Puskesmas Persulit Rujukan ke Rumah Sakit
Kewajiban Sertiikasi Genset Ditolak Pengusaha
Hal. 5
Hal. 4
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Senin, 14 Desember 2015
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
Wisata Bukit Lawang Disapu Air Bah
Banjir, 4 Ribu Orang Terisolir di Nagan Raya
Hal. 7
info@jurnalasia.com
Hal. 9
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 959 Tahun IV
Momentum Hari Nusantara
Indeks Saham Nama
Laut Jadi Sumber Kemakmuran Banda Aceh | Jurnal Asia wakil Presiden Jusuf kalla mengatakan, laut akan menjadi sumber kemakmuran bagi semua rakyat Indonesia apabila dapat dijaga dengan baik. “Marilah kita semua mensyukuri nikmat Allah SwT atas kekayaan dan rezeki. Tanpa syukur dan upaya serta doa kita semua laut akan menjadi marabahaya tapi apabila kita dapat menjaganya dengan baik laut akan menjadi sumber kemakmuran,” kata wapres di Banda Aceh, Minggu (13/12). wapres menghadiri puncak peringatan Hari nusantara 2015 yang dipusatkan di Pelabuhan Lampulo kota Banda Aceh. Selain itu wapres juga meninjau pameran dan makan siang bersama para nelayan dan anak yatim korban tsunami pada acara khanduri Laot. wapres juga mengajak semua pihak untuk berusaha sekeras-
kerasnya memajukan bangsa dari segi kelautan. Dia mengatakan peringatan Hari nusantara merupakan awal dari kemajuan kemaritiman. Deklarasi Juanda yang sem pat dibacakan pada awal acara menggambarkan tekad untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan memajukan bangsa dari darat dan laut. “kalau dulu kita diajarkan bahwa Sumatera dan Jawa dipisahkan oleh Selat Sunda, kalimantan dan Sulawesi oleh Selatan Makassar, maka dewasa tentu ini kita harus menyatakan Jawa dan Sumatera disatukan oleh Selat Sunda, Jawa dan kalimantan disatukan oleh laut Jawa,” tukasnya. Hal tersebut harus disadari karena laut bukan memisahkan, tapi menyatukan bangsa dan Hari nusantara untuk mengayakan kekuatan maritim sebagai sumber kekuatan bangsa. (Bersambung ke halaman 11)
Ratusan Ribu Guru Kecewa Terhadap Jokowi Janji Tak Hapus Tunjangan Jakarta | Jurnal Asia Sebanyak 115.000 guru dari 34 provinsi menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-70 di Gelora Bung karno, Jakarta, Minggu (13/12). Dari pantauan, para guru tersebut datang dari sejumlah daerah seperti Palembang, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan daerah lainnya dengan menggunakan bus. Banyaknya kendaraan di wilayah Senayan, Jakarta Selatan, tersebut membuat kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan. “kami bangga, para guru tetap hadir dalam peringatan HUT ke-70 PGRI. Ini membuktikan apa yang dikhawatirkan oleh pemerintah pada peringatan HUT PGRI tidak terbukti. Pelaksanaan HUT PGRI ini berlangsung tertib, damai dan aman,” kata ketua Umum PGRI, Sulistyo. Sulistyo juga mengucapkan terimakasih kepada kepala daerah
yang mendukung para guru untuk hadir dalam HUT PGRI tersebut. Presiden Joko widodo (Jokowi) sedianya akan menghadiri HUT PGRI tersebut, namun karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan Jokowi kemudian mengutus Menteri koordinator Pembangunan Manusia dan kebudayaan (PMk), Puan Maharani, untuk hadir. Sebagian guru yang hadir dalam acara tersebut mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Presiden Jokowi. Padahal selama ini, peringatan HUT PGRI selalu dihadiri oleh presiden. “kami mengaku kecewa, karena datang dari jauh-jauh untuk bertemu presiden, tetapi kenyataannya presiden tidak ada,” kata seorang guru yang berasal dari Palembang, Ujang Sumantri. Ujang mengaku selama ini HUT PGRI selalu dihadiri oleh Presiden dan wakil Presiden. Pada 2014, HUT PGRI dihadiri oleh wakil Presiden Jusuf kalla. (Bersambung ke halaman 11)
Puspa Perwitasari
SeJUMlAH guru anggota PGRI berjalan beriringan usai mengikuti peringatan HUT ke-70 PGRI, di Jakarta, Minggu (13/12).
Politisi PDIP itu meminta, pemerintah menurunkan harga BBM Premium yang semula Rp7.300 untuk Jamali dan Rp7.400 nonJamali menjadi Rp6.500 per liter. “Harga minyak dunia sekarang USD37 per barel, Jadi ekuilaven Rp3.250 perliter kalau mau menaikkan 100 persen komposisi dari biaya tangker, biaya angkut, biaya distribusi, biaya pengolahan, keuntungan SPBU, pajak, dan
keuntungan pertamina, kalau dikali 100 persen dan total hanya Rp6.500 per liter. Jadi saya usulkan turunkan harga Premium,” kata Ramson di Jakarta, Minggu (13/12). Ramon mengatakan, dengan adanya peraturan Menteri yang menetapkan penyesuaian harga BBM ditentukan 3-6 bulan pemerintah dapat menggodok dan mengevaluasi harga jual BBM dalam negeri. Meski tetap mengacu pada harga minyak dunia. “karena peraturan Menteri dalam tiga bulan bisa terjadi perubahan harga kalau memang turun waktunya turun,” tegas dia. Pemerintah lanjut Ramon juga harus lebih transparan dalam menetapkan harga BBM. “Supaya rakyat bisa merasakan dan kalau ada kelebihan diberitahukan kepada rakyat,” ujar dia. Jangan Didebat niatan PT Pertamina (Persero) mengusulkan kenaikan Bahan
Kurs Tengah
(-/+)
%
IHSG
4393,522 -72,690 -1,630
SHAnGHAI
3,434.58
-20.91
nIkkeI 225 19,230.48
-0.61
183.93
0.97
HAnG SenG 21,464.05 -240.56
-1.11
eURO STOXX 3,218.08
-51.89
-1.59
S&P 500
-18.25
0.89
DOwJOneS 17,385.00 -181.00
1.03
nASDAq
1.03
2,031.00
4,596.25
-47.75
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,937.00 10,109.22 15,240.12 21,097.15 1,798.26 11,418.63 3,267.02 1,609.95 9,398.43 4,669.42 9,914.30
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Pemko dan Poldasu Sepakat
Tak Ada Izin Pesta Tahun Baru di Medan Jurnal Asia | Ant: Akbar nugroho Gumay
PeRAYAAN HARI NUSANTARA. wakil Presiden Jusuf kalla (kedua kiri) didampingi Menteri eSDM Sudirman Said (kedua kanan), Menteri kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah menghadiri Puncak Peringatan Hari nusantara ke-15 di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Minggu (13/12).
Pemerintah Resmi Tangani Umroh Banyak Aduan Peyelewengan Biro Travel Swasta Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah tetap akan mengambil alih penyelenggaraan umroh dari pihak swasta, meski ada penolakan dari beberapa penyelenggara haji khusus dan umroh. Hal ini terkait dengan adanya banyaknya aduan dari jamaah, mengaku terlantar di negara tujuan, serta penipuan jumlah setoran biaya kepada biro travel swasta. keputusan pemerintah untuk mengambil alih penyelenggaraan umroh sudah inal, namun pelaksa naannya tidak serta-merta sekaligus. Hal itu dikatakan oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan umroh (Ditjen PHU) Ahda Barori, Minggu (13/12). Ia yakin jika penyelenggaraan umroh diselenggarakan oleh Ditjen PHU akan memberi jaminan jemaah dapat menunaikan ibadahnya di Tanah Suci, Saudi Arabia. Tekad pemerintah untuk mengambil alih penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) dari pihak swasta sudah bulat, bukan lagi wacana. Terlebih lagi, dari sisi dukungan dari kementerian PAn dan
RB, struktur untuk eselon dua di Ditjen PHU sudah disetujui. Tinggal diisi personilnya saja. “Jadi, tekad kita sudah bulat,” ungkap Ahda lagi. “nanti, kita punya direktur penyelenggara ibadah umroh,” ia menambahkan. Latar belakang pentingnya penyelenggaraan umroh diambil alih oleh pemerintah, ia menjelaskan adalah karena fakta di lapangan banyak jemaah umroh terlantar. Bukan saja di dalam negeri tidak t e r a n g k u t b a h k a n a d a ya n g terbengkalai tak diurus PPIU bersangkutan di negara lain. “ ke m e n a g j u g a m e n d a p a t desakan dari masyarakat. Pemerintah harus ambil alih penyelenggaraan umroh,” katanya. Jumlah PPIU yang tercatat di Ditjen PHU, katanya, sekitar 266 perusahaan. Tahun lalu sebanyak 14 PPIU dibekukan dan dicabut izinnya karena menelantarkan anggota jemaah umrohnya. “Hampir tiap tahun selalu saja ada yang menelantarkan jemaah umroh,” ia menegaskan. Ia menambahkan, meski Ditjen PHU pernah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pihak kepolisian untuk memberantas PPIU ilegal dan menelantarkan anggota jemaah umroh, menurut dia, tetap saja kasus-kasus menelantarkan anggota jemaah umroh terjadi. Bukan hanya di Jakarta, tetapi di berbagai daerah juga kerap kali berulang.
Demi Profesional Selain kementerian Agama (kemenag) menginginkan pemerintah tidak saja menangani penyelenggaraan ibadah haji, namun juga ibadah umroh. Alasannya, selama ini banyak jamaah umroh yang terbengkalai dan dan tidak terpantau pergerakannya selama di Tanah Suci. “ke depannya, penyelenggaraan umroh 80 persen dilaksanakan oleh kemenag secara profesional untuk melindungi jamaah dari bentuk penipuan,” kata Inspektur Jenderal kemenag Mochammad Jasin Mashuri. Jasin menjelaskan, usulan dan kajian penyelenggaraan umroh oleh pemerintah dilatarbelakangi perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Layaknya jamaah haji, jamaah umroh sejatinya adalah warga negara Indonesia yang sedang melakukan perjalanan ibadah ke Tanah Suci. Apalagi, jumlah jamaah umroh setiap tahunnya jauh lebih besar dibandingkan jumlah jamaah haji. Selama ini, Jasin mengatakan, penyelenggaraan ibadah umroh ditangani perusahaan-perusahaan swasta atau biro travel perjalanan. Tak jarang, perusahaan tersebut mensubkontrakkan peserta umroh kepada perusahaan yang tidak berizin. kemudian, saat jamaah umroh mengalami masalah di Arab Saudi, pada akhirnya negara juga yang menanganinya. (Bersambung ke halaman 11)
Minyak Dunia Anjlok, Harga BBM Harus Turun! Anggota DPR RI Komisi VII Ramson Siagian meminta pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium. Ia beralasan saat ini harga minyak dunia turun menjadi USD37 per barel.
Tutup
Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis premium seharusnya tidak perlu diperdebatkan jika Pemerintah sudah tegas menjalankan peraturannya. Direktur Utama IReSS, Marwan Batubara menjelaskan, penetapan harga gasoline dengan kadar Research Octane number (ROn) 88 ini sudah jelas ada formulanya. Jadi seharusnya Pemerintah hanya tinggal mengikuti peraturan yang ada. “Masalah harga BBM ini tidak perlu menjadi perdebatan publik bahkan menjadi kisruh seandainya pemerintah itu konsisten dengan peraturan yang sudah diterbitkan yaitu perpres 91 tahun 2014,” kata Marwan, Minggu (13/12). Marwan menjelaskan, di dalam Peraturan Presiden tersebut sudah ada formula harga premium yakni mengikuti harga keekonomian dan variabel utama seperti harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: widodo S. Jusuf
PeTUgAS mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke dalam mobil tanki BBM untuk didistribusikan ke sejumlah SPBU. PT Pertamina (Persero) diminta turunkan harga BBM dalam negeri, karena di pasar internasional harga BBM sedang anjlok.
Medan | Jurnal Asia Malam pergantian tahun baru dipastikan tidak akan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, wali kota Medan tidak memberikan izin keramaian untuk mengisi malam tahun baru tersebut. Hal ini diungkapkan, kapolda Sumut, Irjend Pol. ngadino melalui kabid Humas Pol Sumut, kombes Pol Heli Assegaf, Minggu (13/12). Helfi menyebutkan, pada perayaan tahun baru sebelumnya selalu berlangsung ramai dan meriah dengan berbagai macam hiburan artis Band Ibu kota dan juga pesta kembang api. namun tahun ini, acara itu tidak akan berlangsug dimana akan diganti dengan acara Zikir Akbar. “wali kota Medan tidak memberikan izin keramaian. Jadi sepertinya malam pergantian tahun baru hanya digelar acara Zikir Akbar oleh masyarakat secara umum,” sebutnya. Selain tidak adanya acara hiburan band dalam perayaan tahun baru, Heli juga mengungkapkan, acara pesta kembang api juga akan diminimalisir penggunaannya. “Acara pesta kembang api juga akan kita minimalisir. Hal itu untuk menjaga kekondusifan kota Medan,”ungkapnya. Dijelaskan, acara meriah dan pesta kembang api dikhawatirkan menjadi kesempatan bagi para pelaku kejatahan untuk bertindak, seperti aksi terorisme. “Acara seperti itu biasanya digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk beraksi. Makanya kita minimalisir penggunaan kembang api dalam perayaan malam tahun baru,” tutupnya. (int)
Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana
SeoRANg perajin menyelesaikan pembuatan kerajinan terompet untuk pesta Tahun Baru di industri rumahan Jalan Pelajar Medan, Sumatera Utara.
Paris Agreement Tak Untungkan Indonesia 195 Negara Sepakat Atasi Perubahan Iklim Paris | Jurnal Asia wahana Lingkungan Hidup Indonesia (walhi) menilai bahwa konvensi Perubahan Iklim 2015 di Paris tidak memberi jaminan perubahan sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. "Dengan demikian, lingkungan dan masyarakat Indonesia yang rentan dan terdampak perubahan iklim akan berada dalam kondisi yang semakin mengkhawatirkan," kata Manajer kampanye wALHI (Friends of the earth Indonesia) kurniawan Sabar, Minggu (13/12). Menurut kurniawan, kesepakatan di Paris sejatinya akan memberikan dampak sangat signifikan bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. namun, hasil dari kesepakatan Paris hanya memberi keuntungan bagi negara kaya tetapi tidak ada jaminan perbaikan iklim dan keselamatan rakyat. Ia menambahkan, sikap pemerintah Indonesia yang pragmatis dan tidak memainkan peran strategis dalam negosiasi di Paris, telah meletakkan Indonesia sebagai negara yang hanya ikut pada kesepakatan dan kepentingan negara maju. Pemerintah Indonesia, lanjutnya, lebih mementingkan dukungan program yang merupakan bagian dari mekanisme pasar (market mechanism) yang telah dibangun oleh negara-negara maju dalam negosiasi di Paris. "kita tidak bisa berharap perbaikan sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang lebih maju, jika pengelolaan hutan, pesisir dan laut, dan energi Indonesia masih menjadi bagian dari skema pasar khususnya hanya untuk memenuhi hasrat negara maju untuk mitigasi perubahan iklim," ujar kurniawan. "Dukungan yang dimaksudkan pemerintah Indonesia dari kesepakatan di Paris tidak akan berarti dan tidak akan berhasil tanpa perbaikan tata kelola hutan dan gambut, pesisir dan laut, menghentikan penggunaan energi dari sumber kotor batubara, serta menghentikan kejahatan korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia," jelasnya. konvensi Perubahan Iklim 2015 di Paris telah berakhir dengan lahirnya kesepakatan baru untuk penanganan perubahan iklim global. (Bersambung ke halaman 11)