Kinerja Jajaran RSU Pirngadi Dinilai Bobrok Halaman 2 seLasa, 9 Januari 2018 nomor 1.562 tahun Vi
Rp3.000 (Luar Kota + ongKos Kirim)
Waspadai dan Pantau Pergerakan Massa harianjurnalasia
HarianJurnalAsia
jurnalasia.com
Halaman 4
Otak Gembong Narkoba yang Ditembak Mati WN Malaysia Halaman 6
Pedagang Enggan Jual Beras Bulog akan Diperkarakan Baca Halaman 9 Tolak Koalisi PDIP di Pilgubsu
PKB Usung JR Saragih
Antara | Ardiansyah PEnDAFTARAn BAKAl CAlOn GUBERnUR. Bakal calon Gubernur Lampung Mustafa menaiki gajah menuju kantor KPU Lampung, di Bandar Lampung, Lampung, Senin (8/1). Pasangan bakal calon Mustafa-Ahmad Jajuli merupakan pasangan calon pertama yang melakukan pendaftaran Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2018-2023 pada hari pertama.
Laporan Harta Calon Kepala Daerah Dipertanyakan
Jakarta | Jurnal asia PKB resmi mengusung JR Saragih dan Ance Selian maju Pilgub Sumut 2018. Dukungan tersebut disampaikan di DPP PKB. “PKB sudah memutuskan untuk mengumumkan Pilgub Sumut. PKB akan memberikan dukungan JR Saragih dan Ance. Pak JR Saragih ini sekarang masih Bupati Simalungun dua periode DPW PKB di Sumatera Utara,” kata Ketua Desk Pilkada PKB Daniel Johan saat jumpa pers di Graha Gus Dur, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (8/1). PKB tak sendirian berkoalisi mengusung JR SaragihAnce. PKB berkoalisi dengan Demokrat dan PKPI di Sumut untuk mengusung pasangan tersebut. “Kami berkoalisi bersama Demokrat dan PKPI dan habis ini Pak JR dan Ance ini ke Sumatera Utara,” ucap Daniel. (Bersambung ke halaman 11)
KPK Tagih Persyaratan di KPU Sumut medan | Jurnal asia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon kepala daerah yang maju di Pilkada Serentak 2018, termasuk dari Sumut untuk segera melaporkan harta kekayaannya. Hal itu sebagai salah satu syarat untuk men daftar di KPUD. “Karena waktu masih ada, kami sampaikan kepada seluruh bakal calon kepala daerah termasuk yang di Sumut, pelaporan LHKPN sudah dapat dilakukan ke KPK,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Senin, 8 Januari 2018. Diketahui, pendaftaran calon kepala daerah sudah dibuka sejak Senin sampai Rabu, 10
Januari 2018. Menurut Febri, sejauh ini sudah sekitar 360 calon kepala daerah yang melapor harta kekayaan kepada KPK. Loket khusus pendaftaran LHKPN sudah dibuka sejak 2 Januari lalu, sampai dengan 20 Januari. “Sampai dengan saat ini yang sudah lapor sekitar 360 orang,” ujarnya. Febri menambahkan, selain sebagai syarat formal Pilkada, pelaporan LHKPN adalah ben tuk transparansi calon kepala daerah kepada masyarakat atas harta yang dimilikinya. “Agar nanti setiap perolehan harta setelah menjabat dapat dipertanggungjawabkan,” kata Febri. (Bersambung ke halaman 11)
“Karena waktu masih ada, kami sampaikan kepada seluruh bakal calon kepala daerah termasuk yang di Sumut, pelaporan LHKPN sudah dapat dilakukan ke KPK.” Juru Bicara KPK Febri Diansyah
Catut Logo Halal MUI, Publik Tertipu
Pengusaha Bolu Meranti dan Risol Gogo Bisa Dipidana medan | Jurnal asia Pasca penarikan sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut Bolu Meranti dan Risol Gogo, membuat masyarakat resah. Pasalnya, pengusaha kedua produk kuliner itu dinilai asal catut logo halal di kemasan. Hal tersebut dicap sebagai penipuan publik Demikian ujar Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut, Padian Adi S Siregar. Ia menegaskan produk makanan/minuman yang asal catut logo halal merupakan bentuk penipuan publik, dan dapat dipindana.
“Kalau konteksnya sebagai konsumen, jelas itu merupakan penipuan informasi publik, dan itu pidana. Asal catut logo halal, tapi tidak mengurus sertifikasi halalnya,” katanya kepada wartawan, Senin (8/1). Ia menganjurkan, bagi konsumen yang resah terhadap suatu produk makanan terkait kehalalannya, dapat menggugat produsen makanan tersebut. “Kalau sudah asal catut logo halal itu penipuan dan pidana, kembali lagi kepada kenyamanan konsumen untuk mendapatkan informasi, dan bisa diajukan gugatan oleh konsumen,” tukasnya. (Bersambung ke halaman 11)
Antara | Fahrul Jayadiputrafoc AliAnsi Pergerakan Islam melakukan aksi menolak legalitas LGBT.
Sumatera Barat Terbanyak Kelompok LGBT Padang | Jurnal asia Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah terbanyak di Indonesia yang dihuni oleh kelompok Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender. “Berdasarkan survei sementara menunjukkan jika, Sumatera Barat berada di peringkat pertama secara nasional,” ujar Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Senin, 8 Januari 2018. “Diperkirakan angka sementara mencapai puluhan ribu LGBT di Sumbar. Untuk memastikan angkanya berapa, mulai sekarang sampai tiga bulan kita akan survei kembali.” (Bersambung ke halaman 11)