Harian Jurnal Asia Edisi Rabu, 13 Januari 2016

Page 1

Johan Budi 8 Rumah Komplek Jubir Istana PTPN IV Sunggal Terbakar Hal. 9

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

BNI Minta Pinjaman Lagi ke Tiongkok

Izin Usaha Industri di Tangan Pemda

Hal. 16

Hal. 17

Hal. 11

+JurnalAsiaHarian

Rabu, 13 Januari 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 980 Tahun IV

Utang Rp3,2 Triliun Seluruh PDAM Dihapus Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah memutuskan akan mengkonversi utang Perusahaan Daerah­ Air­ Minum­ (PDAM,­ yang­ men capai Rp3,2 triliun menjadi modal. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut­ penghapusan­ itu­ dila­ kukan, agar perusahaan bekerja cepat­dalam­menyediakan­air­minum­ bersih dan sehat bagi warga. Sebanyak­ 114­ PDAM­ masih­ berutang kepada pemerintah pusat yang­ lima­ di­ antaranya­ berutang­ lebih dari Rp100 miliar sementara selebihnya­jumlah­total­antara­Rp1­ triliun sampai Rp5 triliun. Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Subekti mengatakan, utang sebesar Rp3,2 triliun tersebut merupakan akumulasi utang sejak 1989 sampai 2000an. “Ini berita bagus dan membuat buku PDAM menjadi bagus. Dengan buku­yang­bagus­maka­akan­memu­

dahkan PDAM mendapatkan dana dari luar,­ dari­ perbankan­ dan­ seba­gainya­ untuk­pengembangan,”­kata­Subekti. Pemerintah pusat mengambil inisiatif­untuk­segera­menyelesaikan­ masalah PDAM dengan cara debt to­ equity­ swap­ yaitu­ mengubah­ utang­ PDAM­ yang­ ada­ selama­ ini­ ke pemerintah pusat, menjadi penyertaan­modal­dari­pemda­di­PDAM­ masing-masing. “Prosesnya­ akan­ kami­ ajukan­ nanti dalam APBN Perubahan 2016 dan­tentunya­nanti­akan­ada­proses­ untuk memastikan bahwa pemda akan­ siap­ menyuntikkan­ utang­ tadi­ menjadi­ modal­ di­ PDAM,”­ kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Terkait dasar hukum penghapusan utang PDAM tersebut, Kalla me ngatakan hal itu akan di atur se­gera­supaya­perusahaan­ce­­pat­be­ kerja­setelah­utangnya­diha­puskan. (Bersambung ke halaman 11)

‘Pasal Sakti’ Benteng KPU Tolak Gugatan Pilkada Hakim Tinggi PTTUN Mentahkan REDI Jakarta | Jurnal Asia KPU dari berbagai daerah ramairamai menggunakan 'pasal sakti' untuk menolak gugatan pilkada. Pasal­ yang­ dimaksud­ yaitu­ Pasal­ 158 UU Pilkada, mengenai jumlah penduduk dan peroleh suara. Salah­ satu­ yang­ menggunakan­ pasal di atas adalah KPU Kabupaten Nias Utara dan Nias Selatan. Berdasarkan­pasal­158­UU­Pemilu,­yang­ berhak­diajukan­ke­MK­yaitu­apabila­ memenuhi­syarat­sebagai­berikut: Pilkada Provinsi 1. Provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 2 juta maka maksimal selisih suara 2 persen. 2. Provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-6 juta maka maksimal selisih suara 1,5 persen. 3. Provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-126 juta maka maksimal selisih suara 1 persen. 4. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen. Pilkada Kabupaten/Kota: 1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu maka maksimal selisih suara 2 persen.

2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250 ribu-500 ribu maka maksimal selisih suara 1,5 persen. 3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 500 ribu-1 juta maka maksimal selisih suara 1 persen. 4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen. KPU Nias Utara meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atas penetapan hasil pilka­d a.­ Pemohon­ yakni­ pa­s angan­ calon bupati/wabup Edward Zega dan Yostinus Hulu dinilai salah mengajukan gugatan. "Pemohon­ tidak­ menyinggung­ tentang hasil pemilihan peng hi tungan­ suara­ tetapi­ justru­ yang­ dipersoalkan pemohon ada lah surat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Gunung Sitoli tentang pembatalan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang Marselinus Ingati Nazara,"­ ujar­ Her­mansyah­ kuasa­ hukum termohon KPU Nias Utara dalam sidang jawaban termohon di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (12/1). (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana

KeTUA­Majelis­Hakim­Akhmad­Sayuti­(tengah)­mengetok­palu­disaksikan­ kuasa hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan nomor urut dua, Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma saat memberikan keputusan pada sidang gugatan Pilkada Medan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, Sumatera Utara, Selasa (12/1).

Sementara proses pembebasan lahan untuk tol Medan-Binjai sudah 78 persen, sedangkan tol Medan– Tebing Tinggi sudah mencapai 86 persen. “Saat ini progres pembangunan jalan tol Medan Binjai dan tol Medan Tebing Tinggi sudah sangat baik. Untuk pembebasan lahan maupun untuk pembangunan isik­nya,”­ ujar­ Plt­ Gubsu,­ Tengku­

(-/+)

Kurs Tengah %

4512,527

47,040

1,050

Shanghai

3,022.86

6.16

0.20

Nikkei 225

17,218.96 -479.00

-2.71

Hang Seng

19,711.76 -176.74

-0.89

EURO STOXX 3,091.52

64.03

2.11

S&P 500

1,933.00

18.75

0.98

Dowjones

16,441.00

154.00

0.95

4,315.25

42.25

0.99

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,835.00 9,666.53 15,033.12 20,109.89 1,782.65 11,758.97 3,157.61 1,548.87 9,082.00 4,602.03 9,623.03

KPK Pantau Ketat Sumut-Aceh Terbanyak Kasus APBD dan Pengadaan Barang

Jurnal Asia | Ant: Widodo S. Jusuf

MeNTeri­Pekerjaan­Umum­dan­Perumahan­Rakyat­Basuki­Hadimuljono­(kiri)­berbincang­dengan­Menteri­Keuangan­ Bambang Brodjonegoro (kanan) usai mengikuti rapat di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (12/1).

Seluruh Daerah Diimbau Waspada

Ajaran Gafatar Menyimpang Jakarta | Jurnal Asia Kemendagri, MUi dan Mabes Polri menyatakan, kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sebagai ajaran menyimpang. Pasalnya, ajarannya memberi kemudahan menjalankan ibadah tanpa proses yang lazim. Kelompok ini diduga kuat erat hubungannya dengan kasus orang hilang dalam keluarga. Kemendagri pun telah mewarning seluruh pemerintahan daerah, akan kegiatan ilegal tersebut. Proses perekrutan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dilakukan dengan mengedepankan kasih­ sayang.­ Hal­ ini­ diungkapkan­ Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton­ Charliyan­ di­ Mabes­ Polri,­ Jalan­Trunojoyo­3,­Kebayoran­Baru,­ Jakarta Selatan, Selasa (12/1). “Tata cara perekrutan Gafatar berdasarkan­ azas­ kasih­ sayang.­ Mereka anti kekerasan, mereka ingin­ mencari­ peradaban­ baru,”­ kata Anton. Anton menjelaskan, modus kelompok Gafatar ini berkedok agama dengan­menyatukan­semua­agama,­ sehingga­membuat­pengikutnya­ti­ dak kesulitan menjalankan perintah Tuhan. “Misalnya­ muslim,­ tidak­ perlu­

Jurnal­Asia­|­Ant:­Aloysius­Jarot­Nugroho

SUKiMAH (kanan)­ menunjukan­ foto­ anaknya­ yang­ hilang­ di­ Ketitang,­ Nogosari,­Boyolali,­Jawa­Tengah,­Selasa­(12/1).­­Diduga­bergabung­dengan­ organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kalimantan Tengah. salat,­ puasa,­ yang­ penting­ orang­ ber­­buat­ baik,­ yang­ penting­ meng­ uta­makan­ kasih­ sayang,”­ ungkap­ Anton. Dengan demikian, jenderal bintang dua itu menuturkan, Gafatar menciptakan suatu peradaban baru, yaitu­ menebarkan­ kasih­ sayang,­ perdamaian, dan kegiatan sosial lainnya. “Namun,­semuanya­sedang­kita­ dalami,­ dimana­ penyebaran­ dan­ tokoh­tokoh­penyebarnya,”­katanya. Hingga saat ini, menurut Anton, pimpinan kelompok organisasi Gafatar ini adalah Ahmad Musadeq. Ia sekarang masih mendekam di Lembaga­ Pemasyarakatan­ (LP)­ Cipinang, Jakarta Timur. Sementara itu, Pihak Polda Jabar­ terus­ melakukan­ penyisiran­ terhadap Gafatar.

“Jika memang gerakan ini reinkarnasi atau ganti nama dari gerakan­ yang­ dipimpin­ Ahmad­ Musadek dulu, kami pastikan Gafatar itu­sesat,”­kata­Kepala­Humas­Polda­ Jabar­Komisaris­Besar­Sulistyo­Pudjo­ Hartono, kepada pers di Mapolda Jabar, Selasa (12/1), setelah menjumpai salah satu keluarga korban hilangnya­ isteri­ dan­ dua­ anaknya­ diduga ikut Gafatar di Garut. Kombes­Pudjo,­yang­memimpin­ operasi penggulungan gerakan yang­dipimpin­Musadek­di­kawasan­ Gunung Bunder, Bogor, beberapa tahun silam, menegaskan tokoh tersebut sudah pernah dipenjarakan karena­perbuatan­menyimpangnya.­ “Ia­ mengajarkan­ keyakinan­ Pada­ Tuhan Alam Semesta, bukan Tuhan Yang­Maha­Esa,”­katanya. (Bersambung ke halaman 11)

Proyek Pembebasan Tanah Dikebut Erry­ Nuradi,­ didampingi­ staf­ ahli­ Gub su bidang Pertanahan dan Aset, Robertson dan Satker Pembebasan Tanah Kementerian PU dan Perumahan­Rakyat­Dirjen­Bina­Mar­ ga, Fainir W Sitompul, Rabu (12/1). Dijelaskan­Erry,­untuk­tol­Medan­ Binjai­sepanjang­16,8­kilometer­yang­ nantinya­akan­menghubungkan­kota­ Medan dan Binjai ditargetkan akan selesai tahun 2016. “Kita targetkan tahun 2016 ini sudah selesai, paling lama­awal­tahun­2017,”­terang­Erry. Pembangunan tol Medan Binjai ini telah diresmikan pada 10 Oktober 2014 lalu oleh Menko Perekonomian, Chairul Tanjung dan ground­ breakingnya­ dilaksanakan­ Presiden Joko Widodo tanggal 27 Januari­2015.­Jalan­tol­ini­nantinya­ akan­ menyambung­ dari­ jalan­ tol­ Belmera di Tanjung Mulia hingga ke

Tutup

IHSG

Nasdaq

Tol Medan-Binjai dan Tebing Tinggi Buka 2017 Pembangunan jalan tol Medan-Binjai dan jalan tol Medan-Tebing Tinggi, ditarget selesai tahun 2016, atau paling lama awal tahun 2017. Saat ini progresnya juga sudah di atas 70 persen.

Indeks Saham Nama

jalan lingkar luar kota Binjai. “Jadi nanti kalau sudah dibuka, maka­jalan­tol­ini­akan­menyambung­ dari jalan tol di Tanjung Mulia lalu ke Helvetia kemudian ke Diski lalu ke­ arah­ binjai­ keluarnya­ di­ Jalan­ Megawati­Binjai,”­terang­Erry. Tol Medan Tebing Tinggi sepanjang 61,80 Km merupakan bagian dari­jalan­tol­Trans­Sumatera­yang­ akan menghubungkan Medan, Tebing Tinggi serta bandara Kualanamu. Pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi ini terbagi dua seksi. Seksi I (Medan-PerbarakanKualanamu) sepanjang 17,80 Km dan seksi II (Perbarakan-Tebing Tinggi) sepanjang 44 Km. Peletakan batu pertama tanda pembangunan dimulai dilakukan tanggal 23 September 2014 lalu. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal­Asia­|­Ant:­Irsan­Mulyadi

PeKerJA menggunakan alat berat melakukan proses pembangunan jalan tol ruas Medan - Binjai, di Binjai, Sumatera Utara. Jalan tol sepanjang 16,8 km­yang­menghubungkan­dua­kota­di­Sumatera­Utara,­Medan­dan­Binjai­ tersebut ditargetkan selesai tahun 2017.

Jakarta | Jurnal Asia KPK akan bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dari­enam­daerah­yaitu­Sumatera­Utara,­Riau,­Banten,­ Aceh, Papua dan Papua Barat untuk membicarakan penggunaan APBD dan pengadan barang dan jasa. "Kita­akan­minta­Sekda­enam­daerah­yaitu­Sumatera­ Utara, Riau, Banten, Aceh, Papua dan Papua Barat ke KPK­karena­kita­minta­mereka­memanfaatkan­apa­yang­ di­KPK.­Tiga­provinsi­pertama­karena­kasusnya­banyak­di­ KPK, tapi tiga provinsi terakhir ada dana otonomi khusus yang­ lumayan­ besar.­ Kita­ akan­ undang­ dengan­ bagian­­ penindakan KPK bersama dengan Kemdagri lalu kita dengar­apa­masalahnya­di­sana,"­kata­Deputi­Pencegahan­ KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK Jakarta, Selasa (12/1). KPK­saat­ini­sedang­menangani­perkara­yang­menjerat­ Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan anggota DPRD Sumut serta pernah juga menangkap Gubernur Riau Annas Maamun serta mantan Gubernur Banten Ratu Atut­Chosiyah. "Pencegahan terpadu diletakan di bawah program koordinasi supervisi pencegahan dengan fokus kegiatan pertama­pengelolaan­APBD­yang­bebas­intervensi.­Jadi­ kami­lihat­apakah­ada­intervensi­yang­menyulitkan­mereka­ dan­bagaimana­mekanisme­pemberian­bansos/hibah­yang­ ideal dan bersumber dari APBD," ungkap Pahala. Persoalan­kedua­yang­dibayar­adalah­terkait­pengadaan­ barang dan jasa. "Apakah mereka sudah ada electronic procurement dan unit pengadaan, kalau ada kok masih tembus juga (korupsi)?" tambah Pahala. Sedangkan­persoalan­ketiga­yang­diangkat­adalah­soal­ izin­satu­pintu­termasuk­izin­konsensi­Sumber­Daya­Alam. "Rencananya­ setelah­ mereka­ datang,­ kita­ dengar­ 6­ presentasi­dari­enam­daerah­tersebut­dan­selanjutnya­kita­ akan datang dengan tim besar," ungkap Pahala. Tim­yang­dimaksud­adalah­Kementerian­Dalam­Negeri,­ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah dan KPK. "Itu­yang­akan­dikembangkan­ke­depan,­tapi­tidak­ter­ tutup untuk melibatkan dinas atau pemda atau sektor tertentu, tapi kita fokus ke provinsi dulu," tambah Pahala. (ant)

Daftar Negatif Investasi Segera Direvisi Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2014 terkait Daftar Negatif Investasi (DNI).­Akan­tetapi­dapat­dipastikan­ada­tujuh­sektor­yang­ masih akan tertutup untuk investasi asing. "Ada­ 7­ sektor­ yang­ diatur­ UU,­ tertutup­ untuk­ PMA­ (Penanaman Modal Asing). Itu tidak akan diutak-atik dalam rangka perubahan Perpres No 39 ini," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/1). Darmin Nasution juga mengungkapkan langkah pemerintah melakukan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Pemerintah tidak bisa terus memproteksi diri dari berbagai­jenis­investasi­karena­ketatnya­persaingan. “Ini kan zaman kompetisi, jangan mau proteksi melulu,”­ungkapnya. Akan tetapi, keterbukaan investasi untuk asing tidak­merusak­prinsip­yang­telah­diatur­dalam­Undang­ Undang­(UU),­misalnya­terkait­dengan­pelemahan­Usaha­ Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau pengrusakan lingkungan­maupun­mengganggu­kebudayaan. Kurangi Ketergantungan impor Kebijakan pemerintah untuk melakukan revisi Daftar Negatif­ Investasi­ (DNI)­ adalah­ salah­ satu­ upaya­ agar­ mengurangi­ impor­ barang­ jadi.­ Semakin­ banyaknya­ investasi­ masuk,­ artinya­ kegiatan­ produksi­ akan­ lebih­ banyak­di­dalam­negeri. Menteri Perdagangan Thomas Lembong menuturkan langkah ini adalah bagian dari perubahan paradigma. Sebab,­ terlalu­ banyak­ sektor­ usaha­ dalam­ DNI­ hanya­ menjadikan Indonesia sebagai negara pengimpor. “Jadi larangan untuk investor asing menciptakan badan­usaha­di­sini­itu­sangat­pro­impor,”­tegasnya­dalam­ konferensi pers usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/1). Maka dari itu, sebagian dari daftar tersebut harus direvisi.­ Ada­ beberapa­ sektor­ yang­ nantinya­ dinaikkan­ batas kepemilikan oleh investor. “Buat­ saya,­ DNI­ itu­ seperti­ daftar­ nambah­ impor.­ Kenapa? kalau kita melarang investor asing kesini, berarti terpaksa­dia­bikin­pabrik­di­luar.­Jadi­barangnya­yang­kita­ impor,”­paparnya. Bila investasi masuk semakin tinggi, maka aktivitas perekonomian juga akan terus meningkat. Ekonomi juga akan berpotensi untuk tumbuh lebih tinggi dari realisasi sekarang. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.