MEDAN 02
• Pengusaha Advertising Mulai Bongkar Sendiri Papan Reklame. HAL 02 • • Gubsu Optimis Pembangunan Islamic Center Terealisasi. HAL 03 • • Gubernur Minta 244 PTS Sumut Raih Akreditasi. HAL 03
BISNIS 04
Sabtu, 11 Maret 2017
Nomor 1.327 Tahun V
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Remaja Dominasi Pelaku Curanmor di Medan Candu Narkoba Jadi Biang Kerok Medan | Jurnal Asia Narkoba memang jadi biang kerok sekaligus akar kejahatan. Di Medan, ternyata rata-rata pelaku pencurian kenderaan bermotor (curanmor) masih berusia remaja. Mereka mengaku terpaksa melakoni aksi tersebut karena kecanduan narkotik. Operasi Kancil Toba 2017 yang digelar mulai tanggal 14 Februari hingga 28 Februari, Polrestabes Medan dengan sasaran pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor), membekuk 92 pelaku yang didominasi pencandu narkotika jenis sabu. Hal ini terungkap ketika Polrestabes Medan merilis hasil pengungkapan selama Operasi Kancil, Jumat (10/3). Selain membekuk 92 orang pelaku kejahatan, polisi juga mengamankan 65 unit sepeda motor hasil curian. “Dari sembilan puluh dua orang pelaku yang diamankan, kebanyakan mereka yang diusia produktif bahkan ada juga yang dibawah umur, dan hampir dipastikan mereka ini pencandu narkoba,” ujar Kapolrestabes Medan Kombes Pol Sandi Nugroho kepada wartawan. Dijelaskan dia, 92 orang pelaku curanmor ini diamankan dari berbagai lokasi di Medan, oleh Polrestabes dan Polsek sejajaran. “Kalau modusnya macem macem, ada yang bongkar kunci T, hingga perampokan,” ungkap dia.
Kemenhub Minta Daerah Buat Aturan untuk Ojek Online Jakarta | Jurnal Asia Kementerian Perhubungan menyatakan pengoperasian ojek baik yang berbasis aplikasi/online maupun ojek pangkalan tetap harus diatur walaupun tidak ada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat. Aturan itu bisa dibuat dengan aturan daerah atau setingkatnya. “Secara lokal, pemerintah daerah dan polisi setempat bisa mengatur ojek pangkalan dan ojek online secara tersendiri, contohnya seperti andong di Malioboro tidak diatur dalam undang-undang tapi ada aturan lokal,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo dalam keterangan tertulisnya Jakarta, Jumat, 10 Maret 2017. Lebih lanjut Sugihardjo menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan tidak akan mengakomodasi ojek baik pangkalan maupun online sebagai angkutan umum resmi dalam sistem transportasi karena membawa risiko bagi masyarakat dan tidak menguntungkan terhadap sistem transportasi umum. (Bersambung ke halaman 15)
• Berkat IORA, Ekspor Mamin Bakal Lewati Target. HAL 04 • • 26 Juta Keluarga Miskin Berhak Dapat Kartu Subsidi Elpiji. HAL 05
SAHAm 06
• Rp110 Triliun Pajak Negara Berasal dari Pasar Modal. HAL 06 • • Adhi Karya Bagi Dividen 30 Persen dari Laba Bersih 2016. HAL 07 • • Intip Gerak Saham Induk Usaha Seven Eleven. HAL 07
LENTERA ASIA 08
• MK Korsel Makzulkan Park Geun-hye. HAL 08
PM Najib Serukan Persatuan. HAL 09 • • PM Vietnam Siap ke AS Tingkatkan Hubungan. HAL 09
PERISTIWA 10
• Pelaku Pelecehan Seksual Dicambuk 120 Kali. HAL 10 • • Tragis, Siswi SD Tewas Dilindas Truk. HAL 10 • • Polrestabes Musnahkan 11,4 Kg Sabu dan 140,8 Kg Ganja. HAL 11
EDUKASI 12
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
GELAR KASUS CURANMOR MEDAN. Sejumlah tersangka kasus pencurian kendaaran bermotor dihadirkan saat gelar kasus, di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, Jumat (10/3). Jajaran Polrestabes Medan berhasil menangkap 92 pelaku curanmor dengan barang bukti 87 sepeda motor. “Dari hasil interogasi (pemeriksaan), ada bermacam-macam pengakuan dari para tersangka. Ada yang mengaku baru pertama kali melakukan pencurian, ada yang perorangan, ada yang berkelompok dan ada juga yang residivis,” sambungnya.
Gratis Mengambil Kendaraan Sandi juga menyarankan kepada masyarakat yang menjadi korban pencurian agar mengecek kendaraan sepeda motornya ke Polrestabes Medan. (Bersambung ke halaman 15)
KPK: Tak Ada Lagi OTT Jakarta | Jurnal Asia Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan ada sejumlah pasal dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan menganggu kinerja lembaganya. Pasal yang dimaksud adalah soal pembentukan dewan pengawas dan penyadapan. “Kalau pasal-pasal ini diterapkan, kami tidak ada OTT (operasi tangkap tangan),” kata Febri di kantornya, Jumat (10/3). Ia menambahkan, selama ini penyadapan dilakukan sebelum proses penyidikan. Dalam revisi Undang-undang KPK, penyadapan baru bisa dilakukan setelah mendapat izin dari dewan pengawas. Selain itu penyadapan baru bisa dilakukan apabila sudah ada bukti permulaan yang cukup. Tak hanya itu, revisi Undang-undang juga menghendaki pembentukan dewan pengawas dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Bersambung ke halaman 15)
• Dukung Perkuliahan Bermutu Berintegrasi LPTK. HAL 12 • • Mahasiswa UMSU Ikuti Pelatihan • Program PJJBK. HAL 12
nASionAL 13
• Netralitas Ketua KPU DKI Dipertanyakan. HAL 13 • • Kemdagri Targetkan Perekaman e-KTP Selesai Akhir 2017. HAL 13
inTernASionAL 14
• Ribuan Rumah Sakit AS Tolak RUU Kesehatan Versi Trump. HAL 14
oLAHrAGA 16
• Dua Wakil Indonesia Ada di Perempatinal. HAL 16 • • Pangdam I/BB Dukung Kemajuan PSMS. HAL 16
SPorT 17
• Mengejar Pelipur Lara. HAL 17
INFOBANK 18
• Bank Pelat Merah Bidik KUR Sektor Sawit. HAL 18 • BI Matangkan Pembentukan Lembaga Pengimbang Sentral. HAL 19
ProPerTi 20
• Investor akan Bangun Hotel • dan Resor Mewah. HAL 20
Jurnal Asia | Ant: Widodo S. Jusuf
DUA petugas KPK (kiri) menunjukkan barang bukti uang sebanyak Rp2 Miliar disaksikan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan) dalam keterangan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT).Kini OTT terancam tak ada lagi, karena kewenangan dipangkas dengan revisi UU KPK.
Seremoni 24
• Presiden Setuju Penyiaran Lagu Nasional Sehari Penuh. HAL 24 • • Hadiah Sepeda dari Jokowi Sampai ke Australia. HAL 25 • • Istri Wapres Hadiri HUT Ke-53 Dharma Pertiwi. HAL 25