Hal. 4
Hal. 8
Hal. 11
Sumut Rawan Perambahan Hutan
Calo SIM Pengeroyok Polisi Bebas Berkeliaran
Semua SBN Valas Bakal Terbit Semester Satu
Hal. 6
Hal. 9
Hal. 19
Jalan Sibolga-Tapsel Rusak Parah
DPR Patungan Rp10 Juta Demi Ahok-Djarot
10 Juta Bibit Cabai Siap Disalurkan
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Jumat, 13 Januari 2017
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.280 Tahun V
Pemerintahan Jokowi-JK Dikecam Aksi Mahasiswa Berlangsung Tertib
Jurnal Asia | Ant: Aji Styawan
AKSI BelA RAKyAT. Polisi berupaya menghalau mahasiswa yang mencoba masuk ke Kantor DPRD Jateng saat menggelar unjuk rasa ‘Aksi 121’ di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/1). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah agar mencabut kebijakan menaikkan harga BBM, tarif penerbitan STNK/BPKB, dan tarif dasar listrik karena dinilai membebani rakyat.
Medan | Jurnal Asia Gelombang unjuk rasa serentak di Indonesia, yang menolak kenaikan tarif listrik, minyak, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Kamis (12/1) juga berlangsung di Medan. Puluhan mahasiswa dari berbagai Universitas menggelar demonstrasi dan longmarch mengecam pemerintahan Jokowi-JK. “Setelah dua tahun Jokowi memimpin negeri ini, kita tidak merasakan perubahan apapun, bahkan pemerintahan Jokowi-JK kali ini sudah semena-mena pada rakyat kecil, dengan melambungnya harga kebutuhan, karena kenaikan tarif PNBP, listrik dan BBM,” kata Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa UMSU Bersatu, Fachrur Roji, Kamis sore. Berdasarkan hal itu, maka puluhan mahasiswa serempak menggelar aksi longmarch berjalan kaki dari Kampus UMSU di Jalan Muchtar Basri, menuju Balai Kota Medan, dengan membentangkan spanduk kecaman terhadap rezim Jokowi-Jk yang dinilainya tidak memikirkan penderitaan rakyat kecil. “Kenaikan harga terjadi di awal tahun sangat mengejutkan rakyat kecil. Ini kado terpahit dari Pemerintah, dengan berbagai alasan yang tidak logis. Pemerintah memaksakan kenaikan berbagai tarif pelayanan publik,” ujar dia. Dirinya menyampaikan kenaikan berbagai tarif yang mencekik masyarakat, disebabkan karena besarnya hutang luar negeri yang mencapai 3.074,82 triliun hingga November 2015. (Bersambung ke halaman 11) Indeks Saham Nama
Sidang Suap Kasus Bansos Gatot Pujo Nugroho
Istri Gubsu Ngaku Terima Rp127,5 Juta Medan | Jurnal Asia Istri Gubernur Sumatera Utara Tengku erry Nuradi, terseret kasus suap bansos. evi Diana mengaku dihadapan majelis hakim Tipikor, saat sidang perkara gratiikasi senilai Rp61,8 miliar, dengan terdakwa mantan Gubsu Gatot Pujo Nugrohor Medan, Kamis (12/1). Ia menyatakan telah menerima uang sebesar Rp127,5 juta, yang belakangan diketahui sebagai ‘uang ketok’. Meski demikian, Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 ini juga mengakui telah menerima uang dari Bendahara DPRD Sumut Ali Hanaiah. “Uang tersebut telah saya kembalikan kepada KPK,” kata Evi di hadapan majelis hakim yang diketuai Didik Setyo Handono. Dalam kesaksiannya, Evi me nyatakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut saat itu, Ajib Shah, pernah menjanjikan Rp 400 juta untuk tiap anggota untuk pe ngesahan APBD 2014. Namun
ia mengaku tidak mendapatkan sejumlah itu. “Sudah minta tapi tidak dikasih. Nggak saya minta lagi. Apalagi waktu itu kebetulan saya Umrah,” ujarnya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menghadirkan mantan dan ang gota DPRD Sumut sebagai saksi. Mereka yang memberikan kesaksiannya yaitu Aduhot Simamora, Yulizar Parlagutan Lubis, Ali Jabar Napitulu, Mukhrid Nasution dan Hardi Mulyono. (Bersambung ke halaman 11)
bekerja sama dengan para nelayan. Bahkan diakuinya ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menjual titik koordinat tersebut. “Titik koordinat ini sudah jadi rahasia umum bagi mereka yang tahu terkait BMKT ini. Pelaku usaha ilegal membeli titik koordinat pada pihak-pihak tertentu, bisa nelayan atau pengusaha gelap yang sudah lama berkecimpung di bisnis BMKT. Jadi titik koordinat diperjualbelikan,” tegas dia, Kamis (12/1). Halid menggambarkan perputar-
Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana
MANTAN Gubernur Sumut yang menjadi terdakwa kasus suap anggota DPRD Sumut Gatot Pujo Nugroho mengikuti persidangan dengan agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/1).
an uang dari bisnis haram BMKT lantaran dilakukan ilegal tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Lanjutnya, contoh kasus pencurian harta karun di Kepulauan Natuna, ada nelayan atau pihak-pihak tertentu menjual satu titik koordinat kepada oknum lain dengan harga Rp 200 juta. “Kemudian oleh oknum tersebut dijual lagi kepada pihak lainnya seharga Rp 1 miliar. Ini bisnis yang besar, pasar gelapnya banyak di Singapura, kan dekat dengan Batam. Diselundupkan bisa itu, BMKT
dicampur dengan barang lain,” dia menerangkan. Untuk mengklaim bahwa titik koordinat harta karun itu tepat dan benar, Halid bilang, dilibatkan pihak lain lagi yang tahu seluk beluk titik koordinat tersebut karena sudah malang melintang di bisnis ini. Terkait keterlibatan oknum dari aparat keamanan dan peme rintahan, Halid menduga ada sokongan oknum tersebut untuk memuluskan aksi para maling harta karun di laut Indonesia. “Oknum
aparat mungkin ada sih, tapi untuk mengendusnya susah ya. Kadang kala ada permainan dari oknum tersebut,” ucap Halid. Menurutnya, sesuai arahan Menteri Susi, pemerintah mengambil alih pengangkatan di lokasi BMKT yang rawan terjadinya penjarahan, seperti Natuna, Selayar, dan pulau lainnya. Hanya saja untuk melakukan pengangkatan sendiri tanpa bantuan pihak swasta membutuhkan proses cukup panjang. (Bersambung ke halaman 11)
Awas, Makanan Anak Dicampur Narkoba Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan makanan untuk anak usia taman kanak-kanak (TK) yang dicampur narkoba merupakan kejahatan serius sehingga pelaku harus ditangkap dan dihukum seberatberatnya.
Jurnal Asia | Ant: Moch Asim
PeTUGAS BNN menjelaskan tentang berbagai jenis narkoba dan zat berbahaya lainnya kepada anak-anak saat sosialisasi bahaya narkoba, termasuk mewaspadai narkoba yang kini dicampur dalam makanan.
(-/+)
%
IHSG
5292,750
-8,490 -0,160
Shanghai
3,119.29
-17.46
-0.56
19,134.70 -229.97
-1.19
Hang Seng 22,829.02 -106.33
-0.46
Nikkei 225
FTSE 100
7,295.55
5.06
0.07
EURO STOXX 3,290.49
-17.45
-0.53
S&P
2,263.50
-7.00
-0.31
Nasdaq
5,029.25
-17.25
-0.34
Kurs Tengah Mata Kurs uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
13,288.00 9,909.53 14,081.96 16,194.10 1,713.69 11,573.41 2,979.38 1,556.43 9,397.28 4,186.22 9,308.26
Jangan Cemas Meski Utang RI Rp3.485 Triliun
Koordinat Harta Karun Bawah Laut RI Dihargai Rp1 Miliar Jakarta | Jurnal Asia Dengan 463 titik Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di dasar laut Indonesia membuat para pemburu harta karun gelap mata. Jalan ilegal ditempuh, kongkalikong sana sini dilakukan demi memenuhi nafsu mendapat harta karun yang sudah terkubur selama berabad-abad itu. Kasubdit Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan PSDKP, Halid Yusuf, mengatakan untuk memperoleh informasi titik koordinat di mana harta karun berada, ada oknum yang
Tutup
“Kita berusaha keras melindungi anak sejak di dalam kandungan, tetapi malah dijadikan sasaran sindikat narkoba pada usia yang sangat dini,” kata Susanto dihubungi di Jakarta, Kamis (12/1). Karena itu, Susanto meminta proses hukum betul-betul ditegakkan,
apalagi bila ditemukan warung di sekitar sekolah yang bermain mata dengan sindikat narkoba untuk menyasar anak-anak usia dini. Selain itu, KPAI juga meminta seluruh satuan pendidikan di Indonesia untuk memastikan semua jajanan dan mainan yang dikonsumsi anak-anak didik aman dan sehat. “Sekolah harus memiliki standar untuk memastikan kualitas dan mutu jajanan yang dikonsumsi anakanak didiknya,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso mengatakan pihaknya menemukan lima kasus makanan dan minuman yang dikonsumsi anak-anak usia TK yang telah dicampur atau terkontaminasi narkoba. “Dari hasil temuan dan laporan masyarakat, anak-anak TK terkontaminasi narkoba melalui makanan
dan minuman. Dan, ternyata mereka tidak perlu membayar,” katanya di Denpasar, Kamis di sela-sela pengukuhan relawan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Modusnya adalah warungwarung di sekitar sekolah TK dibiayai oleh sindikat narkoba untuk memberikan campuran pada berbagai makanan dan minuman yang mereka jual. Tujuannya agar anak-anak kecanduan dan bisa menjadi pangsa pasar narkoba selanjutnya. Anak-anak sengaja dijadikan sasaran karena sindikat narkoba menyadari pengguna narkoba saat ini akan semakin berkurang sehingga mereka mulai menyasar anak-anak sebagai calon pengguna baru. Di kalangan sindikat narkoba, modus ini disebut “regenerasi pasar”. (ant)
Jakarta | Jurnal Asia Pada November 2016 utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 3.485,36 triliun. Pemerintah menyebut dana tersebut untuk membiayai sektor produktif sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan merugikan Indonesia. "Utang itu enggak perlu ditakutkan lah, itu untuk instrumen mencapai tujuan kita. Tujuan negara Indonesia mencapai masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera. Itu instrumen untuk mencapai tujuan," kata Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Schneider Siahaan, di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/1). Schneider menyebut utang tersebut untuk membiayai sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi seperti membeli aset kemudian disewakan. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan. "Asal utang itu produktif, beli aset, disewakan lalu bayar utang, kan tenang-tenang saja, sisanya bisa dipakai untuk belanja," ujarnya. Penerimaan negara tidak cukup untuk mendanai belanja pemerintah yang terhitung agresif. Makanya dibutuhkan dana tambahan yang bersumber dari utang. "Kalau dilihat utang itu kan instrumen bukan tujuan. Pertanyaan saya lebih senang mana punya utang yang bisa dibayar, dan utang itu bisa menghasilkan penghasilan yang layak daripada kalian nggak punya utang, tapi hidupnya pas-pasan," ujarnya. (cnn)
Di Tahap Konstruksi Proyek Investasi
Tenaga Kerja Asing Bisa Dipakai Jakarta | Jurnal Asia Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan bahwa penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dalam suatu proyek investasi bisa dilakukan dalam suatu periode tertentu, terutama di awal proses konstruksi investasi. Penggunaan TKA tersebut cukup penting untuk menjamin kelangsungan proyek investasi yang akan dilakukan oleh investor. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menyampaikan bahwa kekhawatiran terkait penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan dan tidak proporsional, dinilai kontra produktif terhadap upaya pemerintah untuk menarik investor asing. Secara kalkulasi bisnis, biaya operasional mendatangkan TKA jauh lebih mahal ketimbang menggunakan tenaga kerja lokal. "TKA itu hanya sementara karena tingginya biaya dan beratnya upaya untuk menghadirkan TKA. Pemilik proyek atau investor itu pasti sesegera mungkin memulangkan TKAnya ke negara asal, lebih cepat lebih baik. Jadi, kelihatan sekali di data-data yang ada di BKPM,” ujarnya, Kamis (12/1). Menurut Thomas Lembong, penggunaan tenaga kerja asing di suatu proyek investasi itu biasanya dilakukan pada tahun pertama atau tahun kedua. "Di tahun ketiga sudah mulai berangsur-angsur berkurang, di tahun keempat lebih banyak lagi yang dipulangkan. Mereka mulai pelan-pelan mengalihkan kendalinya ke Tenaga Kerja Indonesia,” paparnya. Lebih lanjut, Thomas mengingatkan agar berbagai pihak tetap menjaga agar diskusi terkait tenaga kerja asing untuk dilakukan secara proporsional. (bc)