Hal. 4
Hal. 9
Hal. 18
Aktivis Lingkungan Gugat Izin KJA Danau Toba
Indonesia Kekurangan 4.858 Hakim
Masyarakat Berpenghasilan Tak Tetap Bisa KPR
Hal. 6
Hal. 9
Hal. 21
Buron 7 Tahun, Terpidana Korupsi Ditangkap
15 Negara Pantau Pilkada DKI
Kemdikbud Hapus Ujian Nasional Perbaikan
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Jumat, 10 Februari 2017
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
Nomor 1.303 Tahun V
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim) Indeks Saham Nama IHSG
Tutup 5372,077
Kurs Tengah
(-/+) 10,990
% 0,200
Shanghai
3,183.18
16.20
0.51
Nikkei 225
18,907.67
-99.93
-0.53
Hang Seng 23,525.14
40.01
0.17
EURO STOXX 3,257.68
19.64
0.61
S&P Dowjones Nasdaq
2,292.00
1.75
0.08
20,023.00
21.00
0.10
5,193.50
2.25
0.04
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,308.00 10,143.37 14,210.95 16,636.35 1,715.24 11,856.22 2,997.98 1,597.37 9,613.72 4,239.34 9,389.03
Temuan Mayat di Belakang Pabrik Kompor
Mrs X Dibakar Hingga Tewas
Jurnal Asia | Ant:Widodo S. Jusuf
HeLIKOPTeR aW-101 BeRMasaLaH. Helikopter Agusta Westland (AW) 101 terparkir dengan dipasangi garis polisi di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (9/2). KASAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah membentuk tim investigasi untuk meneliti proses perencanaan, pengadaan, dan menelisik pengiriman helikopter tersebut. (Berita di Halaman 11)
Korban Investasi Bodong Marak di Sumut Medan | Jurnal asia Korban investasi bodong semakin marak di sumatera utara. Dari hasil penyelidikan OJK sementara, ada tiga perusahaan yakni PT Cakrabuana sukses Indonesia (PT CsI), Dream For Freedom dan united Nations swissindo World Trust International Orbit (uN swissindo) sukses menilap dana konsumen.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) mengaku, adanya korban dari tiga perusahaan investasi ilegal di Sumatera Utara (Sumut). Ketiga perusahaan ini PT Cakrabuana Sukses Indonesia (PT CSI), Dream For Freedom dan United Nations Swissindo World Trust International Orbit (UN Swissindo). Ketua Satgas Waspada In ves tasi Tongam Lumban To bing mengatakan, akhir-akhir ini sa ngat marak perusahan ataupun perorangan menawarkan produk
keuangan ke masyarakat. Satgas Waspada Investasi gencar melakukan pencegahan dan penanganan terhadap investasi ilegal. “OJK dan Satgas Waspada Investasi telah merilis 80 perusahaan keuangan yang tidak memiliki izin OJK di Indonesia. Yang kita lakukan, jika memang terbukti inves tasi bodong, kita melakukan peng hentian usahanya dan menyerahkan ke pihak kepolisian,” katanya didampingi Kepala OJK Regional 5 Sumbagut Lukdir Gultom di kantor OJK Regional 5 Sumbagut, Kamis (9/2). Dari 80 perusahaan tersebut, tiga perusahaan yakni PT CSI, Dream For Freedom dan UN Swissindo
memiliki dana yang sangat besar. Ketiga perusahaan ini sudah banyak menggaet masyarakat di Sumut. “Ketiga perusahaan ini memang berada di Jakarta tetapi mereka merekrut nasabah dengan sistem online dan langsung. Jika dilihat dari laporan, di Sumut juga ada yang menjadi korban investasi ilegal ini,” tandasnya. Untuk daerah, terangnya, korban yang paling banyak dijumpai di daerah Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Nasabahnya bukan yang tidak tahu produk keuangan, tetapi justru melek industri keunagn se perti pegawai perbankan, PNS dan lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan yang besar.
“Sejak dibentuknya tim Satgas Waspada Investasi ini, saat ini ada 38 tim di Indonesia yang bekerja mengawasi investasi ilegal di Indonesia. Komitmen kita bekerja dengan penuh pencegahan dan penanganan. Jika ada yang me nawarkan bonus yang meng giurkan tolong diwaspadai dan yang menjadi sasaran mereka adalah masyarakat pedesaan yang kurang melek gadget,” tegasnya. Sementara itu, Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno menambahkan, di Indonesia ada beberapa koperasi yang melakukan penyalanggunaan izin koperasi. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Didik Suhartono PeTugas menunjukkan barang bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli (kiri) dan KTP palsu (kanan).
Adalah pihak Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, yang menemukan pengiriman kartu tanda penduduk (KTP) palsu dari Kamboja. KTP tersebut berjumlah 36 lembar.
“Berdasarkan laporan dari lapangan, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 didapati pengiriman barang melalui FedEx berupa 36 lembar KTP, 32 lembar kartu NPWP, 1 buku tabungan, dan 1 buah kartu ATM,” ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, Kamis (9/2). Temuan pengiriman KTP ini juga ditanyakan pihak Komisi II DPR yang dipimpin Agung Widyantoro saat mengunjungi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rawamangun, Jaktim, Kamis siang. Dalam kunjungan anggota DPR, Budi membenarkan adanya pengiriman KTP dari Kamboja tersebut. Heru juga menjelaskan, barang kiriman tersebut berasal dari Kamboja. Penemuan ini terungkap
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
PResDIR PT Freeport Indonesia Chappy Hakim mendengarkan pertanyaan anggota Komisi VII DPR. Belakangan ia naik pitam saat pasca membahas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).
Ditanya Soal Smelter
Presdir Freeport Naik Pitam di DPR
KTP Palsu Diimpor dari Kamboja Beredar dan pemakaian KTP palsu di Indonesia bukanlah berita hoax ataupun isapan jempol belaka. Buktinya, pihak Bea Cukai menemukan barang bukti dan indikasi terlibatnya sindikat internasional, dalam kasus ini.
Medan | Jurnal asia Warga yang bermukim di Jalan Medan Binjai KM 12,5/Jalan Ampera III, Gg.Bengkok Desa Mulyo Rejo, Kecamatan Sunggal, digemparkan dengan penemuan sesosok mayat wanita. Korban ditemukan tewas dalam kondisi gosong, Kamis (9/2) siang. Korban yang identitasnya belum diketahui alias Mrs X ini, ditemukan dalam kondisi telentang, dengan bagian kepala hingga badan hangus. Kuat dugaan korban tewas dihabisi dengan cara dibakar. “Kita masih melakukan penyelidikan dan pendalaman, untuk mengidentiikasi korban,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Pol Sandi Nugroho kepada wartawan. Senada hal di atas, Kapolsek Sunggal Kompol Daniel Marunduri menambahkan penemuan mayat yang menghebohkan warga ini bermula adanya laporan warga. Saksi menemukan mayat di semak-semak persis di belakang pabrik kompor Hock. ” Kita mendapat informasi kemudian melakukan penyelidikan di lokasi. Namun identitasnya tidak ada ditemukan,” kata pria dengan satu melati emas dipundaknya kepada wartawan di lokasi kejadian. Berdasarkan pemeriksaan sementara, dikatakan Daniel, kuat dugaan kalau mayat wanita itu, merupakan korban pembunuhan dengan cara sadis, dianiaya hingga lemas kemudian dibakar. (Bersambung ke halaman 11)
dari pemeriksaan petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta. “Sesuai dengan prosedur, petugas lapangan melakukan pemeriksaan rutin atas barang-barang yang dikirim melalui perusahaan jasa titipan, termasuk yang lewat FedEx ini,” sambungnya. “Pemeriksaan dilakukan baik atas dokumen maupun isik barang dengan menggunakan alat bantu X-ray. Pemeriksaan dilakukan bersama petugas FedEx. Jadi ini sebenarnya kegiatan rutin,” lanjut Heru. Temuan pengiriman KTP palsu tersebut saat ini masih didalami oleh pihak Bea-Cukai, aparat polisi, serta Kementerian Dalam Negeri/ Dukcapil. (Bersambung ke halaman 11)
Jakarta | Jurnal asia Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Chappy Hakim naik pitam, alias marah-marah saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Kamis (9/2). “(Chappy) nunjuk sambil marah-marah dengan gaya preman,” tegas anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo yang ditunjuk-tunjuk dadanya oleh Chappy usai rapat tertutup di Gedung DPR, Jakarta kemarin. Ketika itu, Muchtar menceritakan, hendak bersalaman dengan Chappy karena sebagai mitra kerja. Namun, Muchtar menilai, jabatan tangannya tidak diterima Chappy.”Dia tepis tangan saya, kemudian baru nunjuknunjuk dada saya sambil marah-marah,” tuturnya, kepada para awak media di Gedung DPR RI. Tidak hanya itu, Chappy pun melontarkan kata-kata yang tidak menyenangkan untuk dirinya. “Dia bilang ‘kau jangan macam-macam ya’. ‘Di mana tidak konsisten saya’, sambil marah-marah dia,” ceritanya Menurut dia, kondisi rapat berjalan lancar. Dirinya pun mengklaim bahwa ucapannya selama rapat dilakukan sewajarnya. “Kita dalam posisi rapat itu wajar. Apalagi kita kan mitra kerja,” ucapnya. (Bersambung ke halaman 11)