Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 14 Februari 2017

Page 1

hal. 4

hal. 5

hal. 11

Perpanjang Libur Pilkada ASN Diberi Sanksi

Uang Air Ratusan Warga Belawan Digasak Oknum PDAM

Lagi, Ratusan Driver Gojek Demo

hal. 4

hal. 9

hal. 17

Kejatisu Buru TSK Buronan Korupsi Bank Sumut

DPRD DKI Boikot Rapat Kerja Karena Ahok

Pesawat N245 Diproduksi Tahun Ini

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Selasa, 14 Februari 2017

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.306 Tahun V

Skandal Bansos Pemprovsu

Gatot Dituntut Tiga Tahun Penjara

Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi

SiDang TunTuTan manTan guBernur SumuT. Mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho yang menjadi terdakwa kasus suap anggota dan pimpinan DPRD Sumut mendengarkan pembacaan tuntutan, di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (13/2). Gatot Pujo Nugroho dituntut tiga tahun penjara, denda Rp250 juta, subsider delapan bulan kurungan untuk perkara tersebut.

Lapor ‘Serangan Fajar’ Dapat Rp20 Juta Kepala Biro Penerangan Ma ­ syarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rikwanto mengamini potensi money politics. “Justru menjelang pemilihan, serangan fajar ini yang ramai H­1, H­2 ini yang ramai untuk politik uang. Makanya kami gembar­gemborkan sekarang,” ujar Rikwanto, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/2). Rikwanto mengatakan, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan juga menegaskan bahwa pelaku politik uang akan ditangkap. Contohnya, seperti penangkapan dua petugas panitia pemingutan suara di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, karena ketahuan

Pungli Sertiikat Tanah

Pejabat BPN Deli Serdang Resmi Tersangka medan | Jurnal asia Kepolisian Daerah Sumatera Utara, menetapkan seorang ter­ sangka dalam operasi tangkap tangan, atau OTT di di kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kabupaten Deli Serdang. Tersangka itu, adalah MH men­ jabat sebagai kepala seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan kantor ATR/BPN Deli Serdang. OTT yang dilakukan di kantor ATR/BPN di jalan Karya Utama, Lu­ buk Pakam, Jumat petang (10/2), polisi mengamankan 10 orang. Namun, sembilan orang dipulangkan dan berstatus saksi, termasuk Kepala ATR/BPN Deli Serdang, Kalvyn Andar

Sembiring. Direktur Reserse Kriminal Khu­ sus Polda Sumut, Kombes Toga H Panjaitan menjelaskan, pelaku meminta uang kepada pihak yang hendak mengurus sertiikat tanah secara paksa. “Modus operandinya, tersangka memaksa meminta sejumlah pungutan tidak resmi untuk penerbitan tujuh berkas peta bidang tanah,” ujar Toga kepada wartawan di Markas Komado Polda Sumatera Utara, Senin sore (13/2). Toga menjelaskan, untuk me­ ngurus penerbitan berkas tersebut, ter sangka meminta uang Rp75 juta kepada korban yang bernama Suheri. (Bersambung ke halaman 11)

membagi­bagikan uang untuk mencoblos calon tertentu. Penangkapan itu dikoordinasikan dulu dengan sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari penyelenggara pemilu, Kejaksaan Agung, dan Polri. “Pelaku bisa dikenakan UU Tindak Pidana Pemilu atau UU Tindak Pidana Umum. Kita lihat konteksnya,” kata Rikwanto.Rikwanto mengatakan, umumnya politik uang dilakukan secara sembunyi­sembunyi. Ia mengimbau masyarakat jika melihat adanya indikasi pembagian uang untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu, maka segera laporkan ke polisi beserta buktinya.

“Bisa jadi lewat rekening, ada itu yang sedang kita pantau, baik yang langsung secara klasik maupun lewat rekening tertentu,” kata Rikwanto. Senada hal di atas, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan bahwa kondisi relatif aman terkendali dua hari jelang pencoblosan Pilkada Serentak di 101 daerah pada 15 Februari mendatang. Namun, ia mengungkapkan ada tiga fokus utama terkait kerawanan daerah Pilkada. “Fokus utama, satu Jakarta. Dua Papua Barat. Ketiga Aceh, karena daerah pasca konlik pasti ada senjata di sana. Kemudian

juga kami atensi di Sulawesi Utara, Gorontalo serta di daerah Banten. Itu yang paling utama,” kata Tito di kantor Menkopohukam, Jakarta, Senin siang. Sedangkan untuk pengamanan Jakarta, Tito mengungkapkan telah memerintahkan Kapolda Metro Jaya, meminta Pangdam Jaya, KPUD DKI dan Bawaslu DKI untuk mengeluarkan imbauan waspada potensi kerawanan. “Contoh misalnya dapat informasi tanggal 15 itu akan ada massa yang akan mengajak untuk ramai­ ramai mencoblos pasangan calon tertentu,” ujarnya. (Bersambung ke halaman 11)

Ongkos Haji 2017 Bakal Naik 3,1 Persen Jakarta | Jurnal asia Ongkos haji tahun 2017 diusulkan naik. Pemerintah menghitung, be saran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun ini rata­ rata sebesar Rp 35.740.107 untuk setiap jamaah, atau meningkat sekitar 3,1% dibandingkan tahun lalu sejumlah Rp 34.641.304 per jamaah. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, besaran BPIH yang disodorkan oleh pemerintah ini sifatnya belum inal dan masih perlu ada pembahasan lanjutan dengan Panitia Kerja (Panja) BPIH di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Besaran (kenaikan) BPIH yang diusulkan naik oleh pemerintah itu tidak terelakkan," kata Lukman, Senin (13/2).

Menruut Lukman, adanya ke ­ naikan BPIH tahun ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang meningkat, jumlah kuota haji yang kembali ke posisi normal dari 155.200 menjadi 204.000 jemaah, serta harga avtur yang mulai naik dari US¢ 55 per liter menjadi US¢ 65 per liter. Peningkatan kuota jamaan haji dibandingkan tahun lalu berdampak pada peningkatan masa operasional penerbangan. Sehubungan dengan hal tersebut masa tinggal jamaah haji pada tahun ini diperkirakan meningkat dari 39 hari menjadi 41 hari. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid bilang, usulan

BPIH dari pemerintah ini sudah cukup realistis dengan kondisi saat ini. Namun demikian, DPR tetap mengharap ongkos haji dapat ditekan lagi setidaknya sama dengan tahun lalu. Panja BPIH DPR akan menyisir pos­pos anggaran pelaksanaan ibadah haji yang masih mungkin dilakukan eisiensi. Bahkan, dalam Panja BPIH nanti DPR akan meminta diberikan diskon khusus sehingga ongkos haji dapat ditekan lagi. Selain itu, biaya untuk rapat­ rapat dan operasional yang tidak penting juga akan dipangkas. "Pos­ pos yang berpotensi untuk dilakukan efisiensi masih akan kami kaji sehingga dapat menurunkan ongkos haji," kata Sodik. (ant)

Per 1 Maret, Untuk Pemeriksaan dan Penagihan

Tabungan Nasabah Diincar Dirjen Pajak Via Akasia

Jurnal Asia | Ant: Akbar Nugroho Gumay DirJen Pajak Ken Dwijugiasteadi memberikan keterangan menjelang berakhirnya periode tax amnesty di Jakarta, Senin (13/2). DJP juga meluncurkan aplikasi pembukaan rahasia bank, secara elektronik yakni Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meluncurkan aplikasi pembukaan rahasia bank secara elektronik bernama aplikasi usulan Buka rahasia Bank (akasia). aplikasi ini merupakan aplikasi internal Kementerian Keuangan untuk mempercepat pengajuan usulan kepada menteri Keuangan.

Sebenarnya, kata Dadang, sejak lama Ditjen Pajak sudah bisa membuka rekening wajib pajak untuk keperluan pemeriksaan dan penagihan. “Tapi masih manual. Sekarang dibuat online dan cepat,” ujar Dadang Suwarna, Direktur Penegakan Hukum DJP dalam konferensi pers di kantornya, Senin (13/2). Dadang menjelaskan di pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terdapat sistem serupa bernama Aplikasi Buka Rahasia Bank (Akrab), yang merupakan aplikasi internal di sana untuk mempercepat proses pemberian izin atas surat permintaan Menteri Keuangan. “Jadi nanti kalau udah disetujui, OJK akan langsung perintahkan bank

Indeks Saham nama IHSG

Kerap Terjadi Jelang Hari Pemilihan Jakarta | Jurnal asia Potensi politik uang menjelang hari Pemilihan Kepala Daerah serentak, pada 15 Februari 2017 mendatang akan dipantau. Pengawasan terutama pada “serangan fajar” yang biasanya muncul mendekati hari pemilihan. Bahkan setiap pelapor akan diganjar hadiah berupa uang tunai sebesar rp20 juta.

medan | Jurnal asia Penuntut umum Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menuntut mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dengan hukuman penjara selama 3 tahun di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (13/2). Penuntut umum KPK menilai terdakwa terbukti secarah dan meyakinkan melakukan penyuapan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Sumut. Tak cuma itu, tim penutut umum dari KPK yang diwakili oleh Wawan Yunarwanto di ruang utama di Pengadilan Negeri (PN) Medan juga meminta terdakwa membayar denda sebesar Rp250 juta. “Bila tidak dibayar setelah ditetapkan, maka terdakwa menggantinya dengan hukuman penjara selama 8 bulan,” kata Wawan. Dalam amar tuntutan, Gatot dijerat dengan pasal 5 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dalam kasus ini, terdapat delapan item tujuan pemberian gratiikasi itu. Pertama, Gatot ingin pimpinan serta anggota DPRD Sumut 2009­2014 periode 2014­2019 memberikan persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Prndapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012. Kemudian, menyetujui Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, menyetujui Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2014, menyetujui APBD Provinsi Sumut TA 2015, menyetujui LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2014, dan menyetujui terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)APBD Provinsi Sumut TA 2014; serta Pembatalan Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Sumut Tahun 2015. (Bersambung ke halaman 11)

terkait untuk membuka rekening bank nasabah itu,” kata Dadang. Mulai 1 Maret 2017, menurut Dadang, kedua aplikasi itu akan saling terhubung untuk mempercepat proses pengajuan dan perolehan perintah tertulis kepada bank dari Dewan Komisioner OJK. “Harapannya dengan ini maka proses pembukaan rekening bisa lebih cepat lagi.” Dadang menuturkan pembukaan rekening untuk wajib pajak pribadi juga dapat dilakukan untuk pihak keluarga seperti istri dan anak. Sedangkan untuk wajib pajak badan hukum yang akan dibuka rekeningnya adalah pemegang saham, direksi, dan komisaris. (Bersambung ke halaman 11)

Tutup 5409,556

(-/+) 37,890

Kurs Tengah % 0,71

Shanghai

3,216.84

20.14

0.63

Nikkei 225

19,459.15

80.22

0.41

Hang Seng 23,710.98

136.00

0.58

EURO STOXX 3,312.15

41.32

1.26

S&P 500

2,325.73

9.63

0.42

Dowjones

20,375.76

106.39

0.52

5,761.35

27.23

0.47

Nasdaq

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,330.00 10,232.78 14,155.14 16,646.53 1,718.15 11,704.30 2,995.52 1,586.29 9,601.61 4,199.52 9,364.92

Jurnal Asia | Ant: Lucky

PeTugaS kesehatan Jasa Raharja melakukan pemeriksaan kesehatan di Terminal Poris Plawad, Tangerang. Mulai tahun ini, santunan kecelakaan Jasa Raharja naik dua kali lipat dari sebelumnya.

Santunan Kecelakaan Jasa Raharja Naik 2 Kali Lipat Jakarta | Jurnal asia Perusahaan asuransi, PT Jasa Raharja menaikkan nilai santunan asuransi kecelakaan transportasi umum dan korban kecelakaan lalu lintas pada tahun ini. Hal ini ditandai setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/2017 tentang besar santunan dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, dan PMK Nomor 16/2017 tentang besar san­ tunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Peningkatan besaran santunan sendiri dilakukan karena telah terjadi perubahan pada faktor kebutuhan hidup dan inlasi, antara Iain kenaikan biaya rumah sakit, obat­obatan, dan kenaikan biaya penguburan. Selain itu, negara menganggap bahwa proyeksi keuangan yang disusun oleh PT Jasa Raharja menunjukkan ketahanan dana untuk memberikan kenaikan santunan, meski besaran iuran wajib dan sumbangan wajib tidak dinaikkan. “Kita melihat dari sisi keuangan PT Jasa Raharja dimungkinkan menaikkan jumlah tanggungan kepada para penumpang yang mengalami kecelakaan, luka­luka sampai meninggal. Sesuai kondisi tersebut, pemerintah memutuskan meningkatkan tanggungan hingga 100%. Jadi, dua kali lipat meski tidak menaikkan jumlah iuran mereka,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang hadir dalam jumpa pers pengumuman penerbitan PMK ini di kantornya, Jakarta, Senin (13/2). (Bersambung ke halaman 11)

Pengumuman BerhuBung dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, maka Harian Jurnal Asia tidak terbit pada Rabu (15/2). Koran akan hadir kembali seperti biasa, Kamis (16/2). Demikianlah pengumuman ini disampaikan kepada seluruh pembaca, biro, wartawan, relasi dan langganan. (red)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.