Harian Jurnal Asia Edisi Jumat, 15 Juli 2016

Page 1

Hal. 3

Hal. 9

Hal. 16

BI dan Pemerintah Beda Proyeksi Ekonomi 2017

Kemendagri Serahkan 41,8 Juta DP4

Dana Masuk Asing Capai Rp108 Triliun

Hal. 6

Hal. 15

Hal. 18

Pejabat Teras Distanak Tobasa Ditahan

IHSG Ditutup Melemah 50,39 Poin

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Jumat, 15 Juli 2016

HarianJurnalAsia

Penurunan DP Rumah Belum Mampu Dongkrak Penjualan Properti

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.129 Tahun IV

Pemaparan Menteri Kesehatan

14 Rumah Sakit dan 8 Bidan Gunakan Vaksin Palsu Jakarta | Jurnal Asia Menteri kesehatan Republik Indonesia Nila F. Moeloek memaparkan 14 rumah sakit dan 8 bidan yang menggunakan vaksin palsu dalam rapat dengar pendapat dengan komisi IX DPR-RI. Dalam RDP yang berlangsung di Gedung DPR-RI di Jakarta, Kamis (14/7) sore itu, Menteri Nila memaparkan antara lain RS dr Sander Cikarang, Bhakti Husada (Terminal Cikarang), Sentral Medika (Jln. Industri Pasir Gombong), RSIA Puspa Husada. Selanjutnya, Karya Medika (Tambun), Kartika Husada (Jln. MT Haryono, Bekasi), Sayang Bunda (Pondok Ungu, Bekasi), Multazam Bekasi, Permata (Bekasi), RSIA Gizar (Villa Mutiara Cikarang), Harapan Bunda (Kramat Jati, Jakarta Timur), Elisabeth (Narogong, Bekasi), Hosana Lippo Cikarang, dan Hosana Bekasi (Jln. Pramuka). (Bersambung ke halaman 11)

Indeks Saham Nama

(-/+)

%

Shanghai

3,054.02

-6.67

-0.22

Nikkei 225

16,385.89

154.46

0.95

Hang Seng 21,561.06

238.69

1.12

TSEC

8,866.36

8.61

0.10

FTSE 100

6,662.96

-7.44

0.11

EURO STOXX 2,967.20

41.06

1.40

S&P 500

2,166.26

13.83

0.64

18,522.51

150.39

0.82

Dow Jones

Mata uang USD CNY EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,088.00 1,957.94 14,541.43 17,228.42 1,687.49 12531.01 3,301.74 1,557.99 9,530.70 4,150.63 9,712.09

Puluhan Pekerja Pembaca Meteran Demo Kantor PLN Sumut

Jurnal Asia | Ant: Sigid Kurniawan

RAkeR PeNANGGuLANGAN VAkSIN PALSu. Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek (kanan) didampingi Sekjen Untung Suseno Sutarjo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7). Rapat tersebut membahas mengenai tindak lanjut penanggulangan vaksin palsu.

Terkait Suap Anggota DPRDSU

KPK Periksa Gubsu Jakarta | Jurnal Asia KPK memeriksa Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terhadap tujuh anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari Gubernur Sumut non-aktif Gatot Pujo Nugroho. “Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPRD karena posisi beliau saat ini kan sebagai wakil gubernur, menurut penyidik mungkin memiliki banyak informasi berkaitan tindak pidana ini,” kata Ke pala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Kamis (14/7). Erry sendiri sudah ada di gedung KPK dan menjalani pemeriksaan. KPK telah memeriksa lebih dari 140 orang saksi dalam kasus ini di Medan pada Juni 2016. Dari 140 orang saksi tersebut, ada 4 orang yang mengembalikan uang suap dari Gatot. Keempat orang ini adalah anggota DPRD yang pada penyidikan terhadap lima tersangka awal tidak mengakui bahwa mereka menerima suap. KPK menetapkan tujuh orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka yaitu anggota fraksi PDI-Perjuangan Muhammad Afan, anggota fraksi PDI-Perjuangan Budiman Par damean Nadapdap, anggota fraksi Partai Hanura Zulkili Efendi Siregar, anggota fraksi PPP Bustami, anggota fraksi PAN Zulkili Husein, anggota

Kurs Tengah

Tutup

fraksi PAN Parluhutan Siregar dan anggota fraksi Demokrat Guntur Manurung. Ketujuh tersangka diduga menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara non-aktif Gatot Pujo Nugroho yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap terkait dengan pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2012; kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara TA 2013; ketiga, pengesahan (APBD) Sumut TA 2014; keempat, pengesahan APBD Sumut TA 2015; kelima, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut TA 2014; dan keenam, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut TA 2015. Mereka disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan (Bersambung ke halaman 11)

Buwas: LHKPN Bagi Perwira Polri Tak Sekadar Wacana Jakarta | Jurnal Asia Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso menyambut baik rencana Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian yang ingin mewajibkan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi setiap personel Polri, terutama perwira menengah ke atas. Budi atau yang akrab disapa Buwas juga merupakan perwira Polri berpangkat Komisaris Jenderal. “Bagus. Saya kira itu bagus, program beliau bagus,” ujar Buwas saat ditemui di halaman Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/7). Meski demikian, Buwas menya-

rankan agar kebijakan tersebut dibuat mekanisme detailnya, termasuk sanksi. Tujuannya, kebijakan yang dikeluarkan untuk mencegah tindak pidana korupsi itu betul-betul terlaksana. “Supaya betul-betul dilaksanakan, jangan hanya seperti wacana saja yang pada akhirnya tidak jadi apaapa,” ujar Buwas. Budi Waseso sempat disorot publik lantaran tidak menyampaikan LHKPN kepada KPK ketika menjabat Kabareskrim Polri. Bahkan, hingga dirotasi ke BNN pada September 2015, Budi belum juga menyampaikan laporan harta kekayaan.

Tito sebelumnya mengaku akan menerapkan kewajiban melaporkan LHKPN bagi personel Polri. Ke bijakan tersebut dilaksanakan untuk mencegah budaya korupsi di institusi Korps Bahayangkara. Namun, demi stabilitas di internal institusi atas kebijakan tersebut, ia akan menerapkan kebijakan tersebut secara bertahap. “Itu salah satu cara untuk menekan budaya koruptif. Tapi ini harus bertahap agar tidak goyang. Saya tidak mau langkah saya ini lalu menimbulkan kegoncangan,” ujar Tito di Kompleks Istana Presiden, Rabu (13/7). (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Ferdinand

TITo kARNAVIAN (kanan) didampingi pejabat sebelumnya Jenderal Pol. Badrodin Haiti (kiri) berjalan ketika mengikuti upacara serah terima jabatan Kapolri di Lapangan Upacara STIK-PTIK, Jakarta, Kamis (14/7).

Petugas Pajak Jangan Main-main Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty bisa berjalan lancar, dan warga negara Indonesia (WNI) tak perlu ragu untuk mengikuti program ini.

Jurnal Asia | Ant: Sigid Kurniawan

Transit di Kuala Namu

Wapres Prihatin Soroti Kebakaran Pasar Aksara

Jokowi: Tax Amnesty Saya Awasi Sendiri

MeNkeu Bambang Brodjonegoro mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini. Rapat tersebut membahas potensi penerimaan hasil pengampunan pajak atau Tax Amnesty dan repatriasi modal.

Medan | Jurnal Asia Puluhan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pembaca Meteran Listrik (SPBML) dan Pelayanan Teknis (Peltek), Kamis (14/7) kemarin, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Sumatera Utara yang berada di Jalan KL Yos Sudarso Kecamatan Medan Barat. Dalam aksinya, masa menuntut PLN agar memberikan kejelasan mengenai sistem dan kontrak kerja. Pasalnya selama dua minggu terakhir, sejumlah pekerja dari SPBML dan Peltek tidak mendapat pekerjaan sebagaimana mestinya. Berdasarkan informasi yang mereka peroleh, lanjut Volden, diduga proses pengerjaan pencatatan meteran kini sudah dilimpahkan ke perusahaan outsourching lain. Tak ayal, tidak adanya kepastian dalam sistem kerja pencatatan meteran ini, membuat SPBML dan PELTEK resah, lantaran terancam jadi pengangguran. Kamis siang kemarin, ratusan masa SPBML dan PELTEK dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat serta pengeras suara lengkap dengan spanduk kecaman, menggelar demonstrasi di kantor PLN Sumut. Volden Manurung menjelaskan ada 13 tuntutan aksi yang dilayangkan masa pengunjuk rasa kepada PLN, di antaranya meminta PLN meluruskan program sistem yang dilakukan PT.Citacontrac (perusahaan tempat pekerja bernaung) yang mengakibatkan pengangguran, meminta PLN mengembalikan kesepakatan tentang pelimpahan karyawan sesuai peraturan yang berlaku. Pantauan wartawan terlihat aksi masa mendapat pengawalan petugas Polsek Medan Barat. Usai menyampaikan aspirasinya dengan berorasi masa lalu membubarkan diri dengan tertib. (bowo)

Kebijakan tax amnesty ini akan diawasi sendiri oleh Jokowi. Karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat. Bila masyarakat tidak mempercayai program ini, maka peminatnya akan sedikit, dan target pemerintah membangun ekonomi serta basis pajak tidak akan tercapai. “Pelaksanaan amnesti pajak akan saya awasi sendiri. Saya akan bentuk

task force (gugus kerja) dengan melibatkan BPKP dan intelijen, agar ada kenyamanan dari wajib pajak yang datang ke kantor pajak atau pun ke bank. Petugas pajak saya awasi. Jangan main-main!” tegas Jokowi, dalam pertemuan dengan redaktur media massa di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/7). Soal adanya gugatan judicial r e v i e w U U Ta x A m n e s t y k e Mahkamah Konstitusi (MK), Jokowi menganggap itu hanya gangguan kecil saja. Meski begitu, Jokowi ingin agar Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, yang langsung turun tangan menjelaskan soal tax amnesty pada sidang di MK. “Saya minta Menkeu secara serius menyiapkan ahli-ahli hukum yang bisa menerangkan (soal tax amnesty), dan Menteri Keuangan harus datang sendiri

untuk menjelaskan soal ini, kalau penjelasannya benar pasti diterima. Jangan sampai yang dikirim eselon 8 atau 9. Yang datang harus menteri, karena untuk kepentingan negara,” papar Jokowi. Jokowi yakin pada Agustus dan September bakal banyak orang yang antre mendaftar tax amnesty. Karena biaya tebusan pada periode pertama cukup rendah. Lewat tax amnesty ini, pemerintah mengincar adanya dana milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang kembali, atau repatriasi, sebanyak Rp1.000 triliun. Sementara uang hasil tebusan yang ditargetkan pemerintah minimal adalah Rp165 trilun. Menurut perhitungan pemerintah, aset WNI yang berada di negara tax haven atau pajak rendah adalah Rp4.300 triliun. (Bersambung ke halaman 11)

Medan | Jurnal Asia Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan rasa keprihatinannya atas peristiwa kebakaran yang menimpa ratusan kios Pasar Aksara dan Buana Plaza. Hal itu disampaikannya saat transit bersama ibu Muidah Jusuf Kalla serta rombongan di Kuala Namu International Airport (KNIA) dalam perjalanannya menuju Ulan Bator, Mongolia, Kamis (14/7). Menumpang pesawat khusus Kepresidenan BBJ-2, rombongan mendarat di Kuala Namu International Airport pada pukul 09. 15 WIB. Pada pukul 9.23 WIB Wapres dan rombongan tampak turun dari pesawat dan langsung disambut Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewyk Pusung, Sekda Provsu Hasban Ritonga dan Bupati Deliserdang Ashari Tambunan. Wapres dan rombongan selanjutnya menuju ruang VIP Kuala Namu International Airport menunggu pengisian bahan bakar pesawat dan kebutuhan lain-lain. Sekda Provsu Hasban mengatakan selama satu jam menunggu, Wapres menyampaikan beberapa hal. Diantaranya, kata Hasban, Wapres menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa kebakaran yang menimpa ratusan kios di gedung Pasar Aksara dan Buana Plaza di Jalan Aksara Kecamatan Medan Tembung. “Beliau prihatin atas peristiwa kebakaran pasar di Aksara baru-baru ini,” kata Hasban. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ist

WAPReS Jusuf Kalla didampingi ibu Muidah Jusuf Kalla beserta rombongan saat tiba di Kuala Namu International Airport dalam perjalanannya menuju Ulan Bator Mongolia, Kamis (14/7).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.