Satu Bank Masuk Pengawasan Intensif OJK Hal. 5
MA Vonis Anas Urbaningrum 14 Tahun Penjara
Perang Mata Uang Mulai Bergulir
Pekerja Podomoro City Tewas Ditimpa Semen
Hal. 11
Hal. 15
Hal. 10
Indeks Saham Nama
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
5014,992 -85,580 -1,680
SHAnGHAI
5,131.88
108.78
2.17
nIkkeI 225 20,457.19
-3.71
-0.02
HAnG SenG 27,316.28
56.12
0.21
eURO STOXX 3,496.50
-13.51
-0.38
S&P 500
harianjurnalasia
Tutup
2,091.50
-0.75
0.04
DOwJOneS 17,849.00
7.00
0.04
-1.25
0.03
nASDAq
4,480.25
Mata uang
Kurs
AUD EUR GBP HKD JPY* MYR NOK NZD PGK SGD USD
10,182.33 14,827.60 20,398.06 1,723.22 10,655.61 3,553.67 1,677.51 9,421.50 4,910.97 9,832.22 13,360.00
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Selasa, 9 Juni 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 806 Tahun III
Biskuit Rasa Sabu Beredar Sebungkus Dijual Rp4 Juta Medan | Jurnal Asia Petugas Sat Res narkoba Polresta Medan mengungkap peredaran narkoba, dikemas dalam makanan ringan biskuit, Minggu (7/6) malam kemarin. Dua tersangka diamankan polisi dari lokasi terpisah dengan barang bukti 270 gram sabu. kapolresta Medan kombes Pol Nico Ainta didampingi Kasat Res narkoba kompol wahyudi, Senin (8/6) sore menjelaskan penangkapan terhadap dua tersangka masing masing berinisial AC (45) warga Hamparan Perak dan AH (35) warga Jalan M Idris kecamatan Medan Petisah. Hal ini bermula dari laporan masyarakat yang menyebutkan adanya peredaran sabu dikemas dalam roti biskuit.
Jurnal Asia | Hamdani
KApolreSTA Medan kombes Pol nico didampingi kasat Res narkoba kompol wahyudi, memberikan paparan mengenai biskuit isi sabu dan pengedarnya.
Diperiksa Mabes Polri
Sri Mulyani Akui Terbitkan Surat Pembayaran Kondensat Jakarta | Jurnal Asia Mantan Menteri keuangan Sri Mulyani selesai diperiksa Bareskrim Polri terkait dugaan korupsi kondensat yang melibatkan Skk Migas (sebelumnya BP Migas) dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Sri meluruskan dugaan keterlibatannya dengan menjelaskan perannya saat itu. "Sebagai Menteri keuangan pada 2008, saya menerbitkan surat persetujuan tata cara pembayaran kondensat yang dimiliki BP Migas untuk dikelola PT TPPI. Surat itu bernomor 85/Mk/02/2009 tentang permo hon an persetujuan tata cara pembayaran," kata Sri saat jumpa pers, di Gedung Djuanda I, kementerian keuangan, Jalan wahidin, Jakarta Pusat, Senin (8/6). Sri menjelaskan penerbitan surat tersebut berdasarkan kajian menyeluruh yang telah dilakukan kemenkeu. Surat itu juga telah melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan Badan kebijakan Fiskal. "Pertimbangannya adalah surat Pertamina tentang persetujuan pembelian migas dengan kadar pre mium oktan 88 sebanyak 50 ribu barel per hari nomor 941 tanggal 31 Oktober 2008,"
terang dia. Tidak hanya itu, penerbitan surat tata laksana pembayaran kondensat oleh kemenkeu juga me rujuk pada surat BP Migas ke pada PT TPPI nomor 011 tanggal 12 Januari 2009 tentang penunjukan langsung BP Migas kepada PT TPPI sebagai penjual kondensat negara. "Dengan persyaratan, harus me nyediakan jaminan pem bayaran yang sesuai ketentuan BP Migas untuk setiap pengambilan kondensat negara yang di-lifting," tukas dia. PT TPPI sebagai pengolah atau pembeli kondensat juga mendapatkan persyaratan lanjutan untuk mengganti seluruh kerugian ter minal bila bertindak gagal me-lifting kondensat yang telah direncanakan. Menurut Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, penerbitan itu dilakukan setelah pihaknya bertemu intensif dengan BP Migas sebanyak tiga kali. Pertemuan yang diwakili Dirjen Anggaran di bawah Direktur Penerimaan negara Bukan Pajak untuk mengkaji seluruh aspek. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Sigid kurniawan
MANTAN Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi kepala Biro Bantuan Hukum kementerian keuangan Indra Surya (kanan) dan kepala Bagian Bantuan Hukum I Didik Hariyanto (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai diperiksa Badan Reserse kriminal Polri di Gedung kementerian keuangan, Jakarta, Senin (8/6) malam.
Polisi pun menindaklanjuti laporan dan kemudian mencokok tersangka AC, di Jalan Marelan kelurahan Tanah enam Ratus kecamatan Medan Marelan. Dari penggeledahan si bandit, ada temuan 200 gram sabu. Usai mendapat laporan, polisi kemudian melakukan pengembangan kasus, dan tak lama meringkus seorang tersangka AH (35) di Jalan Rantang Medan beserta barang bukti 70 gram sabu dalam bungkus roti yang sama. “Tersangka menjual sabu dengan cara memasukan sabu ke dalam roti dan dibungkus ulang,” pungkas kapolresta Medan. nico mengungkapkan 270 gram sabu yang didapat petugas dari tangan kedua tersangka dikemas dalam 20 bungkus roti biskuit.
“Tiap bungkus (roti) berisi 1-5 gram sabu. Ini roti termahal, karena biasanya cuma Rp15 ribu, namun setelah bercampur sabu jadi Rp4 juta. Transaksi selanjutnya dilaksanakan melalui handphone kemudian diantar, narkoba ini diedarkan di Medan,” kata nico. kapolresta Medan pun menghimbau agar masyarakat hatihati membeli roti, agar tidak terpapar narkoba. “Hati hati dengan penjualan makanan dengan harga yang tidak wajar. Segera beritahu polisi,” kata nico. Sementara tersangka, AH mengaku sudah dua bulan beroperasi menjual sabu kemasan roti biskuit. Dirinya pun terinspirasi dari media. (Bersambung ke halaman 11)
Dilaporkan ke KPK
PSSI Dituding Rugikan Negara Rp20 Miliar Jakarta | Jurnal Asia Komunitas Suporter Antikorupsi (Korupssi) melaporkan persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (pSSI), ke Komisi pemberantasan Korupsi (KpK) dengan tuduhan telah melakukan korupsi dana, dari Kementerian pemuda dan olahraga.
Perda Perlu Revisi Ulang Selama ini ada pikiran di masyarakat bahwa mengurus IMB kerap dipersulit oleh oknum nakal dan juga banyaknya aturanaturan yang tidak wajar. Sehingga muncul rasa tidak percaya, membuat maraknya bangunan liar tanpa izin. Hal ini harus bisa diperbaiki agar tiada lagi paradigma tersebut.
"kami dari komunitas suporter antikorupsi, mau maksud kedatangan kami ke kPk untuk mengadukan kasus korupsi dalam PSSI pada periode 2010-2013. Ada ang garan dari Menpora yang dikucurkan ke PSSI yang sampai sekarang belum ada laporan pertanggungjawabannya," kata koordinator korupssi Parto Pangaribuan di gedung kPk Jakarta, Senin (8/6). Parto mengatakan dugaan kerugian negara akibat korupsi itu hingga Rp20 miliar. "Sekitar Rp20 miliar untuk beberapa tahapan untuk kegiatan PSSI, ada juga Rp400 juta untuk kegiatan pelatihan usia dini,
kemudian juga ada angka kisaran Rp3,5 miliar yang dikucurkan untuk dana kongres," katanya. Parto melaporkan tiga dugaan korupsi PSSI kepada kPk, antara lain terkait peng gunaan Dana Pembibitan Olahragawan dari A n g g a ra n Pe n d a p a t a n d a n Belanja negara 2013. Berdasarkan Perjanjian kerja Sama kementerian Pemuda dan Olahraga dengan PSSI no.0316.D/PPk/D.VI-2/06/2013 dan no.10/2013, tanggal 24 Juni 2013 ada pengucuran dana ke PSSI dalam bentuk uang untuk pemusatan latihan Asian youth Games Tim nasional Sepakbola
U-14 sebesar Rp438,74 juta. Dana itu cair pada 29 Juli 2013 namun kegiatan pemusatan latihan sudah dilak sa nakan di lapangan sepakbola Lenteng Agung pada 3 Juni, 3 Juli dan 7-9 Juli 2013 dan kuningan Jawa Barat pada 4-6 Juli 2013. Selain itu, menurut komunitas Suporter Antikorupsi, berdasarkan audit BPk tahun 2010 terdapat penyimpangan dalam bantuan kemenpora untuk PSSI (Timnas AFF 2010) senilai Rp20 miliar. Mereka menduga ada bantuan Rp414,952 juta dari kemenpora yang tidak dipertanggungjawabkan PSSI sesuai perjanjian dan ada
Pajak Penghasilan kurang setor sebanyak Rp167.816.654 komunitas itu juga menuduh PSSI belum mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan untuk kongres Luar Biasa (kLB) PSSI tahun 2013 yang nilainya sekitar Rp3,5 miliar. "Barang bukti yang dibawa selain audit BPk ada juga beberapa bukti berupa dokumen-dokumen pro kontrak PSSI ber sama rekananya seperti sponsorship dan beberapa bukti-bukti di lapangan seperti penjualan tiket dan rekananrekanan PSSI dalam event olah raga khusus sepakbola," ungkap Parto. (Bersambung ke halaman 11)
Izin IMB Harus Dipermudah Revisi Peraturan Daerah (Perda) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dinilai perlu dilakukan penyesuaian ulang dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 24/ PRT/M/2007 tentang pedoman teknis IMB. Tujuannya adalah agar tidak terjadi konlik ataupun keresahan bagi wajib pajak, sehingga Perda tersebut menjadi jaminan hukum bagi wajib retribusi. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Medan, waginto ketika membacakan pemandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Ranperda tentang Perubahan Perda nomor 5 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam rapat paripurna, Senin (08/06).
Menurut waginto, dalam revisi perda ini hendaknya bukan hanya tarif yang perlu diturunkan tetapi juga memperbaiki pelayanan izinnya.”Hal ini agar masyarakat lebih mudah dan berkeinginan untuk mengurus izin sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat,” katanya. Selain itu, waginto mengatakan Pemko Medan perlu menghapuskan biaya pengurusan izin ba ngunan rumah bagi rumah sederhana atau rumah warga berpenghasilan rendah. Sebab, menurut Fraksi Gerindra retribusi IMB juga akan berpengaruh besar pada penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Melalui pengesahan revisi perda IMB ini diharapkan nantinya
proses dan prosedurnya lebih mudah, cepat dan akurat. Dan perlu sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mau mengurus IMB sehingga bangunan liar itu dapat diminimalisir,” katanya. Sementara, Fraksi Demokrat me nyesalkan kenapa baru sekarang dilakukan penyesuaian. Se bab Permen PU nomor 24/ PRT/M/2007 tersebut sudah ber laku sejak 2007.”kami berkeyakinan pada saat pembahasan Ranperda tersebut (sebelum akhirnya menjadi Perda) pada 2012, Pansus telah mempedomani Permen PU tersebut,” kata Anton Panggabean ketika membacakan pemandangan umum Fraksi Demokrat. Perlu diketahui, katanya, Perda nomor 5 tahun
2012 merupakan penyesuaian Perda lama dengan UU nomor 2008 tahun 2009, termasuk penyesuaian tarifnya sesuai dengan per kembangan ekonomi dan pe ning katan PAD. Demokrat ju ga mempertanyakan apakah me mang ada keresahan dari wajib retribusi. Sebab pada 2014 realisasinya cukup baik, yakni 108,05 persen. “Jangan karena demi peningkatan PAD, Pemko jadi mengabaikan ketentuan 2 yang disepakati pada pembahasan lalu. Penyesuaian terhadap besarnya indeks untuk pengingkatan PAD tidaklah tepat, apalagi pengajuannya ranperda ini di luar prolegda,” bebernya. (Bersambung ke halaman 11)