Hal. 5
Hal. 9
Hal. 19
Sumut Peringat Satu Penghasil Perkara Tender
Megawati Bela Ahok
Soal Manggis, Indonesia Gugat Tiongkok
Hal. 7
Hal. 10
Hal. 24
Perkara Rp20 Ribu Sampai Mahkamah Agung
Korban Tewas Badai Haiti Capai 1.000 Orang
Jokowi Masuk 50 Tokoh Muslim Berpengaruh Dunia
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Selasa, 11 Oktober 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.202 Tahun V
Tol Belmera Rawan Rampok Bersenpi Truk Kontainer Muatan Semen Dibajak Dua Mobil Medan | Jurnal Asia Bagi pengguna jalur tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera), diharapkan lebih berhatihati. Karena di kawasan ini ternyata juga sudah jadi pantauan kawanan rampok bersenjata api. Seperti yang dialami supir truk kontainer mengangkut semen, jadi korban 7 pria tak dikenal, Senin (10/10) sore. Dibawah todongan pistol, ia tak berdaya ketika barang berharga dan uang dirampas pelaku. Petaka ini dialami Zainal (45), pengemudi truk kontainer BK 9599 DB bermuatan semen, yang mengaku menetap di Serdang Bedagai. Pria paruh baya ini dibajak tujuh pria berpistol di Tol Jalan Belmera KM 25, Percut Sei Tuan. Dalam peristiwa kemarin, korban sempat disekap dan barang berharga turut digasak bandit. (Bersambung ke halaman 11)
Tutup
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
5360,828 -16,320 -0,300
Shanghai
3,048.14
43.44
1.45
Nikkei 225
16,860.09
-39.01
-0.23
Hang Seng 23,851.82 -100.68
-0.42
EURO STOXX 3,022.64 S&P Dowjones Nasdaq
22.07
0.74
2,157.25
0.75
0.03
18,234.00
35.00
0.19
4,880.50
8.50
0.17
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 12,969.00 9,855.81 14,513.63 16,114.00 1,671.80 12,596.77 3,127.33 1,602.80 9,296.20 4,106.40 9,446.44
Banyak PNS Tak Bisa Berobat
Tunggakan Iuran BPJS Pemda Rp150 Miliar
Jurnal Asia | Herry Chaniago
BelMeRA RAwAN. Pintu gerbang tol Belmera kawasan Amplas, kerap dipadati kenderaan yang keluar masuk. Para pengguna jasa tol diharapkan lebih berhati-hati saat melintasi jalur ini karena sudah dipantau kawanan rampok bersenpi. Pihak petugas kepolisian ataupun yang berwenang diminta untuk lebih sering melakukan patroli demi kenyamanan pengendara.
Gara-gara Ilegal Fishing
Indonesia Rugi US$ 20 Miliar Setahun Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan makin banyak negara dan institusi internasional yang menyadari bahwa kasus kejahatan pencurian ikan atau Illegal, Un regulated, and Unreported (IUU) Fishing adalah kejahatan trans nasional yang dampaknya luar biasa, dan mendunia. Dampak negatif kasus tersebut tidak terbatas pada industri perikanan saja namun juga mencakup masalah lingkungan. "Praktik illegal fishing telah me ngurangi stok ikan dunia sekitar 90,1%. Selain itu, illegal fishing terkait kejahatan lain, seperti penyelundupan barang dan penyelundupan narkoba dan pelanggaran terhadap peraturan perlindungan alam dan kebersihan," kata Jokowi, saat membuka Pertemuan Tingkat Tinggi The 2ndInternational Symposium on Fisheries Crime, di Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta, Senin (10/10) seperti dikutip dari situs resmi Setkab. Jokowi mengingatkan, IUU Fishing telah berkembang dari kejahatan transnasional yang sangat serius dan terorganisir. Bila IUU Fishing terus dibiarkan merajalela, lanjut Jokowi maka bumi ini, bumi tempat tinggal kita bersama rumah kita bersama, akan terancam keberlanjutannya. Karena itu, Jokowi menilai sangatlah penting untuk memerangi
Indeks Saham Nama
kejahatan transnasional yang terorganisasi tersebut dengan kolaborasi global. Kasus Indonesia Menurut Jokowi, Indonesia tidak bisa mendiamkan persoalan IUU Fishing itu. Ia menyebut, illegal ishing telah mengakibatkan keru gian ekonomi Indonesia sebesar US$ 20 miliar per tahun, termasuk mengancam 65% terumbu karang di Indonesia. Jokowi menjelaskan, dalam dua tahun terakhir Indonesia terus menggencarkan usaha untuk melawan praktik IUU Fishing seperti penangkapan dan penenggelaman 236 kapal pencuri ikan. Hasilnya, kata Jokowi, mulai terlihat tingkat eksploitasi ikan di Indonesia mengalami penurunan antara 30-35%, sehingga memungkinkan Indonesia meningkatkan stok nasional ikan dari 7,3 ton ditahun 2013, menjadi 9,9 juta ton di tahun 2015. Selain itu, dari Januari sampai Juni tahun 2016 ada peningkatan ekspor sebesar 7,34% produk perikanan Indonesia jika dibandingkan pada periode yang sama di 2015. Namun, Jokowi meminta semua pihak tidak cepat berpuas diri. Ia menegaskan, Indonesia ingin terus belajar dari negara-negara lain dalam melawan IUU Fishing, sekaligus kita akan dengan senang hati berbagi pengalaman kepada negara-negara sahabat. (ant)
Banyak Masalah dalam Proyek E-KTP Warga Medan Mengeluh Blanko Kosong Medan | Jurnal Asia Anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy, menilai penyelenggaraan pelayanan publik soal pembuatan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) oleh Kementerian Dalam Negeri berlangsung lambat dan banyak persoalan. Pihaknya menemukan banyak kekacauan di berbagai daerah. “Kami pantau hingga kecamatan,” ucapnya di kantornya, Senin (10/10). Ahmad mengatakan salah satu persoalan yang muncul adalah ketidaksesuaian jumlah blangko
untuk penduduk yang belum terlayani e-KTP. Ahmad berujar, berdasarkan pengumuman Kementerian Dalam Negeri, pada awal Juli 2016, 22 juta penduduk belum terlayani e-KTP. Sedangkan blangko untuk e-KTP tahun ini hanya 4,5 juta. Persoalan menumpuk saat pelayanan e-KTP diperpanjang hingga pertengahan 2017. Namun surat edaran Kementerian Dalam Negeri tertanggal 12 Mei 2016 menyatakan pelayanan hanya sampai 31 September 2016. Jadi
belum ada keterangan resmi ihwal perpanjangan mengurus e-KTP. Ahmad menilai belum adanya pembaruan terhadap surat edaran itu mengakibatkan dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah yang merekam serta mencetak e-KTP takut melayani setelah September 2016. Para petugas dinilai tidak berani melayani karena belum ada surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri untuk memperpanjang pemberian layanan e-KTP kepada penduduk. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa
KeTuA Ombudsman Amzulian Rifai (tengah) mendengarkan keterangan dari anggota DPR saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10).
Terkait Dwelling Time
Kepala Kantor Syahbandar dan Pejabat OP Belawan Diperiksa Kepala kantor Syahbandar berinisial KGS dan seorang pejabat Otoritas Pelabuhan (OP) Belawan berinisial HMY, diperiksa tim khusus (timsus) Polda Sumut. Keduanya diminta keterangan sebagai saksi atas dugaan suap, kepada oknum di Syahbandar senilai Rp57 juta, Senin (10/10). Jurnal Asia | Ant: Didik Suhartono
ANGGOTA kepolisian bersiaga di area bongkar muat kontainer terminal peti kemas. Poldasu terus menggeber kasus OTT yang melibatkan Ketua APBMI Sumut, terkait molornya dwelling time di Belawan.
Jakarta | Jurnal Asia Penunggakan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ternyata tidak hanya terjadi pada peserta mandiri. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang iurannya harus disetorkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) pun melakukan hal serupa. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, hingga saat ini pihaknya menerima laporan bahwa tunggakan iuran PNS nilainya mencapai sekitar Rp 150 miliar. Angka tersebut sebenarnya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tembus di angka Rp 1 triliun. “Tunggakannya sekitar Rp 150 miliar, sudah jauh menurun bila dibandingkan saat di awal-awal yang sampai Rp 1 triliun,” ujar Fachmi di Jakarta, Senin (10/10). Meski tidak secara rinci mengatakan pemda mana saja yang melakukan penunggakan, namun Fachmi menuturkan, bahwa tren tunggakan yang terjadi di pemda sudah berangsur-angsur membaik. “Makin lama makin baik lah,” tuturnya. (Bersambung ke halaman 11)
Namun Polda Sumut enggan membeberkan peran serta kedua pejabat OP tersebut, dalam kasus yang menjerat dua pelaku berinisial P
(28) dan HPM (47), yang tertangkap tangan saat ‘memeras’ salah satu perusahaan pembangun jalan tol Bandar Kuala Namu-Binjai. “Kedua pejabat itu diperiksa sebagai saksi. Apakah ada kaitannya dengan yang lain-lain, kita tunggu saja apa hasil penyelidikan,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting. Sayangnya, mantan Kapolresta Binjai ini seolah berusaha menutupi keterkaitan antara tersangka HPM dan P yang diduga memberikan uang pelicin kepada oknum pejabat di Syahbandar dan OP Belawan. “Baru penyidik yang tau apakah uang pelicin itu diberikan kepada KGS atau HMY. Saya belum tau apa keterkaitannya,” ujarnya. Yang pasti, sambung dia, hingga saat ini penyidik timsus Polda Sumut baru memeriksa 10 orang saksi,
berinisial O selaku saksi pelapor, HPM, saksi pelaku, tiga personil Polisi yang melakukan penangkapan berinisial ES, DOT dan SM. Sedangkan saksi petugas bongkar muat ada tiga orang yakni DS, AN dan SPM. “Totalnya ada 10 orang saksi yang sudah diperiksa termasuk kepala kantor Syahbandar dan pejabat OP Belawan. Saat ini penyidik sedang mengembangkan penyelidikan termasuk memeriksa 68 perusahaan di bawah APBMI dan organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM),” sebutnya. Kemudian, masih kata Rina, setelah para saksi tersebut diperiksa secara mendetail, penyidik juga akan memeriksa 17 saksi dari perusahaan bongkar muat dan sejumlah karyawan di OP Belawan. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Basri Marzuki
PeTuGAS memverifikasi kelengkapan berkas calon peserta BPJS untuk memenuhi persyaratan pendaftaran BPJS Kesehatan di Palu, Sulawesi Tengah.
KPPU Medan Fokus Soroti
Biaya Logistik Sumut Tinggi Medan | Jurnal Asia Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Medan tengah fokus menyoroti biaya logistik di Sumatra Utara. Adapun, saat ini ada beberapa penelitian inisiatif dan penyelidikan yang sedang mereka tangani. Pertama, yakni dugaan pelanggaran UU No.5/1999 oleh PT Apollo Kualanamoo dan PT Gatrans terkait penetapan harga regulated agent (RA) di Bandara Kualanamu. Penelitian inisiatif ini direkomendasikan masuk ke tahap penyelidikan. Kedua, penyelidikan dugaan pelanggaran yakni praktik monopoli oleh PT Artha Samudera Kontindo, dan PT Sarana Gemilang pada Kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) KPP Bea Cukai Belawan. Saat ini memasuki tahap pengembalian berkas penyelidikan. Ketiga, dugaan praktik monopoli oleh PT Angkasa Pura II (Persero) dalam pengiriman (outgoing) dan pengambilan (incoming) kargo di Bandara Kualanamu. Dugaan ini tengah dalam masa perpanjangan penyelidikan. "Di Sumut ini memang biaya logistik tinggi. Bahkan, untuk penelitian RA, kami mendapat informasi tarifnya paling tinggi di Indonesia. Seluruhnya ini bisa berdampak kepada konsumen. Kenapa penentuan tarif sepenuhnya dilepas ke pelaku usaha dari otoritas? Kami berharap ke depan bisa menekan ekonomi biaya tinggi di Sumut," papar Ketua KPPU Medan Abdul Hakim Pasaribu, Senin (10/10). (Bersambung ke halaman 11)
2017, Cukai & Harga Eceran Rokok Naik Jakarta | Jurnal Asia Mulai 1 Januari 2017, pemerintah akan menaikkan tarif cukai rokok rata-rata 10,54%, dan meningkatkan harga jual eceran rokok di pasar melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 179/PMK.011/3012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) itu, diatur tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari yang telah berlaku, dan harga jual eceran tidak boleh lebih rendah dari batasan harga jual eceran per batang atau gram yang berlaku. Berdasarkan PMK tersebut, mulai 1 Januari 2017 akan berlaku harga jual eceran paling rendah baru, yakni Rp655 untuk sigaret kretek mesin, Rp585 untuk sigaret putih mesin, Rp400 untuk sigaret kretek tangan dan sigaret putih tangan, serta Rp655 untuk sigaret kretek tangan ilter dan sigaret putih tangan ilter. Kemudian harga jual eceran terendah untuk sigaret kretek mesin hasil tembakau yang diimpor adalah Rp1.120, untuk sigaret putih mesin hasil tembakau yang diimpor Rp1.030, sigaret kretek tangan dan sigaret putih tangan dari hasil tembakau yang diimpor adalah Rp1.215. (Bersambung ke halaman 11)