Massa Desak Menkeu Dicopot Halaman 3 jumat, 14 september 2018 nomor 1.759 tahun Vii
Rp3.000 (Luar Kota + ongKos Kirim)
Aturan Baru Taksi Online Rampung Oktober harianjurnalasia
HarianJurnalAsia
jurnalasia.com
Halaman 7
PLN Siap Aliri Listrik 1.000 Industri Baru di Sekitar Danau Toba Halaman 10
PSSI Siapkan Pengganti Luis Milla Halaman 23
Ratusan PK5 Eks Aksara Plaza Digusur Sempat Ricuh dan Baku Pukul
Jurnal Asia | Markus Gubsu DiDemo. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, saat menemui ribuan nelayan yang berunjuk rasa di depan kantor Gubernur, Kamis (13/9) siang. Mereka meminta solusi alternatif pengganti alat tangkap trawl yang dilarang penggunaannya dan penangkapan rekan sesama nelayan.
Nelayan Sumut Tolak Larangan Pukat Trawl
medan | jurnal asia Aksi penggusuran terhadap ratusan pedagang eks Pasar Aksara sempat diwarnai kericuhan dan baku pukul dengan Satpol PP Pemko Medan, di Arief Rahman Hakim, sejak Kamis (13/9) pagi. Mereka menolak tindakan relokasi yang dilakukan oleh Pemko Medan. Para pedagang melakukan dialog dengan pihak PD Pasar dan menolak untuk direlokasi di tempat baru yang berada di Jalan Mesjid, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang. “Tidak, kami tidak mau masuk ke dalam, di sini tempat kami,” teriak seorang pedagang. Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya menyatakan aksi relokasi tersebut bersifat sementara. (bersambung ke halaman 11)
5 Hari Kerja, Gubsu Kena Demo medan | jurnal asia Seribuan nelayan dari berbagai daerah, yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Kecil Modern Sumatera Utara (Sumut) melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumut, Kamis (13/9). Antara lain mereka meminta solusi alternatif pengganti alat tangkap trawl yang dilarang penggunaannya dan penangkapan rekan sesama nelayan. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Wakil Gubernur Musa Rajekshah yang baru saja usai melaksanakan shalat zuhur di Masjid Agung, langsung menemui kerumunan para demonstran. Menaiki podium milik demonstran, Edy menyapa dan mengajak dialog para nelayan.
“Saya senang ada unjuk rasa, tapi jangan seperti ini. Saya baru bertugas lima hari dan belum tahu apa yang menjadi duduk perkaranya. Kalau kalian sudah beri tahu saya dan saya tidak tindak lanjuti, kalian boleh unjuk rasa. Saya minta beberapa perwakilan silahkan masuk dan berdialog, kita bicarakan masalahnya,” ujar Edy. Rombongan tampak setuju dengan perintah Edy. Beberapa perwakilan masuk ke dalam kantor Gubsu untuk berdialog, sisanya membubarkan diri sembari melafalkan doa yang dituntun Edy. Sebelum bubar, beberapa demonstran juga menyempatkan untuk berjabat tangan dan berfoto dengan Edy. (bersambung ke halaman 11)
“saya senang ada unjuk rasa, tapi jangan seperti ini. saya baru bertugas lima hari dan belum tahu apa yang menjadi duduk perkaranya.” gubernur sumut edy rahmayadi
298 PNS Sumut Korupsi Dipecat Akhir Tahun
Keluhkan Layanan BPJS Kesehatan
Saat Penyandang Disabilitas Butuh Fasilitas di Puskesmas medan | jurnal asia BPJS kesehatan mendengarkan keluhan para penyandang Disabilitas dalam tindakan maupun fasilitas kesehatan yang diberikan pihak BPJS kesehatan kepada mereka. Hal itu diungkapkan dalam acara yang diselenggarakan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut di Hotel Le Polonia Medan, Kamis (13/9). Salah satu penyandang cacat menyebutkan, seharusnya para penyandang Disabilitas diikutsertakan dalam proses pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan oleh pemerintah. (bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Putra PenGGusuran terhadap para pedagang kaki lima di Jalan Arief Rahman Hakim, Kamis (13/9) pagi. Lokasi ini akhirnya berhasil dibersihkan Satpol PP Medan pasca berkoordinasi dengan aparat keamanan.
Masih Terima Gaji, Rugikan Negara Para penyandang disabilitas dan peserta yang mengikuti seminar mengenai fasilitas BPJS Kesehatan, untuk memperbaiki layanan dan kinerja.
Jurnal Asia | Markus
medan | jurnal asia Pemerintah memberikan waktu hingga akhir tahun agar ribuan pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti korupsi dan putusannya inkrah diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat. Total PNS korup itu ada 2.357 orang. Pemberhentian tidak hormat atas ribuan PNS itu termaktub dalam surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. (bersambung ke halaman 11)