Pengusaha Indonesia Pelit untuk Investasi Hal. 3
Kontras Minta Jokowi Hapuskan Hukuman Mati
Ketika KPK Arab Saudi Akan Dibatasi Data Penerima Santunan 1 Juta Riyal
Hal. 7
Hal. 9
Hal. 11 Indeks Saham Nama
Tutup 4589,344
97,910
2,180
SHAnGHAI
3,183.15
39.79
1.27
nIkkeI 225 18,438.67
297.50
1.64
HAnG SenG 22,458.80 +103.89
0.46
eURO STOXX 3,263.21
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Mata Kurs uang
%
IHSG
38.25
1.19
2,011.25
4.75
0.24
DOwJOneS 17,007.00
41.00
0.24
6.50
0.15
S&P 500
harianjurnalasia
Kurs Tengah
(-/+)
nASDAq
4,351.25
USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
13,521.00 9,829.78 15,251.70 20,772.33 1,744.63 11,273.62 3,273.91 1,661.49 9,021.24 4,693.64 9,659.24
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Sabtu, 10 Oktober 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 906 Tahun IV
Harga Solar Resmi Turun jadi Rp6.700/Liter Medan | Jurnal Asia Sejumlah pemilik kenderaan bermesin diesel yang ditemui Jurnal Asia, mengapresiasi kebijakan pemerintah menurunkan harga solar bersubsidi. Hal ini dianggap langkah membantu perekonomian masyarakat, meski turunnya cuma sedikit. namun demikian, masyarakat berharap agar kebijakan ini juga berlaku bagi minyak jenis Premium. "Terimakasih untuk pemerintah yang sudah menurunkan harga solar. Tapi kami maunya agar harga itu bisa dibawah Rp6.700. Jangan cuma solarlah kalau bisa, premium juga harus turun. karena pengguna premium juga cukup banyak di Indonesia," tutur Anto saat ditemui Jurnal Asia di salah satu SPBU di kota Medan. Sebelumnya, pada Jumat (9/10), harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi resmi turun Rp200 per liter menjadi Rp6.700 per liter dari sebelumnya Rp6.900 per liter pada pukul 00.00 wIB. Penurunan harga BBM jenis Solar ini termasuk kedalam paket kebijakan ekonomi jilid III yang sudah diumumkan oleh Menteri koordinator bidang Perekonomian Darmin nasution pada 7 Oktober 2015. “Solar turun Rp200 per liter dari Rp6.900 per liter menjadi Rp6.700 per liter berlaku mulai tiga hari setelah pengumuman ini. Jadi, kita kasih kesempatan karena biasanya turun itu memerlukan persiapan logistik,” kata Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (eSDM) Sudirman Said di
kantor Presiden. Penurunan harga Solar ini juga berlaku untuk Solar non subsidi. namun, harga BBM jenis Premium tetap dibanderol Rp7.300 per liter untuk wilayah luar Jawa dan Rp7.400 per liter untuk wilayah Jawa. “Harga BBM jenis solar diturunkan sebesar Rp 200 per liter sehingga eceran BBM ini untuk solar bersubsidi jadi Rp 6.700. Penurunan harga yang sama juga akan berlaku untuk solar non subsidi," kata Darmin. kebijakan terkait migas lainnya adalah harga jual LPG tabung 12 kg turun dari Rp141.000 per tabung menjadi Rp134.000 per ta bung dan berlaku sejak 16 September 2015, harga Pertamax turun dari Rp9.250 per liter menjadi Rp9.000 per liter, berlaku sejak 1 Oktober 2015. Selain itu, harga Pertalite turun dari Rp8.400 per liter menjadi Rp8.300 per liter dan berlaku sejak 1 Oktober 2015 serta harga Avtur internasional turun 5,33 persen dan domestik turun 1,4 persen. Berlaku sejak 1 Oktober 2015. Terkait penurunan harga gas, ditetapkan bahwa Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga gas terutama industri. Ditetapkan, harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru dengan kon trak USD6-8 per MMBTU, mendapatkan pengurangan sampai dengan USD1 per MMBTU. Sedangkan untuk pabrik dari lapangan gas baru dengan kontrak di atas USD8 per MMBTU, harga gas turun USD1-2 per MMBTU. Berlaku 1 Januari 2016. (put/oz)
Jurnal Asia | Ant: Anggoro
PENANGANAN KABUT ASAP. Presiden Joko widodo (tengah) bersama sejumlah menteri dan pejabat daerah meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Rimbo Panjang kabupaten kampar, Riau, Jumat (9/10). Presiden meminta penanganan untuk pencegahan kebakaran lahan dan hutan ke depan yang paling efektif adalah dengan memperbanyak sekat kanal dan embung penampung air.
Lamban Tangani Kabut Asap
Pemprov Sumut Dikecam Medan | Jurnal Asia Pemprovsu dikecam atas lambannya penanganan yang diberikan terkait kabut asap, yang berdampak terhadap sejumlah wilayah Sumatera Utara. Adalah anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan mengecam pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota, utamanya daerah yang terkena dampak kabut asap di Sumatera Utara (Sumut). “Tidak ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan asap yang
Jurnal Asia | Ariin
PERTANGGAl 10 Oktober 2015, pemerintah akhirnya menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar secara resmi. Semula Rp6900/liter menjadi Rp6.700/liternya, Jumat (09/10).
Kejatisu Tangkap Anggota DPRD Tanjungbalai Medan | Jurnal Asia Tim intelijen kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menangkap FF, anggota DPRD kota Tanjung Balai yang menjadi tersangka dugaan korupsi pengerjaaan proyek pembangunan jalan setapak di Desa Pematang Pasir, kecamatan Teluk nibung. “Tersangka diamankan aparat kejaksaan di sebuah restoran di kota Medan,” kata Asintel kejaksaan Tinggi Sumut nanang Sigit Yulianto di Medan, Jumat (9/10). Dalam penangkapan tersebut, tersangka FF yang merupakan politisi Partai Golkar itu tidak melakukan perlawanan dan digiring ke kantor kejati Sumut untuk diperiksa penyidik. “kemudian tersangka yang juga ketua fraksi di DPRD kota Tanjung Balai dibawa petugas kejati Sumut untuk dititipkan di Rumah Tahanan negara (Rutan) Medan,” ujar nanang. Ia menjelaskan, FF ditetapkan sebagai tersangka oleh kejari Tanjung Balai sejak Januari 2015 dalam proyek pembangunan jalan setapak senilai Rp274 juta tahun anggaran 2009. namun, dalam tiga kali pemanggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, tersangka tidak pernah hadir. Bahkan, setelah Hari Raya Idul Fitri pada bulan Juli 2015,
tersangka tidak pernah lagi masuk ke kantor DPRD kota Tanjung Balai dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Tersangka saat dicari penyidik kejari Tanjung Balai juga sulit ditemui karena sering berpindahpindah rumah dan tidak lagi berada di kota tersebut. “kejari Tanjung Balai mengeluarkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap tersangka, hingga akhirnya anggota legislatif tersebut tertangkap. Penangkapan itu, dilakukan bekerja sama dengan kejaksaan Agung dan kejari kota Tanjung Balai,” katanya. Sebelumnya, tersangka FF yang menjabat ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pematang Pasir, kecamatan Teluk nibung, kota Tanjung Balai mengerjakan proyek pembangunan jalan setapak sepanjang 405 meter dan lebar dua meter, de ngan anggaran Rp274 juta tahun 2009. Tersangka bersama Suhardi Pejabat Pembuat komitmen (PPk) di Dinas PU Tanjung Balai diduga bekerja sama tidak mengerjakan proyek tersebut hingga selesai. Dalam kasus tersebut, Suhardi sudah divonis dua tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) Medan, dan denda Rp50juta atau subsider dua bulan kurungan. (ant)
semakin parah di daerah ini,” ujar Sutrisno Pangaribuan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Jumat (9/10) malam. Sutrisno mengatakan, masyarakat yang terkena dampak kabut asap di daerah tersebut, membutuhkan informasi lengkap dari pemerintah. Sebab, kabut asap itu sudah menyebarkan penyakit, dan sudah menjadi polemik. “Perlu dijelaskan kandungan asap kebakaran hutan yang menyelimuti daerah ini. Apa dampak terbesar, dan bagaimana langkah pencegahannya. Bukan hanya mengandalkan hujan dan membagikan masker,” katanya. Menurutnya, pemerintah harus setiap saat mengoptimalkan Badan
Meteorologi, klimatologi dan Geoisika, Badan Penanggulangan Bendana, dan Badan Lingkungan Hidup (BLH), terkait kabut asap di daerah tersebut. “Sudah puluhan ribu bahkan sampai seratusan ribu warga yang sudah terjangkit penyakit infeksi saluran pernafasan akut, batukbatuk dan lainnya. Seluruh korban harus dibebaskan dari biaya saat berobat dan dirawat di rumah sakit,” sebutnya. Diharapkan Jemput Bola Bencana kabut asap yang melanda wilayah Sumatera dan kalimantan mengakibatkan banyak masyarakat terkena penyakit gangguan bernafas. karena itu seluruh pihak diha rapkan dapat membantu pengobatan
masyarakat. “Seluruh jajaran mulai dari kepala desa, kelurahan, kota, kabupaten, jemput bola. Datangi warga kalau kena rangkaian bencana asap, bawa ke puskesmas, ke rumah sakit. Mudah-mudahan dibantu gratis karena negara harus hadir,” kata Menteri Dalam negeri (Mendagri) Tjahjo kumolo saat memberikan pengarahan dalam Jambore nasional Satpol PP 2015, di Lapangan Tembak, kompleks Jakabaring, Palembang, Jumat (9/10). Dia menambahkan, layanan puskesmas 24 jam sebaiknya dilakukan. “kepada Gubernur, walikota, Bupati di daerah yang kena musibah asap, ini saya minta siagakan puskesmas 24 jam, rumah sakit-
rumah sakit pemerintah, rumah sakit rujukan termasuk rumah sakit swasta, harus siap menerima 24 jam warga masyarakat yang menderita karena asap,” ujarnya. “kami sudah kirim radiogram kepada kepala daerah untuk penanganan asap, koordinasi pemda sampai kecamatan. Terbakar atau dibakar, koordinasi. Optimalkan BnPB,” pungkasnya. 5 Bayi Tewas komisi Perlindungan Anak Indonesia (kPAI) mencatat lebih dari 15 bayi terkena Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dan lima diantaranya dilaporkan tewas akibat terpapar asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan kalimantan. (Bersambung ke halaman 11)
5 Komisioner KPU Pakpak Bharat Disanksi Mulai Peringatan Sampai Pengembalian Uang Negara Jakarta | Jurnal Asia Dewan kehormatan Penyeleng gara Pemilu (DkPP) menjatuhkan sanksi terhadap ketua dan Anggota kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Sanksi ini diberikan karena para komisioner kPU daerah ini melakukan pelanggaran dengan menggunakan dana hibah APBD Pakpak Bharat tahun 2014 untuk kepentingan pribadi. Para komisioner yang terkena sanksi peringatan keras dan mengembalikan uang ke kas negara adalah ketua kPU kabupaten Pakpak Bharat Sahrun kudadiri
serta empat anggota yaitu Ren Haney Lorawati Manik, Daulat M Solin, Tunggul Monang Bancin, Sahitar Berutu. Adapun pengadu dalam kasus ini adalah Hasanudin Lingga yang merupakan Sekretaris kPU kabupaten Pakpak Bharat. Dalam pelanggaran ini, para komisioner tersebut sengaja memaksa Sekretaris kPU Pakpak Barat untuk mencairkan uang dana hibah APBD tahun anggaran 2014 buat kepentingan pribadi. Pemaksaan ini juga terkait penyisihan dana hibah dari
pengadaan baliho/spanduk untuk kepentingan pribadi. "Menjatuhkan sanksi berupa peringatan sangat keras kepada Teradu I atas nama Sahitar Berutu, Teradu II atas nama Ren Haney Lorawati Manik, Teradu III atas nama Daulat M. Solin, Teradu IV atas nama Tunggul Monang Bancin, Teradu V atas nama Sahrun kudadiri selaku ketua merangkap Anggota dan Anggota kPU kabupaten Pakpak Bharat," kata hakim Saut Hamonangan Sirait di ruang sidang DkPP, Jl MH Thamrin, Jakarta, Jumat (9/10).
Dalam pembacaan salinan perkara, disebutkan pula teradu I yaitu Sagitar Berutu diduga memalsukan tandatangan Sekretaris kPU Pakpak Bharat dalam surat tugas nomor 014/Seskab002.655991/V/2014. Sementara, teradu IV yakni Tung gul Monang Bancin juga me langgar kode etik karena me ngajak orang lain atas nama Riduansyah Bancin yang tak dikenal dan tak terdaftar sebagai staf dalam lingkungan kesekretariatan kPU Pakpak Bharat dalam rapat koordinasi
dan Asistensi/konsultasi. Putusan hakim juga menyatakan Teradu I dampai Teradu V mesti mengembalikan uang ke kas negara. Jumlah pe ngembalian ini tergantung jumlah penyalahgunaan uang yang dilakukan para teradu. "Memerintahkan kepada Teradu I mengembalikan uang ke kas negara sebesar Rp. 60 juta, Teradu II Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V mengembalikan uang ke kas negara sebesar Rp 40 juta dalam waktu 3 bulan sejak putusan dibacakan," tutur Saut. (dtc)
Evy: Soal Rio Capella, Pak Gatot Saja Istri muda Gubernur Sumut nonaktif, Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti kini enggan banyak berbicara terkait kasus yang menjeratnya, termasuk peran Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella. Evy menegaskan, sang suamilah yang akan membuka peran Rio Capella. “kalau soal itu (Rio Capella) Pak Gatot saja deh. Saya PTUn aja lah, PTUn aja. Tapi nanti pasti Pak Gatot bicara bicara soal itu,” kata evy di kPk, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (9/10).
evy meyakinkan bahwa Gatot akan buka-bukaan soal peran-peran pihak lain di kasus yang menjeratnya. namun, Gatot baru akan membuka di pengadilan kelak. Istri muda Gatot itu menyata kan bahwa saat ini proses penyidikan terhadapnya hampir selesai, sehingga diprediksi bulan ini sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan. Di persidangan itu lah semua akan dibuka. “Ini kan saya mau dilimpahkan, jadi tadi cuma koreksi BAP saja. Akhir bulan ini mau dilimpahkan,” jelas evy. Seperti diketahui, dalam kasus suap hakim PTUn Medan, kPk telah memeriksa Sekjen nasDem Patrice Rio Capella. Semenjak usai diperiksa hingga saat ini, Rio belum memberikan keterangan dan tak pernah tampil di depan publik. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Sigid kurniawan
TERSANGKA tindak pidana korupsi suap majelis hakim dan panitera PTUn Medan Sumatera Utara evi Susanti tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung kPk, Jakarta. Istri Gubernur non-aktif Sumatera Utara Gatot Pujo nugroho tersebut diperiksa sebagai tersangka dalam kasus yang sama.