Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 12 Juli 2016

Page 1

Hal. 4

Hal. 9

Hal. 16

Tingkat Kehadiran ASN Pemprovsu 99 Persen

Skandal Senjata Ilegal

BI Rilis Produk Hedging

Hal. 6

Hal. 12

Hal. 19

Pembakaran Hutan Sumatera Kembali Marak

Korut Bakal Jadikan Korsel Lautan Api

Pembatasan Ekspor Karet Masih Diperlukan

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

Selasa, 12 Juli 2016

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.126 Tahun IV

Penculikan WNI

Indeks Saham Nama

Jokowi Minta Duterte Beri Perhatian Khusus Jakarta | Jurnal Asia Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) meminta Presiden Filipina, Rodrigo Duterte untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus penculikan yang marak menimpa para anak buah kapal (ABK) yang juga warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata Filipina Selatan. Terkait hal ini, pada 1 Juli 2016 lalu di Manila, Filipina, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi sendiri sudah sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Filipina, Perfecto Yasay Jr, sejak pemerintahan baru Filipina mulai bertugas. Di mana pada pertemuan tersebut, Menlu Retno juga menyampaikan surat dari Presiden Jokowi kepada pemerintahan baru Filipina yang memberikan ucapan selamat, atas terpilihnya Duterte sebagai presiden baru, serta berharap kerja sama

bilateral terus terjalin dengan baik. Selain itu pada suratnya, Presiden Jokowi meminta Duterte untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus penculikan yang menimpa para WNI. “Secara khusus di dalam suratnya, Presiden Republik Indonesia juga meminta (kepada Duterte untuk menaruh perhatian) terhadap permasalahan penyanderaan warga negara Indonesia,” tutur Menlu Retno di Kemenlu, Jakarta, Senin (11/7). Memang sudah saatnya Duterte memberikan perhatian lebih terhadap kasus-kasus penculikan yang kerap terjadi di wilayah Filipina. Sebab, penculikan-penculikan tersebut mereleksikan bagaimana tingkat keamanan di internal negeri Filipina sendiri. Selain tujuh WNI masih disandera kelompok yang diduga Abu Sayyaf, pada Sabtu, 9 Juli 2016 lalu tiga WNI lainnya ikut diculik ketika tengah bekerja di atas kapal ikan di perairan Sabah, Malaysia. Menentang Bayar Tebusan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan wacana operasi ber sama dengan Filipina dalam upaya pembebasan tujuh WNI yang disandera bukanlah hal baru. Hal tersebut bahkan telah dibahas sejak

20 Ribuan ASN akan Dialihkan ke Pemprov Sumut Medan | Jurnal Asia Gubernur Sumatera Utara Ir HT Erry Nuradi MSi mengatakan, sebanyak 20 ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) guru dan tenaga administrasi dari 600 sekolah menengah atas dan SMK di 33 Kabupaten/kota, akan dialihkan menjadi pegawai Pemerintah Provinsi Sumut per 1 Januari 2017. Hal ini sebagai implikasi dari pelaksanaaan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal i tu dikatakannya saat melakukan kunjungan inspeksi mendadak di Kantor Dinas Pendidikan di Jalan Cik Ditiro Medan, Senin (11/7). Gubernur didampingi para asisten dan staf ahli memimpin rapat staf di Aula Dinas Pendidikan terkait kesiapan pengalihan sebagian urusan pendidikan dari Kabupaten/ kota ke provinsi. Dalam kesempatan itu dia menekankan pengalihan urusan tersebut merupakan pekerjaan berat dan besar yang butuh perhatian. Kunjungan tersebut disempatkan Gubsu untuk memantau persiapan pelaksanaan urusan di bidang pendidikan menengah dimaksud. Dikatakannya, Pemprov harus segera menyikapi aturan dan berkembang dari implementasi UU 23/2014 yang menimbulkan banyak perubahan signiikan, terkait

kewenangan pemerintah yang ditarik ke provinsi. UU 23 tahun 2014 tersebut mengamanahkan peralihan beberapa urusan diantaranya urusan pendidikan SMA dan SMK dialihkan menjadi urusan Pemerintah Provinsi. “Ini perlu perhatian serius. Kita harus satu persepsi, jangan ada hal yang terlupakan terkait pengalihannya,” imbuh Erry. Erry mengingatkan Dinas Pendidikan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait, juga dengan kabupaten/kota. “Saya mohon perhatian. Saya merasa ini sangat penting, Perlu koordinasi dan sinkronisasi dengan Bappeda, Biro keuangan, Biro Perlengkapan dan Aset, BKD dan lain-lain. Ini harus benar-benar masuk Renja 2017, hingga tidak ada lagi yang tertinggal. Berapa ASN yang masuk dan penganggaran hak-hak sebagai ASN perlu diperhitungkan,” katanya. S ementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Arsyad Lubis memaparkan, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah pengalihan dan persiapan menyikapi perpindahan urusan tersebut. Dikatakannya, ada lima daerah yaitu Tebing tinggi, Tapsel, Nias, Dairi dan Batubara dari 47 kabupaten/kota se (Bersambung ke halaman 11)

tahun 1975 oleh kedua negara yang perbatasan wilayah perairannya saling berdekatan itu. “Nah, dalam upaya pembebasan WNI kali ini, pesan itulah yang secara kuat akan kami sampaikan, sebab Pemerintah Indonesia sama sekali menentang upaya pembebasan sandera dengan cara membayar,” ujar Retno saat diwawancarai di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), di Jakarta Pusat, Senin (11/7). Re t no m e nya t a k a n, da la m perjanjian bilateral tahun 1975 antara Indonesia dan Filipina, terdapat tiga elemen kerja sama dalam hal pengamanan wilayah perbatasan di perairan masingmasing. Yakni coordinated operation, join patrol, dan coordinated patrol. “Jadi sebenarnya kalau ngomongin bilateral antara antara Filipina dan Indonesia, sudah ada agreement yang melandasi kemungkinan diimplementasikannya tiga hal itu,” tutur Retno. “Sekarang kita bicara dalam konteks trilateral dasarnya juga ada, yakni pertemuan di Yogyakarta 5 Mei kemarin, negosiasi sudah dua kali, jadi ini bukan hal baru lagi, tapi hal biasa,” lanjut Retno. (Bersambung ke halaman 11)

%

2,994.92

6.82

Nikkei 225

15,708.82

601.84

3.98

Hang Seng 20,880.50

316.33

1.54 1.40

0.23

6,682.86

92.22

EURO STOXX 2,884.12

46.11

1.62

S&P 500

2,140.78

10.88

0.51

Dowjones

18,259.57

112.83

0.62

4,996.46

39.70

0.80

Mata uang USD CNY EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,112.00 1,961.62 14,494.02 16,984.65 16,90.25 13,031.88 3,289.12 1,539.38 9,561.28 4,141.77 9,743.28

Soal Open House Pejabat Negara

Menpan RB Bakal Terbitkan Aturan

Jurnal Asia | Ant: Widodo S. Jusuf

UPAYA PEMBEBASAN SANDERA. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung Kemenlu, Pejambon, Jakarta, Senin (11/7). Menlu mengatakan Pemerintah terus melakukan upaya pembebasan tujuh anak buah kapal (ABK) yang disandera kelompok Abu Sayyaf serta melakukan koordinasi lebih lanjut tentang tiga WNI yang diculik oleh lima anggota kelompok bersenjata di Lahad Datu, Sabah, Malaysia pada Sabtu (9/7) malam.

bank umum yang ditunjuk oleh menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan ditunjuk untuk menerima setoran uang tebusan dan atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pengampunan pajak. Adapun setoran penerimaan negara yang dimaksud, yaitu pembayaran uang tebusan Tax Amnesty. Adapun empat bank pemerintah yang dimaksud, yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Tbk, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Sementara tiga bank swasta adalah PT Bank Central Asia (BCA) Tbk, PT Bank Danamon Tbk, dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. Khusus untuk Bank Danamon dan BTPN, akan menampung uanguang tebusan dari peserta Tax Amnesty sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal Asia Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan kementeriannya akan menerbitkan kebijakan yang mengatur penyelanggaraan open house hari raya Idul Fitri oleh pejabat negara. Menurut Yuddy, peraturan tersebut akan dikeluarkan tahun depan karena masih dalam proses pembahasan. “Tahun depan kami akan mengatur pelaksanaan open house yang diselenggarakan oleh pejabat publik. Saat ini masih dalam tahap persiapan dan pembahasan,” ujar Yuddi saat ditemui di gedung Kemenpan RB, Jakarta, Senin (11/7). Yuddy mengatakan peraturan tersebut dibuat agar para pegawai negeri sipil tidak perlu mengorbankan waktu liburan Idul Fitri. Menurutnya open house bisa saja digelar saat hari pertama masuk kerja. Dia mencontohkan para pejabat di Malaysia yang menggelar acara open house dua pekan setelah Lebaran. “Saya kira ini baik. Bisa saja open house atau halal bihalal digelar saat hari pertama masuk kerja. Jadi PNS tidak perlu mengorbankan waktu liburannya. Di Malaysia, open house pejabat baru diadakan dua minggu setelah Lebaran,” ungkapnya. Open house menjadi tradisi pejabat negara saat perayaan Idul Fitri. Acara tersebut biasanya diikuti warga yang sengaja datang ke rumah pejabat untuk bersilaturahmi dan bermaafan. (kc)

Pasca-kecelakaan

Delapan Helikopter Tua TNI AD “Dikandangkan” Jakarta | Jurnal Asia Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melarang delapan helikopter milik TNI Angkatan Darat digunakan untuk aktivitas pengamanan. Delapan unit helikopter itu memiliki jenis dan usia yang sama dengan helikopter yang jatuh di Dusun Kowang, Desa Tamanmartini, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 8 Juli 2016 lalu. Adapun helikopter yang jatuh itu berjenis Bell 205 A-1 dan sudah berusia 37 tahu. “Kami punya delapan dan itu untuk operasional semua. Tapi saya bilang itu hanya boleh untuk latihan saja,” ujar Gatot di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/7). Seiring dengan itu, TNI terus mengadakan (alutsista) alat utama sistem persenjataan secara bertahap sebagai pengganti unit yang sudah tua. “Sementara itu, pengadaan bertahap. Kan tidak seperti beli tahu, beli tempe,” ujar Gatot. (Bersambung ke halaman 11)

Bappenas Usul Pembebasan Lahan Industri Dipermudah Jurnal Asia | Ant: Widodo S. Jusuf

PRESIDEN Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) dan Menkeu Bambang Brodjonegoro (ketiga kiri) menghadiri acara Pencanangan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta,pekan lalu.

Mendikbud: Perploncoan Harus Dihentikan! Senin 18 Juli siswasiswi Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) kembali ke bangku sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menegaskan segala bentuk perploncoan untuk siswa baru harus dihentikan.

Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa

Shanghai

Nasdaq

Jelang Hari Pertama Sekolah

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menghadiri rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

(-/+)

FTSE 100

Menkeu Tunjuk Tujuh Bank Persepsi Tax Amnesty Jakarta | Jurnal Asia Menteri Keuangan telah menunjuk bank persepsi untuk menampung uang tebusan yang berasal dari kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Pemerintah telah menunjuk tujuh bank, yang terdiri dari empat bank pemerintah dan tiga bank swasta yang bertugas sebagai bank persepsi. Bank persepsi dalam Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak adalah

Kurs Tengah

Tutup

“Praktik perploncoan saya tegaskan harus dihentikan. Ada peraturan khusus soal ini yaitu Permendikbud No 18/2016 yang melarang seluruh jenis perploncoan,” kata Anies dalam diskusi tentang

Hari Pertama Sekolah di Gedung Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (11/7). Anies menjelaskan seluruh kegiatan pengenalan atau orientasi sekolah bagi siswa baru diatur dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak guru. Senior, kata Anies, tidak boleh lagi ikut campur dalam urusan ini. “Kegiatan pengenalan sekolah sepenuhnya dilakukan oleh guru, tidak oleh senior. Tidak ada lagi orientasi atau ospek oleh senior dan dilakukan di jam belajar dan materinya sudah kita siapkan,” jelas Anies. Anies berharap tidak ada lagi cerita soal siswa baru melakukan hal-hal atau menggunakan atribut yang tidak relevan dengan dunia pendidikan. Anies tidak ingin kesalahan di tahun-tahun

sebelumnya terulang lagi terkait ada kejadian siswa yang meninggal saat masa orientasi terulang kembali. “Siswa harus pakai atribut seperti seragam sehari hari jadi tidak boleh pakai atribut aneh-aneh. Ada banyak kejadian anak wafat karena ospek dan perploncoan. Untuk tahun ini, kami tegaskan tidak ada lagi perploncoan,” tegas Anies. Syarat Buku yang Boleh Beredar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan juga mengungkapkan kini ada ketentuan khusus yang mengatur buku pelajaran yang boleh digunakan di sekolah. Ketentuan tersebut tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal Asia Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan agar proses pembebasan lahan untuk kawasan industri dipermudah. Kemudahan tersebut diusulkan Bappenas dengan cara memperluas deinisi “kepentingan umum” dalam UndangUndang (UU) No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, perluasan deinisi tersebut penting. Menurutnya, selama ini banyak lahan kawasan industri yang sulit dibebaskan. Salah satu kasus yang ditemukan Bappenas terjadi pada pembebasan lahan kawasan industri di Kendal. Sofyan mengatakan, di kabupaten tersebut ada sebuah tanah kas desa yang rencananya akan dibebaskan untuk pembangunan kawasan industri. Tapi lahan tersebut belum bisa dibebaskan. Ketika akan dibebaskan dengan UU No. 2 Tahun 2012, pembebasan terbentur oleh masalah deinisi tersebut. “Ekonomi kita sekarang berbasis manufaktur, itu bergantung lahan industri. Tapi sekarang susah dibebaskan, ini bikin repot,” kata Sofyan di Jakarta, Senin (11/7). Sofyan menambahkan, saat ini pemerintah sedang mencari cara yang tepat agar pembebasan lahan kawasan industri bisa dilakukan berdasarkan payung hukum UU Pengadaan Tanah. “Apakah revisi atau apa, sedang dicari caranya,” katanya. Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang sementara itu menimpali, langkah tercepat agar pengadaan lahan kawasan industri bisa dilakukan dengan UU No. 2 Tahun 2012 adalah dengan memasukkan pembangunan kawasan industri ke dalam daftar proyek strategis nasional yang telah dituangkan pemerintah dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional. (kol)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.