Denda Telat Bayar PBB Diputihkan Hal. 4
Bayi Orangutan Dijual Rp25 Juta per Ekor
Panit Reskrim Polsek Percut Seituan Ditikam Jukir
800 Ribu Pengantin Baru Butuh Rumah
Hal. 11
Hal. 18
Hal. 9
Indeks Saham Nama
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Tutup
Kurs Tengah
(-/+)
IHSG
4499,507
SHAnGHAI
3,646.88
56.85
nIkkeI 225 19,642.74
-67,050 -1,470 1.58
377.14
1.96
HAnG SenG 22,726.77 -140.56
-0.61
eURO STOXX 3,461.05
-7.16
-0.21
S&P 500
2,099.20
-0.73
0.03
DOwJOneS 17,910.33
46.90
0.26
-14.50
0.31
nASDAq
4,688.50
Mata Kurs uang
%
USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
13,687.00 9,642.51 14,710.81 20,623.59 1,765.79 11,092.93 3,137.44 1,582.58 8,963.63 4,647.25 9,627.21
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Selasa, 10 November 2015
Kejagung "Borong" Dokumen Kantor Gubsu Rombongan Pejabat dan DPRD ke KPK Medan | Jurnal Asia Pasca penetapan Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo nugroho dan kabag kesbangpolinmas, yang juga Penjabat walikota Pematang Siantar eddy Sofyan sebagai tersangka, tim penyidik kejaksaan Agung RI kembali melakukan penggeledahan di kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Senin (9/11). Sebanyak enam penyidik diketahui menggeledah beberapa ruangan di Biro keuangan Provsu. Penyidik mulai bekerja sekira pukul 10.00 wib, diketahui meminta beberapa data terkait aliran dana Bantuan Sosial (Bansos) TA 20122013 dari ruang Pembendaharaan, kas Daerah (kasda) dan Bagian Ang garan Pe merintah Provinsi Sumut (Pemprovsu). kepala Seksi Pidana khusus (kasipidsus) kejari Medan Haris Hasbullah kepada wartawan mengatakan, penyidik melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda, yakni kantor Gubernur Sumut, kantor kesbangpolinmas Provsu dan kantor Sekertaris Dewan DPRD Sumut. “Jumlah tim ada 10 orang terdiri dari enam orang tim penyidik kejagung ditambah empat orang dari kejari Medan. Sejauh ini dokumen yang kita cari masih terkait perkara Bantuan Sosial (Bansos),” ujar Haris. Menurut Haris, sejauh ini pihaknya telah menemukan adanya bukti yang mendukung terkait perkara Bansos. “Salah satunya
seperti yang bisa kalian lihat sendiri tadi, ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), dan alat bukti lainnya yang berhubungan dengan kasus Bansos inilah,” terang Haris. Dia juga mengaku bahwa saat pemeriksaan, pihaknya menemukan adanya beberapa kejanggalan atas data yang ditemukan. namun, sambungnya, saat ini data itu sedang disinkronkan oleh tim penyidik. “Selain itu, sehubungan dengan hal ini kita juga masih melakukan pemeriksaan lanjutan. Dan mungkin minggu depan kita akan lakukan pemeriksaan kembali setelah data yang ditemukan hari ini ditetapkan kepada dua tersangka (GPn-eS) yang sudah ditetapkan sebelumnya,” ujarnya. Ditanya, apakah akan ada tersangka baru dalam pengembangan kasus Bansos itu? Haris mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan. “Bisa saja akan ada penetapan tersangka baru dalam kasus Bansos 2012-2013 Pemprovsu ini,” pungkasnya. Seperti diketahui, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) sedang berada di Jakarta menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh kPk. Sementara, Pelaksana harian (Plh) Sekdaprovsu Ok Zulkarnain mengaku tidak mengetahui adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik kejagung. (Bersambung ke halaman 11)
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 931 Tahun IV
Sergio-Jokowi Sepakat Kerjasama Rp15 Triliun Kunjungan Perdana Presiden Italia Pasca 66 Tahun Jakarta | Jurnal Asia Presiden Italia, Sergio Mattarella berkunjung ke Indonesia. Dalam kehadiran perdananya pasca 66 tahun langsung membawa investor dengan kontrak kerjasama fantastis senilai US$ 1,055 miliar, atau sekitar Rp15 triliun. "kunjungan ini sangat bersejarah, ini kunjungan pertama dalam waktu 66 tahun. Baru saja membahas bilateral di bidang ekonomi. kunjungan ini juga sekaligus delegasi bisnis 30 orang dari Italia dengan kontrak senilai US$1,055 miliar," ujar Jokowi, usai pertemuan di Istana negara, Jakarta, Senin (9/11). kontrak kerja sama tersebut akan meliputi banyak sektor, di antaranya adalah terkait dengan bidang logistik, energi dan infrastruktur, serta otomotif. kerja sama ini akan memberikan keuntungan untuk Indonesia dan Italia ke depannya. "Ini terdiri dari kerja sama baru di bidang logistik, energi dan infrastruktur, serta bidang otomotif," imbuhnya. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma
KERJASAMA INVESTASI INDONESIA - ITALIA. Presiden Joko widodo (ketiga kanan) bersama Presiden Republik Italia Sergio Mattarella (ketiga kiri) menyaksikan penandatangan dokumen kerjasama bidang ekonomi antara Menteri Pariwisata Arief Yahya (kedua kanan) dan Minister of economic Development Italia Federica Guidi (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11). Italia dan Indonesia menyepakati kerja sama di bidang bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas, kerja sama di bidang budaya dan pariwisata, serta kerja sama investasi dengan nilai total kontrak 1,055 miliar dollar AS antara lain bidang logistik, energi, infrastruktur, dan ekspansi di bidang otomotif.
PP Dewan Pengupahan Untuk KEK Segera Terbit Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
KEJAGUNG GELEDAH DPRD SUMUT.Petugas Satuan khusus Pemberantasan korupsi kejaksaan Agung menggeledah ruangan kabag keuangan DPRD Sumatera Utara di Medan, Senin (9/11).
Kehakiman USA Simpan Arsip Pelobi Jokowi dan Obama Luhut : Mungkin Pengusaha yang Lakukan Jakarta | Jurnal Asia Pernyataan Dr Michael Buehler membuat geger. Tulisan sang dosen politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies yang dimuat dalam laman asiapaciic.nuberjudulwaitingin the white house lobby, tengah membuat kalangan istana gerah. namun benar atau tidaknya menjadi kontroversi, karena pihak pemerintah Amerika Serikat Amini ternyata mengamini penyewa Lobi dari Indonesia. Dalam tulisannya Buehler kemarin menyebut mengapa konsultan Singapura, Pereira International membayar US$ 80.000 atau Rp 1,09 miliar kepada sebuah perusahaan humas asal Las Vegas, R&R Partners sebagai jasa lobi bagi pemerintah Indonesia. kementerian Luar negeri dalam keterangan tertulisnya membantah pernah memakai jasa pelobi. kementerian yang dikomandani Retno Marsudi itu menyebut tidak ada penggunaan jasa lobi dalam mengatur dan mempersiapkan kunjungan lima hari Presiden Jokowi ke Amerika Serikat. Agak berbeda, wakil Presiden Jusuf kalla mengaku pemerintah tidak mengeluarkan uang jasa lobi senilai Rp 1,09 miliar. namun ia mengaku tidak tahu apakah memang pemerintah memakai jasa pelobi dalam kunjungan orang nomor satu Indonesia ke Abang Sam. Sumber, Senin (9/11), mendapatkan keterangan resmi kementerian kehakiman AS. Mereka membenarkan ada nya
kon trak antara Pereira Interna tional selaku penyewa dan Pe merintah Indonesia sebagai pe nyewa konsultan tersebut. Dalam dokumen terdapat 10 sub perjanjian. nama R&R International selaku pendaftar tertulis dalam surat kontrak bernomor 6229 pada sub nomor pertama. Pereira selaku penyewa terdapat pada sub nomor tiga. Perusahaan ini beralamat di 80RalesPlaceUOBPlaza1,#3529, Singapore 048624. Peran Pemerintah Indonesia selaku penyewa termaktub pada sub nomor sembilan. Di situ tertulis jika Pereira International dengan kalimat Foreign Principal disewa oleh pejabat eksekutif Pemerintah Indonesia. Adapun jasa yang harus disediakan Darwin yang memberikan pekerjaan kepada R&R terdapat pada sub nomor tujuh. Pada sub ini terdapat empat poin. Pertama m e nye b u t p e n d a f t a r b a k a l menyediakan jasa konsultasi dan jasa lobi buat Pemerintah Indonesia. kedua mengatur dan menghadiri pertemuan dengan para pembuat kebijakan dan anggota-anggota kongres termasuk Departemen Dalam negeri AS. ketiga mengusahakan peluang bertemu dengan para anggota kongres dalam kunjungan Presiden Jokowi ke AS. keempat mengidentifikasi dan bekerja dengan individu-individu penting, media, organisasi publik dan swasta dan lainnya di AS untuk mendukung pekerjaan yang sedang dilakoni Presiden Jokowi. (Bersambung ke halaman 11)
Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah akan segera me ner bitkan PP yang khusus mengatur tentang keberadaan dewan pengupahan khusus di kawasan ekonomi khusus (kek) sebagai regulasi turunan dari UU no. 39/2009 tentang kawasan ekonomi khusus. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial kementerian ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan penerbitan PP itu juga merupakan tindaklanjut dari paket kebijakan ekonomi jilid VI yang dikeluarkan pemerintah beberapa waktu lalu. "Sebentar lagi akan diterbitkan. Selain masuk dalam paket kebijakan PP itu juga amanat dari UU tentang kawasan ekonomi khusus," katanya di Jakarta, Senin (9/11). Pasal 44 UU no. 39/2009 ten-
tang kawasan ekonomi khusus mengamanatkan bahwa gubernur di kek harus membentuk dewan pengupahan khusus yang bertugas memberikan masukan dan saran untuk penetapan pengupahan dan membahas permasalahan pengupahan. Dalam Pasal 45 UU tersebut dinyatakan bahwa upah minimum sebagai jaring pengaman, upah minimum disesuaikan dengan kemampuan UMkM dan koperasi, serta mengacu pada kebutuhan hidup layak (kHL). "Untuk upah kawasan ekonomi khusus mengacu pada skema pengupahan yang baru, tetap menggunakan formula," ujarnya. Paket Ekonomi Sudah Berdampak Pemerintah telah 6 kali meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahun ini. Paket kebijakan yang ke-6 baru saja diluncurkan
pada awal november. Menurut Menteri koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Darmin nasution, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sudah ada dampaknya dalam jangka pendek. Buktinya, penguatan rupiah menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara plus India setelah pengumuman paket ekonomi jilid III. "Sampai paket kedua, rupiah adalah yang terbawah bersama Malaysia di Asean plus India. Tapi setelah paket kedua dan ketiga, Indonesia yang tertinggi," ujar Darmin dalam kuliah umum di kampus UI, Depok, Senin (9/11). Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mulai sedikit membaik di kuartal III 2015. "Bukan hanya membuat kurs terkendali, kita mulai bisa mem-
balikan arah pertumbuhan ekonomi. kalau year on year, sampai Sep tember 4,73%, memang hanya sedikit lebih baik dibanding kuartal II. Tapi kita sudah mulai berhasil membuat (pertumbuhan ekonomi) tidak turun lebih jauh lagi," kata Darmin. Darmin menjelaskan, paket kebijakan ekonomi dimulai dari dimulai dari pemberian kemudahan untuk investasi di bidang industri dan kemudahan ekspor. kemudian dilanjutkan dengan deregulasi pertanahan yang merupakan salah satu hambatan utama investasi di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan formulasi upah baru yang lebih memberi kepastian baik pada pengusaha maupun pekerja. "Dunia bisnis itu yang paling penting adalah predictable, baru dia bisa berhitung, lalu ambil
keputusan. kita perlu formula agar perdebatan UMP tidak berbelit seperti di masa lalu, dan investor bisa menghitung berapa upah minimum di Indonesia 10 tahun lagi," jelas mantan Gubernur Bank Indonesia itu. Setelah itu dibuat insentif untuk revaluasi aset. Tujuannya supaya neraca perusahaan lebih besar sehingga bisa memperoleh kredit lebih besar untuk pengembangan usaha. Selain itu, pemerintah juga memberi kemudahan untuk mendorong investor masuk ke KawasanEkonomiKhusus(KEK). "Ada kawasan dimana orang jauh lebih mudah investasi. Di kek itu tidak berlaku DnI (Daftar negatif Investasi). Jadi kalau ada yang investasi di kek, dia bikin rumah sakit, dia bikin universitas, bisa dengan berbagai fasilitas menarik," kata Darmin. (Bersambung ke halaman 11)
Ketahuan Bertemu Evy
Rio Capella Buat Skenario Modus Tolak Suap Eks Sekjen NasDem ternyata sudah terlebih dahulu menyusun skenario, pasca menerima uang dari Evy Susanti, istri dari Gubernur Sumut non Aktif Gatot Pujo Nugroho. Ia malah memberi dua nomor hp untuk berjaga-jaga kepada kaki tangannya, Fransisca agar bisa berkelit seandainya perbuatan tersebut terendus KPK. Bahkan sebelumnya, ketua Umum Partai nasdem Surya Paloh pernah menegur keras mantan Sekretaris Jenderal Partai nasdem, Patrice Rio Capella karena bertemu dengan evy Susanti, yang me-
rupakan istri Gubernur Sumatera utara non-aktif Gatot Pujo nugroho. “Pada 3 Juni 2014, sepulang umroh, terdakwa mendapat teguran dari Surya Paloh karena terdakwa menemui evy Susanti,” kata jaksa penuntut umum kPk Yudi kristiana di pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11). Rio Capella dalam perkara ini didakwa menerima Rp200 juta dari Gubernur Sumatera Utara non-aktif Gatot Pujo nugroho dan istrinya evy Susanti. Pemberian tersebut untuk mempermudah pengurusan penghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditangani oleh kejaksaan Agung melalui pendekatan islah. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Rosa Panggabean
MANTAN Sekjen Partai nasdem Patrice Rio Capella (kiri) berunding dengan para kuasa hukumnya usai menjalani sidang perdana kasus dugaan suap penanganan perkara terkait dugaan korupsi dana Bansos Pemprov Sumatera Utara yang tengah ditangani kejaksaan Agung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/11).