Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 10 Januari 2017

Page 1

Hal. 4

Hal. 11

Silpa Sumut Diprediksi Rp500 M Lebih

Pebisnis Desak Penghapusan PNBP Bongkar Muat

Hal. 21

PIN dan Veriikasi Online Cegah Ijazah Palsu

Hal. 5

Hal. 17

Hal. 22

12 Direksui BUMD Medan Jangan Berleha-leha

Perusahaan Rokok Ditenggat Sebulan

Shio dengan Karier Cemerlang di Tahun Ayam Api

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Selasa, 10 Januari 2017

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.277 Tahun V

Indeks Saham Nama

Tutup

(-/+)

%

IHSG

5316,364 -30,660 -0,570

Shanghai

3,171.24

16.92

0.54

Nikkei 225

-0.34

19,454.33

-66.36

Hang Seng 22,558.69

55.68

0.25

EURO STOXX 3,303.76

-17.41

-0.52

S&P Dowjones Nasdaq

2,270.00

-1.50

-0.07

19,874.00

-23.00

-0.12

5,006.50

2.50

0.05

Kurs Tengah Mata Kurs uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

13,385.00 9,803.18 14,105.13 16,411.37 1,725.90 11,417.26 2,989.07 1,569.28 9,332.03 4,216.85 9,294.82

KPK Bidik 180 Nama Diduga Terlibat Korupsi

Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi

POHON RATUSAN TAHUN TUMBANG. Polisi melihat mobil yang tertimpa pohon Trembesi, di kawasan wisata kuliner titik nol Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (9/1). Pohon Trembesi yang diperkirakan berumur ratusan tahun tersebut, tumbang dan menimpa dua mobil yang menyebabkan tiga warga mengalami luka.

Pohon Trembesi Roboh di Lapangan Merdeka Korban Minta Dinas Pertamanan Tanggung Jawab Medan | Jurnal Asia Sebatang pohon trembesi berukuran raksasa roboh di Jalan Balai Kota, Kelurahan Kesawan, Medan Barat, persis di lapangan Merdeka, Senin (9/1) siang. Akibatnya tiga unit mobil, satu sepeda motor, serta instalasi listrik di lokasi porak poranda dihantam pohon tersebut. Atas kejadian ini, Dinas Pertamanan buang badan untuk pertanggungjawaban. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun tiga orang pengendara mobil dan sepeda motor terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ketiga korban adalah pengendara sepeda motor, Handi (41) dan Fachreza (13) keduanya mengalami luka luka

lecet di bagian tangan kaki, dada, dirawat di RS Malahayati, serta Asri (41) mengalami luka pendarahan dibagian kepala dilarikan ke RS Putri Hijau. Berdasarkan pemantauan, ketiga mobil tersebut yakni Honda CRV hitam BK 69 UB, Mazda 2 abu-abu BK

1531 WI, dan Nissan Juke putih BK 207 K. Sepeda motor yakni Honda Revo hitam BK 4353 AAH. Kerusakan terberat dialami Honda CRV hitam dan Mazda 2 Sporty abu-abu. Salah seorang korban, Asri (41) yang merupakan warga Batubara mengaku sangat shock dengan kejadian tersebut. Sebab ia tidak dapat menduga akan tertimpa dahan pohon dan mengenai kepalanya hingga berdarah. Pada saat kejadian, Asri pengendara mobil CR-V BK 69 UG berwarna hitam bersama temannya berjalanjalan dan melintas di seputar Merdeka Walk untuk menuju ke Jalan Thamrin. ” Tadi baru dari Kualanamu mengantar keponakan. Habis dari

situ niatnya jalan-jalan berkeliling Kota Medan sama teman, tiba-tiba sedang melintas di depan Merdeka Walk, mobil saya ketimpa pohon,” katanya kepada Jurnal Asia, Senin (9/1). Juli Simanjuntak salah satu saksi mata yang sedang duduk di Starbucks Lapangan Merdeka lantai 1 me nuturkan, cuaca di sekitar Lapangan Merdeka panas dan tidak berangin. Tiba-tiba pohon besar langsung tumbang. “Tiba-tiba ada gemuruh. Saya sedang berada di Starbucks Lapangan Merdeka lantai 1. Kejadiannya cepat sekali. Saya lihat keluar dan pohon di depan sudah tumbang, saya lihat jam, kejadiannya sekitar pukul 12.58 WIB,” paparnya.

Sementara itu, Operational Manager Merdeka Walk Medan Subur me ngemukakan, pihaknya rutin melakukan perawatan pohon-pohon yang mengelilingi kawasan. “Setiap hari kami siram, pemupukan sebulan sekali, dan ada perawatan batang. Tapi kalau untuk pemangkasan, itu Dinas Pertamanan Kota Medan. Paling kami hanya melaporkan kalau ada sudah dalam kondisi mengkhawatirkan.” Kendati demikian, dia mengatakan kondisi pohon yang tumbang tidak mengkhawatirkan. Subur menyerahkan pertanggungjawaban kepada Pemko Medan baik untuk ke rusakan kendaraan bermotor maupun korban. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal Asia Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, pihaknya sudah menginventarisasi sekitar 180 nama yang di dalam putusan majelis hakim disebut terlibat korupsi. Keterlibatan itu tercermin dalam putusan hakim yang menyertakan pasal 55 kepada terdakwa korupsi. “Kami akan lakukan evaluasi apakah dilimpahkan ke KPK atau aparat penegak hukum soal penanganannya nanti,” kata Alexander di kantor KPK, Senin (9/1). Alexander tidak menampik bahwa bisa saja penanganannya nanti diserahkan kepada aparat penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Salah satu alasannya karena beban kerja KPK yang sudah banyak. “Sehingga perkara yang menyangkut pasal 55 kami kordinasikan dengan aparat penegak hukum lain,” katanya. Selain itu, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV memiliki sejumlah utang penanganan kasus lama yang diwariskan pimpinan KPK periode sebelumnya. Sejumlah kasus bahkan nyaris tak tersentuh dan mangkrak selama satu tahun masa kepemimpinan Agus Rahardjo cs yang dilantik Desember 2015 lalu. Sebut saja kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II yang menjerat mantan Dirut Pelindo II; kasus dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten dengan tersangka mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah; kasus dugaan suap keberatan pajak Bank BCA; serta kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek Bank Century. Sementara kasus-kasus yang mulai kembali ditangani seperti korupsi proyek e-KTP; korupsi alat kesehatan (Alkes) yang menjerat mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari; kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang; kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tubagus Chaeri Wardana hingga kini belum juga rampung. (Bersambung ke halaman 11)

Indonesia Waspadai “Trade Remedy” Uni Eropa Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah menyatakan Indonesia perlu mewaspadai aturan "trade remedy" yang telah disetujui oleh Parlemen Eropa dan European Council untuk menghambat laju impor dari semua negara anggota melalui tindakan antidumping dan antisubsidi. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perda gangan Dody Edward menyatakan bahwa Parlemen Eropa dan European Council menyetujui proposal modernisasi kebijakan Trade Remedy tersebut pada akhir tahun 2016. proposal itu dinilai mengancam ekspor Indonesia ke Uni Eropa. "Pemerintah mewaspadai hasil persetujuan parlemen Eropa. Penerapan modernisasi trade remedy

tersebut bisa menghambat laju ekspor Indonesia ke Uni Eropa," kata Dody, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (9/1). Parlemen Eropa dan European Council menyetujui proposal modernisasi kebijakan trade remedy tersebut pada 13 Desember 2016 setelah diusulkan Komisi Uni Eropa sejak 2013. Proposal itu dilatarbelakangi makin tingginya serbuan produk-produk murah asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT), seperti produk baja. Akibatnya, industri domestik Uni Eropa kalah bersaing dan gulung tikar. Uni Eropa juga secara khusus mengacu kepada Amerika Serikat (AS) yang telah menerapkan praktik serupa dalam aturannya. Komisi Uni Eropa antara lain akan

menghapus aturan lesser duty. Uni Eropa secara konsisten menerapkan prinsip lesser duty dan membuat Uni Eropa berbeda secara signiikan dengan AS. Aturan lesser duty memungkinkan pengenaan tingkat bea masuk antidumping dengan besaran (level) yang lebih kecil dari margin dumping yang ada, sepanjang besaran tersebut dianggap proporsional untuk memulihkan kerugian industri domestik sebagai akibat impor produk dumping. Hadang impor Dody menambahkan, aturan lesser duty dihilangkan terutama untuk menghadang impor dari negara yang dianggap memiliki situasi pasar tertentu yang mendistorsi harga bahan baku. Negara berkembang seperti Indonesia perlu berhati-hati

dan mengantisipasi seandainya Indonesia dianggap memiliki situasi pasar tertentu itu. "Kepada negara-negara dengan kondisi tersebut, Uni Eropa akan menerapkan metode baru dalam menghitung besaran dumping," ujar Dody. Otoritas Uni Eropa, lanjut Dody, akan menolak menggunakan harga atau biaya produksi yang berlaku di negara tersebut, serta memilih menggunakan harga referensi di negara lain yang dianggap tidak terdistorsi sebagai pembanding dalam menentukan besaran dumping. "Hal ini akan mempermudah Uni Eropa atau AS menggunakan data dari negara ke-3 untuk menetapkan besaran dumping yang menyebabkan menggelembungnya

margin dumping," lanjut Dody. Kondisi situasi pasar tertentu pada suatu negara diindikasikan dengan peran dominan pemerintah atau BUMN dalam pengadaan barang dan jasa, pengendalian harga, pemberian jenis subsidi yang dilarang, kebijakan harga berganda dan pajak ekspor. "Otoritas Uni Eropa dikhawatirkan akan menilai kondisi suatu pasar di suatu negara secara tidak objektif," ujar Dody. Kemendag akan menyo sia lisasikan rencana tersebut kepada eks portir Indonesia tujuan Uni Eropa dan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan guna melakukan advokasi secara optimal kepada para eksportir Indonesia yang terkena tuduhan trade remedy. (Bersambung ke halaman 11)

Lelang Jabatan Pemprovsu Dibuka Minggu Ini

Jurnal Asia | Ant: Abriawan Abhe

SeJUMlAH PNS yang ikut tes lelang jabatan. Untuk kalangan Pemprovsu sebanyak 18 jabatan eselon II akan dilelang.

Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) segera mengumumkan 18 jabatan eselon II yang akan dilelang. Rencana lelang jabatan ini akan disampaikan Sekda Provsu Hasban Ritonga bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, Selasa (10/1), untuk meminta izin prinsip.

“Kami Selasa ke KASN, setelah itu pengumuman lelang jabatan akan dilakukan hingga 10 hari, sambil berjalan menerima pendaftaran, supaya cepat. Pengumuman akan disebarkan di tempat yang mudah dilihat umum dan melalui kominfo agar disebarkan ke media,” kata Sekda Provsu Hasban Ritonga di kantor Gubsu, Senin (9/1). Menurutnya, lelang jabatan ini bukan hanya dari pejabat Pemprovsu saja melainkan terbuka untuk pejabat eselon III dari kab/kota. “Pelaksana tugas atau pejabat eselon III yang ditempatkan sementara dijabatan eselon II boleh ikut lelang, begitu juga eselon III kab/kota boleh syaratnya sudah pernah lima tahun menjabat eselon

III atau kurang dari lima tahun asal di dua tempat jabatan eselon III. Kalau eselon II kab/kota harus izin dari bupati/wali kotanya,” pungkasnya. Dia mengatakan, batasan usia maksimal yang boleh ikut lelang umur 57 tahun, lebih dari itu tidak boleh. Hasban menegaskan, tidak ada jaminan bagi pejabat yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala di Dinas/Biro seperti Dinas Bina Marga, Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura, BKD dan lainnya akan dideinitifkan. “Tidak ada jaminan walaupun mereka ikut lelang, ini tim panitia seleksi banyak dari luar,” ujarnya. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Darwin Fatir

PeMIlIK kendaraan mengambil plat nomor polisi di loket penyerahan Plat TNBK kantor Samsat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bakal mengaudit kenaikan administrasi kendaraan agar tidak terjadi penyimpangan.

BPK Akan Audit Kenaikan PNBP Jakarta | Jurnal Asia Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bakal mengaudit kenaikan administrasi kendaraan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut Ketua BPK Harry Azhar Azis, regulasi baru tersebut berimbas pada kenaikan tarif pengurusan BPKB, STCK, SKCK, STNK, SIM dan item lainnya. “Soal PP Nomor 60 itu kan kewenangan pemerintah, itu penjabaran dari undang-undang,” ucap Harry, Senin (9/1). Menurut dia, BPK tidak dalam posisi untuk mengusulkan atau mengatakan tentang jumlah tarif dan sebagainya. Namun, lanjut dia, BPK tetap bakal periksa berapa jumlah pertambahannya dan penggunaannya. “Itu kewenangan politik dari pemerintah dan DPR. Tapi kita rencana mengaudit pada akhir 2017,” tutur Harry. Harry mengatakan saat ini biaya kenaikan administrasi kendaraan baru mulai. Sehingga, BPK belum bisa melakukan pemeriksaan lantaran regulasinya baru berjalan. Olehnya itu, ia berencana melakukan proses pemeriksaan setiap tahunnya. “Yang pastinya, kebijakan tersebut ditujukan untuk pembangunan, yang alokasinya 70 persen untuk provinsi dan 30 persen di kabupaten/ kota,” ucap Harry. Lebih jauh, Harry menambahkan jika pemeriksaan tersebut bukan hanya tertuju untuk Polri saja. Namun, BPK akan melakukan pemeriksaan tentang keuangan negara di seluruh instansi. “Rekomendasinya itu hasil pemeriksaan 2016 lalu, dan kita akan sampaikan ke DPR kemungkinan Juli 2017.” Hingga kini penerapan PP Nomor 60 Tahun 2016 masih terjadi pro dan kontra diseluruh kalangan. Sedangkan pemerintah sendiri mengklaim kebijakan yang dilakukan untuk perbaikan pelayanan. Bahkan Polri menegaskan kenaikan PNBP itu bukan atas kemauannya. (tc)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.