Harian Jurnal Asia Edisi Senin, 15 Juni 2015

Page 1

Petani Karo Mampu Penuhi Kebutuhan Beras Lokal

BBM Diprediksi Naik per 15 Juni

Hal. 8

Hal. 11

Polisi Umbar Peluru di Kost Pacar

3.300 Dosen PTS Sumut Terancam Tak Mengajar Hal. 19

Hal. 15 Indeks Saham Nama

(-/+)

%

IHSG

4935,817

7,000

0,140

SHAnGHAI

5,166.35

44.76

0.87

nIkkeI 225 20,407.08

24.11

0.12

HAnG SenG 27,280.54

372.69

1.39

eURO STOXX 3,496.90

-55.01

-1.55

S&P TSX

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Kurs Tengah

Tutup

14,830.88

0.00

0.00

S&P/ASX 200 5,545.30

-11.40

-0.21

BSe SenSeX 26,425.30

54.32

0.21

Mata uang

Kurs

AUD EUR GBP HKD JPY* MYR NOK NZD PGK SGD USD

10,322.03 14,991.63 20,670.67 1,717.77 10,785.19 3,562.13 1,698.06 9,345.89 4,882.51 9,905.91 13,317.00

Dari berbagai sumber 22.00 wib

Senin, 15 Juni 2015

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 811 Tahun III

Erupsi Sinabung Bikin Tekor Rp1,49 Triliun Karo | Jurnal Asia Aktivitas erupsi Gunung Sinabung di kabupaten karo, Sumatera Utara masih tinggi. Tidak ada yang tahu sampai kapan erupsi Gunung Sinabung berakhir. Dampak erupsi secara pasti juga sulit dihitung karena erupsi masih berlangsung. Hasil perhitungan sementara dari kerugian dan kerusakan akibat erupsi Gunung Sinabung sejak 15 September 2013 hingga akhir 2014 diperkirakan sebesar Rp 1,49 triliun. kerugian dan kerusakan di sektor ekonomi produktif meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, pariwisata, perikanan, usaha kecil menengah (UkM), dan industri adalah yang paling besar, yaitu lebih dari Rp 896,64 miliar. Sedangkan kerugian dan kerusakan di sektor permukiman sekitar Rp 501 miliar, infrastruktur Rp 23,65 miliar, bidang sosial Rp 53,43 miliar, dan lintas sektor Rp 18,03 miliar. kerusakan dan kerugian ini belum termasuk dampak akibat lahar hujan. Ada lebih dari 3 juta meter kubik material erupsi yang ada di atas gunung, yang dapat meluncur ke bawah menjadi lahar hujan.

Jurnal Asia | Ant: Rony Muharrman

WArgA melintas di tengah hujan abu vulkanik guguran kubah lava Gunung Sinabung di Desa Sukandebi, karo, Sumatera Utara. Gunung Sinabung yang berstatus Awas mengalami peningkatan aktivitas ditandai dengan rutinya luncuran awan panas guguran kubah lava di sisi tenggara gunung.

ke m a r i n , S a b t u ( 1 3 / 6 ) , dilaporkan terjadi enam kali erupsi ke arah tenggara sejauh 3 kilometer (km), dengan tinggi kolom 1 - 2 km. Pada malam hari, pukul 21.40 WIB, 200 jiwa warga Desa Sukanalu diperintahkan mengungsi. Hingga hari ini, Minggu (14/6) terdapat 2.785 pengungsi, yang berasal dari Desa Guru kinayan, Tiga Pancur, Pintu Besi, Sukanalu, dan Berastepu. Sementara itu, dilaporkan ada 2.053 kk (6.179 jiwa) warga Sinabung yang tinggal di hunian sementara. Mereka disewakan rumah dan lahan pertanian oleh pemerintah sejak Juni 2014 hingga sekarang. Mereka berasal dari Desa Sukameriah, Bekerah, Simacem, kuta Tonggal, Berastepu, Gamber, dan kuta Tonggal. nantinya, 2.053 kk ini akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. BnPB telah menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Sinabung, khususnya t e r k a i t re l o k a s i 2 . 0 5 3 k k . Percepatan pembangunan juga sedang disiapkan. keterbatasan lahan menyebabkan kesulitan pembangunan relokasi dan lainnya. (ant/dtc)

Pemda Jangan Cicil Anggaran Pilkada Jatinangor | Jurnal Asia Pemerintah daerah (pemda) diharapkan tidak mencicil pencairan anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahap pertama 9 Desember mendatang. Pasalnya, dasar hukum pencairan sudah jelas tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Jadi tidak ada lagi alasan daerah untuk mencicil pembayaran. ketegasan tersebut sudah tertuang dalam Permendagri nomor 37/2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015 serta Permendagri nomor 44/2015 yang telah direvisi dengan Permendagri nomor 51/2015 terkait pengelolaan dana pilkada. “Di Permendagri 37 kan sudah jelas. Termasuk di Permendagri

44 yang sudah direvisi jadi Permendagri 51. Tidak ada alasan mencicil. Intinya, tidak ada alasan daerah mencicil,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) keuangan Daerah (keuda) kementerian Dalam negeri (kemdagri), Re ydonny z ar Moe ne k usai acara wisuda Angkatan XXII Institut Pemerintahan Dalam negeri (IPDn), di kampus IPDn

Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Minggu (14/6). Meski begitu, dia memahami apabila terdapat pemda yang melakukan pencicilan anggaran. “Bisa saja mungkin di awalawal, mereka (pemda) enggan melakukan pergeseran. Ada dana-dana tertentu yang tidak mau digeser,” ujarnya. Dia menambahkan, pihaknya terus melakukan klariikasi untuk mencarikan solusi. Ada Kada Penghambat Direktur Jenderal keuangan Daerah (Dirjen keuda) kementerian Dalam negeri (ke mendagri), Reydonnyzar Moenek mengatakan, seluruh daerah telah menandatangani naskah Perjanjian Hibah Daerah (nPHD) sebagai dasar pencairan anggaran pilkada.

Sementara bagi anggaran pengawasan, sudah 166 daerah yang menandatangani nPHD dari total 269 daerah yang akan menggelar pilkada pada 9 Desember mendatang. “Untuk anggaran pengawasan, sudah 61,37 persen. kami tunggu sampai 22 Juni. kalau masih ada daerah yang belum (mencairkan anggaran,red) akan dipanggil di 20 Juni atau 22 Juni. Akan diklarifikasi untuk mencari solusi,” ujar birokrat yang akrab disapa Donny ini, di sela-sela wisuda lulusan Institut Pemerintahan Dalam negeri (IPDn) Tahun 2015, di kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Minggu (14/6). Donny mengaku optimistis pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan baik, meski ke-

mendagri menemukan dugaan ada beberapa kepala daerah karena kepentingan politik, enggan menyalurkan anggaran pilkada. “kami mendapat informasi, jadi karena dia (kepala daerah) sudah dua kali (maju sebagai kepala daerah,red) tidak bisa maju, dia menyalurkan tergantung siapa calon yang bisa dia akses, yang mampu mengamankan dia. Sudah kami temukan modus-modus seperti itu,” ujarnya. Sayangnya, Donny enggan menyebut siapa kepala daerah yang dimaksud. Mantan kepala Pusat Penerangan (kapuspen) kemendagri ini hanya kembali menyatakan optimismenya, termasuk ketersediaan anggaran bagi pengamanan pilkada sepenuhnya akan terpenuhi. (Bersambung ke halaman 11)

Reksa Dana Dapat Dibeli Kolektif Jakarta | Jurnal Asia Investasi pada instrumen reksa dana kian dipermudah. Dalam waktu dekat, suatu perusahaan dapat membeli produk reksa dana secara kolektif untuk karyawannya. noor Rachman, Deputi komisioner Pengawas Pasar Modal II Oto ritas Jasa keuangan (OJk) mengatakan akan terus mempermudah investasi di pasar modal guna meningkatkan jumlah nasabah, termasuk investor reksa dana. Teranyar, dalam Rancangan Peraturan OJk (RPOJk) tentang Reksa Dana Berbentuk

Dampak CPO Fund

kontrak Investasi kolektif, OJk memberikan kemudahan baru. "Disamping reksa bisa dihibahkan, nanti suatu perusahaan juga bisa beli reksa dana secara kolektif untuk karyawannya sekaligus," kata noor, Minggu (14/6). Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat peningkatan jumlah nasabah mengingat pertumbuhannya yang lambat selama ini. "kami pikirpikir apa yang bisa mempercepat, mungkin ini salah satu caranya," jelasnya. Adapun, saat ini rancangan beleid tersebut sudah masuk

dalam proses rule making rule me minta tanggapan dari berba gai pihak. Dia mengatakan, rancangan regulasi mendapatkan tanggapan yang cukup positif, baik dari pelaku pasar maupun perusahaan. "Ini tidak akan merepotkan, ada proses administratif yang dijalankan. Ini akan sangat mendorong industri reksa dana." Dia menilai, regulator harus terus mencari bagaimana meningkatkan pertumbuhan investor. Akhir tahun lalu, OJk sudah menerbitkan regulasi tentang Agen Penjual efek Reksa Dana dengan

tu juan memperluas distribusi reksa dana. Dalam aturan disebutkan perusahaan pembiayaan lain di luar perbankan, seperti PT Pos Indonesia, asuransi, pembiayaan, dan sebagainya bisa menjadi agen penjual. namun kenyataannya, hingga saat ini belum ada calon APeRD tersebut yang mendaftarkan diri. "Belum ada sejauh ini, lebih karena butuh proses saja, semoga secepatnya bisa ada yang bergabung." Rudiyanto, Head of Operations and Business Development

PT Panin Asset Management mengatakan rancangan beleid tersebut cukup positif. Selain penurunan batas minimum dana kelolaan reksa dana dan perpanjangan waktunya, ada ketentuan baru dalam beleid tersebut yang memberikan manfaat besar untuk industri reksa dana. Pasal 20 beleid tersebut menyebutkan kepemilikan unit penyertaan reksa dana dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan dan pembelian kembali dalam rangka hibah dan pewarisan. (Bersambung ke halaman 11)

Malaysia Akan Rajai Penjualan Sawit

Keputusan pemerintah memperluas objek pungutan dana pendukung kelapa sawit, yang semula cuma minyak kelapa sawit (CPO) dan olein menjadi seluruh produk turunannya dinilai hanya akan menguntungkan Malaysia. Negara tetangga tersebut dipastikan merebut pangsa penjualan di pasar internasional dipercaya akan semakin dominan, sementara pengusaha Indonesia akan semakin merana. Paulus Tjakrawan, ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) mengaku terkejut saat mendengar keputusan rapat gabungan tim tarif yang juga akan mengenakan pungutan kepada ekspor produk biofuel sebesar 20 persen per ton. Pasalnya tidak ada wacana sebelumnya pungutan CPO Fund dan bea keluar untuk biodiesel. Menurutnya, kebijakan pu-

ngutan ekspor biodiesel kian mem perburuk bisnis biodiesel industri dalam negeri. Lantaran, penyerapan biodiesel bersubsidi (Public Service Obligation) domestik tidak ada sama sekali dari Februari sampai Juni 2015 ini. Di sisi lain, ekspor biodiesel juga menghadapi hambatan perdagangan (trade barrier) seperti tuduhan dumping dari Uni eropa. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Wahyu Putro

SeOrANg warga memperlihatkan biji kelapa sawit yang telah disortir. Akibat dampak aturan CPO Fund, industri dalam negeri terancam mati dan Malaysia akan merajai pangsa pasar penjualan internasional.

Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari

Teller Bank Mandiri menghitung uang pecahan Dolar Amerika di Jakarta. Permintaan penukaran dollar terus naik menyusul anjloknya mata uang Rupiah.

Permintaan Dolar Bakal Meningkat Jakarta | Jurnal Asia ketua Working Group Money Market Indonesia Forex exchange Market Committee (IFeMC) Branco Windoe mengungkapkan potensi permintaan dolar terhadap rupiah berpotensi semakin meningkat seiring dengan penguatan dolar terhadap rupiah. "Sebagian investor berusaha mengamankan investasinya dengan keluar dari negara berkembang dan

kembali pada ins trumen yang aman seperti treasury dan dolar," ungkapnya, Minggu (14/6). Presiden Direktur PT Bank International Indonesia (BII) Tbk Taswin Zakaria mengungkapkan perusahaan selalu menyiapkan stand by dolar hingga US$1 miliar. Dia mengungkapkan BII selalu menantau kondisi likuiditas rupiah dan valas secara harian. (Bersambung ke halaman 11)

PPnBM Dihapus

Indonesia Segera Banjir Barang Impor Jakarta | Jurnal Asia Rencana pemerintah untuk menghapuskan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) perlu dikaji ulang. Jika tidak dipilah-pilih dengan baik mana barang yang seharusnya bebas PPnBM, kebijakan ini berpeluang memicu banjir impor. “kita kan juga mau mengendalikan impor. kalau barang yang mau dibebaskan PPnBM-nya tidak jelas, ini malah jadi celah untuk penetrasi impor yang berisiko,” kata Direktur eksekutif InDeF enny Sri Hartati, Jakarta, Minggu (14/6). enny mempertanyakan, apakah pemerintah dalam mengambil kebijakan ini juga memperhitungkan deisit neraca jasa. Lebih lanjut dia bilang, apakah kebijakan penghapusan PpnBM tersebut memiliki dampak yang signiikan terhadap deisit neraca jasa yang berasal dari perjalanan orang-orang Indonesia ke luar negeri. “Sementara, kalau itu tidak pasti hitung-hitungannya, kita justru kehilangan dua kali. Pertama kehilangan potensi untuk penerimaan bea masuk, kedua adalah membanjirnya barang-barang impor,” sambung enny. Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan penghapusan PPnBM selain kendaraan bermotor. Menteri keuangan Bambang PS Brodjonegoro menaksir, potensial lost dari penghapusan PPnBM ini mencapai Rp 800 miliar hingga Rp 900 miliar per tahun. Pemerintah berencana menghapus PPnBM untuk sejumlah barang selain kendaraan bermotor dengan pertimbangan, biaya mengawasinya yang rumit. Di sisi lain, pemerintah ingin mendorong konsumsi masyarakat. Sejumlah barang yang akan dihapuskan PPnBM-nya antara lain peralatan elektronik, alat olahraga, alat musik, branded goods, serta peralatan rumah dan kantor. (ant/oz)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.