Sertiikat Sawit Indonesia Belum Diakui Global
Harga Komoditas Merangkak Naik Hal. 3
Hal. 4
RI Bakal Jungkir Balik Kena Super Dolar AS
Puluhan Pompa Air Tiongkok Dimusnahkan
Hal. 5
Hal. 11 Indeks Saham Nama
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
5172,482
-9,730 -0,190
SHAnGHAI
4,333.58
127.67
3.04
nIkkeI 225 19,620.91
241.72
1.25
HAnG SenG 27,718.20
140.86
0.51
eURO STOXX 3,627.08
-22.40
-0.61
S&P 500
harianjurnalasia
Tutup
2,109.25
0.75
0.04
DOwJOneS 18,128.00
7.00
0.04
4.25
0.10
nASDAq
4,453.00
Mata uang
Kurs
AUD EUR GBP HKD JPY* MYR NOK NZD PGK SGD USD
10,361.00 14,639.44 20,231.45 1,691.58 10,942.77 3,634.26 1,748.06 9,707.82 4,848.16 9,846.50 13,116.00
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Selasa, 12 Mei 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 785 Tahun III
Tolak Eksekusi Lahan Register 40
Demonstran Lempari Satpol PP dan Polisi Medan | Jurnal Asia Aksi unjuk rasa ratusan massa tergabung dalam Aliansi mahasiswa dan Pemuda Parsadaan Simangambat Ujung Batu, Padang Lawas Utara, Senin (11/5) siang, di depan Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan berakhir ricuh. Demonstran terlibat bentrok dengan petugas Sat Pol PP dan personel kepolisian. Dalam kerusuhan ini, dua petugas satpol PP dan seorang personel Polisi mengalami luka. Sementara itu, 27 orang mahasiswa diamankan petugas karena diduga sebagai provokator. Menurut informasi diperoleh, ben trokan terjadi di saat massa menyampaikan orasi sembari membakar ban bekas
di depan kantor Gubsu. Mereka menuntut pertanggungjawaban pemerintah, untuk meninjau kembali penetapan tapal batas register 40 sekaligus menolak eksekusi lahan karena masih adanya tumpang tindih dalam perkara tersebut. Selain meminta pertanggungjawaban kepada Gubernur Sumut, massa juga meminta DPRDSU, kapoldasu, kejatisu sebagai pihak berwenang agar eksekusi manajemen lahan Register 40 dibatalkan. Sekaligus melakukan tin daklanjut terhadap sejumlah perusahaan di Simangambat berskala nasional dan internasional, yang tidak memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Meskipun sempat men dapat kan penjelasan dari salah satu Staf Ahli bagian Hukum dan Pertanahan Pemprovsu, P.nainggolan, demonstran semakin beringas sembari meneriakkan yel-yel perlawanan. Mereka lantas berusaha mendobrak pa gar depan kantor Gub su. Be berapa pengunjukrasa dari barisan belakang bahkan melemparkan bongkahan batu, ke areal
UU Cegah Penyelundupan Satwa Liar Lemah Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah diminta untuk merevisi Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya pasca terungkapnya penyelundupan burung kakatua Jambul kuning di dalam botol minuman mineral. UU yang sudah berlaku selama 25 tahun ini dinilai tak cukup kuat lagi untuk mencegah penyelundupan satwa liar atau melindungi satwa liar yang dilindungi dan terancam punah. “wildlife crime sudah dinyatakan sebagai kejahatan yang terorganisir dan transnasional. Sangat serius. ketiga terbesar setelah senjata api dan narkotika,” tutur Indra exploitasia dari kemen terian Lingkungan Hidup dan kehutanan, di Jakarta, Senin (11/5). Indra mengatakan kejahatan itu terjadi di hulu berupa perburuan liar sampai ke hilir, yakni di perdagangannya. Menurut dia, ada suplai dan permintaan. “Perlindungan di habitat juga penting tapi bagaimana menutup pasar gelap yang terpenting,” katanya. “Jadi kami berharap bisa segera merevisi undangundang itu.” Sementara itu, Andri Santosa dari kelompok kerja konservasi mengatakan dorongan untuk merevisi UU nomor 5/1990 su dah dilakukan sejak 2005.
Terbukti Suap Akil
Soalnya, dalam banyak kasus belum berubahnya kebijakan da sar membuat penegakan hu kum untuk memberantas penyelundupan satwa liar pun sulit. “kasus ini harus menjadi momentum untuk merevisi. naskah akademiknya sudah ada, tinggal dibahas,” katanya. Adapun Hanom Bashari dari Burung Indonesia menyarankan revisi tak hanya dilakukan pada UU nomor 5/1990 tapi juga peraturan-peraturan turunannya. Peraturan perundangan itu seperti diantaranya Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan PP nomor 8 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. “Beberapa satwa liar Indonesia tidak masuk ke dalam PP itu,” katanya. “kami juga mendorong kebijakan di daerah. Mudah-mudahan perubahan UU nomor 5 nanti juga akan membawa angin segar ke daerah juga, tempat hewan itu berada.” Identiikasi 88 Kasus Soi Mardiah dari Wildlife Con servation Society mengatakan, pihaknya selama ini banyak bekerjasama dengan kepolisian dan kementerian kehutanan dalam menangani masalah perdagangan tumbuhan dan satwa liar. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Andri
DIBOYONG. Massa demo anarkis penolakan eksekusi register 40 naik ke truk polisi saat hendak diboyong ke Mapolresta Medan dari kantor Gubsu.
Ditandatangani Bersama Bupati dan Walikota
Sumut Zona Integritas Bebas Korupsi Medan | Jurnal Asia Bupati dan wali kota se-Suma tera Utara, serta seluruh pimpinan SkPD Pemprovsu menandatangani zona integritas wilayah bebas dari korupsi (wBk) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (wBBM), di Aula Martabe kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Senin (10/5). Selain disaksikan Gu bernur Sumatera Utara H Ga tot Pujo nugroho ST MSi, penan-
datanganan pencanangan dan pembangunan zona integritas di Provinsi Sumatera Utara ini juga dihadiri wakil ketua kPk Zulkarnain, staf ahli bidang ko m u n i k a s i S t ra t e g i s d a n Hubungan kelembagaan kementerian PAn dan RB Hendro witjaksono dan anggota Ombudsman RI Petrus Beda Peduli. Hadir juga wakil Gubernur Sumut HT erry nuradi, Plh Sekdaprovsu Hj R Sabrina mewakili unsur Forum koordinasi
Jurnal Asia | Ist
GUBSU H Gatot Pujo nugroho ST MSi saat menyaksikan penandatanganan pencanangan dan pembangunan zona integritas di Provinsi Sumatera Utara di Aula Martabe kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Senin( 10/5).
Bonaran Divonis 4 Tahun Bui
Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa
TeRDAKwA kasus suap mantan ketua Mk Akil Mochtar terkait sengketa Pemilihan kepala Daerah Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang saat mendengarkan sidang putusan, Senin (11/5).
Bupati nonaktif Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Bonaran Situmeang dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan. Majelis Hakim menyatakan Bonaran bersalah memberikan duit suap Rp 1,8 miliar ke Akil Mochtar terkait penanganan sengketa Pilkada Tapteng tahun 2011.
Pimpinan Daerah Provsu serta seluruh Asisten, staf ahli Gubsu, pimpinan SkPD Pemprovsu. Gubsu menyampaikan pencanangan zona integritas yang kedua di provinsi Sumut ini adalah sebagai langkah dan momentum untuk meneguhkan kembali semangat dan komitmen seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang bersih, anti korupsi. (Bersambung ke halaman 11)
“Menyatakan terdakwa B o n a ra n S i t u m e a n g t e l a h terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Hakim ketua Much. Muhlis membacakan amar putusan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana korupsi Jakarta, Senin (11/5). Duit suap ini disetor Bonaran ke Akil Mochtar untuk mengamankan keme nang an nya berdasarkan keputusan kPU atas hasil Pilkada Tapteng pada Maret 2011. kemenangan Bo naran yang berpasangan dengan Sukran Jamilan Tanjung ini digugat ke Mk oleh dua pemohon yaitu Albiner Sitompul dan Steven Simanungkalit dan Diana Riana Samosir-Hikmal Batubara. Saat perkara permohonan
keberatan sedang diproses Mk, Akil Mochtar selaku hakim konstitusi yang ikut memutus p e r k a ra s e n g k e t a P i l k a d a Tapteng, menelpon Bakhtiar Ahmad Sibarani meminta Bonaran menghubungi Akil. Percakapan Bonaran dengan Akil soal proses persidangan sengketa Pilkada dila kukan melalui handphone Bakhtiar Ahmad Sibarani saat dirinya bersama Bonaran berada di Hotel Grand Menteng. Selanjutnya Akil kembali menelepon Bakhtiar Sibarani menyampaikan permintaan duit Rp 3 miliar kepada Bonaran. Bila tidak dipenuhi, Akil Mochtar menurut Majelis Hakim mengancam akan memutuskan pilkada ulang. (Bersambung ke halaman 11)
dalam pelataran depan kantor hingga direspon sejumlah personel Sat Sabhara, saat melakukan pengawalan aksi unjuk rasa. Akibat lemparan batu ini mengenai ketiga personel Satpol PP dan Polisi. Petugas mengalami luka di bagian kepala, hingga menyulut kemarahan personil lainnya dan berujung bentrok. Dalam kericuhan tersebut berakhir dengan diamankannya 27 orang mahasiswa dan masyarakat. Termasuk 15 unit sepedamotor milik pelaku diboyong ke Mapolresta Medan, untuk menjalani pemeriksaan. ketika diwawancarai sejumlah wartawan, kordinator Lapangan aksi unjuk rasa, Mangaraja Harahap (26) yang ikut diamankan ke Mapolresta me nyebutkan bah wa bentrokan bermula dari pelemparan batu. Datang ke arah pelataran depan gedung kantor Gubsu yang tidak diketahui asalnya. Hingga langsung direspon petugas kepolisian dengan memukul mundur pengunjuk rasa, sampai terjadi ketegangan. (Bersambung ke halaman 11)
Usulan Proyek Daerah Terganjal Listrik Jakarta | Jurnal Asia Menteri Perencanaan Pembangunan nasional (PPn)/ kepala Bappenas Adrinof Chaniago meminta maaf kepada seluruh gubernur di Indonesia karena belum bisa memberikan persetujuan proposal pembangunan infrastruktur yang diajukan oleh pemerintah daerah. Alasan yang mendasari belum adanya persetujuan adalah masih minimnya ruang iskal. Andrinof pun bercerita, salah satu yang menjadi dasar agar perekonomian sebuah daerah maju adalah ketersediaan infrastruktur. Salah satu infrasturktur yang cukup penting adalah kelistrikan. namun sayangnya, saat ini ketersediaan listrik di satu daserah daerah dengan daerah lain tidak seimbang. Ada daerah yang elektriikasinya hingga di atas 95 persen namun ada juga yang baru 80 persen. "kalau kita perhatikan dalam soal kelistrikkan. Sangat kontras antara persediaan per kapita di Jawa dan persediaan listrik di Maluku Utara. Itu menyedihkan," jelasnya dalam pertemuan dengan Gubernur se luruh Indonesia di Jakarta, Senin (11/5). Padahal, lanjut dia, pembangunan infrastruktur listrik memiliki dampak secara luas kepada seluruh sektor ekonomi. Selain itu, sarana dan prasarana lainnya juga harus dibangun seperti ketersediaan pusat layanan kesehatan dan sekolahan.
"walaupun populasi di daerah itu sedikit tetapi kalau di situ masyarakat tidak dilayani oleh Puskesmas dan sekolah serba kekurangan maka itu yang namanya persoalan sangat dalam," lanjutnya. namun sayangnya, Andrinof melanjutkan, kementeriannya tidak bisa menyetujui usulan pembangunan daerah dari para gubernur tersebut. Pasalnya, ruang iskal yang dimiliki peme rintah pusat sangat minim. Sehingga, posisi pembangunan yang ada jadi serba salah. "kondisinya seperti sarung yang menggantung. Ditarik ke atas nongol kaki, ditarik ke bawah nongol pusar. Jadi harap dimaklumi ketika pengalokasian anggaran masih sangat selektif," lanjutnya. Pihaknya pun meminta, agar gubernur yang bertemu dengannya menyadari bahwa ruang fiskal tak mampu mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan. Dia juga meminta Gubernur yang hadir menerima jika tak semua program akan disetujui. "Hasil Musrembangnas kemarin sedang direkap dan terlihat kalau jadinya 3 kali lipat dari kemampuan anggaran. Jadi harap dimaklumi kalau ada usulan yang kami setuju tapi kemudian terpaksa kami sortir karena kemampuan fiskal kita masih terbatas dan ternyata kita masih punya banyak persoalan yang masih harus ditangani," tandas dia. (l6)
PROMO BULAN MEI 2015
DAPATKAN Kaos Eksklusif
I Jurnalisme Hanya dengan berlangganan Harian Jurnal Asia selama 3 Bulan Sekaligus*
Info berlangganan: 061 6635 664