Harian Jurnal Asia Edisi Sabtu, 13 Juni 2015

Page 1

Petugas Harus Tegas Atasi Kemacetan

Anggaran Polri Naik Rp5 Triliun

Hal. 2

Hal. 8

RI Rawan Digempur Tenaga Kerja Asing

Sergai Raih Nilai UN Terendah

Hal. 11

Hal. 19 Indeks Saham Nama

(-/+)

%

IHSG

4935,817

7,000

0,140

SHAnGHAI

5,166.35

44.76

0.87

nIkkeI 225 20,407.08

24.11

0.12

HAnG SenG 27,280.54

372.69

1.39

eURO STOXX 3,496.90

-55.01

-1.55

S&P TSX

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Kurs Tengah

Tutup

14,830.88

0.00

0.00

S&P/ASX 200 5,545.30

-11.40

-0.21

BSe SenSeX 26,425.30

54.32

0.21

Mata uang

Kurs

AUD EUR GBP HKD JPY* MYR NOK NZD PGK SGD USD

10,322.03 14,991.63 20,670.67 1,717.77 10,785.19 3,562.13 1,698.06 9,345.89 4,882.51 9,905.91 13,317.00

Dari berbagai sumber 22.00 wib

Sabtu, 13 Juni 2015

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 810 Tahun III

Pedagang Minta Pasar Induk Lau Cih Diresmikan Medan |Jurnal Asia Ratusan pedagang pasar induk menyerbu kantor Walikota Medan, Jumat (12/6) pagi, sekira pukul 09.00 WIB. Massa menilai ada upaya pembiaran dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, terhadap pedagang lain masih berjualan di sekitar Jalan Sutomo, Kecamatan Medan Timur. Padahal penetapan kawasan tersebut sebagai tempat berjualan sementara sudah dicabut. Demonstran dan Asisten Pemerintahan kota Medan, Mussadad membuka rapat mediasi bersama Dirut PD Pasar kota Medan, Ben ny Si hotang dan kabag Perekonomian, Dahnar Siregar di ruang rapat lantai 2. Rapat berlangsung cukup alot, meski akhirnya terhenti dikarenakan memasuki pelaksanaan sholat Jumat. Sementara di ruang rapat, 6 orang perwakilan pedagang tetap berdialog. Seperti yang di utarakan elisabeth, dirinya masih mengutarakan pertanyaan senada seperti sebelumnya. Ada tiga hal mendasar men-

jadi polemik, yakni soal relokasi, peresmian, dan trayek angkutan umum. namun dari ketiga hal itu paling penting adalah relokasi pedagang di kawasan sutomo. “Sk sebagai tempat berjualan sementara di Sutomo sana kan sudah dicabut. kenapa masih ada pedagang berjualan di situ? kalau memang masih bisa, kami pun mau balik jualan ke sana lagi pak. kami enggak tahu mekanismenya cemana dan kami pun enggak mau tahu. Yang kami mau tolong satukan kami dan jangan pecah belahkan kami,” ujarnya mewakili. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Hamdani

DeMO PeDAGANG. Ratusan pedagang Pasar Induk menggelar aksi di kantor Wali kota Medan, Jumat (12/6). Mereka menuntut agar Pasar Induk Lau Cih segera diresmikan.

Jurnal Asia | Ant: Akbar nugroho Gumay

PLT PIMPINAN KPK Johan Budi (kiri) bersama Wamenkeu Mardiasmo memberikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan tertutup di Gedung kPk, Jakarta, Jumat (12/6). Pertemuan tersebut membahas mengenai kajian sistem pengelolaan dan alokasi dana desa.

Ada 14 Temuan Berpotensi Dikorupsi

KPK “Senter” Dana Desa Jakarta | Jurnal Asia komisi Pemberantasan korupsi (kPk) telah melakukan kajian sis tem terhadap pengelolaan ke uangan desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa. kajian ini dilatari oleh diberlakukannya UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa yang berimplikasi pada disetujuinya anggaran sejumlah Rp 20,7 triliun d alam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Perubahan (APBnP) 2015 yang akan disalurkan ke 74.093 desa di seluruh Indonesia. Per April 2015, pemerintah telah menyalurkan dana de sa tahap pertama pada 63 kabupaten senilai lebih dari Rp 898 miliar. "Dari kajian yang dilakukan sejak Januari 2015, kPk menemukan 14 temuan pada empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia," kata

kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi kPk, Priharsa nugraha dalam siaran pers, Jumat (12/6). Pada aspek regulasi dan kelembagaan, kPk menemukan sejumlah persoalan, antara lain; Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang di perlukan dalam pengelolaan keuangan desa; Potensi tumpang tindih kewenangan antara kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa kementerian Dalam negeri; Formula pembagian dana desa dalam PP no. 22 tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas da sar pemerataan; Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP no. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan; serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih. (Bersambung ke halaman 11)

Jokowi: Musim Mudik Tarif Tol Diskon! Turun 25 s/d 30 Persen Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar pengelola jalan tol menurunkan tarif selama musim mudik Lebaran tahun ini. Tim komunikasi Presiden Teten Masduki dalam keterangan pers seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat (12/6), mengatakan bahwa Presiden me-

minta penurunan tarif tol sebesar 25 persen hingga 35 persen. "Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada semua pe ngelola jalan tol untuk menurunkan tarifnya 25 persen hingga 35 persen pada H-10 sampai H+5 Lebaran," kata Teten. Ia menambahkan, penurunan tarif sementara itu diperlukan un-

tuk meringankan beban pemudik. "Membagi kegembiraan bersama dan menekan biaya distribusi logistik bahan pokok menjelang dan sesudah Lebaran," sebutnya. Presiden mengeluarkan perintah itu saat meresmikan operasional jalan tol Gempol-Pandaan, Jawa Timur, Jumat. (Bersambung ke halaman 11)

Indonesia Bebaskan Visa Turis 45 Negara Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah akhirnya benarbenar memperluas pemberlakuan kebijakan bebas visa mereka. Melalui Peraturan Presiden no. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa kunjungan, mereka menambah jumlah negara yang men dapatkan fasilitas bebas visa dari pemerintah dari yang awalnya hanya 15 menjadi 45 negara. Berdasarkan lampiran dari peraturan presiden dari website Sekretariat kabinet Jumat (12/6), tambahan negara yang dapat fasilitas bebas visa antara lain; China, Rusia, korea Selatan, Jepang, Amerika, kanada, Jepang, Selandia Baru, dan Meksiko. Dari benua eropa, visa dibebaskan untuk turis Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Italia, Spanyol, Swiss, Belgia, Swedia, Austria, Denmark, norwegia, Finlandia, Polandia, Hungaria, Ceko. Juga untuk wisatawan dari Qatar, Uni emirat Arab, kuwait, Bahrain, Oman dan Afrika Selatan. negara- negara tersebut dinyatakan bebas visa kunjungan

untuk tempat pemeriksaan imigrasi tertentu seperti Bandara Soekarno- Hatta, nguraih Rai, kualanamu, Juanda, Hang nadim, Pelabuhan Laut Sri Bintan, Pe labuhan Laut Sikupang, Pelabuhan Laut Batam Center dan Pelabuhan Laut Tanjung Uban. Indroyono Soesilo, Menteri koordinator Bidang kemaritiman mengatakan, perluasan kebijakan bebas visa tersebut telah mendapat respond positif dari beberapa negara. Mereka antara lain; Jepang, korea, dan China. "Untuk asas resiprokal itu yang sudah respon, yang lain bisa kapan saja," kata Indro di Jakarta. Pe m e r i n t a h m e m p e r l u a s pemberlakuan kebijakan bebas visa untuk mendorong kunjungan wisata asing ke Indonesia. Untuk ta hun ini, mereka berharap, ke bijakan tersebut bisa mendatangkan tambahan satu juta wisatawan asing. Arief Yahya, Menteri Pariwisata menargetkan, perluasan kebijakan bebas visa tersebut pada tahun 2015 ini bisa menambah devisa sampai dengan US$ 1 miliar. (ant/kc)

Jurnal Asia | Ant: Moch Asim

PeReSMIAN JALAN TOL. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono (ketiga kiri), Menteri BUMn, Rini Soemarno (kedua kanan), Gubernur Jawa Timur, Soekarwo (kedua kiri) dan Direktur PT Margabumi Adhikaraya tol Gempol-Pandaan, Sutiyono (kiri) meresmikan pengoperasian jalan tol Gempol-Pandaan di Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (12/6).

Ekonomi Lesu

Uang Nasabah di LN Bisa Diakses Ditjen Pajak Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) kini memiliki akses sangat luas untuk mendapatkan informasi keuangan nasabah penduduk Indonesia yang memiliki rekening keuangan di luar negeri melalui mekanisme pertukaran informasi secara otomatis. Langkah itu diwujudkan melalui Menteri keuangan bersama dengan Competent Authority dari Australia, kanada, Chili, kosta Rika, India dan Selandia Baru menandatangani Multitelateral Competent Authority Agreement (MCAA) di kantor pusat OeCD Paris, Prancis pada 3 Juni 2015. Adapun MCAA ini instrumen multilateral yang memfasilitasi pelaksanaan Automatic exchange of Information (AeOI) menggunakan Com mon Reporting Standard (CRS) berdasarkan pasal 6 dari convention on mutual ad ministrative assistance in tax matter yang ditandatangani Indonesia pada 3 november 2011 di Cannes, Prancis. Hal itu juga telah disahkan pula melalui penerbitan Peraturan Presiden nomor 159 tahun 2014. Penandatanganan MCAA itu merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk mendukung ter wujudnya pertukaran in formasi rekening keuangan secara global. Dengan ber ga bung nya Indonesia dan enam negara lainnya, saat ini MCAA telah ditandatangani oleh 61 negara/ yu risdiksi termasuk beberapa off­shore­inancial­center­seperti­ Bermuda, British Virgin Islands,

Cayman Islands, Guernsey, jersey dan Mauritius. ke depan, jumlah penandatanganan MCAA akan semakin meningkat. Hal ini mengingat telah terdapat 94 negara yang telah berkomitmen untuk berpartisipasi melakukan pertukaran informasi secara otomatis mulai 2017. Mengutip keterangan yang diterbitkan, Jumat (12/6), MCAA ini sebagai salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan akses data pihak ketiga terutama data per bankan untuk kepentingan perpajakan. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMn) 2015-2019. Dengan penandatanganan MCAA ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memiliki akses sangat luas untuk mendapatkan informasi keuangan nasabah penduduk Indonesia yang memiliki rekening keuangan di luar negeri melalui mekanisme pertukaran informasi secara otomatis. karena itu, Indonesia akan menerima informasi keuangan nasabah penduduk Indonesia dari hampir seluruh negara/yurisdiksi di dunia termasuk dari berbagai off­shore­inancial­centers­di­ma­ na mereka menyimpan harta dan aset keuangannya setelah dimulainya pertukaran informasi se cara otomatis atas rekening keuangan nasabah dengan skema CRS. (Bersambung ke halaman 11)

Puluhan Ribu Karyawan Hotel Terancam PHK

Akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi kuartal I-2015, berdampak besar bagi industri berbagai sektor, baik itu industri padat karya sampai perhotelan. Bahkan saat ini 35.000 karyawan hotel terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani

mengatakan, akibat daya beli masyarakat yang menurun karena lambatnya laju perekonomian, imbas negatif dialami para karyawan hotel yang sistem kontrak. “Banyak yang dirumahkan, di PHk. Itu karyawan yang sifatnya kontrak atau temporer, daily basis,” tutur Hariyadi ditemui di Menara kadin, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (12/6). Hariyadi mengatakan, ada sekitar 25% dari total jumlah karyawan hotel di Indonesia berpotensi dirumahkan. karena okupansi hotel pun ikut lesu, pihak pengusaha hotel terpaksa m e r u m a h k a n m e re k a ya n g dipekerjakan kontrak. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari

PeKeRJA menyelesaikan pembangunan hunian vertikal. Berdasarkan hasil survey Perkembangan Properti perhotelan terus menurun. Sedangkan ribuan pekerja di sektor bisnis ini terancam akan di-PHk.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.