Hal. 3
Hal. 8
Hal. 11
Bulog Dituding Jadi Calo Importir Daging
WN Malaysia Selundupkan Sabu 1 Kg di KNIA
Orang RI Rata-rata Nonton YouTube Sejam Sehari
Hal. 6
Hal. 9
Hal. 17
Puluhan Truk Dipungli Perhari di Pangururan
Dukung Harga Rokok Rp50 Ribu Perbungkus
Kadin: Hentikan Ekspor Gas
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Rabu, 10 Agustus 2016
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.151 Tahun V
Gubsu Lepas Kloter I Embarkasi Medan
Calhaj Diminta Antisipasi Cuaca Panas Medan | Jurnal Asia Gubernur Sumatera Utara H.T. Erry Nuradi melepas jamaah calon haji asal Kabupaten Padang Lawas yang tergabung dalam Kloter 1 Embarkasi Medan, Selasa (9/8). Jamaah calon haji asal Kabupaten Padang Lawas tersebut diberangkatkan dari Asrama Haji Medan untuk diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Kualanamu. Dalam pemberangkatan tersebut, Gubernur Nuradi mengingatkan jamaah calon haji itu selalu menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci. Rombongan dari Embarkasi Medan tersebut diingatkan mengenai puncak haji yang masih lama sehingga tidak perlu memaksakan diri dalam menjalankan ibadah. Bupati Padang Lawas Ali Sutan Harahap yang ikut melepaskan jamaah calon haji itu, mengharapkan warganya yang tergabung dalam Kloter 1 Embarkasi Medan mampu menjaga nama baik Sumut dan Bangsa Indonesia. Selain itu, jamaah calon haji tersebut juga diingatkan menjunjung tinggi budaya dan norma yang berlaku di Arab Saudi. Ketua Panitia Pelaksana Ibadah Haji(PPIH) Embarkasi Medan yang juga Kakanwil Kemenag Sumut Tohar Bayoangin mengatakan jamaah yang berangkat dalam Kloter 1 itu berjumlah 390 orang. Awalnya, Kloter 1 Embarkasi Medan tersebut 393 orang, tetapi satu calon haji "open seat manifest" dan dua orang lainnya ditunda atas nama Muhammad Nasrun Tanjung (56) dan isterinya Ummi Kalsum Simamora (55). Penundaan tersebut dilakukan karena adanya kendala dalam pengurusan visa bagi anggota jamaah calon haji asal Padang Lawas itu. Cuaca Panas Praktisi kesehatan dan Sekjen Per himpunan Spesialis Penyakit Dalam Indonesia Ari Fahrial Syam MD,PhD, FACP menginginkan jamaah haji Indonesia dapat mengantisipasi cuaca panas di Tanah Suci. "Saat ini cuaca di Mekah maupun Madinah cukup panas siang hari lebih dari 40 derajat Celcius. Yang perlu diantisipasi atas suhu udara yang tinggi ini adalah terjadinya dehidrasi," kata Ari Fahrial Syam dalam keterangan tertulis di Jakarta,
HarianJurnalAsia
Selasa (9/8). Untuk itu, ujar dia, hal utama yang harus tetap dipertahankan adalah minum 3-4 liter per hari dan bila semakin sering terpapar udara panas maka jumlah cairan yang diminum juga harus ditingkatkan. Jika tidak diantisipasi lebih lanjut, kondisi panas itu dinilai dapat menyebabkan terjadi "heat stroke", suatu keadaan mengancam jiwa akibat suhu tubuh yang meningkat akibat suhu di luar yang tinggi. "Selama di Mesjid diusahakan untuk tetap minum, tempat-tempat penampungan minum yang berisi air zam-zam selalu tersedia di dalam dan di seputar Masjid Nabawi. Hindari minuman yang mengandung kafein seperti kopi atau minuman bersoda karena dengan mengkonsumsi minuman tersebut akan memperberat dehidrasi," katanya. Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu juga mengingatkan bahwa jika buang air kecil warnanya menjadi lebih keruh hal ini merupakan tanda bahwa sang jamaah harus meningkatkan untuk mengkonsumsi air. Selain itu, ujar dia, makan merupakan hal penting dan selalu diperhatikan, apalagi saat ini dinilai ma kanan yang disediakan untuk jamaah Indonesia biasanya telah disesuaikan dengan rasa lidah jamaah Indonesia. "Yang terpenting sekali lagi jangan sampai tidak ada asupan makan baik pada pagi hari, siang hari dan malam hari. Aktivitas ibadah termasuk pergi dan pulang dari penginapan dan ke Mesjid akan menghabiskan enersi kita oleh karena itu harus diimbangi makan yang cukup. Apabila asupan makan kita tidak baik tentunya secara umum hal ini juga akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita," paparnya. Perlu pula diperhatikan bahwa biasanya pemberian makanan yang resmi dari katering penyelenggara ibadah haji disertai keterangan berapa jam makanan tersebut dapat dikonsumsi dan kapan tidak dapat dikonsumsi lagi. Hindari pembelian makanan dan minuman dari tempat yang tidak resmi misalnya dari pinggir-pinggir jalan. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa
JAMAAH calon haji menaiki tangga pesawat Garuda Indonesia saat pemberangkatan kloter pertama Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (9/8).
Full Day School Ditolak Petisi Tembus 20 Ribu Tanda Tangan Medan | Jurnal Asia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang baru, Muhadjir effendy melontarkan gagasan agar siswa sD dan sMP bersekolah sehari penuh (full day school). Namun ternyata ide tersebut sontak menuai pro dan kontra. Tapi yang jelas penolakan dirasa lebih besar dari masyarakat serta beragam elemen, termasuk pengamat pendidikan. Apalagi wacana itu dinilai memberatkan dan bertolakbelakang dengan kebiasaan di Indonesia.
Mendikbud Muhadjir effendy
Seperti halnya petisi, yang menolak rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menerapkan sekolah sehari penuh (full day school)sudah ditandatangani lebih dari 20 ribu orang. Petisi ini digagas seorang orangtua murid, Deddy M. Kresnoputro. Peno-
lakan hadir, karena menilai wacana Mendikbud itu sangat tidak tepat. “Hingga Pukul 15.00 WIB, petisi berjudul ‘tolak pendidikan full day/ sehari penuh di Indonesia’ telah didukung lebih dari 20 ribu tandatangan,” ujar Direktur komunitas Change.org Desmarita Murni, Selasa (9/8). (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Aloysius Jarot Nugroho
JAMAAH calon haji asal Kabupaten Tegel antre menunggu pembagian visa di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (9/8). Arab Saudi kini memberlakukan biaya visa baru sebesar Rp6,9 juta, baik untuk haji maupun Umrah.
Wa k i l Ke t u a O m b u d s m a n Adrianus Meliala menuturkan sebagian masyarakat mengalami kerugian akibat buruknya pelayanan TNKB tersebut. Dia menuturkan buruknya pelayanan juga bisa berdampak pada tindak pidana. “Kami menerima sejumlah laporan masyarakat yang merasa
Kurs Tengah
(-/+)
%
IHSG
5440,293 -18,690 -0,340
Shanghai
3,025.68
21.40
Nikkei 225
0.71
16,764.97
114.40
0.69
Hang Seng 22,465.61
-29.15
-0.13
EURO STOXX 2,996.99 S&P Dowjones Nasdaq
14.07
0.47
2,176.00
0.50
0.02
18,466.00
6.00
0.03
4,781.75
2.50
0.05
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,133.00 10,010.64 14,548.75 17,053.22 1,693.06 12,823.34 3,253.98 1,547.91 9,367.79 4,161.63 9,736.82
BBM Premium Mulai Langka di Medan Berangsur-angsur Ditarik dari Pasar Jakarta | Jurnal Asia PT Pertamina tengah melakukan uji coba penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di Kota Medan, Sumatera Utara. Area Manager Communication and Relation Sumbagut PT Pertamina, Fitri Erika mengatakan, penghapusan premium dilakukan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Medan, dengan waktu yang tidak terbatas. Menurut dia, saat ini, ada 87 SPBU yang beroperasi di Medan. Uji coba itu akan dilakukan terutama di SPBU milik Pertamina. “Karena memang trendnya sekarang masyarakat membutuhkan BBM berkualitas tinggi, sehingga di beberapa SPBU kami lakukan uji coba (penghentian penjual premium). Termasuk di salah satu SPBU yang kita operasikan sendiri, yakni di SPBU COCO (company own company operated) Polonia,” ujar Fitri di Medan, Selasa siang (9/8). Oficer Communication and relation Sumbagut PT Pertamina, Arya Yusa Dwicandra menambahkan, ada tiga SPBU di Kota Medan yang kini tengah mengikuti program uji coba penghapusan premiun. Yakni SPBU COCO Polonia, SPBU di Jalan Imam Bonjol dan SPBU Pertamina Jalan Juanda, Medan, Sumatera Utara. Pengujian penghapusan premiun dikarenakan tingginya permintaan pertamax oleh konsumen di Kota Medan. Hal ini, diiringi dengan melakukan pengurangan pendistribusian BBM dengan jenis premiun. “Uji coba ini dilakukan berdasarkan permintaan pengusaha pengelola SPBU. Mereka meminta uji coba itu, karena merasa lebih banyak konsumen mereka menggunakan bahan bakar khusus, seperti pertalite, pertamax dan pertamax plus.” secara Bertahap Selain di Medan, pemerintah berencana menarik peredaran bahan bakar minyak (BBM) Jenis Ron 88 atau premium dari pasaran di sejumlah wilayah. (Bersambung ke halaman 11)
Termasuk Untuk Haji dan Umrah Riyadh | Jurnal Asia Otoritas Arab Saudi memutuskan untuk memberlakukan sejumlah keputusan baru. Salah satunya soal biaya visa masuk ke wilayah Saudi, untuk warga asing termasuk jemaah haji dan umrah. Seperti dilansir media lokal, Arab News, Selasa (9/8), keputusan ini diambil atas rekomendasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Ekornomi dan Perencanaan Saudi, di tengah meningkatnya penghasilan non-minyak. Keputusan ini diambil dalam rapat kabinet yang dipimpin Wakil Pelindung Dua Masjid Suci, Pangeran Mohammed bin Naif, di Istana Al-Salam, Jeddah. Berdasarkan keputusan baru ini, biaya visa sekali masuk atau one-time entry visa untuk umum (bukan untuk naik haji atau umrah) ditetapkan
sebesar 2 ribu riyal atau Rp 6,9 juta. Namun bagi jemaah yang baru pertama kali melakukan ibadah haji maupun umrah, biaya tersebut akan ditanggung otoritas Saudi alias tidak dipungut biaya. Sedangkan biaya visa multiple entry, untuk beberapa kali perjalanan, ditetapkan 3 ribu riyal (Rp 10 juta) yang berlaku 6 bulan. Biaya lebih tinggi berlaku untuk masa berlaku lebih lama, yakni 5 ribu riyal (Rp 17,4 juta) yang berlaku 1 tahun dan 8 ribu riyal (Rp 27,9 juta) yang berlaku 2 tahun. Sementara itu biaya visa transit ditetapkan sebesar 300 riyal atau Rp 1 juta. Kemudian biaya visa keberangkatan bagi mereka yang meninggalkan Saudi via kapal laut, ditetapkan 50 riyal (Rp 174 ribu). Kemudian biaya visa keluar atau disebut dengan exit/re-entry visa
untuk mereka yang akan keluar dari wilayah Saudi, ditetapkan 200 riyal (Rp 699 ribu) untuk single trip (satu kali kunjungan) dengan masa berlaku maksimum 2 bulan. Diberlakukan biaya tambahan 100 riyal (Rp 349 ribu) untuk tambahan masa berlaku per bulannya. Sedangkan untuk visa keluar multiple trips (lebih dari satu kali kunjungan), ditetapkan 500 riyal (Rp 1,7 juta) dengan masa berlaku maksimum 3 bulan. Biaya tambahan per bulan ditetapkan 200 riyal (Rp699 ribu). Di Saudi, selain visa untuk masuk, setiap warga asing juga membutuhkan visa keluar atau disebut dengan exit/re-entry visa untuk keluar dari negara tersebut. Dekrit kerajaan telah dipersiapkan untuk keputusan baru ini. Keputusan ini akan mulai diberlakukan pada 1 Muharram 1438, yang jatuh pada 2 Oktober 2016 mendatang. (dtc)
Pelayanan Pelat Nomor Kendaraan Buruk dirugikan dari kelangkaan TNKB. Kami berharap laporan tersebut bisa ditindaklanjuti,” ujar Adrianus dalam rapat yang dihadiri Korlantas Mabes Polri, Kompolnas, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung Ombudsman, Jakarta, Selasa (9/8). Adrianus membeberkan ada tujuh kerugian yang dialami m a s ya ra k a t d a r i ke l a n g k a a n TNKB. Pertama, pemilik kendaraan terkena tilang oleh polisi karena mengendarai kendaraan tanpa pelat TNKB; Kedua, pemilik kendaraan terpaksa mengeluarkan uang untuk membuat TNKB ilegal; Ketiga, pemilik kendaraan merasa tidak aman dan nyaman ketika berkendara di jalan raya. Keempat, pemilik kendaraan tidak mendapat kepastian waktu kapan menerima pelat TNKB dari Kepolisian; Kelima, masyarakat
Tutup
Arab Saudi Umumkan Biaya Visa Baru Rp6,9 Juta
Temuan Ombudsman di Satlantas Polri
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan ada sejumlah permasalahan yang terjadi di Korps Lalu Lintas Mabes Polri dalam mendistribusikan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor kendaraan ke seluruh daerah.
Indeks Saham Nama
Jurnal Asia | Ant: Wahyu Putro
KOMIsIONeR Ombudsman Adrianus Meliala (kanan), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kanan) bersama Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Feri Wibisono memberikan keterangan usai dialog antara KPK, lembaga negara serta perwakilan sektor swasta di Gedung KPK Jakarta, Selasa (9/8).
menerima edukasi buruk terhadap pelayanan publik, ketertiban hukum, dan keterbukaan informasi dari pejabat pelayanan pelat TNKB; Keenam, masyarakat diperas biro jasa, perusahaan pembiayaan kendaraan, dan petugas kepolisian akibat dari belum dikeluarkannya pelat TNKB. “Terakhir, tidak ada kejelasan soal uang pembayaran TNKB yang dibayarkan pemilik kendaraan, Rp30 ribu untuk roda dua dan Rp50 ribu untuk roda empat. Itu berpotensi korupsi,” ujarnya. Ombudsman, kata Adrianus, juga menemukan sejumlah permasalahan dalam proses pengadaan hingga pendistribusian TNKB. Di antaranya adalah dugaan intervensi tender TNKB, pembatasan peserta lelang, minimnya sarana produksi TNKB, dan minimnya keterbukaan informasi. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Rony Muharrman
KePuLAN asap membumbung di areal hutan dan lahan sawit yang terbakar di Desa Medang Kampai, Dumai, Riau, Senin (9/8).
Kawasan Hutan Distop untuk Ekspansi Sawit Jakarta | Jurnal Asia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menilai luas lahan sawit di Indonesia sudah terlalu besar sehingga moratorium (penghentian sementara) perizinan untuk konversi kawasan hutan alam menjadi lahan perkebunan sawit sudah mendesak. "Pokoknya gini kawasan hutan itu kita setop untuk ekspansi sawit itu prinsipnya, kalau itu mau ditanam buah buahan atau kayu-kayuan nggak apa-apa. Jadi jangan salah tafsir, ini karena sawit sudah terlalu banyak," terangnya usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/8). Rencana moratorium disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April 2016 lalu, dengan tujuan untuk menjaga kondisi lingkungan, khususnya hutan. Termasuk juga memberikan kepastian hukum atas perkebunan sawit atau kebun sawit rakyat yang sudah terlanjur berada di kawasan hutan. Siti menambahkan, moratorium akan dikeluarkan dalam bentuk Instruksi Presiden. Regulasi ini sekarang sudah dibahas dalam rapat koordinasi dengan beberapa menteri dan akan dibawa ke dalam sidang kabinet. "Ini sudah mendekati inal pembagian tugas, intinya penundaan perizinan dengan beberapa kategori," ujarnya. Beberapa hal yang akan diatur di antaranya adalah masa waktu moratorium, pengetatan izin, ekspansi, peremajaan tanaman, produktivitas dan pengembangan hilirisasi. "Nanti juga diatur yang sudah terlanjut bagaimana, ada pada aturan itu," tegas Siti. Sementara, nasib perkebunan kelapa sawit yang berada di tengah-tengah hutan lindung, atau yang telah memperoleh izin namun belum ditanam dipertanyakan. Menjawab hal ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, menyebut pemilik perkebunan kelapa sawit yang telah mengantongi izin namun belum digarap, maka akan ditarik izinnya sehingga tak ada proses penanaman. (Bersambung ke halaman 11)