DIRGAHAYU INDONESIA Indeks Saham nama
(-/+)
%
IHSG
4585,391
1,140
0,020
SHANGHAI
3,965.33
10.78 0.27%
NIKKEI 225 20,519.45
-76.10
-0.37
HANG SENG 23,991.03
-27.77
-0.12
EURO STOXX 3,482.58
-33.57
-0.95
S&P 500
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
Kurs Tengah
Tutup
2,075.00
-5.50
0.26
DOWJONES 17,332.00
-37.00
0.21
NASDAq
-12.75
0.28
4,504.50
Mata uang
Kurs
AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD
10,152.98 15,338.87 21,492.32 1,775.28 11,059.96 3,381.59 1,676.68 8,993.44 4,977.21 9,828.27 13,763.00
(061) 663 5 664 Dari berbagai sumber 22.00 wib
Sabtu, 15 Agustus 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 860 Tahun IV
Jokowi: Kita Sedang Perang! Ada 8 Jurus untuk Perekonomian
Jurnal Asia | Ant: Sigid Kurniawan
SIDang Tahunan mPR. Presiden Joko Widodo (tengah) bersama para pimpinan tinggi lembaga negara berfoto bersama saat tiba untuk menhgadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
TNI/Polri dan PNS Dapat THR Mulai 2016 Gajian 14 Kali Jakarta | Jurnal asia Tahun depan pemerintah akan memberikan tunjangan hari raya (ThR), kepada Pegawai negeri Sipil (PnS) serta anggota TnI/Polri. Dengan demikian, para abdi negara akan gajian 14 kali sejak 2016. Namun gaji pokok para abdi negara ini tidak naik. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meski gaji PNS tidak naik tapi THR yang didapat jumlahnya lebih besar ketimbang total kenaikan gaji. “Bila dihitung, pemberian THR ini lebih besar dari kenaikan gaji PNS. Jadi secara take home pay akan lebih besar dari kenaikan gaji biasanya,” ujarnya ditemui
di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). THR yang akan diterima PNS ini besarannya setara gaji pokok satu bulan. Selain THR, PNS juga masih akan menerima gaji ke-13 seperti sebelumnya. “Sekarang kan menerima gaji ke-12 terus di tambah 1 bulan gaji (ke-13). Mulai tahun depan PNS akan menerima THR sebesar satu bulan gaji pokok,” jelasnya. Pemberian THR ini dilakukan untuk mempertahankan tingkat ke sejahteraan aparatur pe merintah, dengan memperhatikan ting kat inflasi, untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik. Tetap ada gaji ke-13 Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, selain THR, PNS juga dapat gaji ke-13 dan gaji bulanan tiap bulan. Namun gaji pokok PNS tidak akan naik tahun depan.
“Enggak ada kenaikan gaji pokok, tapi kita berikan THR satu bulan gapok (gaji pokok) untuk PNS supaya lebih eisien dan tidak punya risiko unfunded atau THT (potongan Jaminan Hari Tua), sehingga jangka panjangnya lebih murah. Itu efektif untuk membantu real income-nya PNS,” katanya ditemui di kantor BKPM, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (14/8). Menurutnya, jika bentuknya kenaikan gaji, maka bisa terpotong oleh kebutuhan dana pensiun PNS yang dikelola oleh PT Taspen (Persero). Para PNS yang sudah pensiun juga akan dapat THR. “Insya Allah tapi tidak full (penuh), karena kemampuan iskal terbatas. Karena selama ini pensiun kalau naik gapok tidak setinggi PNS, tapi sudah lumayan buat bantu pensiun juga,” ujarnya. Selama ini, kata Askolani, kenaikan gaji PNS selalu kena potong dana THT tiap bulan.
Bila ada kekurangan, maka akan ditutupi oleh pemerintah menggunakan APBN. “Taspen menghitung beban pensiun ada kenaikan gaji 5% per 2 tahun, tapi tiap tahun ternyata naik malah 6%, itu kan harus ditutupin untuk pendanaan pensiun ke depan. Itu namanya unfunded. Ujung-ujungnya minta ke pemerintah juga. Itu juga harus dicicil pemerintah. Misalnya 5 tahun ada unfunded Rp 3-5 triliun, itu kita cicil ke Taspen supaya uang pensiunan PNS tidak berkurang. Itu dampak kenaikan kalau naikan gapok,” jelasnya. Ia mengatakan, pencairan THR dan gaji ke-13 belum tentu berbarengan. Bisa jadi gaji ke-13 diberikan untuk biaya pendidikan anak yang dicairkan pada tengah tahun. “THR pas lebaran cairnya, gaji ke-13 pas anak sekolah. Itu bantu buat anak sekolah,” ucapnya. (dtf/ant/mtv)
Jakarta | Jurnal asia Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato di dalam Sidang Tahunan MPR RI untuk melaporkan kinerja seluruh lembaga negara selama masa kepemimpinnya. Sidang ini merupakan agenda pertama Jokowi sebelum melanjutkan berpidato di depan DPR dan MPR. Dalam pidatonya, Jokowi memulai dengan mengungkapkan harapannya agar seluruh lembaga negara bisa memperkuat sistem presidensial. Untuk itu, harus dikedepankan peran yang kompak dari semua pihak. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan, saat ini Indonesia sedang berperang untuk membangun perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. "Sebagai negara berdaulat, sejatinya kita sedang perang, bukan
perang isik, tetapi perang untuk memenangi perdamaian, memenang kesejahteraan, memenangi agar hidup rakyat bahagia," ungkap Jokowi di Ruang Sidang Paripurna I, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Kata Jokowi, hal itu hanya bisa terwujud jika seluruh elemen negara bersatu-padu dan tidak ter jebak pada ego sektoral ma sing-masing. "Kita perkuat kedaulatan politik, kemandirian dan kepribadian kita," tegas Jokowi. Proyek mulai Januari 2016 Presiden Joko Widodo mengungkapkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, pemerintah meningkatkan kualitas anggaran dengan beberapa cara. Salah satunya mempercepat pro ses pralelang dan melakukan pembangunan mulai Januari 2016.
"Meminta kepada semua Ke menterian/Lembaga untuk memulai pra lelang proyek-proyek dan kegiatan di tahun 2016 lebih awal, agar kegiatan pembangunan efektif mulai berjalan pada Januari 2016," ujar Jokowi saat membacakan nota keuangan di hadapan sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8). Untuk membangun berbagai infrastruktur di Indonesia, pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyiapkan dana yang cukup besar, yaitu Rp 313,5 triliun. Meskipun nominalnya cukup besar, persentase dana itu sebenarnya hanya 8,0 persen dari total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 senilai Rp 2.121,3 triliun. (bersambung ke halaman 11)
Dokumen Interpelasi Gatot Diangkut ke Jakarta
Anggota DPRD Sumut Segera Dipanggil KPK medan | Jurnal asia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menjadwalkan pemanggilan terhadap anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) untuk diperiksa terkait kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera PTUN Medan. Dalam pemanggilan ini, penyidik akan mengonirmasi sejumlah dokumen yang disita dari Kantor DPRD Sumatera Utara. "Akan ada beberapa (anggota DPRD Sumatera Utara) yang akan dipanggil untuk mengonfirmasi dokumen-dokumen yang disita," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/8). Beberapa hari terakhir ini, KPK intensif menggeledah sejumlah
lokasi yang diduga terkait dengan kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera PTUN Medan yang telah menjerat delapan tersangka, termasuk Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, dan istrinya Evi Susanti, serta advokat kondang OC Kaligis. Untuk melengkapi berkas pe nyidikan Gatot, KPK telah menggeledah rumah pribadi dan rumah dinas Gubernur Sumatera Utara, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Dinas Keuangan, Badan Kepegawaian, Dinas Kesehatan, serta Dinas Bina Marga Provinsi Sumut. Selain itu, KPK juga menggeledah Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. "Dari laporan yang disam-
paikan hasil penggeledahan dilakukan penyitaan beberapa dokumen atau surat ada empat kardus yang berukuran tidak terlalu besar. Itu perkembangan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi kepada PTUN Medan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Komisioner KPK, Johan Budi. Dikatakan Johan, penggeledahan dilakukan setelah penyidik men dapat informasi dan data adanya jejak-jejak tersangka terkait kasus dugaan suap kepada PTUN Medan di lokasi-lokasi yang digeledah. "Sebuah tempat atau ruangan digeledah karena penyidik menduga ada jejak-jejak tersangka," katanya. (bersambung ke halaman 11)
Yayasan Supersemar Sudah Bangkrut Putri Presiden kedua RI Soeharto, Siti hediati hariyadi atau Titiek Soeharto, mengaku bingung atas putusan mahkamah agung yang menyebut Yayasan Supersemar menyelewengkan uang negara dan diminta mengembalikan kerugian negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 4 triliun. menurut Titiek, Yayasan Supersemar sudah bangkrut dan pemerintah tidak dapat menuntutnya untuk mengembalikan kerugian negara. “Kita enggak salah dan bukan keluarga yang dituntut. Yayasan harus bayar uang segitu, ini uang yayasan sudah habis, duitnya bangkrut,” kata Titiek, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Titiek menjelaskan, Yayasan Supersemar didirikan oleh Presiden Soeharto pada 1974
untuk memberikan beasiswa pendidikan. Sumber dana yayasan tersebut adalah lima persen laba bank pemerintah dan sumbangan pihak swasta sesuai Peraturan Presiden Tahun 1976 yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan saat itu. “Pemerintah saat itu belum sanggup untuk menyekolahkan seluruh rakyatnya. Jadi didirikanlah yayasan ini, menampung sumbangan dari konglomerat, dari bank pemerintah. Jadi, enggak seberapa, itu kan untuk negara juga,” ucap Titiek. Perpres mengenai Yayasan Supersemar tersebut kemudian dicabut pada era reformasi. Titiek
menyebut, Yayasan Supersemar hanya menerima Rp 309 miliar dari laba bank pemerintah dan sumbangan konglomerat. Sedangkan anggaran yang dikeluarkan Yayasan Supersemar untuk beasiswa pendidikan mencapai Rp 504 miliar. Selama Yayasan Supersemar berdiri, kata Titiek, beasiswa telah diberikan kepada 2.007.500 siswa dan mahasiswa. Sekitar 70 persen penerima Beasiswa S up e r s e m a r a d a la h re k t o r universitas negeri. ganti Rugi Rp 4,389 Triliun MA sebelumnya telah mengeluarkan putusan atas permohonan kasasi yang
Jurnal Asia | Int
YaYaSan Supersemar
diajukan Presiden RI, yang diwakili Jaksa Agung, atas tergugat I, yaitu mantan Presiden RI, HM Soeharto, dan tergugat II, yaitu Yayasan Supersemar. Namun, salah ketik nominal terjadi dalam putusan itu terkait angka ganti rugi yang harus dibayarkan tergugat. Setelah diperbaiki dalam pemeriksaan peninjauan kembali (PK), Soeharto dan Yayasan Supersemar harus membayar 315 juta dollar Amerika Serikat dan Rp 139,2 miliar kepada negara. Apabila 1 dollar AS sama dengan Rp 13.500, maka uang yang dibayarkan mencapai Rp 4,25 triliun ditambah Rp 139,2 miliar atau semuanya menjadi Rp 4,389 triliun. Kasus ini bermula ketika pemerintah menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar atas dugaan penyelewengan dana beasiswa. Dana yang seharusnya disalurkan kepada siswa dan mahasiswa itu justru diberikan kepada beberapa perusahaan, di antaranya PT Bank Duta 420 juta dollar AS, PT Sempati Air Rp 13,173 miliar, serta PT Kiani Lestari dan Kiani Sakti Rp 150 miliar. Negara mengajukan ganti rugi materiil 420 juta dollar AS dan Rp 185 miliar serta ganti rugi imateriil Rp 10 triliun. (bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Reno Esnir
PelakSana tugas (plt) pimpinan KPK Johan Budi (tengah) didampingi Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha (kiri) dan Plt Deputi Penindakan KPK Ranu Miharja (kanan) menyampaikan keterangan pers, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/8).
Anak Usaha Panin Group Rugikan Negara Rp495 Miliar Polisi Acak-Acak Kantor PT Victoria Sekuritas Jakarta | Jurnal asia Anggota Subdit Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejagung, dan penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di PT Victoria Sekuritas Indonesia, di Panin Tower lantai 8, Senayan City, Jakarta Pusat. Kepala Sub Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejagung, Sarjono Turin me ngatakan, bahwa peng geledahan hari ini merupakan penggeledahan lanjutan. "Ini lanjutan yang kemarin," kata Sarjono kepada wartawan saat dihubungi, Jumat (14/8). Pantauan Okezone di lokasi, wartawan tidak diperkenankan masuk oleh pihak Bank Victoria
Sekuritas sekira tujuh penyidik d a r i Ke j a g u n g , d a n Po l d a Metro Jaya telah datang sejak pukul 14.00 WIB dan langsung menggeledah seisi ruangan di lantai 8 tersebut. Diketahui, penyidik pidana khusus Kejagung dibantu personel Polda Metro Jaya, beberapa waktu lalu juga melakukan penggeledahan kantor tersebut ter-
kait dugaan kasus korupsi penjualan hak tagih (cessie), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang merugikan negara sebesar Rp495 miliar. Kata dia, beberapa saksi-saksi kerap mangkir terhadap panggilan tim penyidik, dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemanggilan paksa. (bersambung ke halaman 11)
Pengumuman Sehubungan dengan Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-70, Senin (17/8), Harian Jurnal Asia tidak terbit. Koran akan hadir kembali seperti biasa, Selasa (18/8). Demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh pembaca, biro, wartawan, relasi dan langganan. (Red)