Hal. 4
Hal. 6
Hal. 9
Sambut HUT RI Gelar Medan 10 K
Warga GBKP Serbu Kantor Bupati Karo
BNN Periksa Eks Kalapas Nusakambangan
Hal. 5
Hal. 8
Hal. 24
Buntut Bentrok Massal Kapolres Karo Dicopot
Empat Begal Sadis Ditembak
Jokowi Lantik 2.143 Praja IPDN
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Selasa, 9 Agustus 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.150 Tahun V
Hari Ini Kloter I Padang Lawas Berangkat
Semoga Haji Mabrur
Jurnal Asia | Hery Chaniago
CAlHAJ KloTeR I PADANG lAWAS. Sejumlah calon jamaah haji asal Sumatera Utara, Kabupaten Padanglawas menjalani proses karantina di Asrama Haji Embarkasi Medan, Senin (8/8). Sebanyak 393 jamaah calon haji rencananya akan diberangkatkan hari ini, Selasa (9/8) via bandara Kualanamu pada pukul 12.30 WIB.
Medan | Jurnal Asia Kelompok terbang (Kloter) 1 Embarkasi Medan yang berasal dari Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara memasuki Asrama Haji Medan, Senin (8/8). Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan Tohar Banyoangin mengatakan, kelompok terbang 1 Embarkasi Medan tersebut berjumlah 392 orang. Rencananya sebanyak 11 kloter akan berangkat dari Medan menuju Tanah Suci, Makkah. Awalnya, rombongan Kloter 1 tersebut berjumlah 393 orang, tetapi ada satu Panitia Penyelenggara Haji Daerah (PPHD) yang batal berangkat. Setibanya di Asrama Haji Medan, seluruh jamaah calon haji tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dulu oleh tim medis yang disiapkan. Sedangkan pada malam harinya, seluruh jamaah akan mendapatkan pembinaan kepada ketua rombongan ketua regu. Kloter 1 asal Kabupaten Padang Lawas tersebut akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Selasa (9/8) sekitar pukul 12.30 WIB melalui Bandara Kualanamu. “Sampai saat ini, tidak ada hambatan berarti yang kita temukan, Seluruh jamaah cukup sehat, pemeriksaannya juga bagus,” katanya. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Medan Bahrum Saleh menyatakan, dari 392 orang rombongan Kloter 1 tersebut, ada satu jamaah calon haji yang visanya masih tertinggal di Jakarta. Staf dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumut telah berusaha untuk mengambil visa tersebut agar jamaah calon haji bernama Maskanah Asbullah Hasibuan itu dapat diberangkatkan pada Selasa. (Bersambung ke halaman 11) Indeks Saham
Rawan Menjelang HUT Kemerdekaan
Nama
Waspadai Aksi Teror di 17 Agustus Jakarta | Jurnal Asia Menyambut perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke 71, yang jatuh pada 17 Agustus 2016, Polri mewaspadai aksi serangan dari teroris. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan layaknya yang dilakukan teroris di Nice, Prancis pada perayaan Bastile Day beberapa waktu lalu.
“Ini kan kelompok-kelompok secara ideologis menganggap pemerintah sebagai lawan. Apalagi 17 Agustus adalah independenday (hari kemerdekaan) Indonesia. Oleh karena itu, memang harus kita cermati bersama upaya amaliah mereka melalui aksi penyerangan di saat simbol-simbol negara jadi satu hal yang kita peringati bersama,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rali Amar di Kompleks Mabes Polri, Senin (8/8). Menurut mantan Kapolda Banten ini, hal serupa selalu diwaspadai setiap tahunnya. Baik di Jakarta
sebagai Ibu Kota negara dan juga di daerah. “Ini sudah kita waspadai setiap tahunnya. Sudah ada semacam security procedur untuk pengamanan baik di Jakarta maupun di daerahdaerah. Jadi semua nanti ya dilihat seperti apa. Itu (ancaman terorisme) menjadi bagian dari rangkaian pe nga manan dari 17 Agustus,” jelasnya. Selain itu, Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk memblokir konten-konten di media daring yang dinilai mengandung
muatan radikalisme. “Kami telah bekerja sama Kem kominfo untuk memblokir konten-konten yang si fatnya penyebarluasan radikalisme,” kata Kepala Divisi Hu mas Polri Irjen Pol Boy Rali Amar di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/8). Pemblokiran tersebut, menurutnya termasuk juga akun jejaring sosial Facebook yang disinyalir menjadi media komunikasi petempur ISIS asal Indonesia, Bahrun Naim de ngan kelompok Kitabah Gigih Rahmat (KGR). “Kalau memungkinkan ya diblokir
agar tidak dikonsumsi masyarakat, termasuk materi online-nya Bahrun. Semoga tidak menjadi rujukan orang-orang tak bertanggung jawab untuk memanfaatkan itu,” katanya. Polisi mewaspadai kemampuan Bahrun Naim yang yang mampu melatih sel-sel terorisnya melalui daring. “Dia (Bahrun Naim) bisa melakukan ‘online training’. Dia bisa meminta sel-sel terorisnya di sini (Indonesia) dengan main jarak jauh (daring) untuk melakukan perintahnya,” ungkap Boy. (Bersambung ke halaman 11)
Program Baru Mendikbud
Jam Sekolah SD dan SMP Bakal Sehari Penuh Jakarta | Jurnal Asia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, sedang mengkaji penerapan “jam sekolah sehari penuh” atau fullday school (FDS). Usai berkonsultasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (8/8), Muhadjir mengatakan Wapres meminta dia untuk tidak langsung menerapkan kebijakan itu secara menyeluruh. Tetapi, harus ada pilot project dari kebijakan tersebut. Menurut Muhadjir, memang harus ada proyek percontohan terlebih dahulu. Namun, sejauh ini, sudah banyak sekolah swasta yang sudah menerapkan FDS. “Jadi kalau FDS itu waktu
sehari penuh itu kan nanti bisa menerjemahkan lebih lanjut dari program nawacita dari Presiden, yang mana semasa pendidikan dasar SD (sekolah dasar) dan SMP (sekolah menengah pertama) pendidikan karakter lebih banyak dibanding knowledge base-nya,” jelas Muhadjir, di kantor Wakil Presiden, Jakarta. Di sisi lain, guru bisa lebih banyak waktu untuk mendidik muridnya. Sehingga, lanjut mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu, FDS bisa membangun karakter anak didik yang lebih kuat lagi. “Dan nanti kompensasinya mungkin hari sabtu kita bisa liburkan sehingga waktu dengan orangtua dan kegiatan lainnya
akan terkompensasi hari sabtu dan minggunya,” jelas Muhadjir. Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana mengatakan rencana sistem FDS tingkat pendidikan dasar dan menengah untuk negeri dan swasta harus melalui pengkajian lebih dalam. Sebab, lanjut dia FDS bisa mengubah kebiasaan yang sudah lama berjalan membutuhkan usaha lebih. “Karena ini mengubah kebiasaan yang selama ini kita lakukan. Artinya siapkah anak-anak kita dengan perubahan seperti ini. Karena tentunya fasilitas yang disiapkan sekolah untuk sekolah sepenuh hari harus dilakukan pula,” kata Dadang saat dihubungi, Senin 8 Agustus 2016.
Ia mencontohkan setidaknya pemerintah harus memikirkan untuk menyediakan tempat istirahat yang memadai buat anak. Lalu harus ada fasilitas kantin yang aman bagi kesehatan, dan tentunya uang saku harian yang cukup. “Siapa ini yang menjamin semua ini? Sudah siapkah pemerintah? Sementara ruang belajar saja masih banyak yang rusak. Ini masalah. Jadi kebijakan tersebut jangan terburu-buru dilakukan, sebelum sarana prasarana pendukung disiapkan,” kata Dadang. Ia menambahkan sekolah yang memiliki keterbatasan kelas juga harus diinventarisir. Biasanya sekolah jenis ini membuat shift jam sekolah untuk pagi dan siang.
Tinjau Sekolah Gratis Selain hal di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera meninjau ulang kebijakan sekolah gratis yang dianggap sering kali menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lembaga pendidikan. “Sekolah gratis bukan berarti mematikan partisipasi masyarakat,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy setelah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta. Selanjutnya mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ( U M M ) J awa T i m u r i t u a k a n membuka partisipasi masyarakat di sekolah. (Bersambung ke halaman 11)
80 Wajib Pajak Lapor Harta Rp20 Miliar
Jurnal Asia | Ist
KePAlA KPP Pratama Medan Timur Risdawati (kiri-kanan), penerima penghargaan tax amnesty Muhammad Dahli dan Kepala Kanwil DJP Sumut I, Mukhtar, berfoto bersama di Kantor Dirjen Jendral Pajak (DJP) Sumut, Senin (8/8).
Kepala Kanwil DJP Sumut I Mukhtar mengatakan, yang berniat melapor ke Dirjen Pajak sangat banyak tapi karena butuh waktu dan proses jadi sampai saat ini baru dikeluarkan surat keterangan
pengampunan pajak sekitar 80-an Wajib Pajak. Dengan total tebus lebih dari Rp20 miliar. “Kita keluarkan surat keterangan setelah ditebus. Kalau untuk total harta yang dilaporkan itu ada sekitar Rp1 triliun dan hingga saat ini yang sudah ditebus itu Rp20 miliaran,” katanya di Kanwil DJP Sumut I, Senin (8/8). Sementara untuk wajib pajak, kata dia, hampir semua sektor yang sudah melapor. Karenanya ia menghimbau segeralah melapor bagi wajib pajak yang belum melaporkan, sebab ini merupakan kesempatan karena kerahasiaan wajib pajak sudah dijamin oleh Undang-Undang. Sementara itu, Pengusaha di sektor perkebunanan kelapa sawit Muhammad Dahli mengaku lega setelah mengikuti program amnesty pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Sebelumnya, ia merasa tidak tenang
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
5458,979
38,730
0,710
Shanghai
3,004.28
27.58
0.93
Nikkei 225
16,650.57
396.12
2.44
Hang Seng 22,494.76 EURO STOXX 2,980.66 S&P Dowjones Nasdaq
348.67
1.57
6.95
0.23 -0.05
2,175.75
-1.00
18,457.00
3.00
0.02
4,768.75
-14.25
-0.30
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,144.00 10,003.26 14,581.97 17,202.88 1,694.81 12,883.13 3,248.25 1,544.66 9,348.03 4,165.12 9,753.28
KCP Bank Muamalat di Medan Bakal Tutup OJK Imbau Nasabah Tidak Khawatir Medan | Jurnal Asia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera sudah menerima pengajuan rencana penutupan sejumlah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Muamalat di Medan. Namun, OJK menghimbau nasabah tidak khawatir atas hal tersebut karena bukan Bank Muamalat yang berhenti beroperasi. Humas OJK Regional Sumatera Saryo mengatakan, pengajuan penutupan masih pada tahap rencana, yang ditutup bukan Bank Muamalat tetapi KCP-nya. Hal tersebut sudah biasa dan bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh nasabah. “Iya, ada informasi itu dan Bank muamalat sudah mengirim surat ke OJK di Medan terkait rencana penutupan KCP,” katanya kepada Jurnal Asia, Senin (8/8). Ia menambahkan, bukan hanya Bank Muamalat saja, ada beberapa bank lain. Hal itu dilakukan oleh bank karena sesuai ketentuan bahwa setiap bank yang akan membuka kantor baru maupun akan nutup kantor harus disetujui OJK. Menurut Saryo, buka tutup kantor bank sudah biasa dilakukan setiap tahun. Rencana buka maupun tutup kantor tentu sudah dicantumkan di Rencana Bisnis Bank (RBB) masing-masing yang disusun tahun lalu. (Bersambung ke halaman 11)
Pelaku Kejahatan Ekonomi Cuma Disanksi Denda Kapolri: Spekulan Harga Akan Ditindak
“Lega, Karena Warisan Sudah Aman” Tiga pekan pasca Presiden RI Joko Widodo melakukan sosialisasi amnesti pajak (tax amnesty) di Medan, sudah ada 80 pernyataan harta yang masuk ke Kantor Wilayah Dirjen Jendral Pajak (DJP) Sumut I. Total harta yang dilaporkan dari wajib pajak tersebut sekitar Rp20 miliar.
Tutup
dan khawatir karena ada bagian harta yang tidak dilaporkan. “Saya tidak tahu penempatan pelaporannya di mana seperti harta warisan yang belum di SPT, saya takut terungkap dan harus bayar 30 persen. Selama ini di SPT saya hanya lapor berapa omzet usaha saja, harta yang saya dapatkan seperti warisan dan lainnya tidak saya masukan,” katanya usai memperoleh penghargaan sebagainya orang pertama yang melakukan amnesti pajak di Kantor Dirjen Jendral Pajak (DJP) Sumut. Dengan dikeluarkan Tax Amnesty ini, kata dia, memberikan kesempatan wajib pajak untuk melaporkan hartanya dan mendapatkan pengampunan pajak. Ia mengajak masyarakat untuk bisa memanfaatkan program pemerintah ini. “Jujur saya merasa lega karena sudah melaporkan harta yang saya miliki,” ucapnya. (netty)
Jakarta | Jurnal Asia Polri bersama Kemendag, Kementan, BKPM, Bea Cukai, dan KPPU menggelar rapat kordinasi di Mabes Polri, Jakarta. Pertemuan membahas langkah penindakan pelanggaran hukum khususnya dalam bidang ekonomi. Usai pertemuan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mentan Amran Sulaiman, Mendag Engartiasto Lukita, Ketua KPPU Syarkawi Rauf, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi melakukan konferensi pers bersama di Gedung Rupatama, Polri, Senin (8/8). “Intinya adalah kita ingin mendukung kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Kita ingin berusaha mendorong penerimaan pendapatan negara, termasuk untuk kepolisian melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Kita kedepankan langkah persuasif dan menguntungkan negara, seperti denda disamping langkah penegakan hukum upaya terakhir,” ujar Tito dalam jumpa pers. Penegakan hukum bidang ekonomi yang dimaksud Tito penyelundupan di pantai timur, perbatasan Kalimantan Timur dan wilayah lainnya. Di kawasan itu patut diduga rawan pelanggaran hukum penerimaan pendapatan negara. “Kita sepakat untuk mendukung iklim investasi yang sedang dibikin bapak kepala BKPM Thomas Lembong, termasuk memberikan jaminan kemanan bagi investor dan berinvestasi berusaha di Indonesia,” paparnya. (Bersambung ke halaman 11)