Harian Jurnal Asia Edisi Sabtu, 14 Mei 2016

Page 1

Hal. 2

Hal. 9

Hal. 16

Pemko Medan Diminta Permudah Deregulasi Izin Usaha

Pencabutan Sanksi di Tengah Kemelut PSSI

Stabilitas Sistem Keuangan dalam Keadaan Baik

Hal. 7

Hal. 10

Hal. 21

Elektabilitas Ahok Tetap Kokoh

Stop Kekerasan Seksual Pada Anak

Empat Mahasiswa Sumut Terpilih Jadi Duta Mawapres Nasional

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Sabtu, 14 Mei 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.080 Tahun IV

4 WNI Sandera Abu Sayyaf Bebas Kerap Diancam Penggal, Ditembak dan Diikat Bersama

Indeks Saham Nama

Tutup

Kurs Tengah

(-/+)

%

IHSG

4761,715 -41,610 -0,870

Shanghai

2,827.11

-8.75

-0.31

16,412.21 -234.13

-1.41

Hang Seng 19,719.29 -196.17

-0.99

Nikkei 225

EURO STOXX 2,946.74

11.28

0.38

S&P 500

2,055.50

-3.25

0.16

Dowjones

17,630.00

-38.00

0.22

4,332.00

-2.75

0.06

Nasdaq

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,311.00 9,713.72 15,137.29 19,209.13 1,715.05 12,231.58 3,298.49 1,635.60 9,055.49 4,234.69 9,685.32

Presiden Jokowi Lantik 9 Anggota Kompolnas

Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa

TIBa DI JaKaRTa. Menlu Retno Marsudi (kedua kanan) didampingi empat anak buah kapal (ABK) berwarganegaraan Indonesia memberikan keterangan setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (13/5). Sebanyak empat (ABK) Kapal Henry tersebut akhirnya dibebaskan setelah disandera kelompok militan Abu Sayyaf sejak 15 April lalu.

Jakarta | Jurnal asia empat Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi sandera kelompok teroris abu Sayyaf, di Filipina Selatan akhirnya bebas tanpa tebusan. Mereka kembali ke tanah air pasca 28 hari ditawan. Sepanjang berada di pedalaman hutan rimba, seluruh korban menjadi sasaran penganiayaan serta diancam akan dipenggal. Meski demikian, peristiwa mendebarkan tersebut bisa diselesaikan pasca negosiasi panjang.

Jumat (13/5) pagi, keempat korban tiba kembali di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyerahkan kepada keluarga empat warga negara Indonesia (WNI) anak buah kapal (ABK), yang sebelumnya disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina Selatan. “Pada sore ini Pemerintah Republik Indonesia dapat menyerahkan kepada keluarga empat anak buah kapal warga Indonesia yang disandera kelompok bersenjata di

Filipina selatan sejak tanggal 15 April,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi di Jakarta, Jumat sore. Keempat WNI yang telah berhasil dibebaskan tersebut adalah Moch Aryani (master) asal Bekasi Timur, Jawa Barat, Loren Marinus Petrus Rumawi (chief oficer) asal Sorong, Papua Barat, Dede Irfan Hilmi (second oficer) asal Ciamis, Jawa Barat, dan Samsir (anak buah kapal) asal Kota Palopo, Sulawesi Selatan. “Pemerintah Indonesia sudah

memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya pembebasan keempat ABK WNI ini,” ujar Menlu Retno. Keempat WNI tersebut merupakan Anak Buah Kapal (ABK) tugboat bernama Kapal Henry milik perusahaan PT Global TransEnergy International. Menurut Menlu RI, keempat ABK itu juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit dan telah dinyatakan sehat. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal asia Presiden Joko Widodo melantik sembilan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 20162020 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat sore (13/5). Kesembilan anggota itu adalah tiga mewakili pemerintah, tiga mewakili pakar kepolisian, dan tiga mewakili tokoh masyarakat. Ketiga yang mewakili pemerintah meliputi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan sekaligus Ketua Kompolnas merangkap anggota, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Yasonna Laoly sebagai Wakil Ketua Kompolnas merangkap anggota dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai anggota. Tiga anggota Kompolnas dari unsur pakar kepolisian adalah Bekto Suprapto, Yotje Mende, Andrea H Poeloengan, sedangkan tiga anggota dari tokoh masyarakat adalah Poengki Indarti, Benedictus Bambang Nurhadi dan Dede Farhan Aulawi. Tiga dari unsur pakar kepolisian dan tiga dari tokoh masyarakat dipilih melalui seleksi. Selain menjalani serangkaian tes, para anggota Kompolnas juga lolos penilaian dari Badan Reserse Kriminal Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Para anggota Kompolnas dilantik karena lima anggota Kompolnas 2012-2016 akan habis masa jabatan pada 18 Mei 2016. Sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian, Kepolisian bahwa tugas Kompolnas antara lain memberikan saran dan masukan kepada Presiden tentang kepolisian, mengusulkan nama-nama calon Kapolri ke Presiden dan mengawasi kinerja kepolisian. Rindu Kapolri Seperti Hoegeng Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan mengatakan masyarakat Indonesia merindukan sosok Kapolri seperti Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso yang dikenal merakyat dan sederhana. (Bersambung ke halaman 11)

Anak Mendikbud 80 Mobil Rental Diduga Digelapkan Puluhan Pemilik ‘Serbu’ Villa Malinda Indah Tak Lulus SNMPTN 2016 Jakarta | Jurnal asia Anak Mendikbud Anies Baswedan tidak lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2016. Anies menyebut anaknya tidak lulus karena perbedaan kurikulum yang dialami anaknya karena sempat melakukan pertukaran pelajar. "Iya anak saya daftar SNMPTN enggak masuk. Bapaknya enggak ikut-ikut, saya (hanya) ikut nemenin daftar. Anak saya itu karena ganti kurikulum. Jadi dia kelas 1 dan 2 pakai kurikulum lama KTSP, lalu dia pergi pertukaran pelajar 1 tahun di Denmark. Ketika pulang, sekolahnya pakai kurikulum 2013, konversinya lain," ujar Anies di Hotel Grand Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (13/5). Anies mengaku tidak mengupayakan sesuatu ketika anaknya tidak lulus SNMPTN. Ia memberi pesan pada anaknya untuk tetap menjadikan pelajaran hidup akibat kejadian ini.

"Tapi saya enggak usahain satu sama lain, biarkan saja dan biarkan itu jadi bagian dari pelajaran hidup. Hidup itu penuh naik dan turun. Saya katakan kepada dia belajar lagi sekarang, belajar all out ikuti ujian. Masih ada dua kesempatan," kata Anies. Ia juga mengimbau kepada anak-anak dan orang tua untuk tidak putus asa akibat tidak mendapatkan kampus yang diidamkan. Ia menyebut masih ada kesempatan lainnya seperti SBMPTN dan ujian mandiri. "Masih banyak kesempatan dan katanya kalau mereka berprestasi Insya Allah daftar seleksi SBMPTN itu lulus," ujar Anies. Sementara itu, tak satupun dari 380 siswa IPA reguler SMAN 3 Semarang lolos SNMPTN. Sebaliknya siswa IPS dan IPA Akselerasi lolos. Mendikbud Anies Baswedan menyebut masalahnya bukan di SKS, tetapi ada faktor lain. (Bersambung ke halaman 11)

Medan | Jurnal asia Maraknya aksi kejahatan berupa penggelapan kendaraan mem buat resah pengusaha mobil rental. Seperti pada Jumat (13/5), tidak kurang dari puluhan orang mendatangi kediaman Yesi Murabuana (34), warga Komplek Villa Malinda Indah, Jalan Ring Road. Yesi diduga menggelapkan puluhan mobil bermodus rental (sewa). Seorang pengusaha mobil rental, Jalaluddin Sayuti, mengatakan, tiga bulan lalu, Yesi merental satu unit mobil Toyota Avanza lansiran tahun 2015, warna hitam. Namun belakangan ini pembayaran sewa tidak lancar. “Dan mobil saya juga tak terlihat lagi. Pembayaran bulan pertama bagus, bulan kedua juga bagus. Jadi dia rental perbulan. Ketika bulan ketiga saya dapat informasi dia banyak melarikan mobil. Jadi saya minta mundur,” katanya di lokasi Jumat siang.

Dia menambahkan, saat meminta mobil kembali, Yesi tidak mengembalikan. Bahkan, ia berjanji akan memberikan mobil kemarin pagi, Kamis (12/5) pukul 10.00 WIB. “Tapi, hingga sekarang mobil saya tidak dikembalikan. Saya kemarin itu beli mobil masih Rp193 juta. Bahkan ketika saya datang Kamis malam bersama 30 orang korban lainnya sempat ada perlawanan dari orang tak dikenal,” ujarnya. Ia menuturkan, tatkala mendatangi kediaman Yesi, Kamis (12/5) malam. Ada satu unit mobil yang menghadang di depan jalan menuju kediamannya. “Ada Mobil Toyota Avanza dipalang di depan gang rumah. Karena itu, sempat ada keributan antara para korban dengan puluhan orang, anggota Yesi,” katanya. Dia menyampaikan, setelah petugas keamanan perumahan datang, dan beberapa personel Polsek Sunggal turun di lokasi ditemukan

satu unit senjata pistol jenis Soft Gun dari dalam mobil. “Jadi memang Soft Gunnya sudah diamankan oleh personel Polsek Sunggal. Berdasarkan keterangan teman-teman sudah ada 80 mobil yang digelapkan oleh Yesi,” ujarnya. Sedangkan korban lainnya Gultom menambahkan, tiga pekan lalu Yesi menyewa satu mobil Avanza silver. Namun hingga sekarang pembayaran rental tak lancar dan mobil tak nampak. “Modusnya rental mobil, namun tidak direntalkan tapi digadaikan kepada orang lain. Ada banyak orang, ada puluhan orang. Pelaku sudah melarikan diri,” katanya. Ia menyampaikan kemarin malam ada satu pemuda yang mengaku se bagai aparat penegak hukum. Bahkan ada puluhan orang melarang para korban mendekat kediaman Yesi. (Bersambung ke halaman 11)

Bikin e-KTP & Akte Lahir Cukup Pakai KK Kementerian Dalam Negeri akan mempermudah proses pengurusan e-KTP dan akta kelahiran. Kemudahan tersebut telah dituangkan dalam Surat Mendagri No. 471/1768/SJ yang dikirimkan Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia pada 12 Mei 2016. Surat tersebut berisi perintah kepada kepala daerah untuk segera

mempercepat pelayanan perekaman e-KTP dan penerbitan akta kelahiraan. Dalam surat yang dikutip dari situs Sekretariat Kabinet Jumat (13/5), perintah penyederhanaan proses tersebut salah satunya hatus dilakukan dengan mengurangi syarat penerbitan e- KTP dan akta kelahiran. “Cukup dengan menunjukkan fotokopi kartu keluarga tanpa surat pengantar RT/RW dan kelurahan/ kecamatan,” kata Tjahjo. Tjahjo mengatakan, penyederhanaan syarat tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya, cakupan perekaman e-KTP yang saat ini baru 86% dan ke pemilikan akta kelahiran yang sam pai saat ini baru mencapai 61,6%. Sementara itu, Kementerian

Dalam Negeri tengah berupaya menuntaskan program pendataan penduduk dengan KTP elektronik atau e-KTP yang ditargetkan rampung pada akhir Desember 2016. Sampai saat ini, masih ada 29 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki kartu identitas elektronik tersebut. Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengatakan, total penduduk Indonesia sebanyak 250 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 182 juta merupakan penduduk dewasa di atas usia 17 tahun yang telah wajib memiliki KTP. Menurut dia, sampai kini sebanyak 158 juta warga telah terekam datanya. “Dari 158 juta yang terekam data penduduknya itu, baru 153 juta yang miliki e-KTP,” kata Tjahyo. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Syifa Yulinnas

PeTuGaS Catatan Sipil mengambil rekaman iris mata pelajar. Berdasarkan surat edaran dari Direktur Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terhitung mulai 2016, pengurusan e-KTP dan akte lahir cukup memakai Kartu Keluarga (KK).

Jurnal Asia | Ant: Oky Lukmansyah

KoMaNDaN Kodim 0712/Tegal Letkol Inf Hari Santoso menunjukkan lima judul buku Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disita dari sebuah mal, di Kodim 0712 Tegal, Jawa Tengah. Kodim 0712 Tegal mengamankan sebanyak 90 buku PKI dari stand buku pada pameran di salah satu mal, karena dinilai melanggar hukum di Indonesia.

Kapolri: Stop Sweeping dan Sita Buku Komunis Jakarta | Jurnal asia Maraknya isu serta penjualan atribut berbau komunisme ataupun PKI, akhirnya memantik reaksi Presiden Jokowi. Istana juga menghimbau agar aparat keamanan tidak kebablasan dalam menangani hal ini, termasuk dalam kegiatan sweeping dan juga melakukan penyitaan. Terkait hal tersebut, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti ke mudian menyebut pihaknya tak akan melakukan sweeping. “Kita ada batasannya, kita tidak razia tetapi gunakan penyelidikan. Kalau ditemukan di jalan itu kan terbuka pasti kita minta keterangannya. Sweeping saya pikir enggak ada, sudah kami tekankan kalau ada buku tentu kan tidak boleh disita dari toko buku, kampus, percetakan,” tutur Badrodin di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (13/5). Meski tak akan menyita buku-buku, tetapi polisi akan meminta sampel. Setelah itu diserahkan ke kejaksaan untuk diteliti. “Kalau ilm, kontennya harus kita pelajari apa yang ada di dalam ilm itu,” sebut Badrodin. Lalu, apa batasan-batasan suatu hal disebut komunis? “Apakah itu masuk komunisme itu kita gunakan ahli bukan penafsiran pribadi penyidik termasuk kategori komunisme,” jawab dia. Badrodin juga menekankan, polisi tidak akan mengubah cara mereka bertindak dalam menegakkan hukum terhadap isu-isu komunisme, meski banyak mendapat pertentangan.”Tidak ada, tetap,” ujar Badrodin Badrodin menilai, pertentangan semacam itu adalah hal wajar. Pihak yang menjadi obyek penindakan, menurut dia, wajar jika menentang. Menurut Badrodin, cara bertindak polisi tidak akan lepas dari undang-undang. Dalam konteks penegakan hukum terhadap isu komunisme, polisi mendasarkan diri pada tiga aturan. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.