Harian Jurnal Asia Edisi Sabtu, 10 Maret 2018

Page 1

Satu Juta Jiwa Masyarakat Adat Terancam tak Ikut Pemilu Halaman 4 sabtu, 10 maret 2018 nomor 1.613 tahun Vi

Rp3.000 (Luar Kota + ongKos Kirim)

Banyak PTS Sangsikan Kemenristekdikti Permudah Urusan harianjurnalasia

HarianJurnalAsia

jurnalasia.com

Halaman 5

JK Minta Dana Haji Investasi di Arab Saudi Halaman 7

Semua Izin Usaha dan Investasi Satu Pintu Halaman 11 Di PTTUN Medan

Perbaikan Berkas Gugatan JR Saragih Tertutup Antara | Wahyu Putro PENGEMBANGAN OTT KENDARI. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) memperhatikan penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang yang disita KPK dari pengembangan operasi tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya calon gubernur Sultra Asrun di gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3). KPK menemukan barang bukti suap sebanyak Rp2,798 miliar dari total Rp2,8 miliar kepada Adriatma Dwi Putra dan Asrun dari Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah. Uang suap tersebut diduga akan digunakan untuk keperluan biaya politik pemilihan kepala daerah.

DPRDSU Dilempar Tomat Busuk Demonstran Anti Revisi UU MD3 Robohkan Gerbang medan | Jurnal asia Gerbang utama DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan roboh, saat puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak Revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) di gedung wakil rakyat tersebut, Sabtu (9/3) siang. Dalam aksinya, puluhan mahasiswa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan, membawa berbagai poster dan spanduk yang isinya mengecam disahkannya revisi UU MD3 serta buruknya kinerja para wakil rakyat di gedung parlemen Senayan. Sejak awal, unjuk rasa yang juga diwarnai

pelemparan tomat busuk itu berjalan panas, meski mendapat pengawalan petugas Polsek Medan Baru. Dalam orasinya, para mahasiswa ini menilai kinerja DPR RI amat menyedihkan. Bahkan baru 9 draf Undang-undang yang disahkan dari 50 draf rancangan Undangundang yang diusulkan. Para mahasiswa dalam pernyataan sikapnya antara lain mempersoalkan pasal 245 Revisi UU MD3 yang dengan tegas me nyatakan pemanggilan anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). (Bersambung ke halaman 11)

“Kini dengan adanya revisi UU MD3, masyarakat dikekang dan tidak boleh menyuarakan aspirasi dan mengkritik DPR.� Ketua gmKi Cabang medan hendra Leonardo manurung

Digodok Pemerintah dan DPR RI

Gaji Presiden Bakal Rp553 Juta Perbulan Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah dengan DPR saat ini sedang membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Pegawai Negeri Sipil. Dalam struktur gaji yang baru tersebut, diperkirakan penghasilan PNS hingga level pejabat negara akan naik. Dikutip dari RPP tersebut, Jumat 9 Maret 2019, dijelaskan bahwa penghasilan pejabat negara bila aturan itu disahkan, ditetapkan berdasarkan Indeks Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penentuan Indeks Penghasilan PNS sendiri didasari oleh indeks gaji, presentase tunjangan kinerja dari gaji dan indeks kemahalan daerah. Sementara itu, dijelaskan pula perbandingan indeks gaji pangkat terendah yaitu jabatan administrasi (JA) 1 dan jabatan fungsional (JF) 1, dibandingkan dengan indeks gaji pangkat tertinggi (JPT) 1 yaitu mencapai 1:12,698. (Bersambung ke halaman 11)

Antara | Zabur Karuru PRESIDEN Joko Widodo memberikan pengarahan mengenai Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Tuban, Jawa Timur, Jumat (9/3). Saat ini pemerintah dan DPR menggodok usulan gaji Presiden, sebesar Rp553 juta/bulan dan Wapres Rp368 juta/bulan

medan | Jurnal asia Proses perbaikan berkas gugatan sengketa pencalonan yang diajukan bakal Calon Gubernur Sumatera Utara ( Balon Gubsu), JR Saragih yang berlangsung di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan di Jalan Peratun, Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, berjalan tertutup, Jumat (9/3). Proses gugatan perbaikan ini merupakan langkah hukum lanjutan yang ditempuh JR Saragih yang sebelumnya melayangkan gugatannya ke PTTUN dikarenakan tidak yakin dengan putusan Bawaslu Sumut yang memerintahkan untuk melakukan legalisir ulang ke Suku Dinas DKI. (Bersambung ke halaman 11)

Antara | Septianda Perdana JR Saragih - Ance

Beredar di Mal, Mengandung Gel

Celana Dalam dan Bra Bodong Asal China Berbahaya palembang | Jurnal Asia Bagi Anda para wanita, berhati-hatilah ketika memilih dan membeli celana dalam atau juga bra alias BH impor. Sebab, saat ini sedang banyak beredar pakaian dalam yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Hal ini bukan cuma isu belaka, sebab Kementerian Perdagangan sudah menemukan bukti celana dalam dan bra yang diduga berbahaya. Pakaian itu ditemukan di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Menurut Direktur Pengawasan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dari Kementerian Perdagangan, Wahyu Hidayat, celana dalam dan bra berbahaya itu ditemukan di pasar modern. Celana dalam dan bra itu ditemukan dijual tanpa label. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.