Hal. 4
Hal. 9
Hal. 18
Erry dan Nurhajizah Diharap Bersinergi
Hasil Survey Sebut Polri Terkorup Kelima
Pengembang Minta Pajak Hunian Mewah Dikaji
Hal. 8
Hal. 11
Hal. 19
Permen Narkoba Belum Masuk ke Sumut
Tujuh Bank Dibobol Kerugian Rp836 Miliar
Indonesia Buka Impor Kerbau Australia
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Jumat, 10 Maret 2017
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.326 Tahun V
Jokowi-SBY Akhirnya Bertemu Usul Bentuk Klub Presiden
Jurnal Asia | Ant: Setpres/Cahyo Bruri Sasmito
PRESIDEN TERIMA SBY. Presiden Joko Widodo (kiri) menerima kunjungan Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Kamis (9/3). Jokowi menegaskan bahwa pertemuan itu sudah direncanakan sebelumnya tapi beberapa kali gagal karena sulit menyesuaikan jadwal kedua pihak.
Dakwaan Sidang PN Tipikor
Proyek e-KTP, Ketum Golkar Terima Rp574 M Jakarta | Jurnal Asia Partai golkar dan Partai Demokrat “untung besar” dari pengadaan proyek e-KTP tahun anggaran 20112013. Dalam dakwaan terhadap dua terdakwa perkara korupsi e-KTP yakni Irman dan Sugiharto disebutkan, pemberian uang kepada parpol dan sejumlah politisi untuk kepentingan anggaran e-KTP yang nilainya mencapai Rp5,9 triliun.
Jurnal Asia | Ant: Indrianto Eko Suwarso
TERDAKWA mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman (kanan) dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto (kedua kanan) menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3).
Dalam surat dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh tim jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3), pemberian akan diberikan oleh saksi dari swasta Andi Agustinus alias Andi Narogong setelah pertemuan di ruang kerja terdakwa II Sugiharto selaku Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dirjen Dukcapil Kemdagri akhir Februari 2011. Jaksa Eva Yustiana menyebutkan,
Partai Golkar dan Demokrat masingmasing mendapat Rp150 miliar, PDI-P Rp 80 miliar, Marzuki Alie yang pada saat itu menjabat Ketua DPR Rp 20 miliar, Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Demokrat Rp 20 miliar, Chairuman Harahap selaku Ketua Komisi II DPR Rp 20 miliar, dan parpol-parpol lainnya sebesar Rp 80 miliar. “Rincian pemberian uang tersebut kemudian dilaporkan oleh terdakwa II kepada terdakwa I
(Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil). Atas laporan tersebut terdakwa I menyetujuinya,” kata Eva. Pemberian uang terus berlanjut. Pada Mei 2011, setelah rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dengan Kemdagri, terdakwa Irman dimintai uang sebanyak US$ 100.000 oleh Chairuman Harahap melalui politisi Partai Hanura yang duduk di komisi II Miryam S Haryani untuk membiayai kunjungan kerja komisi II DPR ke beberapa daerah. Permintaan dipenuhi setelah Sugiharto mendapatkan US$ 100.000 dari Achmad Fauzi selaku Direktur PT Quadra Solution anggota Konsorsium PNRI yang belakangan disetujui Mendagri Gamawan Fauzi Konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang. (Bersambung ke halaman 11)
Biaya Haji Khusus 2017 Minimum US$8.000 Jakarta | Jurnal Asia Kementerian Agama menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) khusus tahun 1438 H/2017 M bagi jemaah haji khusus paling sedikit US$8.000. Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No.76/2017 yang ditetapkan 9 Februari 2017. Direktur Pengelolaan Dana Haji Ramadhan Harisman mengatakan UU No. 13/2008 tentang Penye lenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah No 79/2012 tentang Pelaksanaan UU No 13/2008 mengatur penyelenggaraan ibadah
haji khusus dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Meski demikian, sesuai ketentuan dalam pasal 46 ayat 1 PP 79/2012, besaran BPIH Khusus ditetapkan oleh Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama. “KMA menetapkan besaran BPIH khusus sebesar US$8.000. Ini merupakan besaran minimal dalam rangka pemenuhan kewajiban PIHK atas standar pelayanan minimum kepada jemaah haji khusus,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (9/3).
Adapun biaya sebesar US$8.000 itu diperuntukan untuk tiga komponen. Pertama, US$7.709 untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus oleh PIHK. “Dana ini ditransfer dari rekening Menteri Agama ke rekening masing-masing PIHK yang memberangkatkan jemaah haji khusus pada tahun berjalan,” ujarnya. Kedua, US$277 untuk pembayaran biaya layanan umum di Arab Saudi atau yang disebut dengan General Service Fee (GSF). Ada tiga komponen terkait GSF, yakni beban pelayanan muassasah
Thawafah, Adillah, dan Maktab Wukala Al Muahad sebesar SAR294/ jemaah; biaya perkemahan Armina sebesar SAR300/jemaah); dan biaya Naqabah (layanan angkutan bus antar kota perhajian) sebesar SAR348. “ D a n a i n i j u g a d i t ra n s f e r dari rekening Menteri Agama ke rekening masing-masing PIHK yang memberangkatkan jemaah haji khusus pada tahun berjalan. Biaya GSF dibayarkan langsung oleh PIHK ke instansi terkait di Arab Saudi karena menjadi salah satu persyaratan dalam proses
pengurusan visa melalui e-haji,” tambahnya. Ko m p o n e n k e t i g a , l a n j u t Ramadhan, US$14 atau setara dengan SAR50 adalah komponen biaya jaminan sewa pemondokan di Makkah. Dana ini disimpan di rekening Menteri Agama dana akan dikembalikan ke PIHK pasca operasional haji apabila tidak aada complain dari otoritas terkait di Arab Saudi atas layanan akomodasi jemaah haji khusus selama di Makkah. (ant)
250 Ribu Pekerja Tambang Emas Terkena Dampak Merkuri Pemerintah akan menghapus penggunaan merkuri pada pertambangan, khususnya pada pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas mengenai penghapusan penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis sore (9/3). Ia mengatakan penggunaan merkuri pada berbagai industri, termasuk pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada kesehatan.
Banyaknya kasus penggunaan ba han kimia berbahaya itu di se jumlah pertambangan rakyat me nurut Presiden harus segera dihentikan. “Saya mendapatkan banyak informasi bahwa penggunaan merkuri di 850 ‘hotspot’ pertambangan rakyat telah menimbulkan dampak pencemaran yang sangat berbahaya. Bukan saja berbahaya bagi kesehatan 250 ribu penambang, tapi juga berdampak pada kesehatan keluarga, terutama anak-anak, serta kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar tambang,” ujarnya. Apalagi kata dia, sebagai salah satu negara yang menandatangani Konvensi Minamata di Kumamoto, Jepang, pada 10 Oktober 2013, Indonesia tentunya tidak boleh membiarkan hal tersebut untuk terus terjadi. Oleh karena itu dalam rapat
terbatas , Presiden Joko Widodo memberikan tujuh instruksi terkait hal tersebut kepada jajarannya. Sebagai instruksi pertama, Kepala Negara meminta untuk dilakukannya pengaturan kembali tata kelola pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil yang berada di luar maupun di dalam kawasan hutan. Selanjutnya, Presiden menginstruksikan agar penggunaan merkuri pad a tambang-tambang rakyat harus segera dihentikan. “Kedua, penggunaan merkuri pada tambang rakyat harus segera dihentikan, harus dilarang. Saat tiga minggu lalu ke Provinsi Maluku, saya minta Kapolri agar penambangan emas di Gunung Botak yang menggunakan merkuri untuk dihentikan dan sudah dihentikan oleh Kapolri,” ucapnya. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Adeng Bustomi
WARgA menggali bongkahan emas di dalam lubang Desa Pasirmukti, Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.Pemerintah akan menghapus penggunaan merkuri pada pertambangan, khususnya pada pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil.
Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/3) siang. Ditemani teh hangat dan lumpia, mereka mengobrol setelah makan siang bersama di dalam Istana. Keduanya kemudian menyapa wartawan dan memberikan keterangan selama sekitar 10 menit mengenai pertemuan tersebut, lalu kembali melanjutkan perbincangan mereka. Presiden Jokowi, yang mengenakan batik dengan warna dominan hitam dan biru, mengatakan bahwa sebagaimana sering ia sampaikan, Istana akan mengatur waktu untuk pertemuan dia dengan SBY. "Bolak balik kan sudah saya sampaikan bahwa saya akan mengatur waktu untuk Beliau, Pak SBY dan hari ini alhamdulillah Beliau pas juga ada waktu dan Beliau juga ada maka kita janjian dan ketemu," kata Presiden Jokowi. Jokowi menegaskan bahwa pertemuan itu sudah direncanakan sebelumnya tapi beberapa kali gagal karena sulit menyesuaikan jadwal kedua pihak. "Ya direncanakan, tapi pas kadang-kadang saya ada waktu Pak SBY, Beliau waktu tidak ada, Beliau ada saya pas barengan acara, sekarang waktunya, sekarang," katanya. Ia mengatakan dalam pertemuan itu dia dan SBY banyak berbicara mengenai politik dan ekonomi nasional. "Berbicara banyak hal baik yang berkaitan dengan politik nasional, berkaitan dengan ekonomi nasional, namanya diskusi kan banyak hal dan hal-hal yang lainlainnya," katanya. Sementara SBY menyatakan sangat bersyukur Presiden menyediakan waktu khusus untuk pertemuan yang katanya telah lama digagas dan dirancang itu. (Bersambung ke halaman 11) Indeks Saham Nama
Kurs Tengah
Tutup
(-/+)
%
IHSG
5402,386
8,620
0,160
Shanghai
3,216.75
-23.92
-0.74
Nikkei 225
19,318.58
64.55
0.34
Hang Seng 23,501.56 -280.71
-1.18
EURO STOXX 3,401.20 S&P Dowjones Nasdaq
2,364.50
11.58
0.34
0.50
0.02
20,867.00
-1.00
0.00
5,360.50
-2.50
-0.05
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,373.00 10,061.18 14,098.49 16,268.26 1,721.79 11,689.18 2,998.78 1,566.12 9,236.74 4,223.08 9,431.90
Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana
MANTAN Gubernur Sumut yang menjadi terdakwa kasus suap anggota DPRD Sumut Gatot Pujo Nugroho berjalan usai mengikuti persidangan putusan di Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/3).
Vonis 4 Tahun untuk Gatot Pujonugroho Medan | Jurnal Asia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan menghukum mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho empat tahun penjara karena terbukti menyuap pimpinan dan anggota DPRD setempat periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebesar Rp61,8 miliar. “Gatot juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp250 juta atau subsider 6 bulan kurungan,” kata Majelis Hakim diketuai Didik Setyo Handono dalam amar putusannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Kamis (9/3). Hal-hal yang memberatkan, menurut Majelis Hakim, Gatot tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Selain itu, tidak memberikan contoh teladan kepada bawahannya serta masyarakat Sumut. Sedangkan hal-hal yang meringankan, berlaku sopan selama persidangan. “Gatot juga terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana,” kata Majelis Hakim Didik. Tiga Tahun Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Gatot Pujonugroho tiga tahun penjara. “Karena menyuap pimpinan dan anggota DPRD Sumut pada periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebesar Rp61,8 miliar,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Wawan Yunarwanto, dalam tuntutannya di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (13/2). Selain itu, menurut JPU, terdakwa Gatot diwajibkan membayar denda Rp250 juta atau subsider 8 bulan kurungan. “Gatot juga dipersalahkan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana,” kata Wawan. Menurut JPU, hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. (Bersambung ke halaman 11)