Hal. 4
Hal. 12
Hal. 17
Gubsu Ingatkan Daerah Waspadai Longsor dan Banjir
Trump Akhiri Satu Kebijakan Tiongkok
Industri Keramik Tunggu Penurunan Harga Gas
Hal. 9
Hal. 16
Hal. 18
Komnas HAM Terima 97 Pengaduan
BNI Syariah Bidik Pembiayaan Tumbuh 20%
Pemda Berperan Menyederhanakan Izin Perumahan
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
Rabu, 11 Januari 2017
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
Nomor 1.278 Tahun V
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim) Indeks Saham Nama IHSG
Tutup 5.309,924
Shanghai Nikkei 225
3,161.67
(-/+)
%
-6,440 -0,121 -9.56
-0.30
19,301.44 -152.89
-0.79
Hang Seng 22,744.85
186.16
0.83
EURO STOXX 3,308.20
0.77
-0.02
S&P Dowjones Nasdaq
2,268.90
-8.08
-0.35
19,887.38
-76.42
-0.38
5,531.82
10.76
0.19
Kurs Tengah Mata Kurs uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
13.320.00 9.800.89 14.107.23 16.193.13 1.717.51 11.496.14 2.976.88 1.561.06 9.354.65 4.196.37 9.279.98
Hasil Tax Amnesty
Rp112 Triliun Dana WNI ‘Pulang Kampung’
Jurnal Asia | Ant: Widodo S. Jusuf
HUT PDI PERJUANGAN. Presiden Joko Widodo (kanan) mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) ketika memotong nasi tumpeng pada acara Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44 PDI Perjuangan di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1). HUT partai berlambang banteng itu mengambil tema “PDI Perjuangan Rumah Kebangsaan Untuk Indonesia Raya”.
Megawati:
Kalau Ada yang Macam-macam Panggil Saja Kita Jakarta | Jurnal asia Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, partainya akan selalu berdiri kokoh menjaga jalannya pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemerintahan yang terpilih secara konstitusional. “Jadi kalau ada yang mau macam-macam, Presiden, Wapres, panggil saja kita (PDI-P),” kata Megawati dalam pidato HUT ke-44 PDI-P di JCC, Jakarta, Selasa (10/1). Hadir dalam acara itu Presiden
Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, para menteri kabinet kerja, kepala lembaga negara dan ketua umum partai politik. Megawati menegaskan bahwa seluruh kader PDI-P rela berkorban un tuk kepentingan bangsa dan negara. Ia menyinggung pengeroyokan terhadap Wakil Ketua ranting PDI-P Jelambar Widodo oleh anggota ormas. “Kalau ada yang mau macammacam, anak buah saya udah ada loh Bapak. Anak buah saya udah ada yang digaplok sama orang. Kasian, anak ranting,” kata Megawati. Megawati mengaku akan memberi hadiah kepada Widodo. “Anak saya ini nakal-nakal Pak Presiden, tapi kalau untuk bangsa dan negara apapun akan mereka berikan,” ucap Megawati disambut
tepuk tangan ribuan kader PDI-P yang hadir. Ideologi Tertutup Ketua Umum DPP PDI Per juangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, ideologi tertutup dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman. “Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia, menjadi pendeteksi sekaligus tameng proteksi terhadap tendensi hidupnya ideologi tertutup,” kata Megawati Soekarnoputri. Menurut Megawati, ideologi tertutup itu bersifat dogmatis serta tidak berasal dari cita-cita yang sudah hidup di masyarakat. “Ideologi tertutup hanya muncul dari suatu kelompok tertentu yang dipaksakan diterima oleh seluruh
masyarakat. Mereka memaksakan kehendaknya sendiri, tanpa dialog apalagi demokrasi,” katanya. Megawati menegaskan, apa yang mereka lakukan hanyalah kepatuhan yang lahir dari watak kekuasaan totaliter dan dijalankan dengan caracara totaliter pula. Bagi mereka, kata dia, teror dan propaganda adalah jalan kunci tercapainya kekuasaan. Presiden kelima Republik Indonesia ini menjelaskan, syarat mutlak hidupnya ideologi tertutup adalah lahirnya aturan-aturan hingga dilarangnya pemikiran kritis. “Mereka menghendaki kese ragaman dalam berpikir dan bertindak, dengan memaksakan kehendaknya,” katanya. Karena itu, menurut Megawati, pe mahaman terhadap agama dan keyakinan sebagai bentuk
kesosialan pun dihancurkan, bahkan dimusnahkan. Megawati menegaskan, demokrasi dan keberagaman dalam ideologi tertutup tidak ditolelansi karena kepatuhan total masyarakat menjadi tujuan, serta anti kebhinnekaan. “Itulah yang muncul dengan berbagai persoalan SARA akhir-akhir ini,” katanya. Menurut Megawati, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup juga memosisikan diria se bagai pembawa “self fulilling prophecy”, yakni para peramal masa depan. Bersumber Pancasila Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar semua keputusan dan kebijakan politik sudah seharusnya bersumber pada jiwa dan semangat nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. (Bersambung ke halaman 11)
Isu Unjukrasa di Medsos
Kapolrestabes Imbau Warga Jangan Mudah Percaya Medan | Jurnal Asia Polisi mengimbau masyarakat Kota Medan agar tidak mudah percaya dengan isu yang berkembang di media sosial (Medsos). Hal ini terkait dengan adanya isu unjuk rasa besar-besaran yang dikabarkan akan berlangsung, Kamis (12/1) besok. “Jangan terlalu percaya dan menelan mentah-mentah setiap isu di medsos?. Pastikan lebih dulu kebenarannya,” ujar Kapolrestabes Medan Kombes Pol Sandi Nugroho, Selasa (10/1). Pernyataan itu disampaikan Sandi saat ditanya kesiapan Polrestabes menghadapi isu unjuk rasa yang? akan digelar mahasiswa pada Kamis (12/1) di seluruh Indonesia. Isu tersebut berkembang dari
sejumlah medsos, di antara WhatsApp dan Facebook. Di situ disebutkan seluruh mahasiswa akan melakukan aksi unjuk rasa, turun ke jalan menyuarakan keresahan karena harga-harga yang naik. Di WhatsApp dikatakan, pemerintah sewenang-wenang menetapkan kebijakan, serta saling lempar tanggung jawab.Maka hanya ada satu kata, LAWAN! Harga-harga naik di awal 2017, menunjukan prospek dan kualitas kerja pemerintah yang nyata. NYATA MEMERAS RAKYATNYA ! Rezim kali ini seakan main-main, memerintah negara yang kualitasnya bukan main, sehingga harga diri bangsa serta kesejahteraan rakyat jauh dari kata bahagia.
”Sampai sekarang, kami belum ada menerima laporan dari orang, kelompok atau organisasi ma hasiswa yang akan berunjuk rasa pada tanggal tersebut,” tegasnya. Namun, mantan Kapolsek Medan Baru ini memastikan, pihaknya tetap siap apakah unjuk rasa itu ada atau tidak. “Kami tetap siap, apakah memang ada unjuk rasa atau tidak,” tutupnya. Akan Kita Basmi! Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan pemerintah segera merumuskan regulasi yang dapat memberikan sanksi berupa denda kepada netizen “nakal” yang menyebarkan informasi atau berita bohong (hoax) di media sosial.
“Ya nanti kan ada sendiri pasalpasalnya. Ini lagi dibentuk organisasinya, posturnya dibentuk, lalu mereka kerja tentu nanti ada pasal-pasal yang akan dipakai sebagai pedoman kerja itu,” kata Wiranto usai rapat kerja terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/1). Mantan Panglima ABRI ini menegaskan, regulasi tersebut didasari semangat anti-infomasi hoax yang akan dikampanyekan hingga berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akan membasmi penyebar informasi yang tidak benar tersebut guna meminimalisasi terjadinya kesalahan opini di publik. “Tapi yang pasti ya sekarang dengan semangat antihoax sudah menyebar ke daerah. Mereka mera-
sa perlu bahwa memang hal-hal yang menyangkut pemberitaan yang tidak benar, yang meresahkan masyarakat, yang harus dibasmi, karena kita hanya kehabisan energi kalau kita disibukkan untuk urusan hoax. Sehingga sumber-sumbernya harus kita hentikan,” tegas Wiranto. Hukuman denda bagi netizen penyebar berita hoax, jelas Wiranto, tidak diperlukan membuat undang-undang yang baru. Sehingga, nantinya regulasi tersebut hanya akan mengacu pada UU ITE dalam penerapannya. “UU sudah ada kok. Kita itu mengacu pada UU itu untuk melaksanakan aksinya. ini hanya koordinasi kok,” pungkas mantan Ketua Umum Partai Hanura tersebut. (bowo/ozc)
Sri Mulyani: Pengelola Negara Enggak Bisa Kaya Tukang Obat!
Jurnal Asia | Ant: ivan Awal Lingga
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan arahan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (10/1).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menceritakan pengalaman di awal masa jabatannya saat merombak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan(APBNP) 2016 lalu. Dirombaknya APBNP 2016 dilakukan karena asumsi penerimaan perpajakan Rp 1.546 triliun dipatok terlalu tinggi.
Akibatnya, APBNP 2016 direvisi dengan memangkas anggaran belanja negara agar deisit anggaran berada di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “Kita Alhamdulillah bisa tutup deisit 2,46%. Tadinya APBN 2016 di desain awal terus mengalami perubahan maka dibuatlah APBNP,” tutur Sri Mulyani dalam Rakernas Kementerian Keuangan di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/1). Dengan demikian, pada akhir tahun 2016 APBNP ditutup dengan mengalami defisit sebesar 2,46%. Angka ini terbilang masih aman karena di bawah batas yang ditetapkan dalam undang-undang keuangan negara. “Ada seorang perempuan tiba-
tiba disuruh jadi menteri keuangan, seminggu setelah itu APBNP ini penerimaannya sulit dicapai. Kalau belanja tetap Rp 2.000 triliun, defisitnya akan 3% dan itu melanggar undang-undang keuangan negara,” kata Sri Mulyani. Sri Mulyani juga mengatakan, dalam mengelola keuangan negara tidak seperti orang yang berjualan obat keliling. Setiap angka yang tertuang dalam APBN harus benarbenar dihitung secara jelas dengan mempertimbangkan perekonomian ke depan. “Mengelola keuangan negara, anda tidak jadi tukang obat. Karena setiap apa yang kamu bilang itu diuji, dan kontan sifatnya,” ujar Sri Mulyani. (Bersambung ke halaman 11)
Jakarta | Jurnal Asia Realisasi repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty per 31 Desember 2016 tercatat mencapai Rp 112,2 triliun. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan komitmen para peserta yang tadinya Rp141 triliun. Demikian data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (10/1). Ditjen Pajak menjelaskan adanya selisih Rp29 triliun disebabkan beberapa kemungkinan, di antaranya perbedaan perlakuan atas dana yang masuk ke Indonesia antara 1 Januari 2016–30 Juni 2016. Ini karena pada periode pertama program amnesti pajak, dana tersebut dianggap sebagai repatriasi sesuai PMK 119/2016. Sementara itu memasuki periode kedua, terjadi perubahan kebijakan melalui PMK 150/2016, sehingga dana yang masuk ke Indonesia dari 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 dapat diperlakukan sebagai repatriasi atau deklarasi dalam negeri sesuai pilihan wajib pajak. Maka dari itu, dana yang masuk pada periode tersebut tidak wajib dimasukkan dalam rekening khusus pada perbankan. Pada sisi lain juga diakui adanya peserta tax amnesty yang memang tidak merealisasikan komitmen awal. Ditjen Pajak akan meneliti juga laporan realisasi repatriasi yang disampaikan WP ke KPP masing-masing sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor 28/2016. Laporan realisasi repatriasi untuk periode I dan II harus disampaikan paling lambat pada 31 Januari 2017. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Muhammad Adimaja
PETUGAS pajak memberikan informasi kepada warga yang akan mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, baru-baru ini. Realisasi repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty per 31 Desember 2016 tercatat mencapai Rp 112,2 triliun.
Lagi, Pohon Tumbang Timpa Warga di Simpang Pemda Dinas Pertamanan Tunggu Ada Korban Baru Bekerja Medan | Jurnal Asia Pasca peristiwa robohnya Pohon Trembesi yang berusia ratusan tahun, Dinas Pertamanan Kota Medan diminta bekerja lebih serius dalam memelihara pohon di Kota Medan, jangan baru ada korban baru bekerja. ”Kita prihatin dengan banyaknya pohon yang memerlukan perawatan, jangan tunggu makan korban baru bekerja” ujar Pengamat Lingkungan Jaya Arjuna kepada wartawan, Selasa (10/1). Dijelaskan dia, Dinas Pertamanan Kota Medan diduga tidak acuh dengan keberadaan pohon yang membahayakan warga, padahal sudah ada anggaran dalam pemeliharaan pohon. “Kita lihat saja semakin lama pohon semakin di perhatikan, bukan malah dibiarkan, apa lagi pohon tersebut berada Di pusat kota, kan menjadi perhatian” katanya. Sementara, Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP Indra Warman menjelaskan pihaknya belum ada menerima laporan mengenai korban pohon tumbang. “Kita hanya mengatur arus lalu lintas pada saat kejadian, kalau korban kan bukan lakalantas, ke Dinas Pertamanan itu,” katanya singkat. Informasi diperoleh wartawan, peristiwa pohon tumbang kembali terjadi, Selasa (10/1) sekitar pukul 16.00 WIB di Jl Melati/Simpang Pemda Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang, dan menimpa seorang pengendara sepeda motor bernama Sofyan (41) warga Jl Bunga Sakura Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan. “Pohon tumbang karena ada korekan drainase, satu orang luka luka korban sudah dilarikan ke rumah sakit Bina Kasih,” kata Febri Pranginangin (35) saksi mata kejadian. Dijelaskan dia, pasca kejadian petugas Dinas Pertamanan Kota Medan dibantu BPBD melakukan evakuasi dengan memotong batang pohon yang roboh ke badan jalan. “Kadang melintas di Medan ini mengerikan, takut lihat pohon, sudah jalannya jelek rusak, ini tambah pohon tumbang lagi,” keluhnya. (Bersambung ke halaman 11)