Hal. 9
Hal. 15
Hal. 17
JK Tunggu Ketegasan BPOM Tangani Obat Kedaluwarsa
Kenaikan Cadev Picu Dorongan Positif Gerak IHSG
Enam Holding BUMN Selesai Akhir Tahun
Hal. 12
Hal. 16
Hal. 19
Tiongkok Kirim Peringatan Keras ke AS
BI Optimistis Ekonomi 2017 Tumbuh 5,2%
Pemda Harus Bantu Permintaan Produk Pertanian Organik
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Jumat, 9 September 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.176 Tahun V
Pemerintah Pangkas Subsidi Energi di 2017 Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,3 Persen Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah menurunkan pagu anggaran subsidi energi pada tahun depan. Jika dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN) tahun 2016 anggaran subsidi energi dipatok sebesar Rp94,4 triliun, turun menjadi Rp92,17 triliun dalam RAPBN Tahun 2017. Selain mengalokasikan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM), LPG tabung 3 kilogram, dan subsidi listrik, tahun depan pemerintah juga mengusulkan tambahan subsidi baru khusus untuk energi baru terbarukan (EBT). Nota Keuangan RAPBN 2017 me nyebutkan, dari total subsidi tahun depan sebesar Rp174,9 triliun, se bagian besar untuk mencukupi sub sidi energi. Dari alokasi Rp92,2 triliun subsidi energi, sebanyak Rp42,3 triliun (45,8%) untuk subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg. Adapun subsidi listrik Rp48,56 triliun (52,6%). Lalu subsidi energi baru terbarukan (EBT) Rp1,3 triliun. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Maritje Hutapea mengatakan, subsidi sebesar Rp 1,3 triliun akan dipakai untuk membayar selisih harga listrik yang dihasilkan swasta ke PLN atau disebut itting tarif. Subsidi harus dibayarkan peme rintah ke PLN karena membeli harga listrik swasta lebih tinggi. “Dengan harga lama, swasta tidak berminat
membangun pembangkit listrik baru terbarukan,” katanya, Rabu (7/9). Untuk menarik investasi swasta, pemerintah kemudian menaikkan batasan harga pembelian listrik EBT oleh PLN. Jika sebelumnya harga per KWH sebesar Rp1.075, naik menjadi US$ 12 sen per KWH. Dengan kenaikan harga ini, Maritje mengklaim sudah ada sebanyak 175 perusahaan yang mengajukan diri untuk membangun listrik EBT. “Sebanyak 123 perusahaan sudah dapat izin prinsip,” katanya. Listrik EBT yang akan mendapatkan subsidi adalah PLTMH, PLTS, biomassa, biogas, PLT Sampah dan BBN. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Satya Widya Yudha berharap dengan adanya subsidi, maka energi baru terbarukan bisa bersaing. “Apalagi dalam kondisi harga minyak dunia saat ini yang masih rendah,” ujarnya. Oleh karena itu menurutnya, Frak si Golkar akan menyetujui usulan penambahan subsidi baru tersebut. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak A
RKA K/L KEMENTERIAN KEUANGAN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9). Rapat kerja tersebut membahas RKA K/L Kementerian Keuangan pada RAPBN TA 2017. Kurs Tengah
Indeks Saham
Realisasi Tax Amnesty Masih Rendah
Teroris di Indonesia Terima Dana Sri Mulyani: Kita Lihat Bantuan Rp88,5 Miliar dari Australia September Ini
Jakarta | Jurnal Asia Berdasarkan data statistik tax amnesty Ditjen Pajak, http://pajak. go.id/statistikamnesti, sampai dengan Kamis malam (8/9), pukul 20.20 Wib, total uang tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty adalah Rp7,36 triliun. Realisasi ini masih jauh dari apa yang diharapkan oleh pemerintah. Rendahnya uang tebusan yang masuk akan berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak negara. Tentunya pemerintah harus menyiapkan antisipasi bila ternyata realisasinya rendah. Opsi yang dimungkinkan diambil oleh pemerintah adalah pemangkasan belanja kembali. Sebab defisit anggaran sangat terbatas untuk diperlebar. “Kita lihat sih penerimaan masih dimonitor. Mudahmudahan bisa di September ini. Masih ada harapan,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/9). Sri Mulyani akan memantau penerimaan negara setiap saat, terutama yang bersumber dari program pengampunan pajak. Sembari menyiapkan beberapa langkah antisipasi ke depan. “Dilihat aja per minggunya. Nanti kita lihat cash low,” ujarnya. Hingga sekarang, Sri Mulyani
belum ada pemikiran untuk pe mangkasan belanja untuk ketiga kalinya pada periode anggaran tahun ini. “Belum dipikirkan seperti itu sekarang,” tegas Sri Mulyani. Diusulkan Diperpanjang Rendahnya pencapaian program pengampunan pajak membuat sejumlah pihak pesimistis terhadap target yang dipatok pemerintah. Salah satunya Bank Indonesia, yang memperkirakan realisasi penerimaan uang tebusan diperkirakan hanya sebesar Rp 21 triliun saja. S e m e n t a ra r e a l i s a s i d a n a repatriasi diperkirakan hanya Rp 180 triliun, dari target Rp 1.000 triliun. Terkait kondisi itu, sejumlah pihak kemudian mengusulkan agar pemerintah memperpanjang periode pertama dalam pelaksanaan tax amnesty yang awalnya hanya sampai akhir September ini. Hal itu dinilai akan menjadi salah satu solusi pemerintah, untuk mendorong masyarakat ikut tax amnesty. Mengingat, periode pertama, tarif uang tebusan masih paling rendah. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysist (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, ini akan memberikan kesemptan kepada masyarakat yang masih belum selesai mempersiapkan keperluan untuk mendaftar. (Bersambung ke halaman 11)
Jakarta | Jurnal Asia Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTK) me nemukan aliran dana dari berbagai negara kepada jaringan teroris di Indonesia. Aliran dana tersebut paling banyak berasal dari Australia. Hasil panelusuran PPATK itu disampaikan kepada Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk Revisi Undang undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kamis (8/9). Kepala PPATK Muhammad Yusuf
menemukan 97 kali aliran dana dari Australia ke Indonesia. Aliran dana itu masuk, baik secara perorangan maupun kelompok. Total aliran dana dari Australia mencapai Rp88,5 miliar. “Paling banyak dari Australia,” ujar Yusuf dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme? di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9). Selain dari Australia, PPATK juga menemukan aliran dana yang berasal dari Brunei Darussalam
sebesar Rp2,6 miliar. Dana itu mengalir dalam tiga kali transaksi. Tidak hanya Australia dan Brunei, PPATK juga menemukan aliran dana dari Malaysia, Filipina Singapura, Korea Selatan dan Thailand yang diduga terkait jaringan teroris. Yusuf juga membeberkan te muan adanya pemasok dana untuk jaringan teroris di Indonesia dari ne gara kawasan Timur Tengah seperti Irak, Lebanon, Turki dan beberapa yayasan di Indonesia. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak A
KEPALA PPATK Muhammad Yusuf (kanan) dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi (kiri) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Pansus DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9).
Pengusaha Belum Rasakan Perbaikan Layanan Izin Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam Rangking Ease Of Doing Business dengan mengeluarkan paketpaket kebijakan ekonomi masih banyak yang belum terselesaikan di tingkat bawah.
Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma
MENTERI Kabinet Kerja mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo untuk membahas kemudahan berusaha (ease of doing business), ijin investasi, IMB, pendaftaran properti, ijin PLN untuk penyambungan listrik, pembayaran pajak, perdagangan lintas negara, akses perkreditan, perlindungan pada investor minoritas, penegakan kontrak, serta penyelesaian perkara kepailitan.
Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) seyogyanya mempercepat proses perizinan. Faktanya masih banyak di daerah yang belum menerapkan PTSP. “Perizinan usaha yang tergolong sederhana dan tidak kompleks saja masih ada yang ditemui prosesnya
hingga 1 minggu,” kata Sekretaris Dewan Pertimbangan Asosiasi Pe ngusaha Indonesia (APINDO), Chris Kanter, Kamis (8/9). Indikator kemudahan berusaha itu terdiri dari beberapa sektor diantaranya, memulai usaha, per izinan, pendaftaran properi, ke listrikan, pembayaran perpajakan, perdagangan lintas negara, akses per kreditan, perlindungan pada investor minoritas, penegakan kon trak dan penyelesaian kepailitan. Selain itu, di sektor jasa seperti informasi dan teknologi (IT) dan sektor transportasi logistik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi yang men dorong kemudahan berusaha. Keseriusan pemerintah da lam proses pembahasan ter kait dengan perumusan dan pe
nin jauan regulasi dinilai masih lemah. Pasalnya, dalam setiap kesempatan pembahasan pejabat yang mengampu kewenangan kerap kali mewakilkan. Walhasil, proses pengambil keputusan menjadi lama. Sekadar catatan, tahun 2016 peringkat kemudahan berusaha di Indonesia berada diperingkat 109 dari 189 negara. Bila dibandingkan dengan negara lain, posisi Indonesia berada jauh di bawah negaranegara di kawasan ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Walau demikian, Chris optimistis target peningkatan ranking seperti yang ditargetkan oleh Presiden yakni mencapai 40 sebelum tahun 2019 dapat tercapai. Namun, untuk menca pai hal tersebut dibutuhkan konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan. (Bersambung ke halaman 11)
Nama IHSG
Tutup
(-/+)
%
5.371,078 10,276 0,191
Shanghai
3,095.95
4.03
0.13
Nikkei 225
16,958.77
53.67
0.32
Hang Seng 23,919.34
177.53
0.75
EURO STOXX 3,087.28
4.38
0.14
S&P 500 Don Jones Nasdaq
2,183.52
2.64
0.12
18,492.44
33.70
0.18
5,266.95
16.98
0.32
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,090.00 10,038.73 14,723.65 17,475.82 1,687.65 12,869.31 3,222.17 1,600.56 9,769.08 4,253.24 9,714.29
KPK Pantau Penyelesaian Tunggakan BPJS Pemda Medan | Jurnal Asia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau penyelesaian tunggakan iuran wajib BPJS Kesehatan dan Jamkesdda Pemerintah Daerah. Hal itu ditegaskan dalam acara Sosialisasi Program BPJS Kesehatan dan Penyelesaian Tunggakan Iuran Wajib Pemda serta Jamkesda periode tahun 2014, 2015, 2016 kepada Pemerintah Prov/kabupaten/kota seSumut di Bina Graha Jalan Diponegoro, Kamis (8/9). KPK dan BPJS Kesehatan fokus terhadap 6 daerah, salah satu Sumut sebagai bagian dari tindak lanjut untuk melakukan fungsi pencegahan korupsi.Bentuk kerjasama yang dilakukan diantaranya BPJS Kesehatan dapat menyampaikan tembusan kepada KPK terhadap pelanggaran dan penyimpangan tunggakan. KPK dalam hal ini bisa meminta data daerah untuk bisa melakukan konsolidasi. (Bersambung ke halaman 11)
Menag: 2017 Kuota Haji Indonesia Kembali Normal Makkah | Jurnal Asia Kabar gembira untuk para calon jamaah haji yang menunggu giliran berangkat ke Tanah Suci. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan kuota jamaah haji Indonesia akan kembali normal pada tahun depan, yaitu 211.000 orang. Secara otomatis, daftar tunggu jamaah haji bisa semakin pendek. Sejak 2013, Pemerintah Arab Saudi hanya memberikan kuota sebanyak 168.800 calon jamaah haji dari Indonesia dengan rincian 155.200 jamaah reguler dan 13.600 jamaah haji khusus. Jatah normal kuota haji sebanyak 211.000 orang sesuai kesepakatan OKI dipangkas 20 persen lantaran adanya renovasi Masjidil Haram. “Kuota kita akan kembali normal 2017, artinya jumlah jamaah haji kita lebih banyak, maka rasio petugas harus diperbanyak,” ujar Menag saat meninjau Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah, Rabu kemarin. Khusus untuk tenaga kesehatan, ujar Menag, perlu dikaji apakah lebih penting penambahan petugas atau penguatan yang sudah ada. Pilihannya memperkuat keberadaan tenaga medis di kloter dan menambah tenaga medis di sektor (pemondokan jamaah haji), atau sebaliknya. Tenaga medis di kloter bersifat melekat dan berasal dari masingmasing daerah asal jamaah haji. Sementara petugas medis di sektor tergabung dalam panitia penyelenggara haji Indonesia (PPIH) Arab Saudi. Opsiopsi ini terpaksa diambil karena terkait anggaran serta kuota petugas haji yang diberikan Arab Saudi. (Bersambung ke halaman 11)