Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 12 Januari 2016

Page 1

Kereta Cepat Alat Diplomasi Bisnis Indonesia-Tiongkok

Pembentukan Otorita Danau Toba Perlu Undang-undang

Hal. 3

Hal. 4

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Selasa, 12 Januari 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

Tarif Angkot Suryadharma Ali Medan Belum Turun Dihukum 6 Tahun Penjara Hal. 5

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 979 Tahun IV

Menkeu Incar Wajib Pajak Orang Pribadi Sasar Pemilik Pengeluaran Rp200 Ribu Perhari Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah bersama DPR telah sepakat dalam membuat target pajak 2016 sebesar Rp1.360 triliun. untuk mencapai ini, Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan fokus, untuk mengejar penerimaan dari wajib pajak orang pribadi (WP-OP) selain tentunya menerapkan pengampunan pajak (tax amnesty).

Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma

LAPORAN PeNeRIMAAN PAJAK. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kedua kanan) bersama Plt Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi (kedua kiri) memaparkan laporan penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Senin (11/1).

Anggota Paspampres Bawa Narkoba di KNIA Simpan Barang Bukti dalam Topi Deli Serdang | Jurnal Asia Anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Pratu Frestiyan Asrdha Pranata (FAP), di tangkap petugas Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA), Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Senin (11/1). Oknum TNI yang diketahui dari Kesatuan Ton Lalint Yon Wal Pront Neg Paspamres protokol Negara tersebut, diamankan karena membawa setengah butir pil ekstasi dan narkotika jenis sabu seberat 0.35 gram. Diketahui pelaku saat itu hendak berangkat menuju Jakarta. “Orang bersangkutan sudah diserahkan ke Denpom Lubuk Pakam. Dia diamankan petugas Bandara Kualanamu saat melewati x-ray di bandara,” ujar Kapolres Deliserdang, AKBP M Edi Faryadi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, oknum TNI yang ditangkap itu hendak berangkat ke Jakarta dengan pesawat Garuda Indonesia GA 181. Pelaksana Tugas Humas dan Protokoler Bandara Kualanamu, Wisnu Budi Setianto mengatakan narkoba tersebut diketahui ada di balik topi yang sedang dipakainya. Terkait kelakukan anak buahnya tersebut, Komandan Paspampres Mayjen TNI Andika Perkasa mendorong agar oknum Paspampres itu segera diproses secara hukum. “Benar bahwa Prajurit Satu Frestian Ardha Pranata (FAP) yang

menjabat sebagai Tamtama Pengawal Bermotor di Batalyon Pe ngawal Protokoler Kenegaraan, Paspampres, tertangkap di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara,” ujarnya. Andika juga menjelaskan, FAP berangkat ke Medan pada Minggu (10/1) tanpa seizin dan sepengetahuan satuannya. “Sampai dengan saat ini, yang bersangkutan masih diperiksa oleh Detasemen Polisi Militer I/1 Pematang Siantar, Sumatera Utara (bagian dari Polisi Militer Kodam 1 Bukit Barisan),” kata Andika. Sebagai tindak lanjut, kata Andika, Paspampres akan men do rong pro ses hukum terhadap Pratu FAP secepatnya. “Selain itu, Paspampres akan mengusulkan kepada aparat hukum yang memproses kasusnya (Polisi Militer Kodam 1, Oditur Militer dan Pengadilan Militer) untuk memberikan hukuman tambahan berupa pemberhentian dinas keprajuritan dengan tidak hormat,” tegas Andika. Senada dengan hal tersebut, pi hak Istana Kepresidenan juga mengecam keras perbuatan oknum Paspampres itu. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pihak Istana Ke presidenan telah menerima laporan penangkapan tersebut. Ditegaskan Pramono, siapapun yang tertangkap berkaitan dengan narkotika, harus ditindak tegas. (Bersambung ke halaman 11)

Selama ini penerimaan pajak yang dipungut dari WPOP di Indonesia masih terlalu kecil dan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk. Hal tersebut diamini Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi yang menyebut peningkatan jumlah WPOP potensial akan menjadi bekal institusinya dalam mencapai target pajak 2016. Bahkan ia mengaku memiliki data WPOP potensial yang selama ini belum terdaftar sebagai WP. “Saya punya data statistik masyarakat kelas menengah di Indonesia yang belanjanya per hari Rp100 ribu-Rp200 ribu, jumlahnya itu mencapai 129 juta. Sedangkan WPOP yang terdaftar baru 27 juta, jadi bayangkan ada selisih yang belum terdaftar sebagai wajib pajak,” kata Ken di kantornya, Senin (11/1). Untuk menjaring para WPOP potensial tersebut, lanjut Ken, DJP akan mempermudah segala bentuk adiministrasi bagi siapa saja yang

secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. “Untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) tidak usah aneh-aneh syaratnya. Di mal di manapun bisa saya titipkan untuk buat,” jelasnya. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan men dukung upaya ekstensifikasi tersebut. Ia menilai selama ini penerimaan pajak di Indonesia masih sangat bergantung pada setoran pajak yang dilakuan oleh perusahaan atau melalui Pajak Penghasilan (PPh) badan. “Padahal kalau kita bergantung terlalu banyak pada PPh badan maka akan jadi volatile. Sebab kalau ekonomi sedang bagus, PPh badan bagus, ekonomi jelek maka PPh badan juga turun,” jelas Bambang. Sebelumnya, Direktur Center Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengusulkan agar pemerintah segera merevisi target penerimaan pajak tahun depan dari angka Rp1.350 triliun

seperti yang tercantum dalam APBN 2016. Yustinus menyebut target realistis dengan mempertimbangkan kondisi makro perekonomian tahun ini hanya sebesar Rp 1.280 triliun. “Kalau mau realistis di angka Rp 1.280 triliun. Itu sudah tumbuh 15 persen dari perkiraan realisasi di 2015 ditambah tax amnesty,” kata Yustinus. Namun untuk merevisi target tersebut, ia menyarankan agar dilakukan setelah ada kepastian terkait kondisi perekonomian di awal tahun dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak di DPR. “Kita perlu revisi dengan APBNP setelah kuartal I 2016,” jelasnya. Bidik 3 Hal Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro mengatakan 2016 merupakan tahun yang tidak lebih baik ketimbang 2015 untuk negaranegara berkembang (emerging market) termasuk Indonesia. (Bersambung ke halaman 11)

Belum Terakreditasi

Seribuan Sekolah di Sumut Tak Bisa Gelar UN Medan | Jurnal Asia Seribuan sekolah di Sumatera Utara (Sumut) terancam tak bisa menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) pada 2016. Pasalnya, sekolah tersebut belum terakreditasi dari Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Sumut. “Banyak faktor menyebabkan seribuan sekolah mulai jenjang SD hingga SMA sederajat, tidak bisa menyelenggarakan UN sendiri. Selain karena habis masa berlaku akreditasinya juga belum pernah

diakreditasi sama sekali,” kata Ketua BAP-S/M Sumut Drs H Ng Daeng Malewa MM di kantor Dinas Pendidikan Sumatera Utara Jalan T.Cik Ditiro Medan, Senin (11/1). Kebijakan tersebut kata Malewa diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Namun bagi sekolah yang belum terakreditasi itu tidak boleh mengelar UN sendiri, tapi mengikuti UN dengan menumpang di sekolah lain (induk) yang terdekat. Dijelaskannya, selain tidak bisa menyelenggarakan UN dan me-

numpang dengan sekolah lain, dampak lainnya adalah sekolah tersebut tidak berhak mengeluarkan ijazah. Jika tetap mengeluarkan ijazah maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Menurut Malewa, untuk menentukan predikat akreditasi sekolah, ada delapan faktor yang harus dipenuhi, yakni isi, proses, kompetensi jurusan, sarana-prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. (Bersambung ke halaman 11)

Tutup

Kurs Tengah

(-/+)

%

IHSG

4465,483 -80,810 -1,780

Shanghai

3,016.70 -169.71

Nikkei 225

17,697.96

-5.33

-69.38

-0.39

Hang Seng 19,888.50 -565.21

-2.76

EURO STOXX 3,062.04

28.57

0.94

S&P 500

1,925.90

3.87

0.20

Dowjones

16,386.08

39.63

0.24

4,647.91

4.28

0.09

Nasdaq

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,935.00 9,705.76 15,215.64 20,230.16 1,795.24 11,880.31 3,167.79 1,569.90 9,089.11 4,635.30 9,680.79

Jurnal Asia | Ant: Akbar Nugroho Gumay

ADe KOMARuDIN (kedua kiri) mengucapkan sumpah di pelantikan Ketua DPR sisa masa jabatan tahun 20142019, saat Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/1).

Ade Komarudin Resmi Ketua DPR-RI Larang Pansus Kunker ke LN Jakarta | Jurnal Asia Ade Komarudin akhirnya resmi menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Pelantikan dilakukan ditengah protes keras dan hujan interupsi anggota DPR, yang hadir dalam rapat paripurna. Bahkan untuk memperlancarnya, mikrofon para anggota dewan terpaksa dimatikan total. Meski demikian, pemimpin sidang Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak peduli, akan protes para anggotaanggota DPR tersebut. Mikrofon para anggota dimatikan. Diduga sengaja dilakukan untuk menghindari interupsi terus menerus. Anggota DPR dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul dan anggota DPR dari Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, ikut naik ke podium untuk berbicara. Mereka meminta pelantikan ditunda. Namun Fahri tidak bergeming. Dia meneruskan acara pelantikan. "Saya minta supaya jangan memaksa kehendak. Kasihan lembaga ini. Kawan-kawan kita dari PDI Perjuangan sedang ada acara. Kenapa tidak ditunda saja," kata Luhut. Sementara Melchias Mekeng meminta agar pimpinan DPR bersikap adil. Sebab, kubu Agung Laksono (AL) juga telah mengajukan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua DPR tetapi tidak direspons oleh pimpinan DPR. "Kami minta pimpinan berlaku adil," tegasnya. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tetap melanjutkan prosesi pelantikan Ade Komarudin sebagai ketua DPR meski ada hujan interupsi. Pelantikan diwarnai teriakan sahutsahutan interupsi. Anggota F-Golkar Dave Laksono sempat menyerahkan bukti bahwa kubu Agung sudah mengirim surat ke pimpinan DPR. Surat lalu diterima oleh Fahri. (Bersambung ke halaman 11)

Paling Cepat 2017 Mendatang

Jurnal Asia | Ant: Saiful Bahri

KeGIATAN belajar mengajar di sekolah, Senin (11/1). Di Sumut, sekitar seribuan sekolah terancam tak bisa menggelar UN karena tak terdaftar akreditasi di BAP-S/M Provsu.

Tak Ada Munaslub dan Munas Bersama Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical), secara bergantian, merapat ke Istana Negara menemui Presiden Jokowi Widodo (Jokowi). Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut Jokowi akan ikut turun tangan mendamaikan Golkar.

Jurnal Asia | Ant: Widodo S. Jusuf

Indeks Saham Nama

Polri: Pengelompokan SIM C Masih Wacana

Jokowi Bantu Damaikan Golkar

KeTuA Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (kiri) dan Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/1).

Hal. 11

Awalnya, JK ditanya soal kedatangan Agung Laksono menemui Jokowi. “Di sebelah ada Pak Agung di Istana, bahas apa?” tanya wartawan kepada JK. “O iya ya, damai-damailah,” jawab JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (11/1).

“Saya kan sudah sering. Biar Presiden kali ini, saya kan sering ketemu,” tambah JK sambil tersenyum. JK mengatakan pertemuan Jokowi dan Agung, kemudian Ical, tidak membahas soal perombakan kabinet, tetapi lebih pada membahas soal internal Golkar. Dirinya kembali menegaskan perlu adanya Munas untuk menyelesaikan konlik internal Golkar yang semakin berlarut-larut. “Memang begitu keputusan kita sebenarnya. Begitu yang disetujui, perlunya ada munas. Bukan munas bersama tapi satu munas, tapi sebelumnya pengurus dikonsolidasi,” terangnya. Terkait kehadiran kedua petinggi parpol yang sedang berseteru tersebut, pemerintah menginginkan agar partai politik (parpol) sebagai salah satu pilar demokrasi, mampu

menyelesaikan berbagai konflik internal di parpol yang bersangkutan. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pra tik no di Jakarta, Senin, mengatakan Presiden Jokowi mengundang politisi Partai Golkar Agung Laksono dan Aburizal Bakrie untuk mendorong penyelesaian konlik di parpol itu. “Pemerintah berketetapan agar persoalan yang dihadapi partaipartai politik termasuk oleh Golkar itu bisa diselesaikan. Dan tentunya mekanisme penyelesaian itu adalah mekanisme di internal partai,” kata Pramono Anung. Ia menyebutkan Presiden Jokowi mengundang Agung Laksono dan Aburizal Bakrie untuk didengarkan penjelasannya mengenai upaya penyelesaian masalah internal itu. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal Asia Kepolisian Republik Indonesia berencana untuk mengelompokkan Surat Izin Mengemudi (SIM) C ke dalam tiga jenis. Pengelompokkan ini bertujuan meningkatkan keselamatan pengendara motor. “Ini (pengelompokan SIM C) untuk meningkatkan kualitas keselamatan berkendara bagi pengendara motor,” kata Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Condro Kirono, Senin (11/1). Dia mengatakan jajarannya melihat jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua masih cukup tinggi. Untuk itu, ujarnya, mesti ada peraturan baru bagi pengendara motor dengan kapasitas mesin besar. “Perlu kompetensi para pengendara sebagai bahan pertimbangan kemampuan dan keterampilan dari jenis motor yang berbeda-beda. Untuk keselamatan mereka juga,” katanya. Ia mencontohkan, kemampuan dan cara mengendarai motor bebek dengan motor besar Harley Davidson berbeda. Oleh karena itu, ujian untuk mendapatkan SIM bagi pengendara motor besar ini haruslah berbeda, katanya. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Muhammad Iqbal

PeTuGAS mencetak Surat Ijin Mengemudi (SIM) C di Satpas Polres Metropolitan Tangerang, Tangerang, Banten, Senin (11/1).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.