Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 13 Oktober 2015

Page 1

50 Persen Rumah Sakit di Medan Tak Terakreditasi Hal. 4

Mendagri Setuju Peraturan KPU Soal Pilkada Calon Tunggal

Awas, Pembunuh ‘Berantai’ Berkeliaran di Batam

Hal. 9

Hal. 11

Rupiah Menguat Karena Utang dari Tiongkok Rp39 T Hal. 16 Indeks Saham nama

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Kurs Tengah

(-/+)

%

IHSG

4630,707

41,360

0,900

SHAnGHAI

3,287.66

104.51

3.28

nIKKeI 225 18,438.67

297.50

1.64

HAnG SenG 22,730.93

272.13

1.21

eURO STOXX 3,244.28

-6.03

-0.19

S&P 500

harianjurnalasia

tutup

2,007.75

0.25

0.01

DOwJOneS 16,998.00

7.00

0.04

nASDAq

0.75

0.02

4,360.25

Mata Kurs uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

13,466.00 9,885.41 15,313.55 20,644.74 1,737.52 11,204.87 3,227.73 1,666.96 9,020.88 4,673.21 9,605.54

Dari berbagai sumber 22.00 wib

Selasa, 13 Oktober 2015

KPK Periksa Wagub Sumut Tengku Erry Sekdaprovsu Mengaku Tak Tahu medan | Jurnal asia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa wakil Gubernur (wagub) Sumatera Utara Tengku erry untuk pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan pemberian suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha negara (PTUn) Medan. Pelaksana harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriyati saat dikonfirmasi dari Jakarta, Senin (12/10), mengatakan Tengku erry diperiksa KPK sebagai saksi terhadap tersangka Gatot Pujo nugroho. "(Tengku erry) saksi Gatot Pujo nugroho," ucapnya. Dari pantauan wartawan, Tengku erry tiba di gedung KPK pukul 09.15 wIB. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang warna merah. Sementara, tersangka Gatot Pujo nugroho tiba di gedung KPK pukul 11.12 wIB. Sebelumnya, terkait perkara itu, KPK juga memeriksa Sekre-

taris Jenderal Partai nasdem Patrice Rio Capella sebagai saksi untuk tersangka Gatot Pujo nugroho dan evy Susanti pada Rabu (23/9). Selain kasus dugaan pemberian suap kepada hakim dan panitera PTUn Medan, KPK juga sedang melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan pengajuan hak interpelasi kepada Gatot sebagai Gubernur Sumatera Utara. Di lokasi terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Hasban Ritonga membenarkan Pelaksana Tugas Gubsu erry nuradi tengah berada di Jakarta pada Senin (12/10). namun ia mengaku tidak mengetahui pasti ihwal agenda pimpinannya itu apakah untuk menghadiri panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi atas kasus dugaan suap hakim dan panitera PTUn Medan, yang melibatkan Gubsu Gatot Pujo nugroho. (Bersambung ke halaman 11)

7 Kabupaten/Kota di Sumut Belum Serahkan LPJ APBD 2014 Bakal Terkena Sanksi medan | Jurnal asia Memasuki triwulan keempat anggaran tahun 2015, ternyata masih terdapat tujuh dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, yang belum melaporkan pertanggungjawaban APBD 2014 ke Pemprovsu. Kondisi ini jelas sangat miris, apalagi sisa tahun anggaran 2015 tinggal dua bulan lebih. Adapun tujuh kabupaten/kota di Sumut yang belum memberikan la porannya adalah Kabupaten Samosir, kabupaten Tanjung Balai, kabupaten Labuhan Batu, kabupaten nias Utara, kabupaten Gunung Sitoli, kabupaten nias Barat dan kabupaten nias Selatan. “Daerah nias Utara, nias Barat, nias Selatan dan Gunung Sitoli memang selalu terlambat, hal itu dikarenakan kurangnya koordinasi antara eksekutif dan legislatifnya,” ujar Kabid evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Sumut, Benjamin Gultom, Senin (12/10). Untuk pertanggungjawaban APBD 2014, kabupaten/kota yang

sudah selesai laporannya ada 22 kabupaten kota, kabupaten Tobasa laporannya sedang dieksiminasi dan tiga kabupaten kota lainnya yakni kabupaten Padang Lawas, kabupaten Mandailing natal dan kabupaten Labuhanbatu Utara laporannya masih dalam tahap evaluasi. Sementara untuk laporan PAPBD 2015 hingga saat ini baru 12 kabupaten/kota yang selesai dievaluasi yakni Tapsel, Pematang Siantar, Dairi, Pakpak Bharat, nias, Taput, Padang Lawas Utara, Batubara, Sergai, Sibolga, Asahan dan Langkat. Sementara tiga kabupaten/ kota yang saat ini PAPBD 2016nya masih tahap eksaminasi yakni Medan, Binjai dan Labuhanbatu Selatan, sementara kabupaten Karo masih dalam tahap proses evaluasi dan 17 kabupaten kota lainnya sama sekali belum memasukkan PAPBD 2015 nya untuk dievaluasi. (Bersambung ke halaman 11)

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 908 Tahun IV

Pilot Heli Langgar Semua Prosedur Terbang Nelayan Temukan Kursi Penumpang di Danau Toba medan | Jurnal asia Helikopter eC 130 B4 milik Pt Penerbangan angkasa Semesta hilang di Sumut. Hal ini ditenggarai karena Pilot heli disebut mengabaikan prosedur penerbangan. Sementara itu, hingga Senin sore (12/10), pencarian yang dilakukan tim Basarnas, Polisi/tnI dan masyarakat masih belum membuahkan hasil, meski ada temuan kursi penumpang. “Sejak awal terbang sampai sekarang enggak ada kontak, artinya bahwa heli itu untuk kembali ke Kualanamu dari Samosir enggak melakukan kontak,” ujar Direktur navigasi Penerbangan Kemenhub novie Rianto. Hal tersebut disampaikannya dalam jumpa pers di Kantor Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/10). Hadir pula dalam jumpa pers Di rektur Kelaikan Udara dan Pe ngoperasian Pesawat Udara Moh Alwi. “Demikian juga dengan light planning, di mana hal itu bersifat mandatory tapi enggak dilakukan. Jadi pesawat lost contact itu enggak, karena actualnya pesawat enggak pernah kontak unit navigasi di medan radio,” katanya. Instrumen lain yang tidak di pe nuhi adalah, persyaratan jarak minimal visibility. Pasalnya penerbangan tersebut dilakukan dengan metode visual. “Berdasarkan data metereologi

Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana

kORBan HeLIkOPteR HILang kOntak. Keluarga korban menunjukkan foto Sugianto penumpang helikopter eC-130 PK-BKA yang hilang kontak, di Komplek Tamora elok Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (12/10). Sugianto warga Deli Serdang tersebut merupakan salah satu penumpang dari tiga orang penumpang dan dua awak helikopter yang hilang kontak setelah lepas landas dari Samosir menuju Bandara Kualanamu. yang kami kumpulkan, visibilitas pada pukul 11.30 wIB itu antara 400-800 meter (terbang rendah), sehingga ini tidak boleh dilakukan penerbangan secara visual. Karena untuk visual paling tidak, baru bisa terbang kalau visibility minimal 5 km. Penerbangan pesawat ini menggunakan metode visualisasi,” jelas novie. “Disiplin dalam penerbangan kan harus dilakukan apalagi asap-

asap lagi seperti itu di Sumatera. Dari Samosir sampai hi lang enggak pernah pilot melakukan kontak atau isi light planning, ini melanggar prosedur,” sambungnya. Heli dengan nomor registrasi PK-BKA ini dipiloti oleh Capt Teguh Mulyanto dan juga membawa serta sang engineer Heri Purwantono. Adapun 3 penumpangnya adalah nurhayanto, Giyanto, Frans.

Mahasiswa Sumut Gelar Demo

Gali Informasi Pribadi Pemilik Akun penghasilan wajib pajak cukup tinggi, jika tanpa beasiswa. Selain itu, kepemilikan aset seperti mobil, rumah mewah dan lokasi liburan juga bisa menambah data di profil masing-masing wajib pajak. Informasi dari media sosial itu kemudian dicek silang dengan rekening tabungan dan setoran pajak, yang didapat dari Bank Indonesia (BI). Jika tidak sinkron, wP akan dipanggil oleh Ditjen Pajak untuk mengklariikasi. Ditjen Pajak pun akan menggunakan semua jenis medsos seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, dan Google+ untuk menggali data potensi pajak. Upaya ini, menurut Mekar, sebenarnya sudah dilakukan sejak medsos muncul. namun saat ini memang lebih ditingkatkan, seiring adanya Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 29/PMK 03/2015 dan PMK nomor 91/PMK03/2015. Namun, otoritas iskal ini harus berhati-hati, jangan sampai upaya tersebut bertentangan dengan hak privasi. (Bersambung ke halaman 11)

Pengumuman untuk menghormati perayaan Tahun Baru Islam, maka Harian Jurnal Asia tidak terbit pada Rabu (14/10). Koran akan hadir kembali seperti biasa, Kamis (15/10). Demikianlah pengumuman ini disampaikan kepada seluruh pembaca, biro, wartawan, relasi dan langganan. (Red)

tapi yang jelas teman-temannya,” sebut novie. Izin Dibekukan Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Ke m e n t e r i a n Pe r h u b u n g a n Mohammad Alwi menyatakan pihaknya akan membekukan PT Penerbangan Angkasa Semesta (PAS) bila helikopternya yang hilang mengalami kecelakaan. (Bersambung ke halaman 11)

Jokowi Tolak Pelemahan KPK

Ditjen Pajak Intai Pengguna Media Sosial Jakarta | Jurnal asia Jika anda adalah seorang yang suka memamerkan barangbarang mewah ataupun fotofoto liburan di luar negeri lewat media sosial (medsos), tapi sering mangkir ketika tagihan pajak menghampiri, berhatihatilah. Pasalnya, informasi yang diunggah di medsos itu kini akan dimanfaatkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mengejar penerimaan negara. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengatakan kepada Kontan, biasanya di medsos terdapat data seputar anggota keluarga, kegiatan sosial, lokasi rumah, sekolah, bisnis, hingga liburan ke luar negeri. Data-data itu dapat menjadi pegangan otoritas pajak untuk mengetahui jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Mekar mencontohkan, anggota keluarga salah satu wajib pajak (wP) yang menempuh pendidikan di luar negeri bisa mengindikasikan sumber

“Ini jenis pesawat carter niaga. Awalnya pesawat itu dicarter bawa satu keluarga dari Medan, landing sukses di Samosir. Kalau berangkatnya ini mereka lapor. Tapi pas pulangnya dari Samosir ke Kualanamu tidak, enggak pernah ada kontak,” terang novie. “Pas balik ini bawa tementemennya, itu penumpangnya. Saya juga kurang paham apakah itu kru lain dari PT PAS apa bukan,

Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma

ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tauiequrachman Ruki (tengah) bersama pengunjuk rasa yang tergabung dalam LSM Anti Maia Hukum saat aksi damai di depan gedung KPK, Jakarta, Senin (12/10).

Jakarta | Jurnal asia Presiden Joko widodo (Jokowi) secara tegas menolak pelemahan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai lembaga antikorupsi independen harus tetap kuat. “Presiden mengatakan, Pak Luhut, saya tidak mau KPK dilemah kan. Saya mau KPK tetap kuat,” kata Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10). Luhut menyatakan, Presiden Jokowi menolak berbagai upaya yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu yang bertujuan untuk melemahkan posisi KPK, dengan cara merevisi Undang Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Sampai saat ini, katanya, belum ada permintaan resmi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada pemerintah terkait rencana merevisi UU KPK. Di sisi lain, lanjutnya, apabila nanti UU KPK direvisi, maka aturan tersebut harus diperkuat dengan mencantumkan pasal-pasal tentang pencegahan tindakan korupsi. “Logika saya soal revisi UU KPK bisa masuk akal, apabila ditata secara benar,” jelas dia. Menurut Luhut, ada tiga hal pokok yang kini menjadi perhatian Presiden Jokowi. Pertama adalah menyangkut SP3, yang menurut Ketua Mahkamah Agung (MA) adalah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). (Bersambung ke halaman 11)

Pantai di Sumatera Utara Jalur Masuk Impor Ilegal Jakarta | Jurnal asia Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian di bawah kementerian koordinator Bidang Perekonomian mengambil langkah cepat untuk mengatasi praktik impor ilegal. Dalam Rapat Terbatas tentang Perdagangan dan Impor di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/10), Presiden mengaku telah mendapat laporan dari beberapa asosiasi pelaku usaha mengenai

praktik ilegal itu di lapangan. Laporan terbaru dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan asosiasi pelaku industri nasional lainnya, menurut dia, me nyebutkan bahwa pasar dalam negeri sudah “dibanjiri” produk impor ilegal, baru maupun bekas. Kondisi tersebut, menurut laporan asosiasi yang diterima Presiden, membuat produksi tekstil dalam negeri turun 30 persen sampai 60 persen. “Ini tidak bisa dibiarkan lagi,” kata Presiden. Oleh karenan itu Presiden meminta seluruh pemangku kepentingan terkait segera mencari tahu penyebab impor ilegal serta solusi untuk mengatasinya.

“Apakah karena disparitas harga yang tinggi atau kebijakan perdagangan yang terlalu ketat, baik tarif dan non-tarif atau jumlah Pelabuhan Internasional yang terlalu banyak sehingga menjadi titik rawan. Atau kurangnya pengawasan?” katanya. Dia mengatakan peredaran produk impor ilegal akan mengganggu pasar dalam negeri, merugikan keuangan negara, dan melemahkan daya saing produk sejenis buatan dalam negeri. “Agar ada langkah-langkah yang lebih konkret, karena hal ini juga akan memperbaiki neraca perdagangan kita,” kata dia. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: widodo S. Jusuf

PReSIDen Joko widodo (kiri) dan wapres Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan Seskab Pramono Anung (tengah) di Kantor Kepresi-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.