Harian Jurnal Asia Edisi Rabu, 09 September 2015

Page 1

PHK Mulai Landa Buruh di Sumut

Penyidik Polsek Sunggal Dituding Berbuat Tak Senonoh

Hal. 4

Hal. 8

Buwas Belum Juga Lapor Harta Kekayaan

Indonesia Perlu Belajar Sistem Jaminan Sosial

Hal. 9

Hal. 16 Indeks Saham Nama

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Kurs Tengah

(-/+)

%

IHSG

4318,591

17,230

0,400

SHAnGHAI

3,170.45

90.03

2.92

nIkkeI 225 17,427.08 -433.39

-2.43

HAnG SenG 21,259.04

675.52

3.28

eURO STOXX 3,263.10

65.13

2.04

S&P 500

harianjurnalasia

Tutup

1,955.25

33.50

1.74

DOwJOneS 16,388.00

269.00

1.67

69.00

1.65

nASDAq

4,263.00

Mata uang

Kurs

AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD

9,941.65 15,949.21 21,837.50 1,843.19 11,978.04 3,290.92 1,717.51 8,966.71 5,071.71 10,001.06 14,285.00

Dari berbagai sumber 22.00 wib

Rabu, 9 September 2015

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 880 Tahun IV

Ruang Udara RI Dikuasai Singapura 69 Tahun Indonesia Harus Bayar Fee Jurnal Asia | Ist

BeBeRAPA pekerja masih melakukan pekerjaan pembangunan tempat parkir roda dua di halaman belakang kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan.

Proyek Parkir Rp5,8 M Jalan Terus

Larangan Plt Gubsu Tak Digubris Medan | Jurnal Asia Permintaan Plt Gubsu HT erry nuradi untuk menghentikan pembangunan parkir di komplek kantor Gubsu Jalan Diponegoro no 30 Medan, sepertinya tidak digubris. Terlihat pada Selasa (8/9), pekerjaan proyek bernilai Rp5,8 miliar tersebut masih saja berlangsung. Pantauan wartawan di kantor Gubsu, di lokasi proyek terlihat puluhan pekerja melakukan aktivitasnya. Mereka terlihat memasang besi-besi konstruksi. Pekerja yang lain terlihat menggali saluran air yang terdapat di bawah lokasi proyek tersebut. “kami masih disuruh kerja pak, tak ada perintah untuk menghentikan dari kontraktornya,” kata salah seorang pekerja yang ditemui di lokasi. Dia mengaku sudah membaca pernyataan Plt Gubsu HT erry nuradi yang meminta proyek dihentikan. Tapi karena menurut kontraktornya Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) sudah diurus ke Pemko Medan, mereka tetap bekerja seperti biasa. “Ya kami biasa saja. kerja seperti biasa,” terangnya. Meskipun demikian, diakuinya kontraktor proyek dari PT Hari Jadi Sukses (HJS), kelimpungan dengan pernyataan Plt Gubsu HT erry nuradi tersebut. Menurutnya, staf PT HJS bermarga Hutagalung, s u d a h m e n g e t a h u i a d a nya pernyataan Plt Gubsu itu. “Tadi

sempat juga bertemu dengan Pak Hutagalung. Dia bertanya ke saya juga soal pernyataan Plt Gubsu itu. Jelas saya tidak tahu, karena SIMB itu kan yang mengurus kontraktor. kami hanya bekerja di sini,” katanya. Pria ini mengaku, biasanya proyek pembangunan di kantor pemerintahan memang tidak pernah terlihat plang SIMB. “Saya biasa mengerjakan di kantor pemerintahan, memang tak pernah terlihat plang SIMB. Yang ada hanya plang keterangan t e n t a n g p r o y e k t e r s e b u t ,” ungkapnya. Saat ditanya soal nilai proyek sebesar Rp5,8 miliar, pekerja ini mengaku jumlah tersebut sudah sesuai spesifikasi teknis. kata dia, proyek tempat parkir ini didominasi pekerjaan beton dan baja yang harganya pekerjaannya cukup besar. “Boleh dilihat bajanya. Bukan baja biasa. Beton dan besi-besinya juga khusus,” pungkasnya. Terpisah kepala Biro Perlengkapan dan Aset Setdaprovsu, Syafruddin, yang di kon irmasi wartawan, Selasa (8/9), mengatakan pihaknya sebelumnya telah mengurus izin SIMB ke Dinas Tata Ruang dan Bangunan (TRTB) kota Medan sejak 8 Agustus 2015 lalu, namun izinnya belum keluar hingga saat ini. “Sudah tiga bulan kita urus izinnya tetapi belum keluar juga,” katanya. (Bersambung ke halaman 11)

Digilas Truk di Bawah Fly Over Amplas

Dua Wanita Tewas Balita Selamat Medan | Jurnal Asia kecelakaan maut terjadi di bawah Jembatan Layang (Fly Over) Jalan Sisingamangaraja kM 12 Medan, Selasa (8/9) sore kemarin. Dua orang penumpang becak tewas, setelah digilas truk pengangkut pasir. Ajaibnya, seorang balita lolos dalam tragedi tersebut. Informasi dihimpun wartawan, kedua korban tewas diketahui bernama Rita elvina (25) dan Rahmadani alias Ameng (23), diketahui sebagai penduduk Jalan Teratai, kecamatan Perbaungan. kejadian bermula ketika kedua korban, dan seorang balita qhalid (4) yang merupakan anak Rita, menumpangi becak motor dikemudikan oleh Zulham (39) dari Perbaungan. Mereka bermaksud menuju rumah saudaranya di Jalan Denai, Medan. “kebetulan korban ini tetangga saya, dari rumah (Perbaungan). kami berempat lantas berangkat menuju Medan,” ujar Zulham kepada wartawan. Ditambahkan lagi olehnya, kedua korban telah menikah. Rita elvina adalah seorang ibu rumah tangga yang telah memiliki dua orang buah hati, anak paling besar kini duduk di bangku kelas 3 SD, sedangkan si bungsu yakni qhalid masih berusia 4 tahun. Sementara Rahmadani alias Ameng (23), telah memiliki seorang anak disebut Zulham masih seumuran qhalid.

Insiden bermula ketika mereka tiba di Jalan SM Raja kM 12. Pengemudi becak berencana memotong kendaraan di depan dari arah sebelah kanan. namun mendadak diseruduk truk pengangkut pasir dari arah belakang. “Makanya saya mau ngambil ke kanan, mau motong truk Bulog. Tiba-tiba truk angkut pasir nabrak kami dari belakang. Jadi sewa ku langsung nyungsep ke kolong truk yang di depan kami,” katanya. kedua korban yang masih sepupuan ini terseret, dan digilas ban truk. Ajaibnya, qhalid (4), anak Rita selamat dan tidak mengalami luka sedikitpun karena dipeluk erat oleh ibunya yang sudah mandi darah. Melihat insiden ini, warga sekitar dan pengguna jalan spontan tercengang. Diduga kecelakaan ini disebabkan oleh rem truk yang blong. “Maaf Bang, remnya blong,” kata supir truk seperti diulang oleh Zulham saat berada di Polsek Patumbak. Sadar korbannya tewas, pengemudi truk sempat berupaya melarikan diri dengan menumpangi salah satu angkot yang hendak menuju ke Tanjung Morawa, angkot tersebutpun lang sung distop oleh para parbetor yang mangkal di lokasi, pengemudi truk bahkan nyaris dihakimi massa. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal Asia Selama 69 tahun sejak tahun 1946, Singapura menguasai Flight Information Region (FIR) untuk kawasan Indonesia, yakni Natuna dan perbatasan Kalimantan Utara dengan Serawak, Malaysia. Dengan penguasaan FIR itu, setiap pesawat yang melintas di kedua wilayah itu harus meminta izin dan membayar fee kepada Singapura. Jokowi pun memberikan instruksi agar ruang udara tersebut segera diambil alih. "Arahan Presiden, bahwa kita da lam 3-4 tahun ini mem persiapkan peralatan-peralatan dan personel yang lebih baik. Sehingga ruang udara kita dapat dikelola sendiri oleh Indonesia," ujar Menhub Ignasius Jonan dalam jumpa pers di kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta, Selasa (8/9). (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma

KOORDINASI NAVIGASI LINTAS UDARA. Panglima TnI Jenderal TnI Gatot nurmantyo (kiri) didampingi kSAU Marsekal TnI Agus Supriatna (kanan) memaparkan masalah koordinasi navigasi lintas udara dan penerbangan, Jakarta, Selasa (8/9). Panglima TnI menegaskan akan menindak pelanggaran ijin terbang lintas udara terutama armada militer dari negara lain, serta pemerintah Indonesia siap ambil alih navigasi ruang udara wilayah udara natuna hingga perbatasan kalimantan dan Serawak Malaysia.

Banyak Biaya Terselubung

DPR-RI Revisi Pembelian Token Pulsa PLN Jakarta | Jurnal Asia Dewan Perwakilan Rakyat melalui komisi VII menggelar Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Direktur PT PLn (Persero) Sofyan Basir. Dalam pembahasan yang berlangsung sekira tiga jam lebih akhirnya didapat keputusan untuk mengkaji kembali penerapan pulsa listrik. Pembahasan yang membuat alot ialah persoalan penetapan biaya administrasi pembelian pulsa tarif listrik. Berdasarkan tarif administrasi PLn setiap kali transaksi pembelian pulsa dikenai biaya Rp1.600. Salah satu anggota komisi VII, menuturkan, jika demikian diperlukan formulasi yang yang tepat. Pasalnya, tidak semua orang mampu membeli dalam jumlah yang besar, sehingga jika pembeli melakukan cicilan, maka akan lebih memberatkan. "Jika dia membeli pulsa Rp100 ribu dengan melakukan lima kali bayar, berarti setiap kali membeli Rp20 ribu ada biaya Rp1.600 dikali

lima. Hal ini yang memberatkan, dan mesti dilakukan revisi," tutur salah satu Anggota komisi VII, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9). Oleh karena itu, komisi VII DPR meminta kepada Dirut PLn untuk mengkaji kembali sistem pembayaran listrik dengan Token. Dengan demikian, maka tidak memberatkan masyarakat. Banyak Biaya Terselubung Di lokasi terpisah, Menteri koordinator bidang kemaritiman Rizal Ramli kembali berkoar-koar mengenai adanya mafia listrik dari transaksi pembelian pulsa (token) listrik prabayar PT PLn (Persero). Padahal, PLn sudah menjelaskannya secara detil mengenai sistem token listrik. Rizal menuding adanya biaya (cost) terselubung yang dibebankan kepada konsumen dalam pembelian token listrik prabayar PLn. Untuk itu, Rizal meminta agar sistem dan biaya pembelian pulsa listrik prabayar dieisienkan, sehingga masyarakat

tidak dirugikan. "Banyak cost-cost terselubung dalam sistem pulsa yang harus diefisienkan supaya rakyat beli Rp100 ribu, ya dapat Rp100 ribu," tegas Rizal di kompleks Istana kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9). Menurut Rizal, PLn harus transparan terkait mekanisme penghitungan biaya dalam token listrik. Pasalnya, selama ini masih banyak hal yang tidak transparan dalam sistem listrik prabayar. "Yang terjadi ini banyak hal yang enggak transparan. karena kalau saudara beli pulsa dibandingkan dengan meteran bisa lebih murah," paparnya. Dirinya pun meminta agar PLn tidak memberatkan dan mewajibkan konsumen untuk menggunakan listrik prabayar. Pasalnya, sistem ini membuat masyarakat yang baru memasang listrik diwajibkan menggunakan listrik prabayar (token), padahal tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. "karena banyak keluarga, jam

7-8 malam anaknya masih belajar, cari pulsa susah gitu. kami minta supaya terbuka. Tidak hanya sistem pulsa, tapi juga sistem meteran," cetusnya. namun, Rizal tidak menjelaskan lebih rinci perihal keterbukaan yang dimintanya terhadap PLn terkait sistem listrik prabayar. Dirinya langsung bergegas menuju mobilnya. "Cukup ya, itu tugasnya PLn," tutupnya. Sementara itu, Direktur Utama PLn Sofyan Basir menilai, apa yang diminta Menteri koordinator Bidang kemaritiman Rizal Ramli agar sistem berlangganan token listrik dengan sistem pulsa agar dikaji ulang, baru sebatas usulan semata. "Itu baru disampaikan, bukan berarti jadi keputusan. kemarin itu bukan keputusan. kalau keputusan harus dari kementerian terkait," tutur Sofyan, di Gedung, DPR, Jakarta, Selasa (8/9). Menurutnya, rata-rata masyarakat menggunakan pulsa token listrik mencapai 30 persen,

masyarakat kecil dari jumlah penduduk Indonesia. Penggunaan token tersebut, ditujukan agar masyarakat mudah untuk membelinya. kendati demikian, Sofyan menambahkan, untuk rumah besar tidak ingin memakai token, lebih ingin berlanggan. "Token kan dibuat agar ada keringanan masyarakat juga di mana masyrakat gampang sekali, di mana masyarakat bisa membelinya di mana saja. Tapi kalau rumah besar tidak ingin memakai token, ya itu sah saja. nanti kita lihat kebijakannya," ujarnya. YLKI Siap Tampung Pengaduan Yasasan Lembaga konsumen Indonesia (YLkI) menegaskan belum ada keluhan dari masyarakat me ngenai mafia pulsa listrik. ketua Harian YLkI Husna Zahir mengatakan komplain terhadap listrik prabayar atau pulsa listrik hanya terjadi di awal-awal tahun penerapan. (Bersambung ke halaman 11)

Periksa Gatot Pujo Nugroho

KPK Selidiki Interpelasi DPRD Sumut Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengaku dimintai keterangan soal hak interpelasi yang sempat akan digunakan DPRD Sumut. Belakangan, interpelasi itu tidak jadi dilakukan.

Jurnal Asia | Ant: Akbar nugroho Gumay

TeRSANGKA kasus suap hakim PTUn Medan Gatot Pujo nugroho memasuki Gedung kPk untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (8/9). Ia diperiksa sebagai saksi, terkait interpelasi yang dilakukan DPRD Sumut kemarin.

“Saya diperiksa kapasitasnya sebagai saksi untuk interpelasi,” kata Gatot usai diperiksa di Gedung kPk, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (8/9). kasus ini masih dalam

penyelidikan di lembaga antikorupsi. Politikus Partai keadilan Sejahtera itu belum bisa menjelaskan banyak soal duduk perkara kasus tersebut. “Ya ada beberapa permasalahan. Tadi saya dimintai keterangan sebagai saksi,” ucap dia. Suami dari evy Susanti hanya menjelaskan beberapa hal soal interpelasi yang sempat digelorakan para fraksi di DPRD Sumut. Mulutnya masih tertutup rapat mengenai kasus ini. “Interpelasi kan hak bertanya saja,” jelas dia. “Saya dimintai keterangan sebagai saksi. nanti bisa ditanyakan kepada penyidik ya.” kPk sedang membuka kemungkinan penyelidikan baru hasil pengembangan kasus dugaan suap hakim dan panitera

Pengadilan Tata Usaha negara Medan. Lembaga antikorupsi pun gencar memeriksa beberapa saksi terkait kasus tersebut. “Iya, kemungkinan selalu ada,” kata Pelaksana Tugas Pimpinan kPk, lndriyanto Seno Adji, saat dikonirmasi, Selasa siang (8/9). Dugaan adanya penyelidikan baru tersebut muncul dengan kehadiran ketua DPRD Sumatera Utara Ajib Shah di Gedung kPk, Senin 7 September kemarin. Padahal, nama dia tidak tercantum d a l a m j a d wa l p e m e r i k s a a n penyidikan perkara di kPk. Politikus Golkar itu enggan mengakui kedatangannya ke lembaga antikorupsi untuk diminta keterangannya. Dia mengaku diundang kPk hanya untuk mengobrol. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.