Hal. 4
Hal. 8
Hal. 18
Pengamanan Objek Vital Bersifat Satu Pintu
Adik Tega Buang Kakak Kandung Lumpuh
Go Public Perusahaan Asing Paling Cepat 2018
Hal. 8
Hal. 11
Hal. 19
41 Sepedamotor Curian Diamankan
Ahok-Djarot Resmi Tutup Rekening Sumbangan
Cabai pun Tembus Rp150 Ribu/kg
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Senin, 9 Januari 2017
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.276 Tahun V
Jaga Keberagaman di Indonesia
Jurnal Asia | Ant: Harviyan Perdana Putra
PRESIDEN HADIRI PERINGATAN MAULID NABI. Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan seorang santri disaksikan Ketua Jam’iyyah Ahlith Thoriqoh al-Mutabarah al-Nahdliyyah (JATMAN) Habib Muhammad Luthi bin Yahya (kiri) pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (8/1). Presiden berpesan kepada santri untuk lebih selektif dalam memilh informasi melalui media sosial yang berkaitan dengan kebencian dan SARA.
Jakarta | Jurnal Asia Dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 H, Presiden RI Joko Widodo berpesan agar seluruh masyarakat bisa mencontoh nabi dalam menjaga keberagaman di Indonesia. Bangsa menjadi kuat, bila persatuan dan kesatuan solid. “Seperti dicontohkan nabi dalam hal politik kekuatan politik, Rasul pernah membentuk kontrak politik dengan semua unsur dengan se mua komponen masyarakat melalui piagam Madinah untuk mempersatukan untuk kesatuan dengan piagam ini jelas sekali bahwa ajaran Islam umat Islam menghargai ke majemukan suku, kemajemukan golongan, beraneka macamnya agama,” ucap Presiden Jokowi di gedung Kanzuz Sholawat, Minggu (8/1). Ia mengatakan Indonesia memiliki 700 lebih suku seperti di Aceh, suku Minang, dan 1.100 lebih bahasa. Ini artinya membuktikan kemajemukan yang dimilik bangsa Indonesia. Kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia, kata Presiden, merupakan anugerah Allah SWT yang patut disyukuri. “Namun demikian kita harus tetap menjaganya. Dengan menjaga kesatuan ini akan menjadi potensi kekuatan NKRI,” katanya. Jokowi mengatakan dirinya pernah diingatkan oleh Habib Lutfhi bin Ali Yahya untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. “Pak Presiden, beliau menyampaikan persatuan dan kesatuan karena dia (Habib Lutfhi) lebih tahu dari saya,” katanya. Di hadapan ribuan santri dan ulama, Presiden mengatakan Indonesia memiliki 34 provinsi dengan kondisi kemajemukan dalam bahasa yang berbeda-beda. (Bersambung ke halaman 11) Indeks Saham
Pemko Medan Jangan Main-main Soal Izin Cabut Surat Rencana Revitalisasi Pasar Timah Medan | Jurnal Asia Anggota DPRD Sumut asal pemilihan Medan Brilian Moktar SE MM meminta Walikota Medan mencabut surat nomor 511-3/9152 tertanggal 19 Juni 2013. Hal ini terkait Rencana Revitalisasi Pembangunan Pasar Timah Medan, karena pengembang sudah melakukan pembohongan publik. Pemko Medan ditegaskan agar tak main-main soal izin. “Walikota Medan harus mencabut surat tentang rencana revitalisasi pembangunan Pasar Timah karena memang pengembang tidak mampu menyelesaikan apa yang diminta surat
tersebut. DPRD Medan juga harus mencabut dan tidak merekomendasi lagi. Ini sangat meresahkan rakyat, menganggu jalur hijau dan apakah pemerintah mengutamakan seorang
Sumandi Wijaya daripada 350 pedagang. Tolong check benar ada rekomendasi dari pihak pengembang. Itu nama pembeli, bukan nama pedagang. Bisa saja dimasukkan pengembang sendiri,” katanya kepada wartawan di Medan, Minggu (8/1). Dia menjelaskan, di dalam surat tersebut diminta dalam pembangunan revitalisasi Pasar Timah harus memenuhi ketentuan. Antara lain, terlebih dahulu harus menyelesaikan alas hak tanah lokasi Pasar Timah menjadi Hak Pengelolaan (HPL) Pemko Medan. Berdasarkan berita acara penye-
rahan/pengalihan harta kekayaan milik Dinas Pasar kepada PD Pasar Kota Medan pada tahun 1993 yang berupa asset bangunan saja, sedangkan asset tanah sampai saat ini belum memiliki alas hak. “Kita melihat ada pembohongan publik. Di media massa pengusaha menyewa 10 tahun lahan PT KAI untuk bangun Pasar Timah. Tetapi, peraturan menjelaskan hanya boleh lima tahun. Terus, jika sewa habis mau dikemanakan pedagang. Terbaru, ternyata pengembang belum mengajukan permohonan IMB. Kadis TRTB Kota Medan, Syampurno
menegaskan, siapa bilang izin sedang diproses. Permohonan saja belum masuk. Mereka belum dapat alas haknya. Alas hak itu penting,” ucap Brilian Moktar. Pembohongan lain, pada point d. Dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Timah dibuat perjanjian kerjasama saling menguntungkan antara PD Pasar Kota Medan dan pihak pengembang dengan para pedagang. Point e, Pelaksanaan revitalisasi Pasar Timah Medan disosialisasikan kepada para pedagang dan masyarakat. (Bersambung ke halaman 11)
Kemenag Segera Umumkan Kuota Haji 2017 Ambil Kesempatan Politik Timteng Memanas Jakarta | Jurnal Asia Kementerian Agama siap merilis kuota haji 2017. Hal itu menyusul lobi yang dilakukan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kepada otoritas Arab Saudi mengenai kuota jamaah. Sebelumnya, Menag melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk memastikan kuota jamaah tahun ini. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil menyatakan, jumlah pasti kuota haji adalah suatu hal yang sensitif. Untuk itu, dia memastikan penyampaian angka kuota tersebut akan dilakukan oleh pihak yang tepat. “Dalam waktu beberapa hari ke
depan, akan kami umumkan,” ujar Abdul, Minggu (8/1). Abdul mengatakan, penambahan tersebut akan berpengaruh pada jenis layanan haji. Mulai dari Haji Khusus atau ONH plus maupun Haji Reguler. Meski diprediksi ada penambahan, dia menegaskan tidak ada iksasi angka atau prosentase khusus yang menyatakan pembagian jenis layanan tersebut. Yang jelas, nantinya akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. “Yang sebelumnya, haji reguler sekitar 155.200 jamaah, sedangkan yang khusus ada 13.600 jamaah,” tambahnya. Berdasar informasi yang dilansir
dari Sudi Gazatte, Kerajaan Arab Saudi mencabut kebijakan pengurangan kuota jamaah haji yang sudah berlaku empat tahun terakhir. Hal itu lantaran, ada proyek ekspansi atau pelebaran Masjidil Haram, yang kini pembangunannya hampir selesai. Jika semula kuota haji di Indonesia berkisar 168 ribu ja maah, maka dengan penghapusan potongan 20%, diprediksi jumlah kuota haji menjadi 211 ribu jamaah. Angka tersebut merupakan jumlah yang tidak jauh berbeda dengan kuota yang berlaku sebelum 2013. Politik Timteng Panas Muharom Ahmad, Wakil Ketua Umum Himpunan Penyelenggara
Haji dan Umroh Indonesia berharap, pemerintah bisa mendapatkan kembali kuota awal sebanyak 211.000 jamaah haji plus kuota 3.500 petugas. Pihaknya saat ini sedang menunggu kepastian dari pemerintah RI terkait dengan hasil MoU dengan Menteri Haji Kerajaan Saudi Arabia. Selain pengembalian kuota tersebut, dia juga berharap Indonesia bisa mendapat tambahan dari beberapa negara di Timur Tengah karena berkurangnya kuota. Dia menyatakan, pengurangan itu disebabkan adanya perang seperti di Suriah, juga adanya keputusan politis, seperti di Iran. “Tahun ini bisa lebih dari 100.000
kuota yang bisa ditambahkan secara par sial dan bersifat sementara. Kepada negara-negara lain yang memiliki daftar tunggu jamaah yang panjang seperti Turki, Malaysia dan Indonesia,” ungkapnya. Jika tidak ada aral melintang, dia memprediksi ada penambahan 20% secara kuantitas. Meski demikian, hal tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan penjualan yang ada di biro travel. Katanya, angka tersebut akan sangat bergantung dengan nilai tukar dan harga minyak dunia. “ Ke d u a nya m e m p e n g a r u h i harga tiket pesawat. Kalau harga sewa hotel diperkirakan stabil,” tambahnya. (kc)
Gunung Meletus Tetap Jadi Ancaman di 2017 Sinabung Masuk Daftar Prioritas Di awal Januari 2017 ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat ada 16 gunung api berstatus di atas normal. Satu di antaranya berstatus Awas alias Level IV yaitu Gunung Sinabung, sedangkan 15 gunung berstatus Waspada atau Level II.
Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana
MATERIAL debu vulkanik menyembur saat terjadi erupsi di Gunung Sinabung, terlihat dari Berastagi, Karo, Sumatra Utara. Gunung Sinabung berada pada status Level IV atau Awas.
Kepala PVMBG Kasbani mengatakan Indonesia memiliki 127 gunung api aktif. Dari jumlah itu, 69 gunung di antaranya dipantau secara kontinyu selama 24 jam. Tapi dari 69 gunung, saat ini ada 16 gunung yang berstatus di atas
normal. Selain 16 gunung itu, meski berstatus normal, statusnya bisa naik kapan saja. PVMBG pun sudah mengeluarkan rekomendasi kepada para pihak terkait, terutama pemerintah daerah. Sehingga bisa diambil langkah agar tidak jatuh korban jiwa. Salah satunya dengan membatasi warga agar tidak mendekat dalam radius tertentu ke gunung yang statusnya di atas normal. Itu karena erupsi atau letusan bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun cukup banyak, mulai dari menelan korban jiwa dan merusak harta benda, hingga mengganggu jadwal penerbangan. “Gunung api ini tentunya harus diwaspadai karena berpotensi untuk terjadi erupsi,” kata Kasbani. Sadar erupsi bisa terjadi kapan saja, pemantauan terus dilakukan
petugas PVMBG secara intensif. Sehingga ketika terjadi erupsi atau tanda akan terjadinya erupsi, PVMBG bisa langsung memberikan informasi terkini pada stakeholder terkait agar segera mengambil langkah lanjutan. Tujuan utamanya demi me nye lamatkan nyawa manusia. Sehingga saat erupsi benar-benar terjadi, nyawa manusia akan terselamatkan karena pemerintah daerah sudah melakukan berbagai langkah pencegahan. “(Gunung api aktif ) itu selalu kami pantau, kami tetap koordinasi dengan berbagai pihak terkait, dan kami selalu memberi warning (peringatan kepada para stakeholder) terkait adanya potensipotensi gunung api yang bisa terjadi tiba-tiba di daerah gunung api,” jelas Kasbani. (Bersambung ke halaman 11)
Nama
Tutup
(-/+)
%
IHSG
5347,022
21,520
0,400
Shanghai
3,154.32
-11.09
-0.35
Nikkei 225
19,454.33
-66.36
-0.34
Hang Seng 22,503.01
46.32
0.21
EURO STOXX 3,311.45
-5.02
-0.15
S&P Dowjones Nasdaq
2,262.25
-2.00
-0.09
19,800.00
-21.00
-0.11
4,961.75
-0.25
-0.01
Kurs Tengah Mata Kurs uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
13,347.00 9,795.39 14,133.16 16,541.62 1,721.16 11,525.43 2,981.25 1,571.64 9,370.28 4,204.88 9,328.68
Jurnal Asia | Ant: Aditya Pradana Putra
SEJUMLAH warga menunggu giliran pembayaran pajak kendaraan di Kantor Samsat. Buntut kenaikan biaya administrasi surat kenderaan, insentif untuk polisi juga dikerek guna mencegah pungli.
Cegah Pungli Biaya Surat Kendaraan
Insentif Polisi di Samsat-Satpas Naik Jakarta | Jurnal Asia Kenaikan biaya administrasi SIM, STNK, BPKB dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya pada Polri akan berimplikasi pada kenaikan insentif polisi yang bertugas di sektor-sektor pelayanan tersebut. Artinya, personel Polri yang bertugas di Samsat atau Satpas akan mendapatkan kenaikan insentif. Kenaikan insentif ini diharapkan juga meniadakan praktik pungutan liar. “Perlu penyesuaian insentif. Petugas-petugas kita, untuk meminimalisir dan meniadakan pungli, jadi harus disesuaikan insentifnya,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rali Amar, Minggu (8/1). “Jadi dia tidak boleh lagi mengutip-mengutip (uang) jika insentifnya kami penuhi. Setelah insentifnya kami penuhi, maka kewajibannya kita tuntut,” kata Boy. Diketahui, insentif polisi yang bertugas di Satpas dan Samsat, yakni sebesar Rp 300.000 per bulan. Meski demikian, besaran insentif bagi personel Polri yang bertugas di Satpas dan Samsat belum ditentukan. Boy mengatakan, saat ini Polri beserta Kementerian Keuangan masih mengkalkulasi berapa insentif yang tepat bagi personel Polri. Di sisi lain, Polri juga tengah mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja personel. Oleh sebab itu, perlu kalkulasi yang matang agar besaran tunjangan dan insentif seimbang. “Tunjangan kinerja kan sedang kami perjuangkan naik. Sementara di sektor ini (insentif) juga ada kenaikan. Tentu kami harus balance,” ujar Boy. Dalam waktu dekat, Boy yakin jumlah besaran insentif itu akan diputuskan. Diberitakan, pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kepolisian. Melalui PP yang baru, sejumlah biaya administrasi PNBP pada Polri mengalami kenaikan. Kenaikan antara lain pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak. Kenaikan itu mencapai dua hingga tiga kali lipat dari biaya sebelumnya. (kcm)