Johan Budi 8 Rumah Komplek Jubir Istana PTPN IV Sunggal Terbakar Hal. 9
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
BNI Minta Pinjaman Lagi ke Tiongkok
Izin Usaha Industri di Tangan Pemda
Hal. 16
Hal. 17
Hal. 11
+JurnalAsiaHarian
Rabu, 13 Januari 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 980 Tahun IV
Utang Rp3,2 Triliun Seluruh PDAM Dihapus Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah memutuskan akan mengkonversi utang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM, yang men capai Rp3,2 triliun menjadi modal. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut penghapusan itu dila kukan, agar perusahaan bekerja cepatdalammenyediakanairminum bersih dan sehat bagi warga. Sebanyak 114 PDAM masih berutang kepada pemerintah pusat yang lima di antaranya berutang lebih dari Rp100 miliar sementara selebihnyajumlahtotalantaraRp1 triliun sampai Rp5 triliun. Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Subekti mengatakan, utang sebesar Rp3,2 triliun tersebut merupakan akumulasi utang sejak 1989 sampai 2000an. “Ini berita bagus dan membuat buku PDAM menjadi bagus. Dengan bukuyangbagusmakaakanmemu
dahkan PDAM mendapatkan dana dari luar, dari perbankan dan sebagainya untukpengembangan,”kataSubekti. Pemerintah pusat mengambil inisiatifuntuksegeramenyelesaikan masalah PDAM dengan cara debt to equity swap yaitu mengubah utang PDAM yang ada selama ini ke pemerintah pusat, menjadi penyertaanmodaldaripemdadiPDAM masing-masing. “Prosesnya akan kami ajukan nanti dalam APBN Perubahan 2016 dantentunyanantiakanadaproses untuk memastikan bahwa pemda akan siap menyuntikkan utang tadi menjadi modal di PDAM,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Terkait dasar hukum penghapusan utang PDAM tersebut, Kalla me ngatakan hal itu akan di atur segerasupayaperusahaancepatbe kerjasetelahutangnyadihapuskan. (Bersambung ke halaman 11)
‘Pasal Sakti’ Benteng KPU Tolak Gugatan Pilkada Hakim Tinggi PTTUN Mentahkan REDI Jakarta | Jurnal Asia KPU dari berbagai daerah ramairamai menggunakan 'pasal sakti' untuk menolak gugatan pilkada. Pasal yang dimaksud yaitu Pasal 158 UU Pilkada, mengenai jumlah penduduk dan peroleh suara. Salah satu yang menggunakan pasal di atas adalah KPU Kabupaten Nias Utara dan Nias Selatan. Berdasarkanpasal158UUPemilu,yang berhakdiajukankeMKyaituapabila memenuhisyaratsebagaiberikut: Pilkada Provinsi 1. Provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 2 juta maka maksimal selisih suara 2 persen. 2. Provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-6 juta maka maksimal selisih suara 1,5 persen. 3. Provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-126 juta maka maksimal selisih suara 1 persen. 4. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen. Pilkada Kabupaten/Kota: 1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu maka maksimal selisih suara 2 persen.
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250 ribu-500 ribu maka maksimal selisih suara 1,5 persen. 3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 500 ribu-1 juta maka maksimal selisih suara 1 persen. 4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen. KPU Nias Utara meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atas penetapan hasil pilkad a. Pemohon yakni pas angan calon bupati/wabup Edward Zega dan Yostinus Hulu dinilai salah mengajukan gugatan. "Pemohon tidak menyinggung tentang hasil pemilihan peng hi tungan suara tetapi justru yang dipersoalkan pemohon ada lah surat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Gunung Sitoli tentang pembatalan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang Marselinus Ingati Nazara," ujar Hermansyah kuasa hukum termohon KPU Nias Utara dalam sidang jawaban termohon di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (12/1). (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana
KeTUAMajelisHakimAkhmadSayuti(tengah)mengetokpaludisaksikan kuasa hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan nomor urut dua, Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma saat memberikan keputusan pada sidang gugatan Pilkada Medan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, Sumatera Utara, Selasa (12/1).
Sementara proses pembebasan lahan untuk tol Medan-Binjai sudah 78 persen, sedangkan tol Medan– Tebing Tinggi sudah mencapai 86 persen. “Saat ini progres pembangunan jalan tol Medan Binjai dan tol Medan Tebing Tinggi sudah sangat baik. Untuk pembebasan lahan maupun untuk pembangunan isiknya,” ujar Plt Gubsu, Tengku
(-/+)
Kurs Tengah %
4512,527
47,040
1,050
Shanghai
3,022.86
6.16
0.20
Nikkei 225
17,218.96 -479.00
-2.71
Hang Seng
19,711.76 -176.74
-0.89
EURO STOXX 3,091.52
64.03
2.11
S&P 500
1,933.00
18.75
0.98
Dowjones
16,441.00
154.00
0.95
4,315.25
42.25
0.99
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,835.00 9,666.53 15,033.12 20,109.89 1,782.65 11,758.97 3,157.61 1,548.87 9,082.00 4,602.03 9,623.03
KPK Pantau Ketat Sumut-Aceh Terbanyak Kasus APBD dan Pengadaan Barang
Jurnal Asia | Ant: Widodo S. Jusuf
MeNTeriPekerjaanUmumdanPerumahanRakyatBasukiHadimuljono(kiri)berbincangdenganMenteriKeuangan Bambang Brodjonegoro (kanan) usai mengikuti rapat di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (12/1).
Seluruh Daerah Diimbau Waspada
Ajaran Gafatar Menyimpang Jakarta | Jurnal Asia Kemendagri, MUi dan Mabes Polri menyatakan, kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sebagai ajaran menyimpang. Pasalnya, ajarannya memberi kemudahan menjalankan ibadah tanpa proses yang lazim. Kelompok ini diduga kuat erat hubungannya dengan kasus orang hilang dalam keluarga. Kemendagri pun telah mewarning seluruh pemerintahan daerah, akan kegiatan ilegal tersebut. Proses perekrutan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dilakukan dengan mengedepankan kasih sayang. Hal ini diungkapkan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan di Mabes Polri, JalanTrunojoyo3,KebayoranBaru, Jakarta Selatan, Selasa (12/1). “Tata cara perekrutan Gafatar berdasarkan azas kasih sayang. Mereka anti kekerasan, mereka ingin mencari peradaban baru,” kata Anton. Anton menjelaskan, modus kelompok Gafatar ini berkedok agama denganmenyatukansemuaagama, sehinggamembuatpengikutnyati dak kesulitan menjalankan perintah Tuhan. “Misalnya muslim, tidak perlu
JurnalAsia|Ant:AloysiusJarotNugroho
SUKiMAH (kanan) menunjukan foto anaknya yang hilang di Ketitang, Nogosari,Boyolali,JawaTengah,Selasa(12/1).Didugabergabungdengan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kalimantan Tengah. salat, puasa, yang penting orang berbuat baik, yang penting meng utamakan kasih sayang,” ungkap Anton. Dengan demikian, jenderal bintang dua itu menuturkan, Gafatar menciptakan suatu peradaban baru, yaitu menebarkan kasih sayang, perdamaian, dan kegiatan sosial lainnya. “Namun,semuanyasedangkita dalami, dimana penyebaran dan tokohtokohpenyebarnya,”katanya. Hingga saat ini, menurut Anton, pimpinan kelompok organisasi Gafatar ini adalah Ahmad Musadeq. Ia sekarang masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur. Sementara itu, Pihak Polda Jabar terus melakukan penyisiran terhadap Gafatar.
“Jika memang gerakan ini reinkarnasi atau ganti nama dari gerakan yang dipimpin Ahmad Musadek dulu, kami pastikan Gafatar itusesat,”kataKepalaHumasPolda JabarKomisarisBesarSulistyoPudjo Hartono, kepada pers di Mapolda Jabar, Selasa (12/1), setelah menjumpai salah satu keluarga korban hilangnya isteri dan dua anaknya diduga ikut Gafatar di Garut. KombesPudjo,yangmemimpin operasi penggulungan gerakan yangdipimpinMusadekdikawasan Gunung Bunder, Bogor, beberapa tahun silam, menegaskan tokoh tersebut sudah pernah dipenjarakan karenaperbuatanmenyimpangnya. “Ia mengajarkan keyakinan Pada Tuhan Alam Semesta, bukan Tuhan YangMahaEsa,”katanya. (Bersambung ke halaman 11)
Proyek Pembebasan Tanah Dikebut Erry Nuradi, didampingi staf ahli Gub su bidang Pertanahan dan Aset, Robertson dan Satker Pembebasan Tanah Kementerian PU dan PerumahanRakyatDirjenBinaMar ga, Fainir W Sitompul, Rabu (12/1). DijelaskanErry,untuktolMedan Binjaisepanjang16,8kilometeryang nantinyaakanmenghubungkankota Medan dan Binjai ditargetkan akan selesai tahun 2016. “Kita targetkan tahun 2016 ini sudah selesai, paling lamaawaltahun2017,”terangErry. Pembangunan tol Medan Binjai ini telah diresmikan pada 10 Oktober 2014 lalu oleh Menko Perekonomian, Chairul Tanjung dan ground breakingnya dilaksanakan Presiden Joko Widodo tanggal 27 Januari2015.Jalantolininantinya akan menyambung dari jalan tol Belmera di Tanjung Mulia hingga ke
Tutup
IHSG
Nasdaq
Tol Medan-Binjai dan Tebing Tinggi Buka 2017 Pembangunan jalan tol Medan-Binjai dan jalan tol Medan-Tebing Tinggi, ditarget selesai tahun 2016, atau paling lama awal tahun 2017. Saat ini progresnya juga sudah di atas 70 persen.
Indeks Saham Nama
jalan lingkar luar kota Binjai. “Jadi nanti kalau sudah dibuka, makajalantoliniakanmenyambung dari jalan tol di Tanjung Mulia lalu ke Helvetia kemudian ke Diski lalu ke arah binjai keluarnya di Jalan MegawatiBinjai,”terangErry. Tol Medan Tebing Tinggi sepanjang 61,80 Km merupakan bagian darijalantolTransSumaterayang akan menghubungkan Medan, Tebing Tinggi serta bandara Kualanamu. Pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi ini terbagi dua seksi. Seksi I (Medan-PerbarakanKualanamu) sepanjang 17,80 Km dan seksi II (Perbarakan-Tebing Tinggi) sepanjang 44 Km. Peletakan batu pertama tanda pembangunan dimulai dilakukan tanggal 23 September 2014 lalu. (Bersambung ke halaman 11)
JurnalAsia|Ant:IrsanMulyadi
PeKerJA menggunakan alat berat melakukan proses pembangunan jalan tol ruas Medan - Binjai, di Binjai, Sumatera Utara. Jalan tol sepanjang 16,8 kmyangmenghubungkanduakotadiSumateraUtara,MedandanBinjai tersebut ditargetkan selesai tahun 2017.
Jakarta | Jurnal Asia KPK akan bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) darienamdaerahyaituSumateraUtara,Riau,Banten, Aceh, Papua dan Papua Barat untuk membicarakan penggunaan APBD dan pengadan barang dan jasa. "KitaakanmintaSekdaenamdaerahyaituSumatera Utara, Riau, Banten, Aceh, Papua dan Papua Barat ke KPKkarenakitamintamerekamemanfaatkanapayang diKPK.Tigaprovinsipertamakarenakasusnyabanyakdi KPK, tapi tiga provinsi terakhir ada dana otonomi khusus yang lumayan besar. Kita akan undang dengan bagian penindakan KPK bersama dengan Kemdagri lalu kita dengarapamasalahnyadisana,"kataDeputiPencegahan KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK Jakarta, Selasa (12/1). KPKsaatinisedangmenanganiperkarayangmenjerat Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan anggota DPRD Sumut serta pernah juga menangkap Gubernur Riau Annas Maamun serta mantan Gubernur Banten Ratu AtutChosiyah. "Pencegahan terpadu diletakan di bawah program koordinasi supervisi pencegahan dengan fokus kegiatan pertamapengelolaanAPBDyangbebasintervensi.Jadi kamilihatapakahadaintervensiyangmenyulitkanmereka danbagaimanamekanismepemberianbansos/hibahyang ideal dan bersumber dari APBD," ungkap Pahala. Persoalankeduayangdibayaradalahterkaitpengadaan barang dan jasa. "Apakah mereka sudah ada electronic procurement dan unit pengadaan, kalau ada kok masih tembus juga (korupsi)?" tambah Pahala. Sedangkanpersoalanketigayangdiangkatadalahsoal izinsatupintutermasukizinkonsensiSumberDayaAlam. "Rencananya setelah mereka datang, kita dengar 6 presentasidarienamdaerahtersebutdanselanjutnyakita akan datang dengan tim besar," ungkap Pahala. TimyangdimaksudadalahKementerianDalamNegeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah dan KPK. "Ituyangakandikembangkankedepan,tapitidakter tutup untuk melibatkan dinas atau pemda atau sektor tertentu, tapi kita fokus ke provinsi dulu," tambah Pahala. (ant)
Daftar Negatif Investasi Segera Direvisi Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2014 terkait Daftar Negatif Investasi (DNI).Akantetapidapatdipastikanadatujuhsektoryang masih akan tertutup untuk investasi asing. "Ada 7 sektor yang diatur UU, tertutup untuk PMA (Penanaman Modal Asing). Itu tidak akan diutak-atik dalam rangka perubahan Perpres No 39 ini," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/1). Darmin Nasution juga mengungkapkan langkah pemerintah melakukan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Pemerintah tidak bisa terus memproteksi diri dari berbagaijenisinvestasikarenaketatnyapersaingan. “Ini kan zaman kompetisi, jangan mau proteksi melulu,”ungkapnya. Akan tetapi, keterbukaan investasi untuk asing tidakmerusakprinsipyangtelahdiaturdalamUndang Undang(UU),misalnyaterkaitdenganpelemahanUsaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau pengrusakan lingkunganmaupunmengganggukebudayaan. Kurangi Ketergantungan impor Kebijakan pemerintah untuk melakukan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) adalah salah satu upaya agar mengurangi impor barang jadi. Semakin banyaknya investasi masuk, artinya kegiatan produksi akan lebih banyakdidalamnegeri. Menteri Perdagangan Thomas Lembong menuturkan langkah ini adalah bagian dari perubahan paradigma. Sebab, terlalu banyak sektor usaha dalam DNI hanya menjadikan Indonesia sebagai negara pengimpor. “Jadi larangan untuk investor asing menciptakan badanusahadisiniitusangatproimpor,”tegasnyadalam konferensi pers usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/1). Maka dari itu, sebagian dari daftar tersebut harus direvisi. Ada beberapa sektor yang nantinya dinaikkan batas kepemilikan oleh investor. “Buat saya, DNI itu seperti daftar nambah impor. Kenapa? kalau kita melarang investor asing kesini, berarti terpaksadiabikinpabrikdiluar.Jadibarangnyayangkita impor,”paparnya. Bila investasi masuk semakin tinggi, maka aktivitas perekonomian juga akan terus meningkat. Ekonomi juga akan berpotensi untuk tumbuh lebih tinggi dari realisasi sekarang. (Bersambung ke halaman 11)