Harian Jurnal Asia Edisi Jumat, 13 Mei 2016

Page 1

Hal. 3

Hal. 5

Hal. 16

Harga Minyak Dunia Turun, Maskapai Bisa Untung

Kualitas PT Kesehatan di Sumut Masih Rendah

24 Persen Pengaduan Konsumen Berasal dari Asuransi

Hal. 4

Hal. 8

Hal. 19

Pelaku Usaha Produk Halal Wajib Cantumkan Label

Lima Toko di Ayahanda Terbakar

10 Ribu Hektare Lahan Padi di Langkat Kekeringan

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Jumat, 13 Mei 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.079 Tahun IV

Indeks Saham Nama

Kurs Tengah

Tutup

(-/+)

%

IHSG

4803,322

3,360

0,070

Shanghai

2,835.86

-1.18

-0.04

Nikkei 225

16,646.34

67.33

0.41

Hang Seng 19,915.46 -139.83

-0.70

EURO STOXX 2,933.84

-22.87

-0.77

S&P 500

2,052.00

-6.00

0.29

Dowjones

17,606.00

-53.00

0.30

4,312.25

-39.25

0.90

Nasdaq

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,299.00 9,756.82 15,192.12 19,202.45 1,713.87 12,256.59 3,302.88 1,629.48 9,069.93 4,230.87 9,720.09

Demi Pengembangan Kota Medan

Lanud Soewondo Segera Direlokasi

Jurnal Asia | Hery Chaniago

sATwA DILINDUNgI. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) menyerahkan Elang Hitam kepada pihak Kebun Binatang di Medan Zoo, Kamis (12/5). Elang Hitam merupakan Satwa yang dilindungi sudah hampir punah, yang ditemukan warga Sibolangit beberapan waktu yang lalu, hewan ini diserahkan dalam kondisi jinak dan diduga sudah lama dipelihara warga.

800 Nama Cocok dengan Temuan Panama Papers Jakarta | Jurnal Asia Dirjen Pajak mengklaim dari 1.038 nama orang Indonesia yang ada di Panama Papers, ternyata 800 nama cocok dengan data di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Karena itu akan segera ditindaklanjuti dengan penelusuran secara detail.

Demikian ungkap Direk tur

Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (12/5) siang. “Dari identifikasi data Panama hingga 12 Mei, nama yang telah diidentifikasi mempunyai NPWP sebanyak 272,” kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (12/5). Ken menjelaskan dari 272 nama tersebut, Wajib Pajak yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah sebanyak 225 dan sedang ditelusuri pelaporan “Special Purpose Vehicle” (SPV) telah masuk dalam SPT tersebut atau tidak. Ia menambahkan Direktorat

Jenderal Pajak juga menelusuri 137 Wajib Pajak yang telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) terkait nama orang Indonesia yang tercantum dalam dokumen Panama Papers. Selain itu, kata Ken, para Wajib Pajak yang telah mendapatkan imbauan melalui surat, karena penelusuran dokumen Panama Papers, mencapai 78 nama. Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Pajak sedang menelusuri nama-nama orang Indonesia dalam Panama Papers yang totalnya mencapai 1.038 Wajib Pajak, terdiri dari 28 perusahaan dan 1.010 orang pribadi. “Dari 1.038 sudah 800 yang telah

dilakukan identiikasi, ini kita lakukan cross check, karena banyak alamat yang tidak jelas atau menggunakan nama istrinya. Padahal subjek dan objek pemungutan pajak harus jelas,” kata Ken. Ken mengatakan pihaknya akan terus menelusuri nama-nama tersebut, bahkan kemungkinan juga melakukan kajian di luar Panama Papers, karena menurut data yang diperoleh dari sesama anggota G20 terdapat 6.500 orang Indonesia yang belum melaporkan asetnya kepada otoritas pajak. “Kita inginnya ada kepatuhan dari nama-nama yang ada. Jadi kalau tidak ada titik temu, setelah

dilakukan imbauan, kita akan masuk ke pemeriksaan, bahkan ke penyidikan,” kata Ken. Ke n m e n g i n g a t k a n b a h wa nama-nama tersebut belum tentu merupakan para penunggak pajak, karena bisa jadi terjadi kekhilafan maupun ketidaksengajaan dari Wajib Pajak, sehingga belum melakukan kewajiban perpajakan. “Ini masalah kekhilafan, karena kepatuhan pajak itu variabelnya banyak. Tergantung dari pemahaman masyarakat terhadap UU, kepercayaan terhadap DJP, kemudahan mengisi SPT dan kesadaran atas pentingnya pajak,” ujarnya. (ant)

MUI Segera Keluarkan Fatwa Haram Pencurian Listrik Jakarta | Jurnal Asia Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Ni’am Sholeh membenarkan bahwa MUI akan segera mengeluarkan fatwa haram pencurian listrik. Fatwa ini dikeluarkan setelah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggandeng MUI dan melakukan pembahasan terkait maraknya pencurian listrik. Ni’am mengatakan, fatwa itu akan dikeluarkan dalam waktu dekat. “Ya, dalam waktu dekat ini kami launching. Kami sedang melaksanakan pleno penetapan kontrak,” ujar Ni’am saat dihubungi, Kamis (12/5) pagi. Selain itu, Asrorun mengatakan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) tetap harus melakukan pengawasan terhadap pencurian

listrik, meskipun hal ini dilakukan seiring akan dikeluarkannya fatwa haram pencurian listrik oleh MUI. “Fatwa haram itu juga mencakup keharusan PLN untuk melakukan sosialisasi, pencegahan, dan penyadaran masyarakat, termasuk mengontrol meteran. Jadi, ada mekanisme pengawasan juga,” kata Ni’am. Ni’am menyebutkan, adanya rekomendasi bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan memberi akses layanan penggunaan listrik kepada masyarakat. Selain itu, proses distribusi listrik harus dilakukan secara merata. Ni’am mengimbau agar setiap masyarakat tidak boleh menjadi fasilitator pencurian listrik. Fasilitator pencurian akan diancam mendapat hukuman pidana. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana

PAMerAN pesawat tempur digelar di Lanud Soewondo Medan, kemarin. Rencananya, relokasi Lapangan Udara Soewondo akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pusat, yang menempatkan berdampingan langsung dengan bandar udara Kuala Namu di Deli Serdang.

Kunker DPR Berpotensi Rugikan Negara Rp945 M

Jurnal Asia | Hery Chaniago

PeTUgAs Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan pemasangan Panel di tiang listrik Jalan Teratai Medan, Kamis (12/5). Terkait maraknya aksi pencurian listrik, PLN menggandeng MUI untuk mengeluarkan fatwa haramnya pencurian listrik yang merugikan negara.

Hukuman Kebiri Tak Berlaku untuk Anak-anak Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Yasonna Laoly menyampaikan bahwa hukuman kebiri yang masuk dalam rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) tidak berlaku bagi pelaku kekerasan seksual yang belum dewasa atau anakanak. Jurnal Asia | Ant: Didik Suhartono

PoLIsI menunjukkan sejumlah terduga pelaku pencabulan saat ungkap kasus pencabulan di bawah umur di Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur, Kamis (12/5).

Medan | Jurnal Asia Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima kunjungan dari Tim Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), yang datang dalam rangka pengumpulan data perumusan kebijakan nasional. Rombongan diterima langsung oleh Sekdaprovsu H Hasban Ritonga, Kamis (12/5). Rombongan Tim Watannas dipimpin Deputi Politik dan Strategi Wantannas Irjend Pol Drs Tjetjep Agus S SH MM, yang hadir bersama Brigjend Pol Drs Iwan Hari Sugiarto, Marsma TNI Bayu Roostono SH MM, Kol Kav Sugeng SH dan Sumantri. Tjetjep Agus mengatakan, kunjungan Watannas di Provinsi Sumatera Utara terkait Surat Walikota Medan yang ditujukan kepada Watannas terkait pengembangan Kota Medan. Selain itu juga terkait pengembangan segitiga emas, yakni Bandara Kuala Namu, KEK Sei Mangkei dan Pelabuhan Kuala Tanjung. “Tim telah bertemu walikota untuk meminta data sebagai bahan kajian dan nantinya dilaporkan kepada Bapak Presiden RI sebagai Ketua Wantanas,” ujar Tjetjep. Permasalahan yang tertuang dalam surat Walikota Medan yang ditujukan kepada Wantannas, lanjutnya terkait dengan pengembangan kota terutama pada lahan eks Lanud Polonia yang saat ini menjadi Lanud Soewondo. Oleh karenanya Wantannas datang ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk berkoordinasi karena Kota Medan berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Diinformasikannya, Pemko Medan telah memberikan alternatif wilayah untuk relokasi Lanud Soewondo yakni wilayah yang dekat dengan Bandara Kuala Namu. (Bersambung ke halaman 11)

“Kalau pelakunya anak-anak tentu beda, ada UU peradilan anak yang tentu membedakan. Baik pengadilan dan pendekatan hukumnya juga

beda,” kata Menteri Yasonna saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/5). Dia menjelaskan, bagi pelaku yang masih di bawah umur tentu akan mendapat pendampingan secara khusus, termasuk bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Keduanya, ujar Menteri yasonna me lanjutkan, sama-sama harus diberikan pendampingan psikologi termasuk dilakukannya terapi kejiwaan dan medis. “Tapi ya itu, kebiri bukan untuk (pelaku) anak-anak, perlu pendampingan dan terapi. Jadi supaya jangan menjadi persoalan lagi setelahnya,” tutur Menteri Yasonna menegaskan. Sehubungan dengan Perppu hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang sedang dirancang oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Ya-

sonna menjelaskan bahwa hukuman tersebut tidak akan dipukul rata. Dalam prosesnya, pemberian hukuman melalui cara “chemical castration” tersebut akan dipertimbangkan melalui sejumlah fakta dan keterangan yang didapat selama masa penyidikan. “Dilihat situasi dan faktanya oleh hakim. Kalau dia (pelaku) pedoilia yang berulang, ya menurut kami yang seperti ini perlu ditangani melalui kebiri medis,” kata Menteri Yasonna mengungkapkan. Saat ditanya kapan Perppu tersebut akan disahkan, Menteri Yasonna enggan memberikan keterangan secara jelas dan mengisyaratkan akan menunggu hingga masa reses di DPR-RI selesai dan kembali melakukan pembahasan. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal Asia Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis membenarkan bahwa lembaganya melakukan audit terhadap DPR RI. Namun, Azis mengaku tidak tahu persis berapa angka potensi kerugian negara yang timbul dari hasil audit itu. "Itu bagian dari audit lembaga DPR. Keuangan DPR juga kita audit. Tetapi, jumlahnya saya belum tahu," kata Harry saat dihubungi, Kamis (11/5). Harry mengatakan, audit dilakukan dalam semua aspek, termasuk dalam hal kunjungan kerja anggota DPR. Audit tersebut dilakukan untuk periode tahun anggaran 2015. "Yang kita audit dari 1 Januari sampai 31 Desember 2015," ucapnya. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak hanya menemukan dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif anggota DPR yang berpotensi merugikan negara Rp 945 miliar. BPK juga menemukan adanya tiket pesawat iktif senilai Rp2,05 miliar. Hal itu tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2015 BPK atas 666 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Di Tabel 1.7. Permasalahan Utama Kerugian Negara pada KL di halaman 53 IHPS itu salah satunya disebutkan bahwa BPK menemukan adanya biaya tiket pesawat iktif senilai Rp 2,05 miliar. "Biaya transport tidak sesuai data manifest maskapai penerbangan Rp 2,05 miliar," begitu tertulis dalam IHPS I 2015 BPK , Kamis (12/5). Belanja tiket pesawat itu, menurut IHPS BPK, tidak sesuai atau melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. "Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku," tulis BPK dalam rekomendasinya di IHPS tersebut. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Jurnal Asia Edisi Jumat, 13 Mei 2016 by Harian Jurnal Asia - Medan - Issuu