ke halaman 11)
Tarif Tebusan 2 Persen Tax Amnesty
Suara Pengusaha Minta Diperpanjang Hingga Desember Jakarta |urnal Asia Menjelang berakhirnya periode pertama program pengampunan pajak atau tax amnesty, suara-suara “nyaring” mulai muncul dari para pengusaha. Sosialisasi tax amnesty periode pertama dinilai terlalu sempit sementara keinginan pengusaha untuk ikut program itu harus melalui proses administrasi yang memerlukan waktu yang tidak sedikit. “Sekarang jujur saja yang dibutuhkan itu tambahan waktu semua pengusaha ngomong ini terlalu mepet,” kata salah satu pengusaha nasional yang tidak mau disebutkan namanya, Jakarta, Rabu (7/9). Dari informasi itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani yang
dihubungi, ia membenarkan munculnya suara-suara dari tingkat bawah pengusaha. S eperti diketahui, periode pertama tax amnesty berlaku 1 Juli 2016 hingga 30 September 2016. Tarif tebusan pada periode itu adalah dua persen, atau yang terkecil dari periode 2 dan 3. “Itu benar. Bahkan kami sudah meminta dari Kadin untuk ini diperpanjang tarif tebusan dua persen sampai Desember lah untuk periode pertama ini,” kata Rosan. Ada tiga alasan mengapa para pengusaha mulai menyuarakan perpanjangan pemberlakuan tarif tebusan dua persen hingga Desember. Pertama, banyak pengusaha yang belum bisa menyelesaikan konsolidasi dana atau hartanya untuk ikut tax amnesty. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma
PETUGAS melayani wajib pajak untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan amnesti pajak (tax amnesty) di “Help Desk” Kantor Pelayanan Pajak, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Budi Gunawan Siap Jadi Mata dan Telinga Presiden Setelah lulus uji kelayakan dan kepatutan atau it and proper test di DPR RI, calon tunggal kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Budi Gunawan menyatakan kesiapannya memimpin menggantikan Sutiyoso.
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Budi Gunawan bersiap mengikuti uji kalayakan dan kepatutan calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di ruang rapat Komisi I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).
Budi Gunawan menegaskan siap menjadi mata dan telinga bagi pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini, menurut Budi Gunawan, sesuai undang-undang yang ada, yakni BIN merupakan ‘single clien’ bagi Presiden.
“Sebagai mata dan telinga Presiden dan pemerintah. Kemudian yang kedua sesuai undang-undangnya memang BIN mempunyai single clien yaitu presiden,” ucap Budi Gunawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/9). Budi menambahkan sebagai ‘single clien’ bagi Presiden Jokowi. Ia akan memberikan semua informasi secepat mungkin kepada Presiden. “Tentu semua informasi yang dikumpulkan, yang diolah harus secara cepat, tepat, dan akurat bisa disampaikan ke Presiden, dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan,” tukasnya. Koordinasi Intelijen Calon Kepala BIN Budi Gunawan menjanjikan optimalisasi kerja BIN di berbagai aspek. Salah satunya
dalam hal koordinasi badan intelijen antarlembaga. “Di UU seperti itu. Di kegiatan deteksi dini maupun peringatan dini. Yang kedua penguatan. Lebih mengefektifkan kembali, meng optimalkan koordinasi di seluruh penyelenggara fungsi in telijen negara yang lain,” kata Budi. Optimalisasi memang menjadi hal yang ditekankan oleh Budi, termasuk dalam visinya sebagai Kepala BIN. Visinya adalah ‘Optima lisasi peran dan kemampuan menuju Badan Intelijen Negara yang semakin profesional, objektif dan berintegritas guna mendukung sistem keamanan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian’. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal Asia Ivan Armadi Hasugian alias IAH (17), yang nekat melakukan aksi teror bom di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Jalan Dr Mansyur, kemarin (28/8), masih menjadi perbincangan. Soalnya, Kuasa Hukum IAH, Rizal Sihombing menepis pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang menyebut, IAH berhubungan dengan Bahrum Naim, agen ISIS di Asia Tenggara. Namun, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) RI, bersikukuh menyatakan, jika IAH telah menjalin komunikasi aktif dengan Bahrum Naim melalui media sosial. “Itukan pernyataan dari pengacaranya. Tapi kita itu berbicara fakta. Iniltrasi masalah nilai-nilai itu semua melalui media sosial. Semua kita punya bukti kalau itu semua perintahnya dari teknologi informasi sosial media,” jelas Kepala BNPT RI, Komjen Pol Suhardi Alius usai acara peletakan batu pertama pembangunan mesjid di Pondok Pesantren Darusy Syifa, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Deliserdang, Rabu (7/9) siang. Suhardi mencontohkan, aksi teror yang mirip di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep ini pernah terjadi juga di Eropa. “Itu terjadi juga di Eropa dengan pisau, ada pastor dikejar-kejar. Tidak ada bom, dan dia pakai kendaraan,” sambung Suhardi. Namun, saat disinggung apakah buktinya, Suhardi enggan membeberkannya ke publik. Menurut dia, apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Tito itu fakta dan dilengkapi dengan bukti-bukti. “Kita enggak bisa sebutkan, tapi itu memang terhubung dengan media sosial. Kita enggak bisa sebutkan. Teman-teman media punya peran yang sangat signiikan dan sangat membantu mereduksi radikalisme itu sendiri,” ujar Suhardi. Tak hanya di Eropa, menurut Suhardi, kejadian aksi teror yang diperintahkan melalui media sosial inipun terjadi Batam dan Solo. Dia juga bermohon kepada teman-teman media, untuk tidak memberitakan yang negatif. (Bersambung ke halaman 11)
Desember, Lahan Dua Ruas Tol Trans Sumatera 100% Jakarta | Jurnal Asia Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembebasan lahan untuk dua ruas tol trans sumatera, yakni BakauheniTerbanggi Besar dan Pematang Panggang-Kayu Agung akan selesai 100% pada Desember 2016 mendatang. Saat ini progress pengadaan lahan menurutnya telah mencapai 30% dari panjang ruas tol 140 km. “Jadi Bakauheni-Terbanggi Besar 140 km, progress pengadaan tanahnya sekitar 30% saat ini, tapi akan selesai semua paling lambat Desember ini (pembebasan lahan), seperti halnya trans Jawa. Sama dengan Terbanggi besar ke Pematang Panggang-Kayu agung juga,” katanya ketika ditemui usai rapat koordinasi di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (7/9). Saat ini menurutnya, kendala pembebasan lahan ada di salah satu ruas jalan tol di lampung, yang melewati tanah perkebunan yang tekstur tanahnya tidak baik untuk pengerjaan jalan tol. “Jadi agak dibelokkan sekitar kurang dari 500 meter. Tapi semuanya ditargetkan akan selesai Desember,” jelas dia. 3 Ruas Tambahan Sementara itu Kepala Badan Pengelola Jalan Tol Herry Trisasputra Zuna mengatakan, saat ini pengerjaan untuk 3 ruas tol tambahan untuk trans sumatera akan dilakukan oleh PT Hutama Karya. Kepastian ini didapatkan setelah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah keluar beberapa hari yang lalu. “Permen PU sudah terbit beberapa hari yang lalu. Isinya meminta Hutama Karya untuk melaksanakan pembangunan 3 ruas tambahan secara bertahap sesuai kesiapan. Ruas Medan-Banda Aceh, Padang-Pekanbaru, Tebing TinggiParapat,” jelas dia saat ditemui di lokasi yang sama. “Pelaksanaannya segera. Makanya sekarang kita harus bebaskan tanah dulu, sambil konstruksi,” tambahnya. Menurutnya, pengerjaan ruas Tebing Tinggi menuju Parapat akan dikerjakan bersama oleh Jasa Marga dan Waskita Karya. Hal ini dimaksudkan agar akses menuju Danau Toba dapat lebih cepat terlaksana. “Yang Tebing Tinggi ke Parapat akan dikeroyok biar lebih cepat selesainya. Itu sama Jasa Marga dan Waskita,” jelas dia. Kumpul di Kantor Rini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Bersambung ke halaman 11)