Sumut Belum Siap MEA
Polsek Percut Lepas TSK Traficking
Kepala Daerah Terpilih Dilantik Juni 2016
Hal. 4
Hal. 8
Hal. 11
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Selasa, 15 Desember 2015
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
Presiden Pantau Daerah Penumpuk Uang di BPD Hal. 16
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 960 Tahun IV
Serahkan DIPA 2016, Minta Pemda Tak Banyak Tim
Indeks Saham Nama
Jokowi: Mulai Proyek di Januari Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DiPA) atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, untuk Kementerian Lembaga (KL) dan Pemerintah Daerah seluruh indonesia. Jokowi meminta semua proyek yang sudah dalam DiPA, harus segera jalan sejak awal tahun.
Jurnal Asia | Ant: wisnu
PReSiDeN SeRAHKAN DiPA 2016. Presiden Joko widodo (kanan) didampingi wakil Presiden Jusuf kalla (kedua kanan) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 kepada Menteri PU Basuki Hadimuljono (kiri) di Istana negara, Jakarta, Senin (14/12). Presiden menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, belanja negara dalam APBn tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp2.095,7 triliun atau meningkat 5,6 persen dibandingkan dengan APBnP tahun 2015.
Obat Indonesia Mahal Dibanding Malaysia Jakarta | Jurnal Asia komisi Pengawas Persaingan Usaha (kPPU) menyebutkan, penerapan harga obat di Indonesia lebih mahal jika dibandingkan penerapan harga obat di negara-negara Asia lainnya, seperti Malaysia. ketua Umum kPPU Syarkawi Rauf mengatakan, mahalnya harga obat di Indonesia lantaran tidak adanya aturan yang mengatur mengenai harga eceran tertinggi (HeT) pada penjualan obat. Obat di Indonesia terdapat tiga macam, pertama obat generik, obat generik bermerek, dan obat paten. "Iya kita cukup mahal, dibandingkan dengan Malaysia sekalipun, kita jauh lebih mahal. Indonesia d e n g a n M a l ay s i a i t u ya a d a beberapa," kata Syarkawi di kantor wapres, Jakarta, Senin (14/12). Syarkawi menyebutkan, aturan HeT pada industri farmasi bisa ditetapkan untuk obat generik bermerek dan obat paten. "Seharusnya ini ada regulasinya, misalnya untuk obat generik bermerek itu maksimal 2 kali dari harga generiknya atau harga obat patennya maksimum 3 kali atau 4 kali dari harga generiknya, regulasi yang seperti ini yang harus ada sehingga ingustri farmasi kita tidak menetapkan sendiri, tetapi di regulasi," tambahnya. Syarkawi melanjutkan, salah satu upaya yang bisa diterapkan
pemerintah juga dengan menerap kan kebijakan trips flexibility yang merupakan warisan dari wTO. Dengan penerapan kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia bisa mengambil alih penerapan harga obat nasional yang lebih terjangkau. BPJS Bisa Bangkrut komisi Pengawas Persaingan Usaha (kPPU) menyebutkan, kondisi penerapan harga jual dan beli pada obat-obat di Indonesia sangat memprihatinkan. Di mana, tidak ada aturan penetapan harga eceran tertinggi (HeT) untuk jenis obat generik bermerek dan obat paten. ketua Umum kPPU Syarkawi Rauf mengatakan, kondisi penetapan harga obat nasional akan membuat Sistem Jaminan kesehatan nasional bangkrut. "Ini memprihatinkan sekali, karena kalau tidak segera diatasi, sistem jaminan kesehatan kita bisa bangkrut," kata Syarkawi di kantor wapres, Jakarta, Senin (14/12). Menurut Syarkawi, dalam formula obat nasional terdapat macam obat, yaitu obat generik. Dalam sistem jaminan kesehatan nasional, masih ada kemungkinan untuk obat generik bermerek masuk formula obat nasional. kalau obat generik pun masuk sistem jaminan kesehatan nasional, maka dipastikan akan membuat beban semakin berat. (Bersambung ke halaman 11)
"Penyerahan DIPA ini merupakan keinginan kuat agar pro ses pelaksanaa pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, dan memberikan dampak untuk perekonomian kita," ungkap Jokowi, dalam sambutannya, di Istana negara, Jakarta, Senin (14/12). "Selanjutnya saya minta berbagai kegiatan yang direncanakan dapat segera dimulai, Januari dimulai, Januari dimulai, jangan sampai terlambat," tegas Jokowi.
Hal ini seiring dengan sudah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBn) Tahun Anggaran 2016, pada tanggal 27 november 2015. Berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR, total APBn 2016 bernilai Rp 2.095,7 triliun atau meningkat cukup tinggi dibandingkan APBn Perubahan 2015. Dari total tersebut distribusi 37,4% atau sekitar Rp 784,1 triliun dialokasikan melalui kementerian Lembaga (kL). kemudian sebanyak 36,7% atau Rp 770,2 triliun di transfer ke daerah dan dana desa. Di samping itu ada Rp 541,4 triliun dana untuk belanja non kL yang akan disalurkan oleh kemenkeu selaku Bendahara Umum negara (BUn). Menteri keuangan, Bambang Brodjonegoro menambahkan, alokasi untuk transfer ke daerah meningkat signiikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan bentuk pembangunan Indonesia dari pinggiran "Tahun 2016 alokasi untuk transfer ke daerah dan dana desa meningkat signiikan. Bagaimana semangat kita membangun Indonesia dari pinggiran," ujarnya. (Bersambung ke halaman 11)
Luhut Bikin Hakim MKD Mati Kutu Tepis Tudingan Papa Minta Saham Freeport Jakarta | Jurnal Asia Menteri koordinator Politik, Hukum, dan keamanan Luhut Binsar Pandjaitan tampil begitu tenang saat menghadapi persidangan etik Mahkamah kehormatan Dewan (MkD), Senin (14/12). Jawaban yang disampaikan Luhut pun dilaku kannya dengan intonasi tegas, ringkas, dan padat. Hal ini membuat sejumlah anggota MkD mati kutu menggali informasi dari mantan komandan Pendidikan dan Latihan TnI Angkatan Darat itu.
Salah satunya terjadi saat anggota MkD dari Fraksi PAn Ahmad Bakri mencecar Luhut soal bentuk komunikasi Luhut dengan Presiden Jokowi setelah kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden mencuat. Luhut hanya menjawab normatif. Dia mengaku belakangan ini tidak membicarakan Freeport secara spesiik dengan Presiden Jokowi. Isu-isu yang dibahas, lanjut dia, lebih soal inefisiensi anggaran, penyerapan anggaran, hingga nar-
koba dan terorisme. Luhut pun tidak ambil pusing dengan kasus yang membuat heboh tersebut. Mendengar jawaban Luhut yang cukup datar itu, Ahmad Bakri tidak puas sehingga dia membuat kesimpulan sendiri. "Pak Luhut marah, Presiden marah, rasanya enggak masuk akal bapak bicara dengan Presiden tidak mendalam soal hal ini. Tapi baiklah, itu hak Anda untuk berbicara demikian," ungkap Bakri. (Bersambung ke halaman 11)
Kurs Tengah %
IHSG
4374,191 -19,330 -0,440
SHAnGHAI
3,520.67
86.09
2.51
nIkkeI 225 18,883.42
-347.06
-1.80
HAnG SenG 21,309.85
-154.20
-0.72
eURO STOXX 3,230.87
27.66
0.86
S&P 500
11.00
0.55
2,020.75
DOwJOneS 17,338.00
77.00
0.45
nASDAq
23.25
0.51
4,562.50
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 14,076.00 10,098.84 15,439.98 21,382.87 1,816.03 11,638.36 3,254.58 1,617.70 9,421.08 4,724.43 9,960.40
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Jurnal Asia | Herry
SALAH seorang anggota DPRD Sumut, nezar Djoeli dari Partai nasDem yang diperiksa kPk, Senin (14/12), memberikan keterangan wartawan di markas Brimobdasu.
Kasus Suap Interpelasi Gatot
KPK Periksa Lagi 11 Saksi di Brimobdasu Medan | Jurnal Asia kPk kembali mendalami kasus mega korupsi Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo nugroho, terkait suap interpelasi anggota DPRDSU, Senin (14/12) siang. Pemeriksaan berlangsung terhadap 11 orang saksi, di Markas Brimob Polda Sumut, Jalan kH wahid Hasyim. Pantauan wartawan sekitar pukul 12.00 wIB di Markas Brimob, sejumlah penyidik kPk turun dari dua mobil Bk 1532 ZM dan B 1281 BFq. Mereka menurunkan sejumlah tas koper berukuran besar, yang tidak diketahui isinya. Sebelumnya sempat ada beredar nama pengusaha kakap di Sumut AS dan adiknya, IS, akan menjalani pemeriksaan. namun dari data diperoleh, dua inisial tersebut tidak tertera dalam daftar. Berdasarkan daftar terperiksa yang ada di kPk, belasan orang tersebut adalah staf para anggota DPRD Sumut dan anggota DPRD Sumut terpilih periode 2014-2019. Hal ini juga diamini Plt Humas kPk Yuyuk Andriati, ketika dikonirmasi wartawan. “Iya benar, ada pemeriksaan 11 orang untuk saksi GPn di Medan,” kata Yuyuk kepada wartawan. Mereka adalah : 1. Fahrizal Dalimunthe, Staf ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut, Indra Alamsyah. 2. Rasadi, Staf ketua DPRD Sumut, Ajib Shah dan Fraksi Golkar DPRD Sumut. 3. Benny Meraldy, kepala Bagian Hukum Sekretaris Dewan DPRD Sumut. 4. Fajar Ariianto, Staf Biro Umum Pemprov Sumut (Sekretaris Pribadi Gatot Pujo nugroho). 5. Agus Purwanto, Pelaksana kepala Bagian Anggaran Biro keuangan Pemprov Sumut. 6. Zulkarnain, wiraswasta (mantan anggota DPRD Sumut dari PkS). (Bersambung ke halaman 11)
Sumut Pasti Aman Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa
MeNTeRi koordinator bidang Politik, Hukum dan keamanan Luhut Panjaitan memberi salam hormat saat tiba di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/12).
Ratusan Massa dan Polisi Nyaris Bentrok
Jurnal Asia | Hery Chaniago
(-/+)
6.826 Polisi Kawal Natal dan Tahun Baru
JR Saragih Minta Kesempatan Ganti Cawabup
KUASA hukum JR Saragih, Hinca Panjaitan hadir di persidangan Pengadilan Tinggi-Tata Usaha negara (PT TUn) Medan, Jalan Medan estate, Senin (14/12) siang.
Tutup
Calon Bupati Simalungun JR. Saragih, meminta pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun agar memberi kesempatan terhadap dirinya. Untuk dapat mengajukan pengganti Amran Sinaga sebagai Calon Wakil Bupati, di pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, yang diputus ditunda karena ada permasalahan hukum.
“kita minta kPU Simalungun beri kesempatan kepada JR Saragih, untuk menggantikan wakilnya yang ternyata mengalami masalah hukum,” kata pengacara sekaligus Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan usai menjalani persidangan di PT TUn Medan dengan agenda mendengarkan keterangan penggugat, Senin (14/12). Hinca mengatakan, hal itu didasari atas pencoretan yang dilakukan kPU Simalungun terhadap JR. Saragih yang terkesan mendadak. Padahal selaku calon bupati yang tidak bermasalah, pencoretan tersebut dinilai sangat merugikan JR. Saragih. “Tentu kita dirugikan dalam hal ini,” paparnya. Ditambahkan Hinca, untuk itulah, pihaknya berharap kepada
kPU Simalungun agar memberikan kesempatan kepada JR. Saragih untuk dapat mengganti wakilnya. Sehingga nantia Pilkada Simalungun tetap berlangsung dengan 5 pasangan calon. Diketahui, pasangan JR. SaragihAmran Sinaga dicoret sebagai peserta Pilkada Simalungun pada tanggal 6 Desember 2015/ lalu. Pencoretan tersebut berlatarbelakang keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA), menetapkan hukuman 4 tahun penjara terhadap Amran Sinaga. Sementara, Benget Silitonga anggota kPU Provinsi Sumatera Utara yang turut menghadiri persidangan di PT TUn, dengan tegas menyebut apa yang diharap pihak JR Saragih akan dijawab pihaknya juga di dalam persidangan. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal Asia kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) mengajak seluruh warga Sumut, untuk menjaga kekondusifan dan saling menghargai antar umat beragama, pada perayaaan natal dan Tahun Baru mendatang. Demikian penegasan Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pamobvit) Poldasu, siap bekerja maksimal untuk memberikan rasa aman bagi umat kristiani saat perayaan natal berlangsung. Direktur Pengamanan Objek Vital Poldasu, kombes Pol Dr H Heri Subiansauri SH MH MSi ditemui di ruangan nya, kemarin siang mengatakan, pihaknya akan mengintensifkan keamanan di tempat-tempat ibadah seperti Gereja dan Mesjid, serta objek-objek vital lainnya. Heri menyebut, nantinya dia akan menerapkan pengamanan (Pam) langsung dan pengamanan tidak langsung. Pengamanan langsung yakni menempatkan alat metal detector di Gereja, paling tidak sehari sebelum perayaan. “kalau pengamanan tidak langsung, yakni melibatkan seluruh anggota dan merangkul tokoh-tokoh masyarakat dan keagamaan. Ini sudah jauh-jauh hari saya lakukan,” ujar Heri. Heri menyebut, dalam pengamanan ini Dit Pamobvit Poldasu akan bahu-membahu dengan personil Satuan Sabhara, Brigadir Mobile (Brimob) dan Direktorat Intelejen kemanan (Dit Intelkam). Mantan dosen pengajar di Mabes Polri itu menilai, pengamanan natal tidak hanya fokus di tempat-tempat ibadah. Dia bilang, momentum natal dan Tahun Baru nantinya juga akan dimanfaatkan bagi mereka yang merayakan untuk mendatangi tempat-tempat wisata. “Objek wisata juga menjadi perhatian untuk memberi rasa aman bagi mereka yang merayakan. nantinya kami akan berkoordinasi dengan Polres jajaran untuk menempatkan personel di sana,” sebut Heri. (Bersambung ke halaman 11)