rabu, 13 september 2017 Nomor 1.468 tahuN VI
rp3.000 (Luar Kota + oNgKos KIrIm)
Kejatisu Bidik Pelaku Kelas ‘Siluman’ Kepsek Dituding Korupsi Terstruktur Medan | Jurnal Asia maraknya siswa sma Negeri yang ditampung kelas ‘siluman’ tanpa melalui sistem pendaftaran peserta Didik baru (ppDb) secara on-line, menyedot perhatian banyak pihak. Karena hal ini disebut sebagai korupsi terstruktur yang beraroma pungutan liar (pungli) dan suap. atas dasar itu, pihak aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan tinggi sumut sedang membidik para pelaku, baik itu oknum guru, pejabat, ataupun Kepala sekolah dan lain-lain. seperti halnya disebutkan sumanggar siagian selaku Kasi penkum Kejati sumut kepada Jurnal asia, selasa (12/9), mengatakan pihaknya (Kejatisu), siap menerima laporan dan menindaklanjuti laporan tersebut, apabila memang ada laporan hal terkait. “Kelas siluman itu jelas-jelas pelanggaran hukum, bentuk pelanggaran hukum seperti apapun pasti akan kita tindak lanjuti. Namun sampai saat ini kita belum pernah menerima laporan seperti itu.
Kalau memang ada terjadi dan dapat dibuktikan, ya segeralah laporkan, akan segera juga kita tindak”, ucapnya. sumanggar menjelaskan, kendala yang terjadi selama ini dalam memberantas kelas siluman, tentunya karena tidak adanya laporan tersebut, dan belum dapat dibuktikan. “selama inikan masih katanya-katanya aja, tapi belum ada bukti dan laporan yang kita terima, itu lah kendalanya”, jelas sumanggar. sumanggar menambahkan, siapapun yang berperan dalam praktek pungli kelas siluman tersebut akan diproses secara hukum. “Kalau memang terbukti adanya praktek pungli kelas siluman ini, tentu semua pihak akan kita proses. baik itu pihak sekolah sebagai penyelenggara, maupun pihak orang tua sebagai pemberi suap. Khususnya pihak sekolah, pasti akan kita proses, karena dia kan penyelenggara negara, tidak boleh dia melanggar hukum dan ketentuan dari pemerintah”, tutup sumanggar. (Bersambung ke halaman 26)
Ikut Pilkada 2018
“Kelas Siluman itu jelas-jelas pelanggaran hukum, bentuk pelanggaran hukum seperti apapun pasti akan kita tindak lanjuti. Namun sampai saat ini kita belum pernah menerima laporan seperti itu. Kalau memang ada terjadi dan dapat dibuktikan, ya segeralah laporkan, akan segera juga kita tindak.” Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian
KPK Tak Akan Periksa Calon Kepala Daerah Jakarta | Jurnal Asia KpK menyetujui usulan Komisi III Dpr agar lembaga antirasuah itu tidak lagi memeriksa calon kepala daerah yang maju pada pilkada 2018 jika surat penetapannya sudah dikeluarkan Komisi pemilihan umum (Kpu) pada Februari mendatang. Dengan demikian, pemeriksaan akan dilakukan setelah pilkada selesai, bahkan usai adanya putusan mahkamah Konstitusi (mK) jika terjadi sengketa. “setelah ditetapkan jadi calon, sepanjang belum memasuki pro justitia kami sepakat melakukan hal-hal yang tidak mengurangi marwah yang bersangkutan,” kata Ketua KpK agus rahardjo saat rapat Dengar pendapat (rDp) dengan Komisi III Dpr di Kompleks parlemen, selasa (12/9). akan tetapi agus mengecualikan jika calon kepala daerah tersebut terjaring operasi tangkap tangan (ott). “Kecuali ott pak, tidak bisa,” katanya. (Bersambung ke halaman 26)
Pembangunan Infrastruktur di Medan “Asal Jadi” Gubsu dan Walikota Jangan Buang Badan
Jurnal asia | Netty
Jalan Rusak Berbahaya MASyArAKAt mengeluhkan jalan rusak akibat pembangunan infrastruktur di sejumlah ruas jalan di medan.
Medan | Jurnal Asia pembangunan infrastruktur jalan di Kota medan sepertinya belum jauh dari keluhan. pembangunan jalan beton dinilai sebagai proyek asal jadi dan sering membahayakan pengguna jalan, serta biang kemacetan lalu lintas. politisi muda pDI perjuangan sandy Wu mengatakan, banyak jalan yang tengah dibeton terkesan kurang rapi dan membuat masyarakat tidak nyaman melintas. pengecoran jalan beton juga menyisakan jalan disamping dianggap membahayakan pengguna jalan. sandy mencontohkan, jalan yang tengah dibeton seperti Jalan mandala, Jalan Denai, Jalan Krakatau dan Jalan Cemara memiliki kondisi memprihatikan. “saya sering melintasi jalan tersebut. Kondisi jalan bergelombang dan sisi jalan yang curam sangat membahayakan pengguna jalan. saya khawatir akan terjadi kecelakaan apabila dibiarkan lama-lama,” katanya, selasa (12/9). sandy Wu mengutarakan, apabila proyek tersebut merupakan proyek pemerintah pusat, seharusnya pemerintah provinsi sumut atau gubernur sumut tengku erry Nuradi turut mengawasi proyek jalan ini. Karena masih dilingkup provinsi yang dia pimpin. (Bersambung ke halaman 26)