rabu, 9 agustus 2017 Nomor 1.441 tahuN VI
rp3.000 (Luar Kota + oNgKos KIrIm)
Aturan Baru Segera Berlaku
Izin Impor di 1 Kementerian Jakarta | Jurnal Asia pemerintah segera menerapkan aturan baru, mengenai izin impor akan berada di satu kementrian saja. hal ini guna meningkatkan perdagang an dan industri di Indonesia. Larangan dan pembatasan ini akan diturunkan dari level 49% saat ini menjadi 19%. sebelumnya, menteri Koordinator bidang perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi di kantornya bersama Direktur Jenderal bea Cukai he r u pa m b u d i u n t u k m e m b a h a s penyerdehanaan tata niaga dengan penyederhanaan perizinan larangan dan pembatasan (Lartas) impor atau ekspor barang. hal ini guna meningkatkan perdagangan dan industri di Indonesia. he r u m e n g a t a k a n , l a r a n g a n d a n pembatasan ini akan diturunkan dari level 49% saat ini menjadi 19%. Ini juga sesuai dengan amanat paket Kebijakan Ekonomi jilid XV, yang salah satu poinnya adalah melakukan perbaikan logistik
nasional untuk mempermudah dan mempercepat arus barang di pelabuhan dengan penyederhanaan tata niaga ekspor dan impor. “Jadi lihat saja di paket XV, yang penurunan 49% menjadi 19%, itu kan yang sedang kita tindak lanjuti. Kami bersamasama, tidak masingmasing menindaklanjuti sendiri, tetapi ini bersamasama. Nanti akan ada peraturan peraturan lartas yang masih di enforce di pelabuhan, tetapi sebagian akan dikeluarkan dari pelabuhan menjadi post border, dilakukan di luar pelabuhan artinya pengawasannya dilakukan di postborder,” ungkap heru di Kemenko perekonomian, Jakarta, selasa (8/8). menurutnya saat ini ada 49% dari selur uh hs atau commodity code atau classification code yang harus mendapatkan perizinan sebelum akhinya bisa melakukan impor dan klarifikasinya dilakukan di pelabuhan. Namun dengan kebijakan ini maka akan diturnkan menjadi 19% sehingga mempermudah tata niaga
impor dan ekspor. “Caranya bagaimana? sebagian nanti akan diverifikasi di luar pelabuhan sehingga tidak lagi menjadi syarat pada saat mereka mengajukan dokumen impor ke bea Cukai. Kalau ini bisa dilakukan, kami yakini bahwa ini bisa turun dari 49% ke 19%. Karena tidak lagi dipersyaratkan di pelabuhan. memang masih akan ada yang diverifikasi atau dicek di pelabuhan, itu yang akan dirumuskan tim teknis,” jelasnya. selain itu, ia juga menjelaskan ini akan mempersingkat waktu melakukan proses impor barang. Karena yang tadinya meminta izin ke banyak kementerian nanti akan disederhanakan dengan satu barang izinnya ke satu kementerian saja. “pasti (mempersingkat waktu), karena sudah tidak ada lagi yang diverifikasi sehingga precustom clearing menjadi lebih cepat. Kami melihat precustom clearing yang dominan menyumbang dwelling time, kalau ini dipangkas dari 49% menjadi 19%, ini pasti menurunkan karena tidak lagi perlu izin di depan,” tukasnya.(oz)
Layanan Paspor Via Whatsapp Mulai Diterapkan Bogor | Jurnal Asia Direktorat Jenderal ImigrasiKementerian hukum dan ham meluncurkan layanan antrean pembuatan paspor lewat aplikasi whatsapp di 26 kantor imigrasi. Cara ini dinilai efektif mengatasi praktik percaloan dan memangkas antrean. Di Kantor Imigrasi Kelas I tangerang misalnya, pemohon paspor tidak perlu berdesakan. “Datang sesuai jadwal yang telah ditentukan lewat whatsapp,” ujar slametWaluyo, warga Kelapa Dua, Kabupaten tangerang saat ditemui di kantor Imigrasitangerang, selasa 8 agustus 2017 Waluyo bersama istri dan lima anaknya mengurus paspor untuk umrah. Ia menggunakan layanan antrean lewat whatsapp untuk memperpanjang dan membuat paspor baru. “Caranya sangat mudah, kirim nama, tanggal lahir dan hari layanan, kita akan mendapatkan balasan kode booking dan jam antrean,” kata Waluyo. (Bersambung ke halaman 26)
Nyaris 90 Persen
Banyak Warga Menikah Lagi Pakai e-KTP Palsu Jakarta | Jurnal Asia Data mencengangkan diungkap Kementerian Dalam Negeri. Kementerian pimpinan tjahjo Kumolo itu menyebutkan 90% warga yang memutuskan untuk menikah lagi menggunakan kartu tanda penduduk (Ktp) palsu. “Kalau mau jujur, angkanya lebih dari 90%,” kata tjahjo melalui pesan singkat, selasa 8 agustus 2017. pemerintah tak melarang WNI memiliki banyak rumah atau mobil. begitu pula soal rekening bank, termasuk jika seseorang ingin menikah lagi. “tapi datanya tetap harus satu.” saat ini, kata dia, banyak warga mengantongi data lebih dari satu. tjahjo menyebut masih ada sekira 1 juta data ganda di Indonesia. Ia mengaku kesulitan untuk menyisirnya. (Bersambung ke halaman 26)
Satu dari Tiga Terdakwa Kepemilikan 85 Kg Sabu Divonis Mati Halaman 2 Jurnal asia | ant: Irsan mulyadi
Tolak Rencana Penurunan PTKP PULUHAN buruh yang tergabung dalam Federasi serikat pekerja metal Indonesia (FspmI) berunjuk rasa di medan, sumatera utara, selasa (8/8). mereka menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (ptKp) karena dinilai akan semakin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.
Pajak Masih Jadi Keluhan Pengusaha Halaman 32