Harian Jurnal Asia Edisi Rabu, 10 Juni 2015

Page 1

Pemda Diminta Cepat Sediakan Tanah

Harga Minyak Indonesia Ditetapkan USD70/Barel

Judi Bola Online Internasional Dibongkar

2 Jembatan di Jalinsum Langkat Terancam Roboh

Hal. 11

Hal. 15

Hal. 19

Hal. 7

Indeks Saham Nama

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Kurs Tengah

(-/+)

%

IHSG

4899,882 -115,110 -2,300

SHAnGHAI

5,113.53

-18.35

-0.36

nIkkeI 225 20,096.30 -360.89

-1.76

HAnG SenG 26,989.52 -326.76

-1.20

eURO STOXX 3,448.21

-20.10

-0.58

2,075.75

-2.50

0.12

DOwJOneS 17,747.00

-21.00

0.12

nASDAq

-12.00

0.27

S&P 500

harianjurnalasia

Tutup

4,420.25

Mata uang

Kurs

AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD

10,283.42 15,131.14 20,516.04 1,723.60 10,734.70 3,556.57 1,711.23 9,527.12 4,911.11 9,871.83 13,362.00

Dari berbagai sumber 22.00 wib

Rabu, 10 Juni 2015

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 807 Tahun III

Gubsu: Periksa Ijazah PNS Medan | Jurnal Asia Maraknya kasus ijazah palsu di Indonesia dan Sumatera Utara menarik perhatian Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Selanjutnya ia menginstruksikan jajaran untuk melakukan pemeriksaan ijazah PNS.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Gubernur nomor 800/8942/ BkD/II/2015 Tanggal 8 Juni 2015, tentang penanganan ijazah palsu PnS di lingkungan pemerintah provinsi Sumut. Juga menindaklanjuti surat edaran kemenpan RB nomor 03 Tahun 2015 tentang penanganan ijazah palsu aparatur sipil negara/TnI/Polri di lingkungan instansi pemerintah. Dalam Instruksi Gubernur ter sebut, tercantum instruksi ke p a d a S e ke r t a r i s D a e ra h Provsu, Staf Ahli Gubsu, Asisten Sekdaprovsu, kepala SkPD dan kepala Biro Setda Provsu untuk mengumpulkan foto copy sah

ijazah/transkrip nilai Diploma S1, S2 dan S3 seluruh PnS di lingkungan SkPD masing-masing untuk diteliti keabsahannya. “Setelah dikumpulkan, kemudian, menyerahkan foto copy dimaksud kepada Gubernur Sumut yang diteruskan kepada Inspektorat paling lambat satu minggu setelah diterbitkan surat edaran ini,” ucap kepala Badan kepegawaian Daerah (BkD) Provsu Pandapotan Siregar di ruang kerjanya, kemarin. Tidak hanya itu, lanjutnya, Gubsu juga memerintahkan Sek daprovsu Hasban Ritonga untuk membentuk tim dalam

penelitian keabsahan ijazah PnS di Pemprovsu. “Untuk tim itu, kita segera membentuknya yang didalamnya terdiri dari Inspektoran, BkD dan Satpol PP,” terangnya. Ditanya, apakah progres berjalan lancar sesuai arahan Menpan, Pandapotan me ngatakan target akan segera tersele saikan dengan waktu yang sudah disesuaikan. “Progreskan sudah kita mulai, mudah-mudahan target itu terselesaikan sesuai instruksi dari kemenpan dengan waktu yang ditetapkan Menpan RB pada agustus nanti,” ucapnya. (Bersambung ke halaman 11)

Untuk Dana Aspirasi

Anggota DPR RI Bakal Dikucur Rp20 M Jakarta | Jurnal Asia S e luruh anggot a De wan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bakal 'kebanjiran' uang. Pasalnya, setiap tahun wakil rakyat tersebut akan diguyur Rp20 miliar per orang dari dana APBn 2016. Benar-benar jumlah yang cukup fantastis dan bikin geleng kepala. Hal ini diamini oleh ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ahmadi noor Supit, mengatakan bahwa dalam Rancangan APBn 2016 setiap Anggota DPR RI akan mendapat dana aspirasi sebesar Rp15 miliar-Rp20 miliar per tahun.

"Dana aspirasi ini berbeda dengan rumah aspirasi yang dikelola sekretariat jenderal DPR RI. Dana aspirasi untuk meng akomodir usulan masyarakat asal daerah pemilihan anggota dalam bentuk program," kata Supit di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/6). Menurut politisi Partai Golkar itu, dengan adanya dana aspirasi, semua anggota DPR RI memiliki kesempatan sama memperjuangkan pembangunan di daerah masing-masing. "karena selama ini hanya para anggota DPR bertugas di komisi terkait pembangunan

yang memiliki peluang untuk membangun segi infrastruktur, sementara para anggota yang du duk diluar komisi pem bangunan infrastuktur terkendala memperjuangkan aspirasi pembangunan ini," kata dia. Ia mencontohkan, anggota DPR RI yang duduk di komisi IV (bidang pertanian, kehutanan dan kelautan) dengan mudah memperjuangkan program yang berlatar belakang pertaniam, kehutanan dan kelautan. "Tapi di komisi I, II, III dan XI11 gimana? Jadi supaya ada keadilan, supaya semua anggota

bisa akomodir aspirasi daerah," kata Supit. Adapun mekanisme dana tersebut akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di dapil anggota bersangkutan. "Tidak ada sepeser pun uang dipegang oleh anggota DPR RI. Anggota hanya punya hak untuk mengusulkan. Operasional lewat pemerintah daerah. Dia akan masuk ke APBD di daerah. Jadi tidak rawan penyelewengan karena diawasi setiap tingkatan," demikian Supit. (Bersambung ke halaman 11)

Dinkes Awasi Bandara Kuala Namu

Antisipasi MERS Jelang Ramadhan dan Idul Fitri Indonesia, khususnya Sumatera Utara (Sumut) mulai khawatir kemungkinan masuknya virus Middle East Resipatory Sindrome (MERS) dari Korea. Pasalnya, di negeri K-POP tersebut korban jiwa sudah berjatuhan dan menjangkiti ratusan orang. Datangnya pelancong jelang Ramadhan dan Idul Fitri mendatang, menjadi atensi utama untuh pencegahan penularan.

Jurnal Asia | Int

(Bersambung ke halaman 11)

PETUGAS kesehatan memeriksa layar monitor untuk mendeteksi penumpang maskapai yang terindikasi terpapar MeRS, Selasa (9/6).

Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari

PETUGAS bank menunjukkan uang dollar dan rupiah, Selasa (9/6). Sementara itu, Bank Indonesia mengeluarkan aturan baku, setiap pelaku transaksi di Indonesia wajib menggunakan mata uang uang rupiah, bila tidak ingin kena denda dan hukuman penjara.

BI Keluarkan Surat Edaran Per 1 Juni

Penjara Untuk Pelaku Transaksi Non Rupiah Jakarta | Jurnal Asia Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Surat edaran BI (SeBI) no.17/11/DkSP tanggal 1 Juni 2015 tentang kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Mulai 1 Juni 2015, setiap kegiatan transaksi di dalam negeri baik secara tunai maupun non tunai diwajibkan menggunakan rupiah. Demikian disampaikan Plt kepala Departemen Pengelolaan Uang BI eko Yulianto dalam dis kusinya bersama media, di Ge dung BI, Thamrin, Jakarta, Selasa (9/6). eko menjelaskan, kewajiban tersebut juga tercantum dalam PBI no.17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. "kami ingin menegaskan, penggunaan rupiah sudah diatur dalam UU mata uang no. 7/2013,

selain itu ada UU lain yaitu UU no. 39/2009 terkait dengan kek, UU no. 36/2000 terkait kawasan perdagangan bebas, lebih ditekankan masalah kedaulatan, ada Perpres no.26/2012 juga ditegaskan penetapan tarif layanan dengan meng gunakan rupiah jadi tegas harus menggunakan rupiah," jelas dia. eko menyebutkan, di dalam ketentuan umum, kewajiban penggunaan rupiah menganut azas teritorial, selama ada di wilayah nkRI wajib menggunakan rupiah. Transaksi dan pembayaran, wajib menggunakan rupiah. "kemudian diatur kewajiban pencantuman harga barang dan jasa dalam rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dual (dua mata uang), jadi rupiah berapa, dolar berapa jadi harus satu, baik harga, biaya jasa, sewa menyewa tarif, itu pakai rupiah," tandasnya. eko menyebutkan, terhadap

pelanggaran transaksi tunai akan dikenakan sanksi pidana yaitu kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp 100 juta. S e m e n t a ra p e l a n g g a ra n terhadap transaksi non tunai akan diterapkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, kemudian wajib membayar 1% dari nilai transaksi dan maksimum Rp 1 miliar dan larangan penggunaan lalu lintas pembayaran. "Sanksi mulai berlaku 1 Juli 2015," imbuh eko. Aturan Perusahaan Boleh Pakai Dolar Plt kepala Departemen Pengelolaan Uang BI eko Yulianto mengatakan, kebijakan tersebut diberlakukan sejak dikeluarkannya surat edaran BI, namun ada pengecualian bagi perusahaan-perusahaan untuk bisa tetap melakukan transaksi menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Apa saja? (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.